Jakarta (ANTARA) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menyatakan, dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kawasan Industri dapat dimasukkan kemudahan untuk mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi guna menyiapkan tenaga kerja yang memenuhi kebutuhan.

"Norma dalam undang-undang yang kami usulkan memberikan kemudahan pembangunan fasilitas pendidikan," kata Wakil Ketua Umum HKI Indonesia Didik Prasetiyono di Jakarta, Senin, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Kawasan Industri.

Menurut dia, saat ini, permasalahan yang ada di kawasan industri yaitu sulitnya perizinan untuk mendirikan tempat pelatihan, vokasi atau pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Untuk itu, RUU Kawasan Industri kata Didik diharapkan dapat memudahkan dalam memberikan perizinan saat mendirikan lembaga pendidikan atau vokasi sesuai kebutuhan.

"Ketersediaan terhadap kerja terampil belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri. Jadi dalam pengembangan kawasan industri, penting untuk memfasilitasi pelatihan vokasi, pusat pengembangan kompetensi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, link and match-nya perlu diperkuat kolaborasi dengan SMK, Politeknik, BLK, dan sebagainya belum memiliki landasan kelembagaan yang kuat.

Didik mengatakan, ketika semua ada dalam satu kawasan industri, maka ketika ada investor yang akan berinvestasi dan membutuhkan tenaga kerja sesuai kompetensi dapat dipenuhi.

Sebab kata Didik, tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri masih menjadi kendala para investor ketika ingin membuka lowongan kerja.

"Kami mendorong penyelenggaraan program magang dan sertifikasi kompetensi dan pilihan berbasis kebutuhan tenant. Jadi penting untuk need assessment, tenant ini butuh apa sehingga vokasi di sekitar itu bisa me-custom kurikulum yang sesuai dan link and match dengan kebutuhan pengembangan daerah tersebut," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan secara nasional kondisi pasokan BBM di fuel terminal Pertamina Patra Niaga tersedia dan mencukupi.

"Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional stok dalam kondisi tersedia, dan penyaluran terus kami optimalkan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kitty menjelaskan fenomena terjadinya antrean bukan disebabkan keterbatasan stok, Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasoline dan gasoil di atas rata-rata kebutuhan.

Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan.

Langkah-langkah tersebut antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan penyaluran BBM berlangsung tanpa henti.

"Kami juga memperkuat armada mobil tangki di wilayah-wilayah dengan kebutuhan yang meningkat guna mempercepat distribusi ke SPBU," katanya.

Selain itu, Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal, sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Kitty menambahkan, pihaknya juga melakukan pengaturan jalur masuk kendaraan di SPBU bersama pengelola dan aparat setempat untuk menjaga kelancaran akses masyarakat dan arus lalu lintas.

Serta, melaksanakan monitoring pola suplai secara berkelanjutan termasuk mengimplementasikan pola suplai reguler, alternatif, dan emergency (RAE) dengan menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah.

Selain memastikan ketersediaan pasokan, lanjut Kitty, Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan serta membeli produk sesuai peruntukannya.

Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena distribusi terus berjalan.

"Kami terus mengoptimalkan distribusi di seluruh wilayah, khususnya di daerah yang mengalami peningkatan kebutuhan. Kami mengajak masyarakat tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, dan bersama-sama mendukung penyaluran BBM yang tepat sasaran agar kebutuhan energi seluruh masyarakat dapat terus terpenuhi," sebut Kitty.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

"Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah," ujar Ara dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Prioritas berikutnya, lanjutnya, yakni rumah susun sebesar Rp36,94 triliun untuk 50.500 unit atau 421 tower.

"Ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan untuk rumah susun ini jadi kami ajukan," katanya.

Kemudian prioritas selanjutnya Rumah Khusus sebesar Rp8 triliun untuk 23.410 unit, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519,5 miliar untuk 375 hektare atau di 25 lokasi, dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit."

"Dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar Rp106 triliun dengan target 2.084.460 unit. Dengan Pagu Indikatif sebesar Rp9,91 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," kata Ara.

Program BSPS adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah baru dengan berswadaya dan berasaskan gotong-royong.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pengiriman dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan

Medan (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mendapat tambahan 15.000 ton beras dari Bulog pusat guna memperkuat stok pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut.

"Pengiriman dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan," ujar Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto di Medan, Sabtu.

Budi mengatakan tambahan 15.000 ton beras tersebut guna memperkuat stok beras Bulog Sumut yang saat ini mencapai sekitar 56.796 ton di wilayah tersebut.

Ia mengatakan penguatan stok beras tersebut akan digunakan untuk mendukung Program Bantuan Pangan dan penyediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Pasokan beras harus tetap terjaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sumut yang mencapai sekitar 15 juta jiwa," katanya.

Selain itu, Bulog Sumut masih melakukan penyerapan gabah kering panen dari petani di wilayah kerjanya. Gabah yang telah dikonversi menjadi beras mencapai 14.992 ton pada periode Januari hingga 3 Juni 2026.

"Pengadaan beras sebanyak 14.992 ton tersebut telah mencapai sekitar 43 persen dari target pengadaan beras tahun 2026 sebanyak 35.000 ton," ujarnya.

Budi mengatakan potensi penyerapan beras masih tersedia di sejumlah daerah pada Juli 2026, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Langkat.

Pihaknya optimistis pengadaan beras dapat mencapai target pada Desember 2026 untuk memperkuat cadangan pangan di Sumatera Utara.

Sebagai operator pemerintah dalam pengelolaan pangan pokok, Bulog memiliki tugas menyerap gabah langsung dari petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 mencapai Rp6,32 triliun.

Dia mengatakan, Kementerian PU memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi.

"Total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian PU tahun anggaran 2027 mencapai Rp6,32 triliun untuk kurang lebih 16.026 lokasi. Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Namun, kata dia, dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi yang tersedia baru sebesar Rp1,65 triliun untuk 4.127 lokasi. Dengan kondisi tersebut, IBM hanya mencakup sebagian lokasi IBM, yakni 2.000 lokasi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dan 2.127 lokasi atau unit kegiatan Cipta Karya.

Menurut dia, untuk memperluas jangkauan manfaat program itu, dari kebutuhan yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun, di dalamnya termasuk usulan tambahan anggaran untuk program IBM dan jembatan gantung sebesar Rp4,67 triliun untuk kurang lebih total 11.899 lokasi.

Tambahan tersebut mencakup P3-TGAI di 10.000 lokasi, pembangunan jembatan gantung 160 unit, dan kegiatan Cipta Karya sebanyak 1.739 lokasi.

"Bagi kami, dukungan terhadap infrastruktur berbasis masyarakat adalah investasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun ekonomi," kata Dody.

P3-TGAI, lanjutnya, mendukung produktivitas pertanian, Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menyediakan akses air minum desa, Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) meningkatkan kesehatan lingkungan.

Kemudian, PISEW (Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem) memperkuat ekonomi kawasan, jembatan gantung membuka akses bagi anak sekolah, petani, masyarakat-masyarakat di wilayah terpencil.

"Karenanya kami mohon sekali dukungan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI agar seluruh usulan lokasi infrastruktur berbasis masyarakat Tahun Anggaran 2027 tetap dapat dioptimalkan guna mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat," ujar Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026

Baturaja (ANTARA) - Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan memiliki stok beras sebanyak 4.000 ton untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di OKU Raya selama beberapa bulan ke depan.

Kepala Bulog OKU Junirman di Baturaja, Minggu mengatakan bahwa OKU Raya tersebut meliputi tiga kabupaten yaitu OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.

"Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kantor Cabang OKU mencapai sekitar 4.000 ton," katanya.

Menurutnya, jumlah ini sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras.

Junirman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat.

Hingga 6 Juni 2026, kata dia, penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng telah terealisasi sekitar 61 persen atau 1.994 ton kepada 99.701 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di OKU Raya dari total target 162.842 PBP.

"Kami menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026," tegasnya.

Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen.

Selain bantuan pangan, Bulog juga mengoptimalkan distribusi beras SPHP dimana pada periode Januari-Juni 2026 sudah tersalurkan mencapai sebanyak 2.013 ton ke berbagai saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

“Beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” ujar Junirman.

Dia menambahkan, pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi. Bulog bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi,” ujarnya.

Pewarta: Edo Purmana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki cara pandang yang dekat dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah. Menurut Tokoh Muda NU sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Annuriyyah Kaliwining Jember Ubaidillah Amin, berbagai pernyataan dan kebijakan Prabowo menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dasar rakyat.

Ubaidillah melihat Prabowo memahami bahwa ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari indikator ekonomi makro, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Bagi masyarakat kecil, yang paling penting adalah bisa bekerja, makan dengan layak, menyekolahkan anak, memenuhi kebutuhan pokok, dan menjalani hidup dengan tenang. Saya melihat Presiden Prabowo memahami hal tersebut dengan baik,” kata Ubaidillah, Jumat (6/6/2026).

Dirinya pun mencontohkan pernyataan Prabowo yang pernah menyebut bahwa masyarakat bawah tidak terlalu gusar terhadap pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dia berpendapat bahwa pandangan tersebut menunjukkan pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat Indonesia.

“Mayoritas rakyat bertransaksi menggunakan rupiah. Mereka membeli beras, sayur, minyak goreng, bahan bakar, dan kebutuhan rumah tangga lainnya dengan rupiah. Karena itu, yang paling mereka rasakan adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya.

Lihat juga: RUPIAH MAKIN LEMAH, ELITE HARUS BERBENAH

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi perekonomian nasional. Pelemahan kurs dapat mempengaruhi harga barang impor dan biaya produksi sejumlah sektor.

Namun bagi masyarakat kecil, dampak yang paling terasa adalah perubahan harga kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, Prabowo berusaha melihat persoalan ekonomi tidak hanya dari perspektif pasar keuangan atau perdagangan internasional, tetapi juga dari kondisi yang dihadapi masyarakat di tingkat akar rumput.

“Beliau ingin melihat ekonomi dari sudut pandang dapur rakyat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari apakah rakyat bisa hidup cukup dan tidak kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” tuturnya.

Lebih lanjut Ubaidillah mengatakan, Prabowo memahami bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak menuntut kehidupan yang berlebihan. Mereka lebih menginginkan kehidupan yang layak dan stabil. “Banyak masyarakat tidak meminta menjadi kaya raya. Mereka hanya ingin memiliki pekerjaan yang baik, penghasilan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan untuk anak-anak, serta akses kesehatan yang memadai,” jelasnya.

Menurutnya, pola pikir tersebut tercermin dalam fokus Prabowo terhadap sektor-sektor strategis seperti pangan, energi, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat bawah. Selain itu, Prabowo juga secara konsisten menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh rakyat.

Indonesia, kata Ubaidillah, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila kekayaan alam dikelola secara efektif dan berkeadilan. “Presiden Prabowo sering menyampaikan bahwa kekayaan bangsa harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Ini merupakan prinsip yang sangat penting dalam pembangunan nasional,” ujarnya.

Ubaidillah menambahkan bahwa masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tetap harus berjalan seiring dengan kritik dan pengawasan publik yang konstruktif.

“Kritik adalah bagian dari demokrasi dan tetap diperlukan. Namun di saat yang sama, pemerintah juga membutuhkan dukungan agar dapat bekerja secara optimal dalam mewujudkan program-program pembangunan,” ungkapnya.

Ia menilai bahwa pola pikir Prabowo dalam melihat Indonesia berorientasi pada terciptanya kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat. Fokus utama yang ingin dicapai adalah memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara lebih merata.

“Pada akhirnya, rakyat ingin hidup cukup, tenang, dan memiliki harapan masa depan yang lebih baik. Saya melihat itulah yang menjadi inti dari cara Presiden Prabowo memandang pembangunan Indonesia,” pungkasnya.

Bandung (ANTARA) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat pemetaan standar berdasarkan kebutuhan negara tujuan untuk mendorong Industri Kecil Menengah (IKM) lebih mudah masuk pasar global.

Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito mengatakan langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi negara tujuan ekspor sebelum menentukan standar yang harus dipenuhi pelaku usaha.

“Kalau dengan luar itu kita menganalisis mereka maunya kayak gimana standarnya. Target ini tujuan ekspornya mana, itu kemudian kita analisis,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa BSN mengkaji persyaratan teknis yang dibutuhkan agar produk dapat diterima di pasar tersebut setelah negara tujuan ditetapkan.

“Setelah kita tahu tujuan ekspornya, maka kita analisis dia requirement-nya kayak apa standar yang diperlukan,” ujarnya.

Wahyu menambahkan, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, BSN kemudian merancang penyesuaian agar pelaku usaha dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan pasar ekspor.

“Nanti kita desain mereka untuk bisa memenuhi ke arah situ,” katanya.

Ia menyebut BSN juga menggandeng lembaga sertifikasi yang memiliki jaringan di luar negeri untuk mempercepat proses pemenuhan standar dan penerbitan sertifikasi bagi pelaku usaha yang ingin ekspor.

“Setelah itu kita bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang mempunyai cabang di luar untuk mendorong pemenuhan itu supaya sertifikatnya bisa keluar untuk ekspor,” ujarnya.

Menurut dia, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya BSN dalam memperluas akses pasar UMKM melalui penyesuaian standar yang lebih adaptif terhadap kebutuhan global.

BSN sendiri mencatat terdapat sekitar 5.940 jenis produk di Indonesia, namun baru sekitar 18,5 persen atau sekitar 1.099 produk yang telah menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dari jumlah tersebut, sekitar 204 produk telah berhasil menembus pasar ekspor dan sekitar 50 persen standar nasional telah mengacu pada standar internasional sehingga memiliki kesesuaian dengan standar global.

Meski demikian, pihaknya menyebut produk standard tersebut tetap memerlukan penyesuaian terhadap kebutuhan masing-masing negara tujuan untuk menembus pasar ekspor.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina EP (Pertamina EP) mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat (Jabar) dengan tanda tangani Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan PT Cikarang Listrindo.

“Kesepakatan jangka panjang ini diharapkan dapat memberikan kepastian pasokan energi dan berkontribusi positif terhadap daya saing industri di Jawa Barat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Direktur Utama PT Pertamina EP Rachmat Hidajat dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Perjanjian jual beli gas tersebut berlaku hingga 16 September 2035, akan mendukung pemenuhan kebutuhan industri wilayah Jawa Barat. Pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP itu berasal dari Lapangan Akasia Bagus, Jatibarang Field, dengan total volume mencapai 20 miliar standar kaki kubik (BSCF).

Kerja sama antara PT Pertamina EP dan PT Cikarang Listrindo tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan bagi sektor industri nasional, khususnya di Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, PT Pertamina EP juga menandatangani Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) untuk mendukung produksi dan operasi minyak dan gas bumi Wilayah Kerja Rokan, di Provinsi Riau. PJBG itu berlaku hingga 31 Desember 2030, dengan total volume mencapai 35 triliun British Thermal Unit (TBTU).

Melalui kedua perjanjian jual beli gas tersebut, ia mengatakan perusahaan memastikan penerimaan bagian negara atas penjualan gas dari Wilayah Kerja Pertamina EP di wilayah Jawa dan Sumatera, serta dan memperkuat ketahanan dan kedaulatan energi nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Legislator dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Nyoman Parta meminta pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok.

Menurut Anggota Komisi III DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali I ini, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Dia menilai daya beli masyarakat masih lemah akibat dampak berkepanjangan dari pandemi Covid-19. Karena itu, ia menegaskan sembako seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek PPN.

“Situasi ekonomi sedang sangat sulit, dan daya beli juga menurun. Jangan masukkan sembako sebagai objek PPN,” kata Parta dikutip pada Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, kebijakan tersebut berpotensi kontraproduktif dengan langkah pemerintah sebelumnya yang justru memberikan berbagai insentif, termasuk penghapusan pajak untuk barang tertentu dan program pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Parta, jika PPN dikenakan dengan tarif signifikan, misalnya 12 persen, maka harga kebutuhan pokok akan ikut naik. Ia mencontohkan, harga beras yang semula Rp10.000 per kilogram bisa meningkat menjadi Rp11.200.

“Ini tentu memberatkan masyarakat, apalagi jika bahan pokok tersebut digunakan untuk produksi UMKM, dampaknya akan semakin luas,” ujarnya.

Lihat video: Duh! Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, Sampai Kapan?



Dia pun mengingatkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya terbatas pada beras, tetapi juga mencakup minyak goreng, gula, kopi, dan berbagai bahan pokok lainnya. Jika seluruhnya dikenakan PPN, maka efeknya bisa meluas pada kenaikan harga barang konsumsi secara umum.

Parta pun menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak sosial dan ekonomi sebelum menerapkan kebijakan tersebut, agar tidak justru menekan masyarakat kecil.

Sekadar diketahui, terdapat sedikitnya 11 jenis barang kebutuhan pokok yang direncanakan masuk dalam skema pengenaan PPN sebagaimana tertuang dalam rumusan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Sementara itu, dalam ketentuan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU PPN, pemerintah telah menetapkan sejumlah bahan pokok sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

JAKARTA - Secara statistik, narasi kelas menengah Indonesia memang sedang muram. Laporan terbaru dari Bank Dunia dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sekitar 86 juta jiwa kini berada di ambang "rentan”. Sebuah posisi di mana satu kali guncangan ekonomi saja cukup untuk melempar mereka keluar dari zona nyaman. Biaya hidup, mulai dari harga pangan hingga cicilan rumah , terus merangkak naik, sementara pertumbuhan gaji bulanan sering kali terasa berjalan di tempat.

Jika rata-rata kenaikan gaji tahunan di sektor formal sering kali tertahan di kisaran 4-5%, harga bahan pangan pokok dan kebutuhan dasar justru melesat jauh di atasnya. Mengutip data dari pusat informasi harga pangan nasional, lonjakan harga komoditas utama sering kali menyentuh angka belasan persen dalam setahun, menciptakan anomali di mana kenaikan gaji seolah "habis di pasar" sebelum sampai ke tabungan. Kelas Menengah Terus Menyusut, Mampukah RI Jadi Negara Maju di 2045?

Ketimpangan inilah yang memicu perubahan perilaku yang drastis di dalam rumah tangga. Jika dahulu resep utama menghadapi kesulitan ekonomi adalah berhemat dengan memotong biaya langganan hiburan atau memilih transportasi murah, kini strateginya telah berubah.

Ketika pengeluaran sudah berada di titik paling dasar, tidak ada lagi yang bisa dipotong. Satu-satunya jalan adalah menambah apa yang masuk ke kantong. “Kita melihat pergeseran pola yang cukup jelas. Banyak keluarga tidak lagi mengandalkan satu sumber pendapatan saja,” kata Business Strategic Jakmall.com, Odie Rakaditya dalam siaran tertulis, Selasa (5/5/2026)

Menurutnya, keluarga Indonesia kini berhenti sekadar bersikap defensif. Mereka mulai mengambil langkah aktif dengan menjadikan bisnis sampingan bukan lagi sebagai "pekerjaan remeh", melainkan bagian integral dari strategi pertahanan finansial rumah tangga.

Karakteristik bisnis yang dipilih pun kian spesifik: risiko terkontrol dan fleksibilitas tinggi. Mereka tidak lagi mencari bisnis yang menuntut sewa ruko mahal, melainkan model usaha digital yang bisa dikelola dari ruang tamu setelah jam kantor usai atau di sela-sela mengurus anak. Platform digital seperti Jakmall.com kemudian hadir menjadi "sekoci" bagi mereka yang ingin memulai usaha secara terstruktur tanpa beban operasional yang mencekik. 3 Tips Raih Penghasilan Tambahan Tanpa Ganggu Pekerjaan Utama

Fenomena ini diprediksi tidak akan bersifat sementara. Selama tekanan ekonomi belum mereda, strategi memiliki lebih dari satu sumber pendapatan akan menjadi bagian dari perencanaan keuangan yang paling realistis. ”Pada akhirnya, bagi keluarga Indonesia, "Normal Baru" ini bukan tentang keserakahan untuk menumpuk harta, melainkan tentang ketahanan dan cara paling jujur untuk menjaga stabilitas jangka panjang di tengah badai ketidakpastian,” ujarnya.

PT PAM Jaya menargetkan cakupan layanan air bersih perpipaan di Jakarta menembus 90 persen pada 2026.

Target itu dipasang meski PAM Jaya mengakui masih ada tantangan besar untuk memperluas sambungan rumah tangga dalam waktu singkat.

"Tahun ini (target cakupan air bersih Jakarta) 90 persen," ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin dalam Special Talkshow CNN Indonesia, Rabu (29/4).

Ia mengatakan hingga saat ini cakupan layanan PAM Jaya sudah mencapai 81,5 persen atau mendekati 82 persen dari total wilayah layanan di Jakarta.

Menurut dia, angka tersebut setara dengan pelayanan kepada sekitar 8,7 juta jiwa dari total sekitar 11 juta penduduk Jakarta.

"Jadi cakupan kita sekarang ini sudah 81,5 persen. Jadi close to 82 persen sebenarnya di year to date di tahun 2026. Sudah melayani 8,7 juta jiwa dari 11 juta jiwa masyarakat Jakarta," ujarnya.

Arief mengakui target tersebut tidak ringan karena dalam tiga tahun terakhir PAM Jaya telah menaikkan cakupan layanan lebih dari 20 persen. Karena itu, ia menyebut percepatan menuju 90 persen pada tahun ini sebagai tantangan besar bagi perusahaan.

"Ini sebenarnya apa yang saya bilang, sebenarnya ini mission impossible. Karena memang selama tiga tahun ke belakang kita tarik increase number kita sampai 20 persen lebih," ujarnya.

Ia menjelaskan semula target cakupan 90 persen dipasang untuk 2027. Namun PAM Jaya memilih mempercepat sambungan secara bertahap agar tidak menumpuk pekerjaan di akhir periode.

"Pak Gubernur (Pramono Anung) menargetkannya di 2027, 90 persen itu. Tapi kita coba, kita enggak mau ini. Kalau dulu jamannya kuliah itu ada SKS ya, Sistem Kebut Semalam. Kita ini nyicil," ujar Arief.

Menurut dia, strategi yang dilakukan saat ini adalah mengejar sambungan-sambungan baru lebih awal agar perluasan jaringan tidak dilakukan tergesa-gesa menjelang tenggat.

Ia menyebut langkah itu membutuhkan upaya ekstra karena masih ada sekitar 18 persen wilayah yang harus dikejar untuk menuju target cakupan penuh 100 persen pada 2029.

"Jadi memang masih tersisa angka yang masih saya bilang signifikan ya, 18 persen menuju ke 2029. Dan tahun ini memang extra effort kita itu mengejar sambungan-sambungan yang memang kita harus kejar," ujarnya.

Arief menambahkan hingga saat ini laju penambahan sambungan dinilai masih berada di jalur target yang telah ditetapkan PAM Jaya. Menurut dia, capaian mendekati 82 persen di awal tahun menjadi indikator percepatan masih berjalan sesuai rencana.

[Gambas:Youtube]