RENCANA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghidupkan kembali program konversi kompor gas ke kompor listrik dengan usulan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memicu perdebatan sengit di ruang publik.

Langkah di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ini diposisikan sebagai solusi pamungkas untuk menekan ketergantungan ekstrem terhadap impor Liquefied Petroleum Gas(LPG).

Namun, kebijakan ini bagaikan dejavu dari proyek serupa yang dibatalkan oleh PT PLN (Persero) pada September 2022, demi menjaga daya beli masyarakat pascapandemi.

Setelah kegagalan tersebut, pemerintah sempat mengalihkan fokus dengan membagikan ratusan ribu unit penanak nasi (rice cooker) gratis, sebelum akhirnya kini kembali memaksakan agenda kompor listrik.

Dilihat dari kacamata makroekonomi, kedaruratan yang melandasi kebijakan ini memang cukup nyata.

Indonesia saat ini terjebak dalam pusaran ketergantungan impor LPG yang telah menembus angka 80 persen dari total kebutuhan nasional.

Dari total konsumsi domestik sebesar 8,05 juta ton per tahun, kemampuan produksi hulu migas nasional stagnan di angka 1,98 juta ton saja.

Jurang pemisah yang lebar ini memaksa negara menguras devisa berharga rata-rata Rp 120 triliun hingga lebih dari Rp 130 triliun setiap tahunnya untuk mendatangkan gas dari luar negeri.

Lebih parah lagi, beban subsidi LPG 3 kilogram yang salah sasaran terus membengkak hingga melampaui Rp 80 triliun per tahun, mengingat mayoritas pengguna LPG di dalam negeri adalah konsumen bersubsidi.

Dalam situasi fiskal yang kian sempit, memotong rantai impor energi hilir adalah keharusan mutlak untuk menyelamatkan kesehatan APBN.

Karena itu, kebijakan substitusi energi berbasis listrik secara teoretis memang merupakan langkah strategis yang sangat rasional.

Namun, sejarah panjang transisi energi di Indonesia mengajarkan bahwa mengubah perilaku konsumsi energi jutaan rumah tangga tidak semudah membalikkan telapak tangan.

Pemerintah sering kali terjebak dalam pendekatan yang terlalu teknokratis dan melupakan realitas sosial-ekonomi serta kesiapan infrastruktur di tingkat operasional.

Jika kebijakan kompor listrik ini dipaksakan tanpa adanya persiapan sistemik dan reformasi energi yang mendasar, proyek bernilai ratusan miliar rupiah ini berisiko berakhir sebagai pemborosan anggaran baru yang tidak menyelesaikan akar masalah.

Kebijakan ini berpotensi sekadar memindahkan masalah dari beban impor Migas di bawah Kementerian Keuangan menjadi beban operasional baru bagi PLN dan masyarakat miskin selaku konsumen akhir.

Dengan kata lain, tanpa perencanaan matang, niat baik untuk mengefisiensikan anggaran negara justru akan berubah menjadi beban baru yang melumpuhkan daya beli rumah tangga.

Untuk memahami risiko kegagalan program ini, publik perlu berkaca pada sejarah sukses konversi minyak tanah ke LPG 3 kilogram yang dimulai pada tahun 2007, di era Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Transisi kala itu berjalan sangat sukses karena memenuhi tiga prinsip operasional dasar, yakni bersih, murah, dan mudah diakses.

Melalui pembagian paket perdana gratis yang berisi kompor gas, regulator, dan tabung gas melon secara masif, pemerintah berhasil mendidik masyarakat untuk bermigrasi secara sukarela.

Keberhasilan itu di satu sisi menyelamatkan kas negara dari jerat subsidi minyak tanah, tetapi di sisi lain menciptakan jebakan ketergantungan baru (path dependency) karena pertumbuhan konsumsi LPG harian tidak diantisipasi dengan penguatan kapasitas produksi gas domestik.

Kini, dengan argumen yang sama persis seperti dua dekade lalu, yaitu mengurangi subsidi dan impor, masyarakat kembali diminta melakukan transisi paksa dari gas ke listrik.

Masalahnya, gas LPG telah menjadi urat nadi aktivitas domestik yang sangat sulit digantikan karena keunggulan teknisnya yang sangat adaptif dengan budaya kuliner lokal.

Kompor gas menawarkan transfer panas instan dan kontrol suhu yang sangat fleksibel, aspek yang sangat krusial bagi teknik memasak masakan Nusantara yang membutuhkan panas tinggi dalam waktu singkat.

Selain itu, kompatibilitas alat masak menjadi benteng pertahanan utama kompor gas. Kompor gas dapat menerima berbagai macam bentuk wadah masak, mulai dari wajan bulat (round-bottomed wok), aluminium, hingga tanah liat.

Sebaliknya, teknologi kompor listrik induksi mensyaratkan alat masak berspesifikasi khusus dengan dasar rata berbahan feromagnetik agar panas dapat dialirkan lewat medan elektromagnetik.

Bagi masyarakat kelas bawah dan pelaku usaha mikro, keharusan membeli peralatan masak baru ini merupakan hambatan finansial awal yang sangat berat.

Tantangan teknis ini semakin diperumit oleh masalah keandalan pasokan energi. Tabung LPG memberikan kepastian pasokan yang berada langsung di bawah kendali konsumen, tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal pada sistem transmisi energi.

Hal ini sangat kontras dengan kompor listrik yang kinerjanya bergantung penuh pada stabilitas jaringan listrik PLN.

Ketika terjadi gangguan sistem kelistrikan regional atau pemadaman listrik masif (blackout) seperti yang berulang kali terjadi di Sumatera dan beberapa bagian Jawa pada pertengahan tahun 2026, rumah tangga pengguna kompor listrik akan langsung kehilangan kemampuan dasar untuk sekadar memasak air atau mengolah makanan.

Klaim pemerintah bahwa penggunaan kompor listrik jauh lebih hemat dibandingkan kompor gas patut diuji secara empiris menggunakan kalkulasi ekonomi energi yang jernih.

Berdasarkan kajian teknis, disepakati bahwa nilai kalori satu kilogram gas LPG setara dengan energi listrik sebesar 7,19 kilowatt-hour (kWh).

Jika merujuk pada realitas pasar, rata-rata harga riil satu tabung LPG 3 kilogram bersubsidi di tingkat konsumen eceran adalah sekitar Rp 20.000, yang berarti biaya riil energi gas bersubsidi yang dibayarkan masyarakat adalah sebesar Rp 6.666 per kilogram.

Apabila rumah tangga miskin dipaksa beralih menggunakan kompor listrik tanpa adanya subsidi tarif khusus memasak, mereka harus menggunakan tarif listrik nonsubsidi golongan rumah tangga menengah sebesar Rp 1.444,70 per kWh.

Dengan mengalikan tarif tersebut dengan koefisien kesetaraan kalori sebesar 7,19 kWh, maka biaya listrik setara penggunaan satu kilogram LPG melonjak menjadi sekitar Rp 10.387.

Angka ini menunjukkan adanya selisih tambahan biaya sebesar Rp 3.720 per kilogram setara energi yang harus ditanggung oleh kelompok miskin.

Dengan kata lain, untuk setiap tabung gas 3 kilogram yang dikonversi, pengeluaran dapur rumah tangga rentan justru membengkak lebih dari Rp 11.000.

Kalkulasi ini tentu menelanjangi fakta bahwa narasi efisiensi biaya memasak kompor listrik sebenarnya hanya berlaku bagi kelompok masyarakat menengah ke atas yang sebelumnya terbiasa membeli LPG nonsubsidi 12 kilogram seharga Rp 16.000 per kilogram.

Bagi kelompok masyarakat rentan penerima subsidi gas melon, transisi ini adalah bentuk pemiskinan sistemis baru berkedok penyelamatan fiskal, kecuali jika pemerintah berkomitmen menanggung beban subsidi tarif listrik khusus memasak secara konstan dan berkesinambungan.

Jika pemerintah bersikeras melanjutkan program bernilai Rp 815,56 miliar ini pada tahun 2027, maka diperlukan reformasi struktural di sektor energi yang menyeluruh agar transisi ini bermanfaat nyata bagi ketahanan nasional.

Reformasi pertama yang harus dibenahi adalah bauran energi hulu ketenagalistrikan. Hingga April 2026, kapasitas pembangkit terpasang nasional telah mencapai 108 gigawatt, namun sayangnya sekitar 56 persen di antaranya masih ditopang oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Secara ekologis, jika bauran listrik hulu masih kotor, penggunaan kompor listrik induksi hanyalah transisi semu yang memindahkan emisi karbon dari kompor gas di rumah tangga ke cerobong asap PLTU batu bara di hulu.

Berdasarkan perhitungan emisi, setiap penggunaan satu unit kompor listrik induksi yang disuplai oleh jaringan listrik berbasis batu bara menyumbang emisi gas rumah kaca tidak langsung sebesar 857 kilogram karbon dioksida ekuivalen per tahun.

Oleh karena itu, percepatan transisi menuju bauran energi bersih mutlak diperlukan agar elektrifikasi di sektor hilir berjalan selaras dengan komitmen penurunan emisi global.

Reformasi kedua adalah penyelesaian tumpang tindih kebijakan sektoral di tubuh Kementerian ESDM sendiri.

Sangat ironis melihat kementerian mengalokasikan ratusan miliar rupiah untuk kompor listrik, sementara pada saat yang bersamaan menganggarkan dana investasi jumbo sebesar Rp 5,2 triliun untuk membangun infrastruktur jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.

Pembangunan jargas yang menargetkan hampir satu juta sambungan rumah tangga merupakan solusi yang jauh lebih andal karena menggunakan pasokan gas alam domestik secara penuh, bebas impor, dan terbukti lebih murah 40 persen dibandingkan LPG tabung.

Pemerintah harus merumuskan pembagian spasial yang tegas dan menghindari tumpang tindih penggunaan anggaran.

Wilayah perkotaan yang dekat dengan infrastruktur pipa gas bumi harus diprioritaskan untuk pemanfaatan jargas secara optimal.

Sebaliknya, program kompor listrik harus diarahkan secara khusus untuk wilayah pedesaan atau pinggiran kota yang memiliki surplus pasokan listrik stabil, tapi jauh dari jangkauan pipa gas alam.

Jadi pendeknya, kesuksesan transisi energi ini bergantung pada ketepatan sasaran dan kesiapan ekosistem pendukungnya.

Di tahap awal, fokus pembagian kompor listrik harus diarahkan kepada pelanggan rumah tangga golongan daya 2.200 VA ke atas yang selama ini masih menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi secara ilegal.

Kelompok mampu ini telah memiliki kapasitas daya listrik memadai, mampu membeli peralatan masak feromagnetik secara mandiri, dan tidak membutuhkan subsidi tarif listrik tambahan dari negara.

Artinya, harus dipastikan bahwa anggaran negara sebesar Rp 815,56 miliar tidak hanya habis untuk pengadaan unit kompor gratis tanpa kejelasan sasaran, melainkan harus diintegrasikan dengan penyediaan paket peralatan masak standar yang kompatibel.

Hanya dengan peta jalan yang matang, komparasi biaya yang adil, serta sinkronisasi kelembagaan yang kuat, program kompor listrik dapat bertransformasi menjadi solusi ketahanan energi jangka panjang, bukan hanya proyek bagi-bagi barang yang berujung menjadi beban baru bagi rakyat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kembali menggulirkan rencana konversi energi di sektor rumah tangga melalui program pembagian kompor listrik mulai 2027.

Program ini disiapkan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini masih mendominasi pasokan nasional.

Untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

KOMPAS.COM/BAYU APRILIANO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman hal itu disampaikan Bahlil saat berkunjung di Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/6/2026).

Usulan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil mengatakan, pengadaan kompor listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari alternatif energi rumah tangga di tengah tingginya ketergantungan terhadap LPG.

"Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," ujar Bahlil.

Menurut dia, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

"Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauruan energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.

Ia menyebut, nilai impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Angka tersebut bahkan bisa meningkat menjadi sekitar Rp 130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada level tinggi.

ANTARA/HO - Pertamina Patra Niaga Ilustrasi elpiji 5,5 kg dan 12 kg. Harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg per 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

Selain biaya impor, pemerintah juga harus menanggung subsidi LPG yang nilainya telah melampaui Rp 80 triliun.

Menyasar rumah tangga berdaya listrik rendah

Meski telah mengusulkan anggaran, pemerintah belum menetapkan jumlah pasti kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Bahlil mengatakan, jumlah unit yang akan disediakan diperkirakan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA) atau watt. Sasaran utama program ini adalah masyarakat di daerah dan pedesaan yang umumnya memiliki kapasitas listrik terbatas.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia menegaskan, pemilihan spesifikasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan kompor listrik tanpa harus menambah daya listrik rumah tangga mereka.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," kata Bahlil.

Program kompor listrik ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Wacana lama yang kembali mencuat

Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru.

SHUTTERSTOCK/BRIZMAKER Ilustrasi kompor listrik.

Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor gaselpiji 3 kilogram ke kompor listrik.

Saat itu, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka setelah lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan LPG.

Ia menilai ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang pada akhirnya berimbas pada besaran subsidi energi.

Dinilai lebih murah dibanding LPG

Di tengah rencana pemerintah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai biaya penggunaan kompor listrik dibandingkan kompor gas.

Guru Besar Bidang Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto menilai program kompor listrik merupakan langkah yang masuk akal untuk diterapkan di Indonesia.

"Itu sangat masuk akal (program kompor listrik). Tinggal bagaimana rantai pasok batu bara (untuk PLTU) ini berjalan," kata Deendarlianto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

SHUTTERSTOCK/OLEK LU Ilustrasi kompor listrik.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu langsung khawatir bahwa penggunaan kompor listrik akan membuat tagihan listrik melonjak.

Ia menilai, jika dihitung berdasarkan konversi energi yang digunakan, biaya memasak dengan listrik justru dapat lebih murah dibandingkan LPG.

"Karena listrik itu per kWh lebih murah dibanding kompor gas (LPG). Jika hitungan per bulan, jatuhnya tetap murah," ujar dia.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, rumah tangga pengguna LPG 3 kilogram umumnya membutuhkan sekitar tiga hingga lima tabung per bulan.

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli isi ulang maupun tabung baru berbeda-beda di tiap daerah, tetapi dapat mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Sementara itu, pengeluaran untuk listrik dinilai lebih terukur karena mengikuti tarif yang telah ditetapkan. Untuk rumah tangga non-subsidi, tarif listrik berkisar Rp 1.352 hingga Rp 1.699 per kilowatt hour (kWh).

Di sisi lain, kompor listrik tersedia dalam berbagai pilihan daya, mulai dari 300 watt hingga 1.000 watt.

Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan jenis kompor dengan kapasitas listrik yang tersedia di rumah.

"Bagi kalangan rumah tangga dengan kapasitas daya terbatas, misalnya menggunakan kompor listrik di bawah 500 watt saja biaya per bulannya tak sampai ratusan ribu," kata Deendarlianto.

"Kalau memasak, kan kebutuhan energinya dari segi biaya dibandingkan LPG, tetap saja listrik justru lebih murah," lanjut dia.

Tantangan pasokan listrik

PEXELS/KATERINA HOLMES Ilustrasi kompor listrik, memasak dengan kompor listrik.

Meski mendukung program tersebut, Deendarlianto mengingatkan pemerintah untuk memastikan kesiapan sektor hulu, terutama terkait pasokan energi bagi pembangkit listrik.

Menurut dia, peningkatan penggunaan listrik di sektor rumah tangga harus diikuti dengan jaminan pasokan bahan bakar untuk pembangkit agar tetap aman dan stabil.

"Tentu bisa saja dikejar dengan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara untuk kebutuhan PLTU," ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan infrastruktur kelistrikan di Indonesia juga berbeda antarwilayah karena kondisi geografis.

Di Pulau Jawa, sebagian besar listrik masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Sementara di luar Jawa, banyak daerah yang masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menggunakan solar sebagai sumber energi utama.

Meski demikian, Deendarlianto menilai pemerintah saat ini terus mendorong penggantian PLTD dengan sumber energi terbarukan.

Transisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap keekonomian listrik dalam jangka panjang.

"Biayanya dibanding dengan PLTU yang menggunakan batu bara, memang lebih murah. Terutama bila fokusnya deradialisasi, bakal lebih murah lagi," kata dia.

Melalui pemerataan akses energi baru terbarukan dan stabilitas pasokan listrik dari sisi hulu, Deendarlianto menilai konsep penggunaan kompor listrik dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat menyiapkan regulasi dan ekosistem pendukung agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

"Kalau (kebijakan) ini saling tunggu-tunggu program ini enggak jalan," ucap Deendarlianto. (Penulis: Sandra Desi Caesaria, Erlangga Djumena, Yohana Artha Uly | Editor: Andika Aditia, Resa Eka Ayu Sartika)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliran listrik belum juga masuk ke sejumlah wilayah terdampak setelah satu bulan bencana Sumatera. Pada hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirim bantuan berupa seribu unit genset serta 3 ribu unit kompor gas bagi warga yang terdampak bencana banjir di wilayah Aceh dan Sumatera.

“Hari ini kami memberangkatkan seribu unit genset atas arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Bahlil di Halim Perdanakusuma International Airport, Jakarta, Sabtu (27/12/2025).

Bahlil menjelaskan, meskipun jaringan listrik Arun-Bireuen telah tersambung dengan backbone Sumatera, sejumlah jaringan bertegangan rendah di beberapa desa di Aceh belum bisa dialiri oleh PLN. Situasi tersebut disebabkan oleh belum selesainya infrastruktur kelistrikan di sejumlah desa yang masih tergenang air.

“Maka atas arahan Bapak Presiden, kami mencoba mengoptimalkan seluruh kekuatan negara, maka Kementerian ESDM hari ini mengirimkan seribu unit genset dengan kapasitas rata-rata di 5–7 kVA,” ucap Bahlil.

Ia pun menegaskan bahwa seribu genset yang dikirimkan saat ini masih tahap pertama. Selama infrastruktur kelistrikan di kawasan tersebut belum pulih, tutur dia, Kementerian ESDM akan terus melakukan intervensi, seperti mengirim bantuan berupa genset.

Terkait pasokan solar untuk seribu genset tersebut, Bahlil menyampaikan sudah membuat tim terpadu dengan Pertamina Patra Niaga.

“Teman-teman Pertamina Patra Niaga yang akan memasok BBM-nya agar saudara-saudara kita yang kena musibah bisa cepat merasakan pelayanan negara, khususnya di sektor energi,” katanya.