JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah kembali menggulirkan rencana konversi energi di sektor rumah tangga melalui program pembagian kompor listrik mulai 2027.

Program ini disiapkan sebagai salah satu strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini masih mendominasi pasokan nasional.

Untuk merealisasikan program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

KOMPAS.COM/BAYU APRILIANO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pasokan batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman hal itu disampaikan Bahlil saat berkunjung di Kabupaten Purworejo pada Jumat (19/6/2026).

Usulan tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Bahlil mengatakan, pengadaan kompor listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah mencari alternatif energi rumah tangga di tengah tingginya ketergantungan terhadap LPG.

"Karena ini untuk mengurangi kebutuhan LPG, kita mencari untuk bauran energi lain. Jadi energi yang kita dorong ke depan, kompor listrik, CNG, macam-macam. Yang kita buat itu (kompor listrik) sebesar Rp 815,56 miliar," ujar Bahlil.

Menurut dia, sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi melalui impor. Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.

"Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauruan energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik," kata Bahlil.

Ia menyebut, nilai impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Angka tersebut bahkan bisa meningkat menjadi sekitar Rp 130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada level tinggi.

ANTARA/HO - Pertamina Patra Niaga Ilustrasi elpiji 5,5 kg dan 12 kg. Harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg per 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

Selain biaya impor, pemerintah juga harus menanggung subsidi LPG yang nilainya telah melampaui Rp 80 triliun.

Menyasar rumah tangga berdaya listrik rendah

Meski telah mengusulkan anggaran, pemerintah belum menetapkan jumlah pasti kompor listrik yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Bahlil mengatakan, jumlah unit yang akan disediakan diperkirakan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.

Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA) atau watt. Sasaran utama program ini adalah masyarakat di daerah dan pedesaan yang umumnya memiliki kapasitas listrik terbatas.

"Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai," ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ia menegaskan, pemilihan spesifikasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan kompor listrik tanpa harus menambah daya listrik rumah tangga mereka.

"Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada," kata Bahlil.

Program kompor listrik ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi impor.

Wacana lama yang kembali mencuat

Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru.

SHUTTERSTOCK/BRIZMAKER Ilustrasi kompor listrik.

Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor gaselpiji 3 kilogram ke kompor listrik.

Saat itu, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka setelah lonjakan harga energi global yang dipicu konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.

Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan LPG.

Ia menilai ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang pada akhirnya berimbas pada besaran subsidi energi.

Dinilai lebih murah dibanding LPG

Di tengah rencana pemerintah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai biaya penggunaan kompor listrik dibandingkan kompor gas.

Guru Besar Bidang Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto menilai program kompor listrik merupakan langkah yang masuk akal untuk diterapkan di Indonesia.

"Itu sangat masuk akal (program kompor listrik). Tinggal bagaimana rantai pasok batu bara (untuk PLTU) ini berjalan," kata Deendarlianto saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

SHUTTERSTOCK/OLEK LU Ilustrasi kompor listrik.

Menurut dia, masyarakat tidak perlu langsung khawatir bahwa penggunaan kompor listrik akan membuat tagihan listrik melonjak.

Ia menilai, jika dihitung berdasarkan konversi energi yang digunakan, biaya memasak dengan listrik justru dapat lebih murah dibandingkan LPG.

"Karena listrik itu per kWh lebih murah dibanding kompor gas (LPG). Jika hitungan per bulan, jatuhnya tetap murah," ujar dia.

Data Kementerian ESDM menunjukkan, rumah tangga pengguna LPG 3 kilogram umumnya membutuhkan sekitar tiga hingga lima tabung per bulan.

Biaya yang dikeluarkan untuk membeli isi ulang maupun tabung baru berbeda-beda di tiap daerah, tetapi dapat mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Sementara itu, pengeluaran untuk listrik dinilai lebih terukur karena mengikuti tarif yang telah ditetapkan. Untuk rumah tangga non-subsidi, tarif listrik berkisar Rp 1.352 hingga Rp 1.699 per kilowatt hour (kWh).

Di sisi lain, kompor listrik tersedia dalam berbagai pilihan daya, mulai dari 300 watt hingga 1.000 watt.

Dengan demikian, masyarakat dapat menyesuaikan jenis kompor dengan kapasitas listrik yang tersedia di rumah.

"Bagi kalangan rumah tangga dengan kapasitas daya terbatas, misalnya menggunakan kompor listrik di bawah 500 watt saja biaya per bulannya tak sampai ratusan ribu," kata Deendarlianto.

"Kalau memasak, kan kebutuhan energinya dari segi biaya dibandingkan LPG, tetap saja listrik justru lebih murah," lanjut dia.

Tantangan pasokan listrik

PEXELS/KATERINA HOLMES Ilustrasi kompor listrik, memasak dengan kompor listrik.

Meski mendukung program tersebut, Deendarlianto mengingatkan pemerintah untuk memastikan kesiapan sektor hulu, terutama terkait pasokan energi bagi pembangkit listrik.

Menurut dia, peningkatan penggunaan listrik di sektor rumah tangga harus diikuti dengan jaminan pasokan bahan bakar untuk pembangkit agar tetap aman dan stabil.

"Tentu bisa saja dikejar dengan perbaikan tata kelola rantai pasok batu bara untuk kebutuhan PLTU," ujarnya.

Ia mengatakan, tantangan infrastruktur kelistrikan di Indonesia juga berbeda antarwilayah karena kondisi geografis.

Di Pulau Jawa, sebagian besar listrik masih dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.

Sementara di luar Jawa, banyak daerah yang masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menggunakan solar sebagai sumber energi utama.

Meski demikian, Deendarlianto menilai pemerintah saat ini terus mendorong penggantian PLTD dengan sumber energi terbarukan.

Transisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap keekonomian listrik dalam jangka panjang.

"Biayanya dibanding dengan PLTU yang menggunakan batu bara, memang lebih murah. Terutama bila fokusnya deradialisasi, bakal lebih murah lagi," kata dia.

Melalui pemerataan akses energi baru terbarukan dan stabilitas pasokan listrik dari sisi hulu, Deendarlianto menilai konsep penggunaan kompor listrik dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia.

Ia berharap seluruh pihak dapat bergerak cepat menyiapkan regulasi dan ekosistem pendukung agar program tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

"Kalau (kebijakan) ini saling tunggu-tunggu program ini enggak jalan," ucap Deendarlianto. (Penulis: Sandra Desi Caesaria, Erlangga Djumena, Yohana Artha Uly | Editor: Andika Aditia, Resa Eka Ayu Sartika)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) turut mendorong optimalisasi pemanfaatanCompressed Natural Gas(CNG) serta percepatan pengembanganMini-Liquefied Natural Gas(LNG) sebagai alternatif energi rumah tangga.

Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugraha mengatakan, langkah itu demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Dia mengatakan, optimalisasi stasiun induk CNG dan pembangunan infrastruktur mini LNG akan membuka lebih banyak pilihan energi bagi masyarakat selain LPG.

“Jadi, tidak terbatas LPG saja, tetapi ada pilihan menggunakan jaringan gas kota [city gas] berbasis CNG dan LNG. Pilihan energi ini juga dapat meningkatkan efektivitas penyaluran gas dan mendukung target pemerintah dalam konversi energi ke energi yang lebih aman, bersih dan efisien,” kata Fathul melalui keterangan resmi, Sabtu (9/5/2026).

Dia menuturkan, kebutuhan energi rumah tangga saat ini masih didominasi LPG bersubsidi yang membebani fiskal negara dan memicu tingginya ketergantungan impor. Saat ini, impor LPG Indonesia disebut telah mencapai 81% dari total kebutuhan masyarakat.

Menurut Fathul, pengembangan CNG dan LNG untuk rumah tangga juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mendorong swasembada energi nasional.

“Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan bahwa CNG merupakan gas yang berbeda dengan LPG, namun memiliki fungsi serupa sebagai sumber energi. Adapun, pemanfaatan CNG saat ini sudah mulai digunakan di sektor komersial seperti hotel dan restoran,” kata Fathul.

Dia menjelaskan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga mencapai 350 ribu Sambungan Rumah (SR) pada 2029.

Untuk mengejar target tersebut, BPH Migas menilai diperlukan akselerasi regulasi terkait Stasiun Induk CNG dan Terminal Mini-LNG agar investasi dapat lebih cepat masuk. Selain itu, model pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memiliki tantangan geografis.

“Untuk memperluas jangkauan jargas menggunakan CNG, dapat dilakukan melalui konversi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas [SPBG] menjadi Stasiun Induk [Mother Station]. Sedangkan untuk penyaluran penyaluran jargas non-pipa dapat menggunakan mini-LNG,” tutur Fathul.

Fathul menambahkan, kolaborasi antara regulator dan pelaku industri menjadi faktor penting dalam mempercepat pemanfaatan gas bumi nasional.“Sehingga potensi gas alam yang melimpah dapat segera dirasakan manfaatnya demi mewujudkan kemandirian energi nasional,” pungkasnya.

Pemerintah mulai menyiapkan langkah serius untuk mengurangi ketergantungan impor LPG 3 kg melalui pemanfaatan CNG sebagai energi alternatif rumah tangga.Di balik rencana tersebut, pemerintah memastikan satu hal penting, yakni harga CNG tidak akan lebih mahal dibanding gas melon karena tetap mendapat subsidi negara.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan skema subsidi untuk CNG merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan transisi energi rumah tangga tidak membebani masyarakat kecil yang selama ini bergantung pada LPG bersubsidi.

“Baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).

Meski skema dan besaran subsidi masih dibahas, Bahlil memastikan harga jual CNG kemasan setara 3 kilogram tidak akan melampaui harga LPG subsidi yang saat ini memiliki harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp18.500 hingga Rp19.000 per tabung.

“Doakan seperti itu [CNG lebih murah dari LPG] ya. Minimal sama. Minimal sama,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan desain baru tata kelola pertambangan mineral dan batubara kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa (5/5/2026) lalu. Pemerintah menyiapkan formulasi baru untuk memperkuat porsi pendapatan negara sekaligus menata ulang izin tambang.

Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) serta langkah penguatan ketahanan energi nasional. Penataan tambang diarahkan agar lebih selaras dengan amanat konstitusi dan memberi kontribusi fiskal yang lebih optimal.

“Saya dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk harga crude terhadap ICP. Kemudian juga penataan tambang ke depan yang kepemilikannya harus didominasi negara. Ini terkait implementasi Pasal 33,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, dikutip Rabu (6/5/2026).

Penataan pertambangan akan menyasar izin lama maupun izin baru. Pemerintah menyiapkan pendekatan baru agar pembagian hasil lebih optimal bagi negara, dengan tetap membuka ruang kerja sama bersama pelaku usaha.

Skema yang disiapkan mengacu pada pola yang telah diterapkan di sektor minyak dan gas bumi. Pemerintah menilai mekanisme seperti cost recovery dan gross split dapat diadaptasi ke sektor mineral dan batubara dengan sejumlah penyesuaian.

“Khusus pertambangan, baik yang lama maupun baru, kita akan mengoptimalkan pendapatan negara. Kita menggunakan contoh skema pengelolaan migas, seperti cost recovery dan gross split,” ujar Bahlil.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah tetap mempertahankan skema konsesi, namun dengan penekanan pada keseimbangan baru dalam pembagian manfaat. Negara diarahkan memperoleh porsi lebih besar dibandingkan pola sebelumnya.

“Tetap konsesi, tetapi kita akan optimalkan agar pendapatan negara lebih besar dan lebih seimbang,” kata Bahlil.

Pemerintah kaji CNG

Di luar sektor tambang, pemerintah juga mengkaji substitusi energi untuk menekan impor. Pemanfaatan liquefied petroleum gas (LPG) mulai diarahkan beralih ke compressed natural gas (CNG) berbasis sumber daya domestik.

Harga CNG diperkirakan lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Keunggulan tersebut ditopang oleh ketersediaan gas di dalam negeri serta biaya distribusi yang lebih efisien.

“Karena gasnya tersedia di dalam negeri dan industrinya juga ada di dalam negeri, kita tidak perlu impor. Biaya transportasi juga bisa ditekan,” ujar Bahlil.

Program konversi ini diproyeksikan mampu menghemat devisa hingga Rp 130 triliun serta mengurangi beban subsidi energi. Uji coba penggunaan tabung CNG tengah berlangsung, mengingat tekanan gas mencapai 250 bar dan memerlukan penyesuaian dari tabung LPG 3 kilogram.

Hasil uji coba ditargetkan keluar dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Pemerintah menyiapkan langkah lanjutan agar implementasi berjalan aman dan efisien.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga dalam keterangan pers.

FREEPIK/BENZOIX Ilustrasi bekerja dari rumah, work from home, virtual assistant.

Ia menambahkan, pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idul Fitri 2026.

Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ucap Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementeraian dan Lembaga (K/L) dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” terang Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, Airlangga bilang, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Berbagai langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas.

Hal tersebut disampaikan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Airlangga dalam keterangan pers.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Pemerintah tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, Airlangga bilang, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.

Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026.

Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” tutup Airlangga.

Berbagai langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif dan terukur dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat arah menuju kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ungkapkan permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menambah produksi batu bara Tanah Air. Hal itu dilakukan untuk memitigasi risiko kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan komoditas lain imbas perang di Timur Tengah.

Permintaan tersebut secara tidak langsung mendorong pemerintah untuk melakukan pembaharuan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang mineral dan batu bara 2026.

"Maka tadi Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batubara bisa ditingkatkan. Artinya akan ada perbaikan terkait dengan RKAB," kata Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Kamis (19/3)

Dia menjelaskan, terkait dengan adanya tambahan atau kenaikan harga komoditas, maka pemerintah juga akan menghitung dampak turunannya terhadap batu bara.

"Batu bara juga akan dihitung terkait dengan pajak ekspor, sehingga nanti batu bara besarnya nanti dikaji oleh tim," ujarnya.

Adapun permintaan Prabowo untuk menaikkan volume produksi batu bara ke depan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan pemerintah. "Harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit, itu juga akan ada pendapatan pemerintah yang ikut meningkat," tambah Airlangga.

Tak hanya batu bara, Prabowo juga mendorong konversi pembangkit listrik tenaga diesel menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Ini menyusul kondisi harga minyak mentah dunia yang sudah tembus US$100 per barel.

"Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan dan dihitung. Tadi Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut," ungkapnya.

Melalui upaya-upaya efisiensi tersebut, pemerintah berharap bisa menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen.

Di sisi lain, sejumlah negara-negara Asia dilaporkan mulai beralih ke batu bara untuk menjaga pasokan energi dan menekan biaya di tengah terganggunya pengiriman gas alam cair (LNG) akibat konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.

Melansir Reuters, Kamis (19/3) memberitakan perusahaan utilitas di Asia meningkatkan penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara seiring melonjaknya harga LNG dan terhambatnya distribusi melalui Selat Hormuz.

Harga LNG spot di Asia bahkan dilaporkan melonjak dua kali lipat ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dipicu hampir terhentinya pengiriman melalui Selat Hormuz, serta penghentian ekspor oleh Qatar sebagai eksportir LNG terbesar kedua di dunia.

Sejumlah negara di Asia Selatan, seperti Bangladesh hingga Pakistan, mulai meningkatkan produksi listrik berbasis batu bara untuk mengatasi krisis pasokan.

Bangladesh tercatat meningkatkan pembangkit listrik berbahan batu bara serta impor listrik berbasis batu bara sepanjang Maret, menurut data pemerintah setempat.

Sedangkan Pakistan berencana meningkatkan penggunaan sumber energi domestik, termasuk batu bara lokal, guna mengurangi ketergantungan pada LNG yang harganya semakin mahal dan tidak stabil.

"Dengan berkurangnya pembangkit berbasis LNG, pembangkit berbahan batu bara domestik dapat meningkatkan produksi, terutama di luar jam puncak," kata Menteri Energi Pakistan Awais Leghari.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Senin (9/3/2026). Sejalan dengan itu, sebagian besar mata uang lain di Asia ditutup melemah terhadap greenback.

Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah 0,14% ke Rp16.949. Sementara itu, indeks yang mengukur kinerja dolar AS bergerak menguat 0,27% ke level 99,24.

Selain rupiah, yen Jepang juga bergerak melemah 0,40%, dolar Singapura melemah 0,20%, dolar Taiwan melemah 0,67%, won Korea Selatan melemah 0,50%, peso Filipina melemah 0,82%, dan rupee India melemah 0,58%.

Selain itu, pelemahan juga dialami oleh yuan China yang terkoreksi 0,15%, ringgit Malaysia melemah 0,42%, dan baht Thailand melemah 0,58%. Penguatan hanya dialami oleh dolar Hong Kong yang naik 0,11%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan bahwa kinerja perkasa indeks dolar AS hari ini terjadi lantaran harga minyak yang melonjak hingga melampaui US$100 per barel. Hal itu disebut mendekati level tertinggi sejak perang Rusia—Ukraina 2022.

Lonjakan harga minyak itu disebut terjadi lantaran Iran memblokir Selat Hormuz, yang menjadi selat dengan jalur distribusi minyak utama untuk sebagian besar negara Asia, sehingga potensi penutupannya akan menyebabkan gangguan pasokan bagi sebagian besar wilayah Asia.

“Selain itu, Iran pada hari Senin menunjuk Mojtaba Khamenei untuk menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, sebagai Pemimpin Tertinggi, menandakan bahwa kelompok garis keras tetap memegang kendali di Teheran seminggu setelah konflik dengan Amerika Serikat dan Israel,” katanya dalam rilis yang dipublikasikan, Senin (9/3/2026).

Selain itu, inflasi indeks harga konsumen China juga tumbuh 1,3% YoY pada Februari. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan sebesar 0,9%, dan juga tumbuh dengan laju tercepat dalam tiga tahun.

Ibrahim menilai, angka inflasi tersebut terutama didorong oleh peningkatan pengeluaran selama liburan Tahun Baru Imlek yang diperpanjang, karena permintaan untuk perjalanan, jasa, dan barang-barang diskresioner meningkat tajam.

Dari dalam negeri, harga minyak dunia yang telah menyentuh level tertinggi sejak 2020 telah melampaui asumsi makro APBN 2026 yang mematok harga di kisaran US$70 per barel.

“Apabila harga minyak terus meroket hingga mendekati atau bahkan melampaui US$ 100 per barel, dampaknya bakal fatal bagi fiskal nasional. Defisit APBN terhadap PDB bisa terdongkrak hingga mendekati 4%,” katanya.

Menurutnya, dalam menghadapi situasi ini, pemerintah perlu melakukan efisiensi anggaran secara signifikan, sehingga hanya fokus untuk keperluan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah dinilai perlu menggencarkan program konversi energi ke energi baru dan terbarukan. Terakhir, stimulus ekonomi mesti digencarkan agar ekonomi tidak terpuruk dengan program deregulasi.

“Belanja pemerintah harus difokuskan hanya untuk kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan,” katanya.

Ibrahim memprediksi, rupiah akan bergerak fluktuatif dan cenderung ditutup melemah, pada perdagangan besok, pada level Rp16.950—Rp17.000.