Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap alasan pihaknya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil memaparkan langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.

Bahlil mengatakan ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

Karena itu, Kementerian ESDM kembali mendorong pemanfaatan kompor listrik sebagai salah satu opsi untuk memperluas bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.

“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 KWh. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

“Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” ujarnya.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” katanya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi untuk mengukur keunggulan teknologi kompor listrik terbaru dibandingkan model yang sebelumnya pernah diperkenalkan kepada masyarakat.

“Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil menuturkan dana tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).

"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka mengurangi ketergantungan impor LPG.

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Bahlil menjelaskan program kompor listrik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Dalam rangka menjalankan program kompor listrik, Bahlil meminta kepada Komisi XII DPR yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) untuk mendata daerah mana saja yang membutuhkan kompor listrik.

"Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi," ujar Bahlil.

Selain kompor listrik, Bahlil juga mengusulkan alokasi anggaran dalam RAPBN 2027 sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik.

Anggaran tersebut nantinya dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM.

Kedua program tersebut merupakan program baru untuk RAPBN 2027. Melalui paparannya, alokasi yang diajukan bisa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Wacana transisi dari kompor LPG menjadi kompor listrik pernah bergulir pada masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).

Akan tetapi, pada September 2022, PT PLN (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram (kg) ke kompor listrik untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.

Ketika terjadi lonjakan harga energi akibat pecahnya perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno kembali mendorong pemerintah untuk melakukan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik.

Eddy menyampaikan transisi dari kompor gas menjadi kompor listrik membutuhkan biaya yang lebih murah apabila dibandingkan dengan biaya yang digelontorkan untuk subsidi impor LPG.

Mengubah kompor LPG menjadi kompor listrik menjadi sorotan Eddy, sebab harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang kian meroket.

"Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah," ucap Eddy.

Ke depannya, lanjut dia, ia akan mendukung upaya pemerintah mempercepat proses elektrifikasi, baik di sektor transportasi, industri, serta memasak menggunakan kompor listrik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – Pemerintah didorong untuk kembali memperkuat pelaksanaan program kompor listrik bersubsidi sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan energi nasional. Sebab, ini dinilai relevan di tengah masih terjadinya konflik Timur Tengah.

“Program kompor listrik perlu digaungkan kembali karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kapasitas fiskal negara dalam mengelola kebijakan subsidi energi,” ujar Direktur Eksekutif Koordinator Daulat Energi Ridwan Hanafi dalam keterangannya, Jumat (27/3/2026).

Ridwan menjelaskan, pengembangan kompor listrik menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya tekanan global sektor energi, khususnya akibat dinamika geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong kenaikan harga energi dunia.

Menurutnya, diversifikasi energi melalui penggunaan listrik di sektor rumah tangga dapat membantu meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor khususnya LPG.

"Tercatat realisasi belanja subsidi LPG cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2025 lalu saja Indonesia mengekspor lebih dari 70 persen kebutuhan dalam negeri," katanya.

Dengan pemahaman yang baik dan dukungan infrastruktur yang memadai, kompor listrik dinilai dapat menjadi solusi energi rumah tangga yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Penguatan implementasi dan sosialisasi yang komprehensif akan membuat program ini semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat maupun keuangan negara,” ujar dia.

(Dhera Arizona)