Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memprioritaskan produk buatan dalam negeri untuk program pengadaan kompor listrik. Ini dilakukan agar anggaran lebih efisien dan tidak memicu impor.
Adapun, langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya masih menggodok skema pengadaan kompor listrik untuk rumah tangga itu. Dia lantas memastikan pengadaan kompor listrik bakal berasal dari dalam negeri.
Apalagi, salah satu pertimbangan utama dalam perencanaan program tersebut adalah menghindari ketergantungan terhadap produk impor.
"Jadi rapat yang kita lakukan ini kan kita harus identifikasi, ini kan jangan kita membuat kebijakan ternyata kita impor lagi untuk kompor listriknya," ujar Yuliot ditemui di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, penggunaan kompor listrik produksi domestik berpotensi meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran negara. Dengan harga yang lebih kompetitif, jumlah penerima manfaat program berpeluang lebih besar dibandingkan apabila pemerintah mengandalkan produk impor.
Oleh karena itu, pemerintah masih mendalami berbagai aspek teknis dan ekonomi sebelum menetapkan target jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat. Kementerian ESDM mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.
“Dari anggaran yang kita tetapkan, mungkin kalau kita beli di dalam negeri justru dapatnya lebih banyak. Jadi ini kita lakukan evaluasi lebih detail lagi,” katanya.
Lebih lanjut, Yuliot menjelaskan bahwa program konversi kompor listrik tidak hanya mencakup pengadaan unit kompor, tetapi juga sejumlah perangkat pendukung yang harus disediakan dalam satu paket.
Selain kompor, masyarakat penerima program juga membutuhkan peralatan memasak yang kompatibel dengan teknologi kompor listrik, termasuk penyesuaian instalasi kelistrikan di rumah.
"Ini kita dalami lagi. Karena itu kan juga kompor listrik [terdiri dari beberapa komponen], yang pertama ini kan kompornya, kemudian kan enggak bisa menggunakan panci biasa, ini kan juga harus satu paket," tutur Yuliot.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan peningkatan daya listrik bagi rumah tangga sasaran program. Pasalnya, mayoritas pelanggan yang selama ini menggunakan daya 450 volt ampere (VA) dinilai belum memadai untuk mengoperasikan kompor listrik.
“Termasuk daya juga. Jadi rata-rata ini kan daya 450 VA. Kalau penggunaan kompor listrik itu sekitar 1.000 watt, jadi ini harus kita sesuaikan semua,” kata Yuliot.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kembali menggulirkan rencana konversi energi di sektor rumah tangga melalui program pembagian kompor listrik mulai 2027.

Program ini disiapkan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini masih mendominasi pasokan nasional.

Untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Usulan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil mengatakan, pengadaan kompor listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari alternatif energi rumah tangga di tengah tingginya ketergantungan terhadap LPG.

"Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," ujar Bahlil.

Menurut dia, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

"Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauruan energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.

Ia menyebut, nilai impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Angka tersebut bahkan bisa meningkat menjadi sekitar Rp 130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada level tinggi.

Selain biaya impor, pemerintah juga harus menanggung subsidi LPG yang nilainya telah melampaui Rp 80 triliun.

Menyasar rumah tangga berdaya listrik rendah

Meski telah mengusulkan anggaran, pemerintah belum menetapkan jumlah pasti kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Bahlil mengatakan, jumlah unit yang akan disediakan diperkirakan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA) atau watt. Sasaran utama program ini adalah masyarakat di daerah dan pedesaan yang umumnya memiliki kapasitas listrik terbatas.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia menegaskan, pemilihan spesifikasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan kompor listrik tanpa harus menambah daya listrik rumah tangga mereka.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," kata Bahlil.

Program kompor listrik ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Wacana lama yang kembali mencuat

Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru.

Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor gaselpiji 3 kilogram ke kompor listrik.

Saat itu, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka setelah lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan LPG.

Ia menilai ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang pada akhirnya berimbas pada besaran subsidi energi.

Dinilai lebih murah dibanding LPG

Di tengah rencana pemerintah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai biaya penggunaan kompor listrik dibandingkan kompor gas.

Guru Besar Bidang Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto menilai program kompor listrik merupakan langkah yang masuk akal untuk diterapkan di Indonesia.

"Itu sangat masuk akal (program kompor listrik). Tinggal bagaimana rantai pasok batu bara (untuk PLTU) ini berjalan," kata Deendarlianto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Menurut dia, masyarakat tidak perlu langsung khawatir bahwa penggunaan kompor listrik akan membuat tagihan listrik melonjak.

Ia menilai, jika dihitung berdasarkan konversi energi yang digunakan, biaya memasak dengan listrik justru dapat lebih murah dibandingkan LPG.

"Karena listrik itu per kWh lebih murah dibanding kompor gas (LPG). Jika hitungan per bulan, jatuhnya tetap murah," ujar dia.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, rumah tangga pengguna LPG 3 kilogram umumnya membutuhkan sekitar tiga hingga lima tabung per bulan.

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli isi ulang maupun tabung baru berbeda-beda di tiap daerah, tetapi dapat mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Sementara itu, pengeluaran untuk listrik dinilai lebih terukur karena mengikuti tarif yang telah ditetapkan. Untuk rumah tangga non-subsidi, tarif listrik berkisar Rp 1.352 hingga Rp 1.699 per kilowatt hour (kWh).

Di sisi lain, kompor listrik tersedia dalam berbagai pilihan daya, mulai dari 300 watt hingga 1.000 watt.

Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan jenis kompor dengan kapasitas listrik yang tersedia di rumah.

"Bagi kalangan rumah tangga dengan kapasitas daya terbatas, misalnya menggunakan kompor listrik di bawah 500 watt saja biaya per bulannya tak sampai ratusan ribu," kata Deendarlianto.

"Kalau memasak, kan kebutuhan energinya dari segi biaya dibandingkan LPG, tetap saja listrik justru lebih murah," lanjut dia.

Tantangan pasokan listrik

Meski mendukung program tersebut, Deendarlianto mengingatkan pemerintah untuk memastikan kesiapan sektor hulu, terutama terkait pasokan energi bagi pembangkit listrik.

Menurut dia, peningkatan penggunaan listrik di sektor rumah tangga harus diikuti dengan jaminan pasokan bahan bakar untuk pembangkit agar tetap aman dan stabil.

"Tentu bisa saja dikejar dengan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara untuk kebutuhan PLTU," ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan infrastruktur kelistrikan di Indonesia juga berbeda antarwilayah karena kondisi geografis.

Di Pulau Jawa, sebagian besar listrik masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Sementara di luar Jawa, banyak daerah yang masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menggunakan solar sebagai sumber energi utama.

Meski demikian, Deendarlianto menilai pemerintah saat ini terus mendorong penggantian PLTD dengan sumber energi terbarukan.

Transisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap keekonomian listrik dalam jangka panjang.

"Biayanya dibanding dengan PLTU yang menggunakan batu bara, memang lebih murah. Terutama bila fokusnya deradialisasi, bakal lebih murah lagi," kata dia.

Melalui pemerataan akses energi baru terbarukan dan stabilitas pasokan listrik dari sisi hulu, Deendarlianto menilai konsep penggunaan kompor listrik dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat menyiapkan regulasi dan ekosistem pendukung agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

"Kalau (kebijakan) ini saling tunggu-tunggu program ini enggak jalan," ucap Deendarlianto. (Penulis: Sandra Desi Caesaria, Erlangga Djumena, Yohana Artha Uly | Editor: Andika Aditia, Resa Eka Ayu Sartika)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menghidupkan program konversi kompor listrik guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat dan ketepatan desain implementasinya.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk konversi kompor listrik pada tahun anggaran 2027.

Bahlil memaparkan, langkah pemerintah kembali mengusulkan program tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Bahlil mengatakan, ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

“Maka salah satu alternatifnya [untuk menekan impor LPG] adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui seusai rapat tersebut di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (16/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 kVA. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan, jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan daerah yang memiliki pasokan listrik stabil dan wilayah yang mengalami surplus pasokan listrik.

Namun, Eniya menyebut, penentuan wilayah penerima masih dalam tahap pembahasan bersama PT PLN (Persero). Dia mengatakan, salah satu daerah dengan stabilitas listrik dari sisi grid dan interkoneksi adalah Pulau Jawa.

"Selain Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo itu juga stabil, bahkan surplus," tambahnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan, pada prinsipnya perusahaan mendukung berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap energi impor.

Meski demikian, Baron tidak memberikan komentar terkait potensi besaran penghematan impor LPG yang akan didapatkan jika program kompor listrik tersebut terealisasi nantinya.

"Saat ini, fokus Pertamina memastikan ketersediaan dan keandalan pasokan energi bagi masyarakat selama masa transisi maupun setelah kebijakan dijalankan," jelas Baron.

Perbaikan Desain Program

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, rencana program konversi kompor listrik merupakan salah satu langkah wajar yang diambil pemerintah guna menekan impor LPG.

Yusuf memaparkan, ketergantungan yang tinggi terhadap impor LPG membuat anggaran negara rentan terhadap gejolak harga energi global. Kenaikan harga minyak dunia secara langsung berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN dan neraca pembayaran.

“Karena itu, upaya mengurangi ketergantungan pada LPG impor merupakan langkah yang logis dari perspektif ketahanan energi dan fiskal,” ujar Yusuf saat dihubungi, Selasa (16/6/2026)

Di sisi lain, Yusuf juga mengingatkan program konversi kompor listrik bukanlah kebijakan baru. Pemerintah pernah merencanakan program serupa pada 2022 yang akhirnya dibatalkan karena berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, persoalan utama saat itu bukan terletak pada konsep konversi energi, melainkan pada desain program yang belum sesuai dengan kondisi masyarakat. Banyak rumah tangga pelanggan listrik berdaya 450 VA tidak dapat menggunakan kompor induksi tanpa melakukan penambahan daya listrik yang berpotensi meningkatkan pengeluaran bulanan.

Selain itu, program tersebut sempat menuai kritik karena dianggap lebih berorientasi pada penyerapan kelebihan pasokan listrik PLN dibandingkan menyelesaikan persoalan energi rumah tangga.

“Pelajaran terpenting adalah bahwa keberhasilan program tidak ditentukan oleh pembagian kompor, tetapi oleh keekonomian penggunaan listrik bagi masyarakat,” katanya.

Dia menambahkan, peralihan sebagian konsumsi rumah tangga dari LPG ke listrik berpotensi meningkatkan utilisasi pembangkit yang sudah terbangun. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila biaya memasak menggunakan listrik tetap kompetitif dibandingkan LPG subsidi.

Yusuf menilai dampak program yang diusulkan pemerintah masih akan terbatas. Anggaran sebesar Rp815 miliar dinilai relatif kecil dibandingkan dengan skala konsumsi LPG nasional yang melibatkan puluhan juta rumah tangga penerima subsidi.

Dengan nilai tersebut, program diperkirakan hanya mampu menjangkau ratusan ribu rumah tangga. Oleh karena itu, program konversi yang direncanakan pada 2027 lebih tepat dipandang sebagai tahap awal pengujian kebijakan sebelum diperluas secara nasional.

“Program tahun 2027 lebih tepat dipandang sebagai pilot project atau tahap awal pengujian kebijakan, bukan instrumen yang langsung mampu menurunkan impor LPG secara signifikan,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan bahwa potensi penghematan fiskal dari program tersebut tidak otomatis sebesar yang sering diasumsikan. Pasalnya, subsidi listrik pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp97 triliun hingga Rp105 triliun.

Apabila rumah tangga yang beralih ke kompor listrik tetap menggunakan tarif bersubsidi, maka yang terjadi pada dasarnya adalah pergeseran beban subsidi dari LPG ke listrik. Penghematan devisa memang tetap diperoleh melalui penurunan impor LPG, tetapi penghematan APBN belum tentu signifikan.

Oleh sebab itu, Yusuf menilai perdebatan mengenai program konversi kompor listrik tidak seharusnya ditempatkan sebagai pilihan antara mempertahankan subsidi LPG atau membeli kompor listrik.

Menurutnya, subsidi LPG merupakan pengeluaran rutin yang harus dibayarkan setiap tahun, sedangkan pengadaan kompor listrik merupakan investasi satu kali yang berpotensi menghasilkan penghematan dalam jangka panjang apabila diterapkan secara luas dan didukung reformasi subsidi yang tepat.

Skema Insentif

Senada, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman mengingatkan pemerintah perlu belajar dari pelaksanaan uji coba program kompor listrik yang pernah dilakukan di Denpasar dan Solo.

Menurutnya, pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan yang muncul selama masa uji coba sekaligus menyiapkan opsi penyelesaiannya sebelum program dijalankan dalam skala yang lebih luas.

“Perlu direncanakan lebih baik sehingga menjadi transisi bagi penggunaan kompor listrik yang lebih masif di masyarakat, baik pengguna LPG subsidi maupun non-subsidi,” ujarnya.

Saleh menilai salah satu tantangan utama yang harus diselesaikan adalah keterbatasan daya listrik rumah tangga. Banyak pelanggan listrik rumah tangga saat ini belum memiliki kapasitas daya yang memadai untuk menggunakan kompor listrik secara penuh, terutama untuk kompor induksi dua tungku.

Kondisi tersebut berpotensi menghambat adopsi masyarakat apabila tidak disertai kebijakan pendukung yang mempermudah penambahan daya listrik.

Menurutnya, pemerintah dan PLN perlu menyiapkan skema insentif yang dapat meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program promosi tambah daya gratis maupun penyediaan tarif listrik yang lebih hemat bagi pengguna kompor listrik.

Sementara itu, Associate Principal Energy Shift Indonesia (ESI) Ahmad Zuhdi mengatakan keberhasilan perpindahan masyarakat dari LPG ke kompor listrik sangat ditentukan oleh manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Menurutnya, biaya memasak menggunakan listrik harus benar-benar lebih murah atau setidaknya tidak lebih mahal dibandingkan LPG. Persoalan ini menjadi tantangan besar selama LPG 3 kilogram masih memperoleh subsidi yang membuat harganya sangat terjangkau bagi masyarakat.

"Selama LPG 3 kg tetap murah, adopsi kompor listrik akan sulit. Keberhasilan program ini pada akhirnya juga sangat terkait dengan keberanian pemerintah menata ulang subsidi LPG," ujarnya.

Selain faktor biaya, keandalan sistem kelistrikan menjadi syarat yang tidak kalah penting. Masyarakat, kata Zuhdi, tidak akan beralih secara permanen apabila masih menghadapi risiko pemadaman listrik atau keterbatasan daya listrik rumah tangga.

Dia menilai pemerintah perlu memastikan pasokan listrik yang stabil sekaligus menjamin kebutuhan peningkatan daya tidak membebani masyarakat dengan biaya tambahan.

Zuhdi juga mengingatkan program konversi tidak boleh berhenti pada pembagian peralatan semata. Pengalaman sebelumnya menunjukkan penggunaan kompor listrik belum mampu bertahan dalam jangka panjang meski pemerintah telah mengampanyekan pemanfaatannya sejak 2017.

Banyak rumah tangga yang semula mencoba menggunakan kompor listrik akhirnya kembali menggunakan LPG karena berbagai kendala di lapangan.

Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan pendampingan yang memadai, memastikan ketersediaan peralatan masak yang sesuai, serta menjamin pasokan listrik yang andal agar perubahan perilaku masyarakat dapat berlangsung permanen.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik pada 2027.

Program tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG.

"Kompor listrik karena ini untuk kita mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat itu sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran untuk program motor listrik sebesar Rp635,24 miliar.

Adapun kedua usulan program tersebut termasuk dalam pagu indikatif untuk program strategis infrastruktur oleh Direktorat Jenderal Energi baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) sebesar Rp1.509 miliar.

Bahlil menyampaikan dalam pelaksanaannya nanti anggota DPR diharapkan dapat membantu memetakan daerah-daerah yang berpotensi menjadi sasaran program tersebut.

"Ini saya pikir kita juga minta bantuan dari Bapak Ibu Anggota DPR untuk bisa tahu kompor listrik ini yang membutuhkan di daerah-daerah mana saja supaya bisa kita melakukan kerjasama dan sinkronisasi," ungkapnya.

Secara keseluruhan, Bahlil mengajukan anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp27,33 triliun pada 2027. Angka tersebut naik sebesar 26,11 persen dibandingkan anggaran pagu 2026 sebesar Rp21,67 triliun.

Anggaran pagu indikatif tersebut terdiri dari alokasi untuk program strategis infrastruktur sebesar 82 persen atau Rp22,48 triliun, belanja operasional sebesar 13 persen atau Rp3,56 triliun, dan publik non fisik sebesar 5 persen atau Rp1,3 triliun.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran untuk pengadaan kompor listrik yang akan digunakan masyarakat sebagai konversi penggunaan gas LPG.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, kompor listrik generasi terbaru kini lebih ramah bagi rumah tangga dengan daya listrik terbatas, termasuk pelanggan 900 kVA ke bawah. Sehingga masyarakat di desa-desa dengan daya listrik rendah bisa menggunakan kompor tersebut.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, langkah tersebut dilatarbelakangi tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional. Kondisi tersebut menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga.

Selain membebani devisa, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG dalam jumlah besar. Bahlil menyebut nilai subsidi LPG saat ini mencapai lebih dari Rp80 triliun per tahun.

Menurut dia, apabila kondisi tersebut terus berlangsung tanpa adanya diversifikasi sumber energi, maka akan menjadi tantangan besar bagi ketahanan energi nasional maupun keuangan negara.

Adapun pada 2027, Bahlil mengusulkan anggaran Rp1,45 triliun untuk program motor listrik dan kompor listrik dalam pagu indikatif Kementerian ESDM tahun depan.

Program motor listrik memperoleh alokasi sebesar Rp635,24 miliar, sementara program kompor listrik mendapatkan anggaran lebih besar yakni Rp815,56 miliar.

"Kompor listrik ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain," kata Bahlil.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA) atau watt, terutama masyarakat di daerah dan pedesaan.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2025) seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Bahlil belum mengungkapkan jumlah kompor listrik yang akan disediakan pemerintah. Ia memperkirakan kepastian mengenai jumlah unit yang akan disalurkan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.

Menurut Bahlil, langkah konversi dari kompor LPG ke kompor listrik diperlukan karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

Ia menyebut nilai impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Bahkan, dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, kebutuhan devisa untuk impor LPG diperkirakan meningkat menjadi Rp 130 triliun.

Selain itu, beban subsidi LPG juga terus membengkak.

“Subsidinya sudah di atas Rp 80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program kompor listrik sebagai salah satu strategi mengurangi impor LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Saat itu, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka setelah lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menutup kebutuhan impor LPG.

Ia menilai ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang berimbas langsung pada besaran subsidi energi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengalokasikan, anggaran sebesar Rp1,45 triliun untuk program motor listrik dan kompor listrik dalam pagu indikatif Kementerian ESDM tahun 2027. Program motor listrik memperoleh alokasi sebesar Rp635,24 miliar, sementara program kompor listrik mendapatkan anggaran lebih besar yakni Rp815,56 miliar.

Kedua program tersebut masuk dalam kategori program baru yang diusulkan Kementerian ESDM dalam pagu indikatif 2027. "Kompor listrik ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain," ujar Bahlil dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Alokasi tersebut merupakan bagian dari total anggaran infrastruktur energi sebesar Rp22,48 triliun yang disiapkan pemerintah untuk mendukung ketahanan energi nasional melalui pembangunan infrastruktur migas, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, dan sektor geologi.

Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan



Program motor listrik dan kompor listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mendorong elektrifikasi di sektor transportasi dan rumah tangga. Selain membantu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi impor energi yang selama ini masih menjadi tantangan bagi neraca energi nasional.

"Jadi energi yang kita dorong ke depan, tidak hanya tentang LPG tapi kompor listrik, CNG, macam-macam yang kita buat," tambah Bahlil.

Selain mengalokasikan anggaran untuk program elektrifikasi tersebut, Kementerian ESDM juga menyiapkan berbagai proyek energi berskala besar lainnya. Pada sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE), pemerintah menganggarkan pembangunan tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) senilai Rp58,58 miliar.

Kompor Listrik Bisa Jadi Solusi di Tengah Krisis Energi



Sementara itu, porsi terbesar anggaran infrastruktur energi masih diarahkan untuk pembangunan jaringan gas rumah tangga (jargas), proyek pipa transmisi gas, serta program listrik desa yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap ketahanan energi dan pemerataan akses energi masyarakat.

Secara keseluruhan, Ditjen EBTKE memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1,51 triliun dalam pagu indikatif 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 96 persen dialokasikan untuk program motor listrik dan kompor listrik, menandakan kuatnya fokus pemerintah terhadap agenda transisi energi pada tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap alasan pihaknya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil memaparkan langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.

Bahlil mengatakan ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

Karena itu, Kementerian ESDM kembali mendorong pemanfaatan kompor listrik sebagai salah satu opsi untuk memperluas bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.

“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 KWh. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

“Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” ujarnya.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” katanya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi untuk mengukur keunggulan teknologi kompor listrik terbaru dibandingkan model yang sebelumnya pernah diperkenalkan kepada masyarakat.

“Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil menuturkan dana tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).

"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan kompor listrik dengan daya di bawah 900 kilovolt ampere (kVA) untuk rumah tangga, sebagai langkah konversi kompor LPG menjadi kompor listrik.

“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 kVA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Akan tetapi, ia mengatakan belum menentukan berapa unit kompor listrik yang akan disiapkan. Ia memperkirakan kepastian jumlah unit kompor listriknya baru bisa diumumkan pada Agustus.

Ia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor 80 persen dari kebutuhan LPG-nya. Setiap tahun, lanjut dia, devisa negara yang dikeluarkan untuk keperluan mengimpor LPG sebesar Rp120 triliun.

Dengan harga minyak dunia yang seperti saat ini, ia mengatakan devisa yang dikeluarkan untuk mengimpor LPG mencapai Rp130 triliun.

“Subsidinya sudah di atas Rp80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.

Ia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Kemudian, ketika terjadi lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.

Eddy menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG. Dirinya menyoroti soal mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik, mengingat harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar untuk program bagi-bagi kompor listrik dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja (raker) Kementerian ESDM dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil mengatakan, pengadaan kompor listrik tersebut menjadi upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap liquefied petroleum gas (LPG) yang pasokannya banyak diimpor.

"Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," ujarnya.

Ia menjelaskan, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih bergantung dari impor, sehingga menguras devisa negara hingga Rp 120 triliun per tahun, bahkan bisa melebihi Rp 130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) tinggi.

Selain itu, pemerintah juga harus menanggung subsidi LPG lebih dari Rp 80 triliun.

"Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauruan energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.

Ia bilang, program ini masih dalam pembahasan, sehingga belum ditetapkan jumlah pasti kompor listrik dari besaran anggaran tersebut.

Hanya saja, Bahlil menyebut, pada tahap awal, pemerintah berencana mendorong penggunaan kompor listrik dengan spesifikasi yang dapat digunakan pada daya listrik di bawah 900 VA.

Dengan demikian, masyarakat di daerah, dapat memanfaatkan perangkat tersebut sesuai kapasitas listrik yang dimiliki.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," pungkas Bahlil.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pagu indikatif sebesar Rp27,33 triliun untuk tahun anggaran 2027. Nilai tersebut meningkat 26,1% dibandingkan pagu 2026 yang sebesar Rp21,67 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan sebagian besar anggaran akan dialokasikan untuk sektor minyak dan gas bumi (migas) serta ketenagalistrikan.

Berdasarkan usulan yang disampaikan kepada Komisi XII DPR RI, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi memperoleh alokasi terbesar sebesar Rp11,32 triliun. Sementara itu, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan diusulkan menerima anggaran Rp10,46 triliun.

Menurut Bahlil, besarnya alokasi untuk kedua sektor tersebut berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, termasuk listrik desa, pemasangan listrik gratis bagi masyarakat, serta pembangunan jaringan gas rumah tangga.

"Besaran anggaran untuk keduanya ini karena berangkat dari Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR yang selalu menyampaikan bahwa listrik desa, urusan jaringan gas, dan lainnya itu yang menjadi aspirasi. Maka kami sebagai pemerintah, mencoba untuk mengadopsinya pada usulan ini," kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Selain itu, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran Rp815,59 miliar untuk program pengadaan kompor listrik yang akan dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap LPG melalui diversifikasi bauran energi.

"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," ujarnya.

Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar untuk program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik. Namun, Bahlil belum memerinci target jumlah kendaraan yang akan dikonversi melalui program tersebut.

Secara keseluruhan, pagu indikatif Kementerian ESDM 2027 terdiri atas belanja program strategis dan infrastruktur sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82% dari total anggaran. Adapun alokasi untuk fasilitas publik nonfisik mencapai Rp1,30 triliun atau 5%, sedangkan belanja operasional sebesar Rp3,56 triliun atau sekitar 13%.

Berikut tabel dari gambar Pagu Indikatif Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 (Rp miliar):

No	Unit	Pagu Indikatif TA 2027 (Rp miliar)
1	Sekretariat Jenderal KESDM	532,75
2	Inspektorat Jenderal	124,46
3	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	11.325,49
4	Ditjen Ketenagalistrikan	10.460,92
5	Ditjen Mineral dan Batubara	702,53
6	Setjen Dewan Energi Nasional	78,60
7	Ditjen Penegakan Hukum ESDM	86,38
8	BPSDM ESDM	881,43
9	Badan Geologi	749,49
10	BPH Migas	474,43
11	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	1.813,85
12	BPMA	105,31
Total		27.335,64

Sumber: Kementerian ESDM

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik. Program ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program kompor listrik merupakan salah satu strategi pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini masih cukup tinggi.

Dalam rangka menjalankan program tersebut, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral untuk mendata daerah-daerah yang membutuhkan kompor listrik.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Selain program kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp 635,24 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi motor listrik.

Anggaran tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Kedua program tersebut merupakan program baru yang diusulkan dalam RAPBN 2027. Namun, alokasi anggaran yang diajukan masih dapat disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Wacana transisi dari kompor LPG ke kompor listrik sebelumnya pernah bergulir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.