Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) mencapai 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi domestik baru sekitar 14,3 juta KL.

Menurutnya, tambahan produksi dari Kilang Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026 akan meningkatkan kapasitas bensin nasional sebesar 5,5 juta KL. Dengan tambahan tersebut, impor bensin diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah pun menyiapkan Program E20 sebagai salah satu upaya menekan impor bensin. Skema tersebut akan mencampurkan bensin dengan 20% bioetanol yang diproduksi dari komoditas pertanian dalam negeri.

Bahlil mengatakan kebijakan itu mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada program biodiesel berbasis sawit yang berkembang dari B10 hingga B50.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tutur Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/6/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok dalam skala besar itu, Bahlil meminta perguruan tinggi turut berperan dalam mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas off-taker-nya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, perguruan tinggi diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dan penerapannya pada skala industri nasional melalui pola kemitraan antara korporasi inti dan plasma rakyat.
Selain di sektor bahan bakar, kontribusi pemikiran dan inovasi dari perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru melalui percepatan penggunaan kompor alternatif, termasuk kompor listrik dan kompor energi alternatif lainnya, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja," ujar Bahlil.

LPG ini tidak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa kita keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada bauran energi. Makanya kita dorong sekarang CNG. CNG itu gasnya pakai C1, C2 dan itu melimpah di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mempercepat penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai upaya penggantian dan pengurangan impor LPG.

“LPG ini tidak ada cara lain untuk kita mengurangi devisa kita keluar dan mengurangi subsidi. Harus ada bauran energi. Makanya kita dorong sekarang CNG. CNG itu gasnya pakai C1, C2 dan itu melimpah di Indonesia,” kata Bahlil di Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut, Menteri ESDM pun menyoroti konversi minyak tanah ke LPG yang dimulai pada tahun 2006 sebagai ide dan program yang baik.

Namun, ia menilai kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya siap dengan industri LPG di dalam negeri, sehingga ketergantungan pada impor untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“LPG dulu tahun 2006 dikonversi dari minyak tanah itu ide mulia, bagus. Tapi kita tidak beriringan dengan industri LPG, maka kita sebenarnya yang impor lagi,” ujar dia.

Bahlil mengatakan rata-rata konsumsi LPG Indonesia adalah sebesar lebih dari 8,5 juta MT per tahun. Akan tetapi, produksi LPG nasional masih berada di angka 1,91 juta MT saja, sehingga sekitar 7,47 juta MT harus dipenuhi melalui impor.

“Selebihnya kita impor, 75-80 persen (sisanya) impor,” tegas dia.

Oleh karena itu, Bahlil menilai upaya pemerintah untuk mempercepat adopsi CNG sebagai alternatif LPG juga diperlukan untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan energi.

Ia mengatakan saat ini pemerintah sudah memasuki tahap ketiga uji coba penggunaan CNG untuk gas tabung 3 kilogram atau kebutuhan rumah tangga, setelah sebelumnya mengimplementasikan tabung CNG 12 dan 50 kilogram di sektor komersial.

“Nah, CNG ini sekarang sudah masuk dalam tahap ketiga untuk gas tabung 3 kilogramnya, bersama Pertamina,” kata Bahlil.

“Kalau CNG yang 12 kilogram, 50 kilogram, itu sudah ada (diimplementasikan) di dapur-dapur MBG (Makan Bergizi Gratis), di industri hotel, restoran, itu sudah pakai CNG,” ujarnya menambahkan.

Ia berharap kemandirian energi nasional dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, sehingga memangkas ketergantungan impor di sektor minyak dan gas.

“Makanya ke depan adalah saya pingin impor-impor ini, kalau bisa kita kurangi. Kita manfaatkan produksi dalam negeri kita,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkap alasan pihaknya mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil memaparkan langkah pemerintah kembali mengusulkan program kompor listrik merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang terus membebani devisa dan anggaran subsidi negara.

Bahlil mengatakan ketergantungan terhadap LPG impor saat ini telah mencapai sekitar 80% dari total kebutuhan nasional. Kondisi tersebut membuat pengeluaran devisa untuk impor LPG terus membengkak setiap tahun.

Menurutnya, devisa yang keluar untuk impor LPG sedikitnya mencapai Rp120 triliun per tahun. Angka tersebut berpotensi meningkat menjadi lebih dari Rp130 triliun ketika harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami kenaikan.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengalokasikan subsidi LPG lebih dari Rp80 triliun per tahun. Kondisi tersebut berpotensi menjadi persoalan jangka panjang apabila pemerintah tidak segera mencari alternatif diversifikasi energi bagi rumah tangga.

Karena itu, Kementerian ESDM kembali mendorong pemanfaatan kompor listrik sebagai salah satu opsi untuk memperluas bauran energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada LPG.

“Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, program tersebut akan difokuskan pada penggunaan kompor listrik dengan teknologi terbaru yang dapat beroperasi pada kapasitas listrik rumah tangga di bawah 900 KWh. Dengan demikian, program itu diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah, termasuk di tingkat kecamatan dan desa.

Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan jumlah unit kompor listrik yang akan dibagikan melalui program tersebut. Bahlil mengatakan jumlah penerima manfaat masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR.

“Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” ujarnya.

Bahlil juga menepis anggapan bahwa program kompor listrik akan menghadapi penolakan seperti yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan model kompor listrik yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya.

“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama,” katanya.

Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan evaluasi untuk mengukur keunggulan teknologi kompor listrik terbaru dibandingkan model yang sebelumnya pernah diperkenalkan kepada masyarakat.

“Kita juga sekarang sedang lagi melakukan penataan terhadap seberapa besar sih perbedaan positif dari kompor listrik lama dengan kompor listrik baru,” ujar Bahlil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengalokasikan anggaran sebesar Rp815,59 miliar untuk pengadaan kompor listrik pada 2027.

Bahlil menuturkan dana tersebut masuk dalam anggaran Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE). Adapun, anggaran pengadaan kompor listrik itu sesuai dengan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI).

"Kompor listrik, ini karena kita mengurangi kebutuhan LPG, kita cari bauran energi lain. Jadi energi lain kita bukan hanya LPG, ada kompor listrik, CNG, dan lain-lain itu Rp815,56 miliar," kata Bahlil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menegaskan percepatan transisi energi menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi karbon. Tanpa langkah konkret dalam lima tahun ke depan, target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia berisiko hanya menjadi angka tanpa implementasi nyata.

Ia mengatakan komitmen menuju emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) harus segera diwujudkan melalui berbagai strategi, terutama pada sektor energi yang menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

“Ke depan, komitmen net zero emission harus segera dituntaskan. Karena kalau tidak bergerak dalam lima tahun ini, sebetulnya target NDC kita hanya menjadi angka, jadi tidak berarti ke depannya,” ujar Eniya dalam Ministerial Dialogue yang digelar di sela Envirotech, Kamis (11/6/2026).

Indonesia dalam target NDC terbaru menargetkan penurunan emisi sebesar 466 juta ton karbon dioksida (CO2). Namun, Eniya mengatakan pendekatan NDC berikutnya tidak lagi hanya berbasis persentase penurunan emisi, melainkan membutuhkan langkah nyata untuk mengubah sistem energi nasional.

“Sektor FOLU (Forestry and Other Land Use) dan energi merupakan sektor terbesar. Peak emission kita ada pada 2035, dan untuk sektor energi sudah bergeser. Sektor energi menjadi sektor yang sangat penting untuk segera kita turunkan,” katanya.

Eniya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong transisi energi, termasuk melalui regulasi sektor energi bersih. Indonesia, menurut dia, memiliki modal besar karena hampir seluruh sumber energi terbarukan tersedia di dalam negeri.

“Semua jenis renewable energy itu sebetulnya Indonesia punya. Negara lain belum tentu memiliki semuanya. Kita punya panas bumi, energi laut, angin, tenaga surya, bioenergi, bioetanol, dan biodiesel,” ujarnya.

Eniya mengatakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menjadi strategi utama untuk menurunkan emisi sektor energi. Pemerintah menargetkan sektor EBT mampu mengurangi emisi sekitar 82,47 juta ton CO2 hingga 2030.

Selain EBT, efisiensi energi menjadi strategi kedua yang dinilai penting. Eniya mengatakan efisiensi energi dapat dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga melalui penggunaan peralatan listrik hemat energi. Ia mengimbau masyarakat memilih peralatan elektronik dengan tingkat efisiensi tinggi, seperti perangkat dengan label bintang lima.

“Kalau membeli kulkas, AC, atau kipas angin, itu harus diperhatikan. Ada label bintang lima yang menunjukkan alat tersebut efisien. Memang mungkin harga awal lebih mahal, tetapi satu-dua tahun ke depan akan lebih murah karena konsumsi listriknya rendah,” katanya.

Efisiensi energi, lanjut Eniya, berpotensi menyumbang penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO2. Penggunaan lampu LED sebagai pengganti lampu konvensional juga menjadi bagian dari upaya penghematan energi.

Strategi berikutnya adalah pembangunan pembangkit energi bersih, termasuk konversi pembangkit yang masih menggunakan batu bara ke teknologi yang lebih maju sehingga menghasilkan emisi yang lebih rendah. Pemerintah juga mendorong penggunaan gas sebagai energi transisi karena memiliki emisi karbon lebih rendah dibandingkan batu bara.

“Kementerian ESDM sangat berupaya mendapatkan pasokan gas, karena gas merupakan salah satu energi low carbon. Ini salah satu upaya kita menurunkan emisi,” ujar Eniya.

Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar rendah karbon, termasuk pengembangan jaringan gas rumah tangga, konversi energi, hingga kompor listrik. Program reklamasi pascatambang juga akan diarahkan untuk mendukung transisi energi.

Menurut Eniya, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden terkait pembangunan kapasitas PLTS hingga 100 gigawatt.

“Lahan pascatambang bisa menjadi salah satu lokasi untuk menghadirkan PLTS. Jadi, lahan yang sudah selesai digunakan dapat dimanfaatkan kembali untuk energi bersih,” katanya.

Eniya juga menyampaikan perkembangan bauran energi terbarukan Indonesia yang terus meningkat. Pada kuartal I 2026, bauran EBT telah mencapai 18,3 persen, melampaui batas bawah target pemerintah.

“Target yang ditetapkan berada pada kisaran 17 hingga 21 persen. Alhamdulillah sudah mencapai 18,3 persen,” ujar Eniya.

Namun, untuk mencapai target penurunan emisi pada 2030, bauran EBT perlu terus ditingkatkan. Pemerintah menargetkan bauran EBT sekitar 33 persen agar target penurunan emisi dapat tercapai.

Bisnis.com, JAKARTA — Transisi energi menuju sumber energi bersih dinilai perlu dipercepat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Pakar transisi energi Institut Teknologi Bandung (ITB) Retno Gumilang Dewi mengatakan Indonesia memiliki modal besar untuk mempercepat transisi energi, salah satunya melalui pemanfaatan potensi panas bumi yang melimpah.

“Di tengah disrupsi geopolitik global, setiap negara kini berusaha mengamankan energinya sendiri. Indonesia beruntung memiliki sumber daya panas bumi yang besar. Ini menjadi modal penting agar transisi energi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketahanan energi nasional,” kata Retno dalam forum diskusi di Jakarta, dikutip Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, panas bumi dapat menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam mendukung target transisi energi karena mampu menghasilkan listrik secara stabil dibandingkan sejumlah sumber energi terbarukan yang bergantung pada kondisi cuaca.

Dalam konteks pengembangan panas bumi, Retno menilai peran PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) penting mengingat perusahaan tersebut telah memiliki pengalaman dalam kegiatan eksplorasi dan pengembangan proyek panas bumi di Indonesia.

Dia menilai penguatan pengembangan energi panas bumi dapat mendukung upaya pemerintah meningkatkan kemandirian energi dalam jangka panjang.

Meski demikian, Retno mengingatkan bahwa transisi energi tidak dapat dilakukan secara instan karena energi fosil masih menjadi penopang utama pasokan energi nasional.

“Jika perpindahan energi dilakukan secara mendadak, dampaknya akan sangat besar terhadap ekonomi dan masyarakat. Transisi harus dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan ketahanan energi,” ucap Retno.

Menurut dia, salah satu tantangan terbesar transisi energi berada pada sektor transportasi yang hingga kini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil.

Retno menilai peralihan menuju energi yang lebih bersih pada sektor tersebut membutuhkan kesiapan teknologi, infrastruktur, serta pasokan energi alternatif yang memadai.

"Untuk kendaraan massal dan angkutan berat, perpindahan langsung dari BBM ke listrik tidak semudah kendaraan pribadi. Beban operasional, efisiensi energi, serta kesiapan ekosistem masih menjadi tantangan utama. Karena itu, penggunaan gas, biofuel, hingga pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tetap perlu berjalan beriringan," ujarnya.

Selain sektor transportasi, pemerintah juga dinilai perlu menjaga keseimbangan antara target penurunan emisi dan kebutuhan energi yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Retno menilai target net zero emission pada 2060 tetap memerlukan tahapan yang realistis, termasuk menjaga keandalan pasokan energi selama masa transisi sambil mempercepat pengembangan energi terbarukan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong peningkatan bauran energi baru terbarukan melalui berbagai kebijakan. Di antara sumber energi terbarukan yang tersedia, panas bumi dinilai memiliki keunggulan karena mampu menyediakan pasokan listrik secara berkelanjutan.

"Karena itu, keberadaan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk sangat penting bukan hanya dalam konteks bisnis energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional menjaga kemandirian energi Indonesia di tengah ketidakpastian global," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan bauran energi baru terbarukan (EBT) berdasarkan kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 17,89% per April 2026. Realisasi tersebut melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 16,46%.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan peran EBT dalam sistem ketenagalistrikan nasional, meskipun pembangkit berbasis energi fosil masih mendominasi kapasitas terpasang.

"Porsi ini tentu cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja yang cukup positif dari energi baru terbarukan," ujar Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6/2026).

Berdasarkan data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit tenaga surya tercatat 1,62 gigawatt (GW) atau 2%, panas bumi 2,75 GW atau 3%, dan biomassa 3,67 GW atau 3%.

Meski capaian bauran EBT telah melampaui target tahun ini, Tri mengakui batu bara masih menjadi sumber energi utama dalam sistem ketenagalistrikan nasional.

Berdasarkan jenisnya, kapasitas pembangkit berbasis batu bara mencapai 60,53 GW atau 56% dari total kapasitas nasional, disusul gas sebesar 24,72 GW atau 23%, tenaga air 7,6 GW atau 7%, serta pembangkit berbahan bakar minyak (BBM) sebesar 6 GW atau 6%.

Adapun total kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 108 GW per April 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 91,58 GW atau 85% masih berasal dari energi fosil.

Tri menjelaskan wilayah usaha PT PLN (Persero) mencakup kapasitas pembangkit sebesar 79,05 GW atau sekitar 73% dari total kapasitas nasional.

Perinciannya, pembangkit milik PLN dan grup mencapai 48,79 GW atau 45% dari total kapasitas nasional, Independent Power Producer (IPP) sebesar 29,27 GW atau 27%, pembangkit sewa sekitar 1%, serta pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang terhubung ke sistem PLN sebesar 0,14 GW.

Selain kapasitas terpasang, produksi listrik nasional yang berasal dari PLN, IPP, wilayah usaha lain (wilus), dan IUPTLS mencapai 165,51 terawatt hour (TWh) per April 2026.

Produksi tersebut terdiri atas PLN sebesar 61,79 TWh, IPP 55,03 TWh, IUPTLS 40,29 TWh, dan wilus 8,4 TWh.

Di tengah tekanan global untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Indonesia menghadapi dilema klasik yaitu menjaga keandalan sistem kelistrikan sekaligus mempercepat transisi energi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mempromosikan gas sebagai “jembatan” menuju energi bersih.

Gas dinilai lebih rendah emisi dibanding batu bara, lebih fleksibel, dan dianggap mampu menopang integrasi energi terbarukan. Namun, apakah benar gas adalah jembatan? Atau justru jalan buntu yang berisiko menghambat masa depan energi Indonesia?

Narasi “gas sebagai energi transisi” tampak masuk akal jika melihat kondisi sistem kelistrikan saat ini. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bauran energi terbarukan Indonesia sebesar 15,75% pada 2025, sisanya masih didominasi oleh batu bara. Pemilihan gas sebagai salah satu solusi transisi energi kerap diposisikan sebagai solusi “tengah,” lebih bersih dari batu bara namun tetap andal.

Sayangnya, argumentasi tentang pemilihan gas mulai runtuh akibat adanya krisis geopolitik seperti perang di Iran. Konflik di kawasan Teluk Persia telah menunjukkan betapa rapuhnya sumber energi berbasis fosil.

Penutupan Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair dunia telah mengganggu aliran energi global secara signifikan. Dampaknya tidak hanya berupa lonjakan harga, tetapi juga gangguan fisik terhadap pasokan energi, termasuk LNG yang selama ini dianggap lebih “fleksibel”.

Celakanya, berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) pada kuartal II-2026, konflik geopolitik ini telah menurunkan pasokan LNG global hingga sekitar 20% dalam jangka pendek. Selain itu, berpotensi mengganggu pasar gas selama beberapa tahun ke depan.

Implikasi lainnya, harga gas di Asia pun diprediksi akan melonjak tajam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa ketergantungan pada impor energi fosil akan membuat banyak negara menjadi rentan terhadap gejolak geopolitik.

Pelajaran dari krisis geopolitik menjelaskan bahwa gas bukan hanya soal emisi, tetapi juga soal keamanan energi. Pertama, gas merupakan bahan bakar fosil dengan risiko penyumbang emisi yang signifikan. Selain itu, kebocoran gas metana dalam rantai pasoknya dapat memperburuk krisis iklim dalam jangka pendek.

Kedua, arah kebijakan energi Indonesia sendiri masih menunjukkan kontradiksi. Pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah merencanakan penambahan kapasitas listrik sekitar 69,5 GW, dengan peningkatan energi terbarukan. Namun, pada saat yang sama penggunaan energi fosil termasuk gas diproyeksikan masih meningkat secara signifikan dalam satu dekade ke depan.

Ketiga, relevansi terhadap konteks geopolitik global telah membuktikan bahwa ekspansi gas justru berisiko melemahkan ketahanan energi Indonesia. Berbeda dengan energi terbarukan yang sumbernya dapat diakses di dalam negeri. Gas terutama dalam bentuk LNG yang bergantung pada rantai pasok global rentan terhadap konflik, gangguan logistik, dan fluktuasi harga.

Indonesia mungkin tidak berada di kawasan konflik, tetapi paparan dampaknya melalui mekanisme pasar global. Ketika harga LNG melonjak atau pasokan terganggu, biaya pembangkitan listrik ikut naik.

Jangka panjangnya, ketergantungan pada gas impor dapat menciptakan tekanan fiskal, meningkatkan biaya listrik, dan memperlemah daya saing industri.

Berdasarkan studi CERAH, penambahan kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar gas hingga 10,3 Gigawatt dalam RUPTL 2025-2034 akan menimbulkan biaya tambahan hingga Rp155,8 triliun/tahun hanya untuk biaya pembelian bahan bakar gas pembangkit listrik oleh PLN.

Risiko ini semakin besar jika dikaitkan dengan ekspansi pembangkit captive di sektor industri. Hingga 2024, kapasitas captive power Indonesia telah mencapai sekitar 25,9 GW, sebagian besar masih berbasis batu bara, dengan kecenderungan beralih ke gas.

Jika pola ini berlanjut, pemilihan gas sebagai upaya transisi energi akan menciptakan carbon lock-in atau ketergantungan pada emisi fosil yang terus berlanjut sehingga mempersulit transisi ke energi bersih. Selain itu, Indonesia akan terbelenggu dalam situasi geopolitical lock-in, atau ketergantungan terhadap negara yang memiliki sumber energi tertentu.

Padahal, tren global menunjukkan arah yang berbeda. Krisis energi akibat perang Iran justru mempercepat pergeseran ke energi terbarukan. Negara-negara mulai menyadari bahwa ketahanan energi tidak bisa dibangun di atas sumber daya yang rentan terhadap konflik geopolitik.

Energi terbarukan menawarkan alternatif yang secara fundamental memiliki ketahanan yang berbeda. Sumbernya tersebar, tidak bergantung pada jalur perdagangan global, dan kompetitif secara biaya.

Dalam konteks Indonesia, potensi energi surya, air, dan angin yang memberikan peluang untuk membangun sistem energi yang bersih dan berdaulat. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk melakukan transisi energi, yaitu sekitar 3,200 GW. Namun, potensi energi surya tersebut baru dimanfaatkan sebesar 270 MW per 2024, atau kurang dari 1%.

Lebih dari itu, percepatan transisi energi bersih dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak dan lebih sehat dibandingkan industri fosil. Berdasarkan riset Greenpeace dan CELIOS, transisi menuju ekonomi hijau akan menciptakan 19,4 juta lapangan kerja baru dalam 10 tahun ke depan.

Gas mungkin memiliki peran terbatas dalam jangka pendek. Namun menjadikannya sebagai pilar utama transisi adalah langkah berisiko tinggi baik dari sisi iklim maupun keamanan energi.

Indonesia secara geografi memiliki potensi pilihan energi yang beragam. Hal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk keluar dari ketergantungan konservatif dan mulai berinvestasi pada energi terbarukan yang lebih aman, bersih, mandiri, dan tahan terhadap krisis global.

Jika tidak, “jembatan” yang kita bangun hari ini justru membawa kita ke jalan buntu dan membuat suplai energi nasional semakin rentan terhadap guncangan dunia yang tidak dapat kita kendalikan.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten industri kaca PT Mulia Industrindo Tbk. (MLIA) bersama entitas grup, PT Eka Gunatama Mandiri resmi mencetak rekor instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap terbesar se-Indonesia.

Berkolaborasi dengan pengembang PLTS, PT Xurya Daya Indonesia (Xurya), Grup Mulia memasang tenaga listrik surya on-grid berkapasitas 22,5 Megawatt peak (MWp) buat operasional Muliaglass dan Muliakeramik Indahraya.

Instalasi PLTS Atap Grup Mulia itu mencapai luasan sekitar 12,2 hektare alias 17 kali lapangan sepak bola Gelora Bung Karno, serta terdiri dari 36.862 modul panel surya.

Direktur MLIA Ekman Tjandranegara sekaligus putra salah satu pendiri Grup Mulia, Eka Tjandranegara menjelaskan investasi PLTS Atap merupakan upaya strategis untuk ikut mendukung rencana pemerintah mendorong industri manufaktur berkelanjutan di Tanah Air.

"PLTS Atap kami menjadi bukti industri di Indonesia bisa mengurangi jejak karbon, terus berinovasi lewat produk dengan standar hijau, dan bantu memikul tanggung jawab transisi energi di mata global," ungkapnya dalam acara peresmian di pabrik MLIA, Cikarang Selatan, Jawa Barat, Rabu (29/4/2026).

Pasalnya, PLTS Atap membantu menekan ketergantungan batu bara untuk operasional Grup Mulia hingga 20.189 kg per tahun dan menekan emisi karbon sekitar 26.800 ton CO2 per tahun.

Pada akhirnya, investasi PLTS Atap juga menolong MLIA untuk mengambil sertifikasi industri hijau buat produksi kaca lembaran, hingga produk glass block, tempered dan laminated glass besutannya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris menekankan PLTS Atap signifikan membantu upaya meningkatkan bauran energi hijau sektor industri.

Sepanjang tahun ini, PLTS Atap terpasang mencapai 861,4 MWp yang berasal dari 11.840 pelanggan. Sebanyak 60% pelanggan memang rumah tangga, tapi kapasitas terpasang didominasi sektor industri hingga 79% dari total.

Sementara itu, Managing Director Xurya Eka Himawan mengungkap pemasangan PLTS Atap jumbo Grup Mulia menjadi bukti bahwa energi surya relevan untuk membantu operasional industri dengan lini produksi 24/7.

"Proses instalasi PLTS Atap untuk industri bisa tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas produksi, didukung perencanaan matang dan tenaga kerja lokal. Kami berharap semakin banyak pelaku industri sektor lain yang juga mulai melihat energi surya sebagai bagian strategi bisnis berkelanjutan," tegasnya.

Genjot Standar Industri Hijau

Adapun, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari berharap dampak positif investasi PLTS Atap di sektor industri bergaung secara lebih masif.

Sebab, menurutnya pelaku industri butuh bukti nyata bahwa mengurangi energi fosil bisa meningkatkan efisiensi dan nilai tambah produk, serta memenuhi aspek teknis standar industri hijau.

"Karena market, terutama dari luar, saat ini semakin menuntut green product dengan proses produksi yang juga berstandar industri hijau. Saya berharap terus muncul kabar baik dari Grup Mulia setelah pemasangan PLTS Atap ini, sehingga akhirnya ikut ditiru oleh sektor lain," ujarnya.

Managing Director Muliaglass Ferdyan Khouw membenarkan beberapa klien global dari sektor makanan-minuman hingga otomotif telah meminta pihaknya lebih gencar merealisasikan roadmap produk hijau.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Indonesia menunjukkan daya tahan yang tangguh di tengah gejolak energi global. Dalam laporan terbaru bank investasi global JP Morgan bertajuk Pandora's Bog: The Global Energy Shock of 2026, Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara paling tangguh menghadapi lonjakan harga energi dunia.

Laporan tersebut menganalisis 52 negara dengan konsumsi energi terbesar, yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi global. Dalam kajian ini, negara-negara produsen energi besar seperti Iran, Qatar, Rusia, dan Uni Emirat Arab tidak dimasukkan dalam daftar karena memperoleh subsidi signifikan dari produksi domestiknya.

Penelitian ini berfokus pada tingkat sensitivitas suatu negara terhadap lonjakan harga minyak dan gas, serta kekuatan penyangga energinya melalui sumber domestik seperti gas, batu bara, energi terbarukan, dan nuklir.

Hasilnya, Indonesia menempati posisi kedua dunia dalam perhitungan total faktor perlindungan, indikator yang mengukur seberapa besar porsi energi suatu negara yang tidak terlalu terpapar gejolak harga minyak dan gas internasional. Posisi Indonesia hanya berada di bawah Afrika Selatan.

Bahkan, ketika mempertimbangkan kombinasi ketahanan energi dan rendahnya ketergantungan impor, Indonesia menempati peringkat ketiga secara global.

Kekuatan utama Indonesia terletak pada sumber daya energinya yang melimpah. Indonesia diuntungkan oleh besarnya produksi batu bara domestik, sehingga lebih tahan terhadap lonjakan harga energi global. Sebagai eksportir batu bara termal terbesar dunia dan produsen gas alam peringkat ke-13, Indonesia memiliki fondasi energi yang cukup kuat.

Produksi gas nasional tercatat mencapai sekitar 2.465 miliar meter kubik pada 2024. Bauran energi Indonesia juga semakin beragam dengan kehadiran energi terbarukan seperti tenaga air, panas bumi, dan biodiesel. Diversifikasi ini membuat sistem energi nasional tidak mudah terguncang hanya karena lonjakan harga satu komoditas.

Negara Paling Rentan

Laporan itu juga menyoroti sejumlah negara tercatat paling rentan terhadap guncangan energi global, di antaranya Italia, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Spanyol, hingga Belanda. Negara-negara tersebut memiliki ketergantungan tinggi pada impor minyak dan gas, terutama dari kawasan Teluk.

Menariknya, China justru tergolong relatif tangguh. Dukungan batu bara domestik yang besar serta produksi gas dalam negeri menjadikan China lebih kuat dari perkiraan banyak pihak. Fakta ini menegaskan bahwa diversifikasi energi adalah kunci menghadapi gejolak global.

Negara seperti India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina turut merasakan manfaatnya. Selain itu, perlindungan juga datang dari energi nuklir di negara-negara seperti Prancis, Swedia, Swiss, dan Republik Ceko, serta dari bauran energi terbarukan yang kuat di Brasil, Austria, dan Portugal.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang terjadi sejak 18 April 2026 menjadi menjadi tekanan baru bagi energi berbasis fosil. Namun di balik gejolak tersebut, para ekonom melihat peluang besar: momentum akselerasi transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi terbilang tinggi. PT Pertamina (Persero) tercatat mengerek harga Pertamax Turbo dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Lalu, harga Dexlite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, sementara Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

SPBU swasta juga ikut menaikkan harga sejumlah BBM besutan mereka. BP-AKR contohnya, perusahaan itu menaikkan harga BP Ultimate Diesel dari Rp14.620 menjadi Rp25.560 per liter.

Namun, harga BBM jenis BP 92 tetap sebesar Rp12.390 per liter. Senada, harga BP Ultimate (RON 95) masih dibanderol Rp12.930 per liter.

Tingginya harga BBM dinilai berpotensi menjadi momentum agar pemerintah mendorong penggunaan energi terbarukan. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi akan memicu perubahan perilaku konsumsi energi, meskipun dampaknya berbeda antarsegmen masyarakat.

Dia mengatakan kelompok menengah atas yang selama ini menjadi pengguna utama BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo dan Pertamina Dex akan mulai mempertimbangkan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Dengan lonjakan harga hingga 60%, biaya operasional kendaraan berbasis BBM dapat menjadi lebih mahal dibandingkan EV.

"Jadi dengan naiknya harga bahan bakar nonsubsidi, yang kelas menengah atas akan melihat biaya untuk EV atau kendaraan listrik lebih terjangkau, lebih murah," ucap Bhima ketika dihubungi, Selasa (21/4/2025).

Sementara itu, bagi kelompok menengah bawah, transisi tidak langsung mengarah ke EV. Pergeseran lebih realistis terjadi ke transportasi publik.

Dalam konteks ini, Bhima mendorong pemerintah melakukan realokasi anggaran untuk memperkuat armada transportasi umum. Bahkan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan ekstrem seperti subsidi tarif atau penggratisan sementara di wilayah perkotaan seperti Jabodetabek.

Menurut Bhima, langkah tersebut dapat menekan konsumsi BBM sekaligus menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

"Konsumsi BBM-nya bisa turun, daya belinya juga bisa tertolong dan efeknya juga bisa membuat sisi inflasi tidak terdampak ke kelas menengah bawah akibat naik harga BBM nonsubsidi dan fiskal BBM subsidi juga tidak bengkak," tutur Bhima.

Di samping itu, Bhima melihat momentum kenaikan harga BBM ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat transisi energi secara menyeluruh, tidak hanya di sektor transportasi, tetapi juga di sektor ketenagalistrikan.

Menurutnya, pengembangan pembangkit energi surya skala besar hingga 100 gigawatt (GW) dapat menjadi game changer dalam menurunkan ketergantungan pada energi fosil. Saat ini, bauran energi terbarukan di Indonesia tercatat baru mencapai sekitar 14%, masih jauh dari target 25%.

Bhima pun menekankan bahwa saat ini merupakan momentum transisi. Jika momentum ini terlewat, dia memandang RI berisiko menghadapi krisis energi yang lebih parah lagi.

"Karena masyarakat tidak memiliki alternatif dan disediakan infrastrukturnya untuk beralih ke transportasi umum elektrik ataupun transisi energi lainnya di sektor ketenagalistrikan," katanya.

Perilaku Konsumen dan Inkonsistensi Kebijakan

Namun tidak semua pihak optimistis bahwa kenaikan harga BBM dapat secara otomatis mendorong transisi energi. Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai dampaknya bisa terbatas.

Dia menilai harga BBM nonsubsidi sangat bergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Jika harga minyak turun, harga BBM bisa kembali normal dan perilaku konsumsi masyarakat berpotensi kembali seperti semula.

Selain itu, segmen pengguna BBM nonsubsidi relatif kecil dan didominasi kelompok berdaya beli tinggi. Keputusan mereka dalam memilih kendaraan sering kali tidak semata didorong oleh faktor harga BBM, tetapi juga performa dan prestige.

"Keputusan pembelian kendaraan lebih didorong oleh performa dan gengsi, bukan sensitivitas harga bahan bakar sehingga kenaikan [harga BBM] ini tidak cukup menggeser preferensi mereka ke EV," jelas Ishak.

Kebutuhan BBM Tahunan RI

Mengacu pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebutuhan konsumsi BBM di Indonesia dalam 8 tahun terakhir hingga 2025 cenderung meningkat, meski sempat menyusut saat pandemi Covid-19 pada 2020.

Sepanjang 2018-2025, rata-rata kebutuhan BBM tercatat sebesar 76,35 juta kiloliter (juta KL), dengan rata-rata kenaikan konsumsi 2,13% per tahun atau bertambah sekitar 1,50 juta KL per tahun.

Sumber: Kementerian ESDM

Ishak menekankan bahwa kunci transisi energi justru terletak pada konsistensi kebijakan. Insentif seperti pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP), bea masuk rendah, dan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi faktor penting dalam mendorong adopsi EV.

Sayangnya, arah kebijakan 2026 justru dinilai menimbulkan ketidakpastian, menyusul pencabutan sejumlah insentif tersebut.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih berjalan lambat. Minimnya kewajiban bagi produsen serta keterbatasan dukungan anggaran membuat pengembangannya jauh dari memadai.

"Pembangunan SPKLU masih sangat lambat karena tidak ada kewajiban bagi produsen EV untuk menyediakannya dan tidak ada alokasi APBN secara langsung, sepenuhnya diserahkan kepada PLN dan swasta berbasis pertimbangan bisnis, sehingga progresnya jauh dari memadai untuk mendukung akselerasi transisi energi," jelas Ishak.

Risiko Distorsi dan Tekanan Fiskal

Ekonom INDEF Abra Talattov menambahkan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar melalui formula Harga Indeks Pasar (HIP), sehingga secara regulasi langkah tersebut sah.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko distorsi baru. Ketika selisih harga antara BBM nonsubsidi dan subsidi makin lebar, konsumen berpotensi melakukan “downtrading” ke BBM yang lebih murah, termasuk Pertalite atau solar subsidi.

Padahal, tren sebelumnya menunjukkan pergeseran positif, di mana konsumsi BBM nonsubsidi meningkat signifikan, sementara konsumsi Pertalite mulai menurun.

Jika tidak diantisipasi, kondisi ini justru dapat membebani APBN akibat lonjakan konsumsi BBM subsidi.

Untuk itu, Abra menekankan perlunya kebijakan komprehensif, mulai dari reformasi subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan pengawasan distribusi, hingga digitalisasi sistem pembelian BBM.

"Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari pricing policy yang konsisten, perlindungan fiskal, sampai manajemen permintaan energi secara keseluruhan," ucapnya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi pada akhirnya menjadi titik krusial bagi arah kebijakan energi nasional. Di satu sisi, ia membuka peluang percepatan transisi menuju energi bersih. Namun di sisi lain, tanpa kebijakan yang konsisten dan terintegrasi, momentum tersebut bisa terlewat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) resmi memulai eksekusi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lumut Balai Unit 4 berkapasitas 55 megawatt (MW) di Sumatera Selatan.

Proyek yang terletak di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai dan Margabayur tersebut merupakan bagian dari rencana jangka panjang perseroan untuk memperkuat portofolio energi bersih nasional.

Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yani menjelaskan bahwa pengembangan Unit 4 ini tidak hanya bertujuan menambah kapasitas terpasang, tetapi juga menjamin keberlanjutan pasokan energi hijau di Indonesia.

“Proyek ini menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian target bauran energi nasional serta memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan net zero emissions,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (20/4/2026).

Sebagai tahap awal, PGEO mengalokasikan investasi sebesar US$32,21 juta atau sekitar Rp521,8 miliar (asumsi kurs Rp16.200 per dolar AS) untuk pengeboran tiga sumur eksplorasi. Rangkaian proyek ini meliputi pembangunan infrastruktur, uji produksi, hingga target penyelesaian awal pada Oktober 2027.

Dari sisi teknis, Direktur Eksplorasi & Pengembangan PGEO Edwil Suzandi menambahkan lokasi pengeboran berada di zona upflow utama dengan karakteristik permeabilitas tinggi. Data geosains menunjukkan cadangan eksisting mumpuni untuk mendukung tambahan kapasitas 55 MW pada Unit 4.

Secara komersial, proyek tersebut dinilai memiliki fundamental yang kuat karena telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Proyek ini juga telah mengamankan kontrak pembelian listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan skema eskalasi harga.

Sementara itu, pertumbuhan kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Selatan yang diproyeksikan mencapai 6,07% per tahun turut menjadi pendorong utama nilai ekonomis proyek PLTP Lumut Balai Unit 4.

Manajemen PGEO menargetkan PLTP Lumut Balai Unit 4 dapat beroperasi secara penuh (Commercial Operation Date/COD) pada 2032. Dengan tambahan ini, ditambah rencana operasional Unit 3 pada 2030, total kapasitas terpasang PGEO di Area Lumut Balai diproyeksikan mencapai 220 MW.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mencatat produksi listrik dari energi baru terbarukan (EBT) mencapai 8.743 gigawatt hour (GWh) hingga 2025. Capaian ini memperkuat ketahanan kelistrikan nasional di tengah dinamika energi global.

Produksi listrik bersih tersebut ditopang pembangkit energi terbarukan dengan total kapasitas terpasang mencapai 3,1 gigawatt (GW). Pengembangan ini menjadi bagian dari strategi bisnis rendah karbon sekaligus respons atas fluktuasi harga energi dan ketidakpastian pasokan global.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan pengembangan energi bersih terus diperkuat untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Di tengah dinamika energi global yang sangat dinamis, pengembangan energi baru terbarukan menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan listrik bagi masyarakat,” kata Baron di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Upaya tersebut dilakukan melalui diversifikasi sumber energi guna menekan ketergantungan pada energi fosil. Langkah ini dinilai penting mengingat volatilitas pasar energi global yang masih tinggi. Pengembangan EBT juga diarahkan untuk mengurangi risiko fluktuasi harga dan gangguan pasokan energi dunia. Pertamina menempatkan bauran energi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas sistem energi nasional.