Kurangi Ketergantungan Impor LPG, Bahlil Siapkan Kompor Listrik dengan Daya di Bawah 900 Watt
Bahlil belum mengungkapkan jumlah kompor listrik yang akan disediakan pemerintah.
(Kompas.com) 15/06/26 22:19 250961
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyiapkan program penggunaan kompor listrik bagi rumah tangga sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Sebagai tahap awal, pemerintah akan menyiapkan kompor listrik yang dapat digunakan oleh rumah tangga dengan daya listrik di bawah 900 volt ampere (VA) atau watt, terutama masyarakat di daerah dan pedesaan.
“Sebagai tahap awal, karena ada beberapa model kompor listrik, yang sekarang kami minta itu di sekitar di bawah 900 VA, supaya rakyat yang di daerah-daerah, di desa itu bisa pakai,” ujar Bahlil usai rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2025) seperti dikutip dari Antara.
Meski demikian, Bahlil belum mengungkapkan jumlah kompor listrik yang akan disediakan pemerintah. Ia memperkirakan kepastian mengenai jumlah unit yang akan disalurkan baru dapat diumumkan pada Agustus mendatang.
Menurut Bahlil, langkah konversi dari kompor LPG ke kompor listrik diperlukan karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.
Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahunnya.
Ia menyebut nilai impor LPG mencapai sekitar Rp 120 triliun per tahun. Bahkan, dengan kondisi harga minyak dunia saat ini, kebutuhan devisa untuk impor LPG diperkirakan meningkat menjadi Rp 130 triliun.
Selain itu, beban subsidi LPG juga terus membengkak.
“Subsidinya sudah di atas Rp 80 triliun. Kalau kondisi ini terus dibiarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi masalah. Maka, alternatifnya adalah kompor listrik,” kata Bahlil.
Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran sebesar Rp 815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk menjalankan program kompor listrik sebagai salah satu strategi mengurangi impor LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Wacana konversi kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa pernah digagas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Saat itu, keputusan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat di tengah proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Belakangan, isu transisi energi kembali mengemuka setelah lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk kembali mengkaji peralihan penggunaan kompor gas ke kompor listrik.
Menurut Eddy, biaya yang dibutuhkan untuk program konversi kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menutup kebutuhan impor LPG.
Ia menilai ketergantungan terhadap LPG impor membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dunia yang berimbas langsung pada besaran subsidi energi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang