KPAI Angkat Bicara soal Heboh Penolakan MBG, Minta BGN Lakukan Ini
KPAI menyoroti adanya sejumlah penolakan dari sekolah dan anak terhadap makan bergizi gratis (MBG)
(Bisnis.Com) 27/01/26 21:30 116315
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara perihal adanya narasi penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh sekolah dan anak.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menyampaikan bahwa narasi tersebut harus disikapi dengan pendekatan psikologis dan medis, bukan sekadar komando birokrasi.
Pasalnya, pihaknya menemukan bahwa alasan siswa penerima MBG tidak menghabiskan makanan terbilang sederhana, antara lain karena kondisi fisik yang sudah kenyang, preferensi selera dan sensorik, hingga kesehatan berupa alergi atau kondisi medis tertentu.
"Jangan sampai narasi penolakan menciptakan stigma negatif bagi sekolah atau anak. BGN [Badan Gizi Nasional] dan SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] harus hadir dengan pendekatan ramah anak, bukan sekadar instruksi yang melibatkan aparat keamanan," kata Jasra dalam keterangannya kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).
KPAI juga menyarankan agar Badan Gizi Nasional dan SPPG memiliki tolok ukur data berupa rekam medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk setiap anak, agar MBG dapat disalurkan tepat sasaran.
Lebih lagi, monitoring KPAI disebutnya juga mencatat 12.658 anak mengalami keracunan sajian MBG di 38 provinsi. Tiga wilayah terdampak tertinggi adalah Jawa Barat (4.877 kasus), Jawa Tengah (1.961), dan DI Yogyakarta (1.517).
Selain itu, laporan pengaduan KPAI 2025 mencatat 2.031 kasus pelanggaran hak anak, di mana kekerasan fisik dan psikis di lingkungan pendidikan masih mendominasi.
“KPAI mengingatkan jangan sampai paksaan dalam program MBG menambah beban psikologis atau kekerasan baru bagi anak,” ujar Jasra.
Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan sejumlah kebijakan dalam pelaksanaan MBG tahun ini. Pertama adalah prioritas distribusi di daerah rawan pangan dan kerentanan ekonomi tinggi.
Selain itu, KPAI mendorong pencegahan kontaminasi silang dengan mempertimbangkan model pemberdayaan kantin sekolah yang tersertifikasi, serta pelibatan anak dalam perencanaan menu dan survei untuk memberikan rasa aman.
Jasra lantas menggarisbawahi perihal standar keamanan pangan, edukasi gizi yang komprehensif, hingga penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat dan orang tua.
“Pastikan tidak ada tekanan birokrasi atau aparat yang berdampak buruk pada psikis anak dan pihak sekolah,” pungkas Jasra.
#kpai #penolakan-mbg #program-makan-bergizi-gratis #badan-gizi-nasional #keracunan-mbg #makan-bergizi-gratis #kpai-mbg