Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebutkan penyebab utama antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini bukanlah kekurangan kapal melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan tidak seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan keprihatinannya atas semakin meningkatnya kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sejak beberapa hari terakhir pada momentum libur sekolah.

"Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Sabtu.

Khoiri mengungkapkan bertahun-tahun setiap kali terjadi antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali itu solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat atau meminta operator menambah investasi armada.

Operator penyeberangan, lanjut dia, juga telah memenuhi tuntutan tersebut, dan investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman dan jumlahnya semakin banyak. Namun, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.

Dia menyebutkan saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk, akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberikan pelayanan.

"Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan di darat semakin panjang," kata Khoiri.

Menurut Khoiri, penyeberangan paling strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali itu menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara sampai saat ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Beberapa dermaga yang masih digunakan, kata dia, merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern.

Ketua Umum Gapasdap itu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan.

Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Dermaga MB IV dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di Dermaga Bulusan itu, kata dia, juga sekaligus direncanakan pembangunan pemerintah daerah untuk perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM dan MB IV yang dapat memudahkan kendaraan logistik tidak lagi keluar masuk di jalan nasional yang dapat membuat kemacetan di luar area pelabuhan.

"Tapi saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman," kata Khoiri.

Khoiri mengaku telah beberapa kali menyampaikan surat dan kajian serta usulan ke Kementerian Perhubungan agar ada pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik, namun juga dibutuhkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.

"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," kata Khoiri.

"Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana," kata Khoiri menambahkan.

Pada suatu kesempatan, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini (2026) ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

BANDUNG - Jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada Agustus 2026, sejumlah calon Ketua umum PBNU gencar melakukan silaturahmi untuk mendapat kepercayaan dari PWNU-PCNU se-Indonesia dan PCI NU di luar negeri. Mereka juga berusaha memenuhi syarat administrasi yang ditentukan ART maupun Perkum NU.

Di dalam ART-NU, Bab XIII, Pasal 39 disebutkan syarat menjadi PBNU harus berpengalaman dalam struktur NU, dan sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Nahdlatul Ulama. Begitu juga dalam Perkum No. 3 Tahun 2025 tentang syarat menjadi fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama.

Atas dasar itui, beberapa kandidat calon ketua umum PBNU, terlihat mengikuti Pendidikan Menengah Kepemimpinan (PMKNU) di Cirebon Raya, 13-17 Mei 2026. Di antaranya, KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), KH Imam Jazuli, dan KH Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) yang mengikuti PMKNU.

Sedangkan Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Maarif Denanyar Jombang, Jawa Timur, KH Abdussalam Shohib, dikenal Gus Salam terlihat mengikuti PMKNU Soloraya, 10-14 Juni 2026, bertempat di UIN Raden Mas Said, Surakarta. Di antara peserta lain, ada Rektorat UIN RM Said, Prof Toto Suharto dan Abdullah Faishol. Dan, KH Khomsun Nur Arif, Ketua PCNU Surakarta.

“Keikutsertaan Gus Salam dalam PMKNU Soloraya, menjadikan suasana pendidikan selama 5 hari tambah hidup dan bersemangat, baik didalam kelas, diskusi kelompok maupun saat rehat,” kata Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung Syaifuloh Yusuf, Kamis (18/6/2026).

“Ia sangat akrab dengan peserta lainnya dan pandai menciptakan kehangatan kelas pendidikan dengan gaya humor dan celetukannya yang khas dan bikin geer, tertawa lepas para peserta PMKNU lainnya,” sambungnya.

Lihat video: Duduki Kursi Ketum PBNU Lagi, Gus Yahya Angkat Bicara



Syaifuloh Yusuf menyebut peserta PMKNU Soloraya yang lulus dengan syahadah No. 02260614143020003. Syaifuloh Yusuf menyebut, sejak awal pendidikan dimulai Gus Salam telah ditunjuk secara aklamasi oleh 83 peserta PMKNU sebagai ketua kelas. Setelah itu, Gus Salam menjadi peserta aktif di setiap sesi kegiatan dan disiplin datang sesuai waktu yang ditentukan.

“Gus Salam mengikuti semua sesi kegiatan, termasuk olah fisik setelah Salat Subuh. Gus Salam juga dikenal humble, tidak menampilkan sosok cucu pendiri NU. Cenderung seperti kebanyakan peserta yang lain. Ia menjadi ketua kelas pendidikan, memberi teladan datang tepat waktu sebelum dimulai. Dan ia open minded, bersikap terbuka dan tidak sungkan mimpin yel-yel dan menyanyikan mars kader PMKNU,” ucapnya.

Bagi Syaifuloh Yusuf, figur Gus Salam sangat tepat dan layak menjadi Ketua Umum PBNU, mendatang. Karena, Gus Salam telah memberi teladan yang baik dengan kedisiplinan dan tanggung jawab selama mnegikuti PMKNU. Bahkan, menjadi inspirasi bagi pengurus NU dengan sikap humble, terbuka dan penuh inspirasi.

“Bahkan, pada sambutan kelulusannya, Gus Salam sempat bernadzar kalau dipercaya dan ditakdirkan menjadi Ketua Umum PBNU, akan mengajak semua peserta, instruktur dan tim assistensi PMKNU untuk study tour ke PP Al-Ittifaq Ciwedey, Bandung,” ungkapnya.

PP Al-Ittifaq telah menjadi pesantren agribis percontohan di lingkungan NU. Tidak sebatas pesantren pada umumnya yang mengajarkan paham-paham keagamaan berbasis kitab kuning, tapi juga mengajarkan kemandirian kepada santri di bidang pertanian dan perdagangan. Bahkan, Al-Ittifaq membangun kemitraan agribis dengan 9 kelompok tani di beberapa kabupaten sekitar.

“Gus Salam ingin meneladankan pentingnya saling belajar untuk maju dan saling menguatkan kemandirian ekonomi, baik dilingkungan pesantren, jam’iyyah NU, santri dan para alumni serta kemandirian ekonomi umat,” ucapnya.

JAKARTA - Penetapan hak voters menjelang Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI memunculkan pertanyaan dari sejumlah Badan Pengurus Daerah (BPD) wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Papua. Melalui surat keberatan yang telah disampaikan kepada BPP HIPMI, mereka meminta penjelasan yang lebih terbuka mengenai dasar pengambilan keputusan yang menyebabkan berkurangnya hak suara BPD DOB dalam forum tertinggi organisasi tersebut.

Empat BPD HIPMI DOB, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, menilai keputusan tersebut perlu ditinjau kembali karena harus memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi (PO) HIPMI. Mereka juga meminta agar keputusan final mengenai hak voters diputuskan melalui mekanisme organisasi yang objektif, transparan, dan terdokumentasi.

Ketua BPD HIPMI Papua Barat Daya Rob Rafael Kardinal, mengatakan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana menjelang munas, melainkan untuk memastikan seluruh proses organisasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan menghormati aturan yang telah disepakati bersama.

“Yang dipertaruhkan bukan hanya hasil munas, tetapi kepercayaan bahwa seluruh anggota diperlakukan berdasarkan aturan yang sama. Karena itu, kami berharap dasar penetapan hak voters dapat dijelaskan secara terbuka dan objektif kepada seluruh anggota,” ujar Rob Rafael Kardinal dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Tengah, Yoti Gire, setiap keputusan yang berdampak pada hak representasi daerah harus memiliki dasar normatif yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota organisasi. “Kami hanya meminta agar keputusan yang diambil memiliki landasan yang jelas dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi HIPMI. Transparansi penting agar tidak muncul berbagai tafsir yang justru dapat menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Yoti Gire.

Lihat video: Menteri Ara Ajak HIPMI Manfaatkan KUR Perumahan untuk Dorong Pengusaha Muda



Ketua BPD HIPMI Papua Selatan, Nickson Pampang, pun menambahkan bahwa hingga saat ini BPD DOB masih mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme internal organisasi dan berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara musyawarah.

“Kami menghormati seluruh proses organisasi yang sedang berjalan. Karena itu, langkah yang kami tempuh saat ini adalah menggunakan jalur internal yang tersedia untuk mencari penyelesaian yang objektif dan berkeadilan,” tegas Nickson.

Menurut Ketua BPD HIPMI Papua Pegunungan, Anthonius Wetipo, menyebut seluruh anggota juga memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai dasar hukum dan prosedur yang digunakan dalam setiap keputusan yang memengaruhi hak representasi daerah.

“Pada akhirnya yang ingin kami jaga adalah kredibilitas organisasi. Kepercayaan anggota akan terbangun ketika setiap keputusan diambil secara transparan, terdokumentasi dengan baik, dan diterapkan secara setara kepada semua daerah,” kata Anthonius.

BPD HIPMI DOB Tanah Papua berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui forum organisasi yang terbuka dan berlandaskan AD/ART serta PO HIPMI. Mereka menegaskan bahwa langkah keberatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas organisasi sekaligus memastikan seluruh anggota memperoleh perlakuan yang setara dalam setiap proses pengambilan keputusan.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera dimulai. Hampir seluruh partai politik sebenarnya telah memiliki konsep masing-masing terkait penyempurnaan aturan pemilu.

Doli menilai pembahasan tidak boleh terus tertunda mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 terus berjalan. Terlebih, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini proses pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu seharusnya mulai dilakukan pada Agustus-September 2026.

"Sampai sekarang kita belum mulai pembahasan (UU Pemilu). Sebetulnya di level hampir semua partai politik sudah setahu saya dan sudah siap sebetulnya dengan konsepnya masing-masing tentang penyempurnaan Undang-Undang Pemilu," ujar Doli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Doli, langkah paling sederhana untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu adalah dengan mempertemukan seluruh pimpinan partai politik dalam koalisi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah dapat menginisiasi pertemuan tersebut.

"Makanya saya bilang bagaimana caranya? Caranya adalah konsensus politik antara pimpinan-pimpinan partai politik yang dalam pemerintahan sekarang ada koalisi partai politik pendukung pemerintah yang ketuanya adalah Presiden. Jadi memang kalau mau dibuat simpel, sesimpel itu aja," ungkapnya.

"Ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah, undang semua itu, ayo besok kita mulai bahas. Malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu siapkan apa yang mau dibahas, kita ketemu besok. Nah, baru kita tahu," sambungnya.

Doli meyakini pertemuan tersebut akan memperjelas posisi masing-masing partai terhadap sejumlah isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Sebab, selama ini setiap partai masih menyampaikan gagasannya di ruang masing-masing sehingga belum diketahui titik temu maupun perbedaannya.

"Misalnya soal threshold, siapa bilang kita beda? Bicara saja belum. Iya kan? Tahu dari mana kita beda? Orang kita belum pernah ngomong. "Misalnya Partai Golkar, Perindo, selama ini kan ngomongnya di ruang-ruang sendiri-sendiri," katanya.

SULSEL - Perubahan performa dan kinerja jam’iyyah terutama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi harapan seluruh warga Nahdliyin. Dengan begitu bisa mengantarkan NU lebih manfaat di setiap daerah di Indonesia.

Hal itu mengemuka dalam silaturahmi Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur KH Abdussalam Shohib arau Gus Salam dengan jam’iyyah NU di Sulawesi Selatan. Termasuk dengan para dato’, tomakaka, dan gurutta yang menggerakkan Nahdlatul Ulama di wilayah agraris dan maritim komunitas suku Bugis.

Silaturahmi KH Abdussalam Shohib bersama PWNU dan PCNU se-Sulawesi Selatan yang digelar di Hotel UIN Alauddin, Makasar ini mengangkat tema “Menjaga Langit Pesantren, Menata Organisasi Serta Menggerakkan Inovasi Demi Melayani Umat Dengan Arif dan Hikmat”.

Ketua PWNU Sulsel KH Hamzah Harun Al-Rasyid meminta agar proses menuju Muktamar ke-35 NU dijalankan dengan keterbukaan dan menjaga persaudaraan. "Kepada para kandidat calon ketua umum beserta para pendukungnya agar fokus pada agenda kebaikan yang diperjuangkan dan tidak perlu saling menjelekkan atau merendahkan," ucapnya, Sabtu (6/6/2026).

Sedangkan, Rais Syuriyah PWNU Sulsel KH. Baharuddin berpesan kepada para kandidat calon Ketua Umum PBNU agar menata niat yang lurus, istiqomah dan ikhlas dalam berkhidmah. "Saya berharap para kandidat memiliki landasan ilmu yang mendalam serta memberi teladan nyata dan etika yang luhur," tegasnya.

Kiai Baharuddin juga mengingatkan pengurus tentang dinamika NU jelang Muktamar. Hal itu dikarenakan banyaknya kandidat yang maju sebagai ketua umum. Namun, ia berharap semua berjalan dan berakhir sejuk.

“Yang terpenting bagi kandidat ketua umum PBNU, ia muallim, berpengetahuan luas, zuhud; tidak ambisi duniawi, dan muharriq; muda, mau bergerak dan menjadi penggerak, serta ikhlas; berniat baik dan suci untuk khidmat. Dan, kriteria-kriteria itu juga dimiliki oleh Gus Salam,” tegasnya.

Lihat video: Satu Abad NU, PBNU Gelar Puncak Harlah di Istora Senayan



Sementara, Gus Salam sekaligus calon Ketum PBNU menyampaikan rasa hormat dan ta’dhimnya kepada Rais Syuriyah KH. Baharuddin dan Ketua Tanfidziyah PWNU Sulawesi Selatan KH Hamzah Harun Al-Rasyid. Keduanya berkenan untuk bertemu dan memfasilitasi silaturahmi dengan PCNU se-Sulawesi Selatan.

“Saya datang untuk silaturahmi karena para kiai sepuh di Jawa meminta agar saya sering silaturahmi ke semua elemen NU, terutama para sesepuh NU di daerah-daerah. Saya sowan ke Rais dan Ketua PWNU Sulsel. Beliau berdua ulama panutan di tanah Bugis, sekaligus akademisi hebat yang menjadi referensi generasi muda NU,” katanya.

Gus Salam juga menyampaikan pujiannya kepada pengurus dan penggerak NU Sulawesi Selatan. “Semangat keagamaan mewarisi dan bersanad pada pendahulu kesultanan-kesultanan Bugis. Berkarakter dengan etos tinggi untuk menjaga harmoni sosial. Apalagi, pimpinan dan pengurus NU Sulsel, dominan akademisi dengan keahlian dan spesifikasi yang bisa membawa jam’iyyah pada manfaat nyata bagi umat dan masyarakat,” tambahnya.

Gus Salam menyebut potensi agraris dan maritim Sulawesi Selatan perlu dikelola untuk kesejahteraan masyarakat berbasis pesantren atau jam’iyyah di tingkat MWC dan Ranting. Jaringan 24 PCNU se-Sulsel menjadi modal mengkonsolidasi keberdayaan umat, dan PBNU berperan sebagai konduktor yang mengorkestrasi berbagai inisiatif dan gerakan khidmah.

“PBNU bisa berperan untuk membuka jejaring ekonomi nasional, memfasilitasi lembaga keuangan syariah berbasis nahdliyyin dan off-taker; pengatur sirkulasi produksi ke jaringan pasar,” kata Gus Salam.

Beberapa PCNU yang hadir dalam forum silaturahmi menyatakan apresiasinya terhadap Gus Salam bersama masyayikh pesantren Ploso Kediri yang telah datang dari Jawa ke tanah Bugis. Terutama niatan ikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU dengan mengedepankan rekonsiliasi nasional, membangun kebersamaan dan soliditas pengurus hingga tingkat MWC.

“Saya mengapresiasi silaturrohim Gus Salam yang tidak hanya di Jawa, juga luar Jawa. Dan, tentunya akan bermanfaat tidak hanya bagi pengurus, juga warga NU. Terutama untuk mengembalikan marwah NU,” kata H. Ahmad Jaelani dari Jeneponto.

“Saya turut apresiasi upaya Gus Salam untuk mensolidkan khidmah pengurus PCNU hingga MWC. Dan, saya berharap daerah-daerah yang memiliki lahan, bisa dibantu untuk pendirian dan pembangunan pesantren NU,” ungkap KH. Musram Mustafa dari Sinjai.

Silaturahmi Gus Salam bersama PWNU-PCNU se-Sulsel berjalan gayeng. Peserta forum antusias mengikuti awal hingga akhir. Bahkan usai forum, masing-masing peserta meminta photo bersama Gus Salam. Peristiwa dinamis seperti itu memicu tanggapan Rais PCNU Soppeng.

“Untuk pertama kalinya, ada kandidat calon Ketua Umum PBNU yang semua peserta antusias sampai akhir dan satu persatu minta photo bareng dengan Gus Salam,” ungkapnya kepada tim pendamping Gus Salam.

JAKARTA - Panitia Pendaftaran dan Verifikasi Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 periode 2026–2031 resmi menutup tahapan pengembalian formulir pendaftaran pada hari ini, Jumat (5/6/2026) tepat pukul 11.00 WIB. Sebelumnya, tahapan pengambilan formulir telah berlangsung pada 25 hingga 30 Mei 2026.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar mengonfirmasi hingga batas waktu yang telah ditentukan, panitia telah menerima berkas dari dua bakal calon ketua umum yaitu Sari Yuliati dan La Ode Safiul Akbar.

Terkait mekanisme pendaftaran dari kedua bakal calon, panitia menyampaikan beberapa poin penting sebagai bentuk transparansi publik.

Koordinator Bidang Pendaftaran dan Verifikasi Mascot Siregar menjelaskan, untuk bakal calon Sari Yuliati waktu penyerahan dilakukan Kamis, 4 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di Sekretariat PPK Kosgoro 1957.

“Dokumen telah diterima untuk selanjutnya memasuki proses verifikasi dan validasi guna memastikan kelengkapan serta kebenaran data sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada Mubes V Kosgoro 1957,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).

Mascot Siregar mengonfirmasi hingga tenggat waktu penutupan, pihak Sari Yuliati belum menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp100 juta sebagaimana yang dipersyaratkan. Selain itu, situasi saat penyerahan berkas kemarin malam terkesan terburu-buru, sehingga panitia tidak memiliki keleluasaan waktu untuk melakukan checklist administrasi secara langsung di tempat, termasuk pemenuhan syarat minimal dukungan 30% suara peserta Mubes V.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



“Saat ini, bundel berkas tersebut juga belum berada di bawah penguasaan penuh Koordinator Verifikasi,” ujarnya.

Sedangkan bakal calon La Ode Safiul Akbar menyerahkan pada hari ini Jumat (5/6/2026) sebelum batas akhir pukul 12.00 WIB. Status Dokumen diserahkan oleh tim pemenangan yang diwakili oleh H. Odink dan Yan Piter Pangaribuan.

“Proses penyerahan berlangsung secara kondusif, tenang, dan dalam suasana kekeluargaan yang erat (guyub). Panitia memiliki keleluasaan waktu yang cukup untuk melakukan checklist awal terhadap seluruh dokumen persyaratan. Kewajiban biaya administrasi sebesar Rp100 juta juga telah dipenuhi dan diterima dengan baik oleh panitia sejak pengambilan formulir pada 28 Mei 2026,” katanya.

Merespons dinamika dan pemberitaan yang beredar mengenai klaim dukungan 40 suara Peserta Mubes V kepada salah satu bakal calon, Mascot Siregar mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan objektif. Klaim dukungan tersebut belum bisa dijadikan sebuah kepastian hukum organisasi, karena seluruh berkas dukungan tertulis masih harus melalui proses verifikasi dan validasi yang ketat oleh panitia.

”Kami berharap seluruh kader dan pihak terkait dapat menahan diri serta tidak terjebak dalam opini yang menyesatkan, seolah-olah kemenangan sudah mutlak diraih. Faktanya, seluruh pemenuhan syarat administratif dari masing-masing bakal calon masih dalam proses pemeriksaan," tegas Mascot Siregar.

Panitia berkomitmen penuh untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tahapan verifikasi ini demi melahirkan kepemimpinan PPK Kosgoro 1957 yang sah dan legitimate untuk lima tahun ke depan.

JAKARTA - Bursa pemilihan Ketua Umum Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 kian menghangat. Atas desakan dan aspirasi kuat dari Pengurus Daerah Kolektif (PDK) di berbagai wilayah, La Ode Safiul Akbar resmi menjadi kandidat pertama yang mengambil formulir pendaftaran sebagai calon ketua umum (caketum) dalam Musyawarah Besar (Mubes) V Kosgoro 1957.

Ketua Tim Pemenangan La Ode Safiul Akbar, H Zainuddin atau akrab disapa Bang Odink menyatakan langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab memenuhi harapan kader di daerah. "Atas dasar desakan yang begitu kuat dari PDK di daerah, Bung La Ode dengan segala kerendahan hati dan keberanian memantapkan diri untuk mendaftar pertama sebagai Caketum pada Mubes V," ujar Bang Odink, Sabtu (30/5/2026).

Langkah maju La Ode diyakini membawa angin segar dan kekuatan penuh bagi internal organisasi. Dukungan dari tokoh senior sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menjadi sinyal kuat bahwa pencalonan La Ode telah direstui oleh para petinggi partai Beringin.

Tim pemenangan tengah menjadwalkan pertemuan khusus antara La Ode Safiul Akbar dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk menyelaraskan visi dan misi Kosgoro 1957 ke depan.

"Caketum Kosgoro La Ode akan melaporkan langsung kepada Ketum Bahlil Lahadalia dikarenakan dukungan dari PDK yang membeludak," ucapnya.

Jika diberi amanah memimpin Kosgoro 1957, La Ode berkomitmen langsung bergerak cepat. Menurut Bang Odink, fokus utama La Ode adalah menghidupkan pilar ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput dan mempererat konsolidasi organisasi.

Program pemberdayaan ekonomi La Ode di antaranya menyejahterakan setiap daerah melalui program konkret. Salah satunya mendirikan dan mengaktifkan koperasi di setiap daerah.

Terkait konsolidasi total, La Ode berkomitmen turun langsung ke setiap wilayah guna menemui pengurus PDK secara tatap muka, menyerap aspirasi, dan memastikan roda organisasi bergerak selaras.

Wakil Ketua Kosgoro sekaligus Wakil Ketua Tim Pemenangan Yan Pieter Pangaribuan menambahkan sosok La Ode yang inklusif dan rendah hati menjadi magnet kuat yang mampu menyatukan suara daerah.

"Melihat rekam jejak dan kerendahan hati yang dimiliki Bung La Ode, kami sangat meyakini bahwa PDK di seluruh Indonesia akan solid memberikan dukungan penuh kepada beliau untuk memimpin Kosgoro 1957 periode 2026–2031," ujarnya.

JAKARTA - Calon Ketua Umum (Caketum) Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Affandi Affan berkomitmen meningkatkan kapasitas intelektualnya dengan menyiapkan diri menempuh Program Doktor (S3). Hal itu sebagai langkah strategis menjelang Muktamar XIX Pemuda Muhammadiyah

Affandi Affan yang kini disebut sebagai salah satu figur potensial calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menilai, tantangan kebangsaan dan perubahan global membutuhkan kepemimpinan muda Islam yang tidak hanya kuat secara organisatoris, tetapi juga matang secara intelektual, visioner, dan mampu membangun jejaring kolaborasi yang luas.

Langkah akademik tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat kapasitas kepemimpinan dalam menghadirkan Pemuda Muhammadiyah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap kokoh menjaga nilai dakwah, moralitas, dan semangat keumatan.

“Gagasan tentang pentingnya kualitas intelektual bagi calon Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah merupakan langkah maju untuk memperkuat tradisi keilmuan dan modernitas gerakan. Namun bagi saya, kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada gelar akademik semata,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Selain dikenal aktif dalam gerakan kepemudaan Muhammadiyah, Affandi Affan juga memiliki rekam jejak sebagai lawyer nasional. Affandi pernah menjadi bagian dari tim kuasa hukum pengusaha nasional Bambang Trihatmodjo anak almarhum Presiden ke-2 RI Soeharto. Affandi juga pernah menjadi kuasa hukum sejumlah figur publik nasional, menjadi Staf Ahli Hukum AJB Bumiputera 1912 dan juga saat ini dipercaya sebagai Tenaga Ahli Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Lihat video: Dukungan Pemerintah untuk Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiah pada 2027



Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas advokasi kebangsaan, kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, serta pengalaman menghadapi dinamika hukum, sosial, dan politik di tingkat nasional.

Menurut Affandi, Pemuda Muhammadiyah ke depan harus mampu menghadirkan kepemimpinan yang bukan hanya simbolik, tetapi benar-benar hadir memberikan solusi dan arah gerakan yang relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara.

“Yang lebih penting adalah kemampuan menghadirkan solusi, membangun jejaring kebangsaan, serta menjaga marwah dakwah dan perjuangan umat di tengah dinamika nasional,” lanjutnya.

Momentum Tanwir II Pemuda Muhammadiyah di Bali, menurut Affandi, harus menjadi titik awal penguatan Gerakan Konsolidasi Nasional kader muda Muhammadiyah menuju organisasi yang lebih solid, progresif, dan berpengaruh dalam ruang kebangsaan. Affandi juga menekankan pentingnya membangun arah gerakan melalui semangat Kolaborasi Mencerahkan dalam Semangat Wasathiyah, yakni gerakan yang menempatkan nilai moderasi, persatuan, keilmuan, dan kepemimpinan inklusif sebagai fondasi utama.

“Pemuda Muhammadiyah harus menjadi rumah besar kader kader terbaik bangsa, kuat secara pemikiran, matang dalam gerakan, luas dalam pengabdian, dan mampu memenangkan peradaban,” tegasnya.

Dengan kombinasi pengalaman organisasi, jejaring nasional, serta latar belakang profesional sebagai lawyer nasional, Affandi Affan dinilai menjadi salah satu representasi kader muda Muhammadiyah yang menawarkan perpaduan antara kapasitas intelektual, pengalaman lapangan, dan orientasi kebangsaan menuju kepemimpinan Pemuda Muhammadiyah yang berkemajuan.

JAKARTA - La Ode Safiul Akbar mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum Pimpinan Pusat PPK Kosgoro 1957 pada Minggu, 24 Mei 2026. Deklarasi tersebut dilakukan usai mendapatkan restu dari Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia untuk maju dalam pemilihan ketua umum Kosgoro 1957.

"Ketum Bahlil sudah merestui saya maju jadi Ketum Kosgoro," kata La Ode Senin (25/5/2026).

La Ode berkomitmen mengakarkan kembali Kosgoro 1957 sebagai organisasi karya sesuai tujuan sejarah dan nilai yang diwarisinya. Kosgoro 1957 adalah cara berpikir, bertindak mengisi kemerdekaan. Karena sejatinya kemerdekaan tak hanya untuk direbut tapi diisi dengan karya nyata mendaulatkan kesejahteraan bangsa, bersemangatkan pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.

Sebagai tokoh yang juga lahir dari dunia usaha, La Ode Safiul Akbar meyakini organisasi yang besar adalah institusi yang tidak pernah tercerabut dari akarnya. Akar itulah yang memberi kekuatan sekaligus menutrisi pohon organisasi hingga berbuah kemaslahatan bagi anggota dan ekosistemnya.

La Ode Safiul Akbar, merumuskan tantangan kompetisi global, disrupsi teknologi, ketimpangan ekonomi, krisis kaderisasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat sebagai tantangan tatakelola sumber daya baik manusia dan alamnya. Hal ini sangat relevan untuk dikelola Kosgoro 1957, yang tujuan dasarnya adalah mengelola bangsa yang baru merdeka agar mampu mengentaskan tantangan republik yang masih belia.

Lihat video: Buka Mubes Gakum Kosgoro 57, Agung Laksono Minta Hukum Tak Hanya Tajam ke Bawah Saja



Untuk itu La Ode Safiul Akbar meletakan prinsip-prinsip dasar organisasi dalam peta tantangannya; di tengah individualisme yang menguat, hidupkan etos gotong royong. Di tengah fragmentasi sosial, rumuskan tantangan dan harapan bersama hingga terjalin kesatuan.

“Di tengah ketidakpastian ekonomi, berdayakan organisasi untuk melahirkan solusi. Dan di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks, bangun kader-kader yang serbaguna: adaptif, berintegritas, dan kompeten,” jelas La Ode Safiul.

Visi La Ode Safiul tidak melambungkan janji tapi membumikan organisasi untuk hadir dalam kehidupan: mengakarkan kembali nilai perjuangan Kosgoro 1957 sebagai kekuatan penggerak pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan lokomotif kebangkitan karya dalam tubuh Golkar. Visi yang mendasar ini selanjutnya akan diterjemahkan dalam agenda kerja atau misi, yaitu:

Pertama, menghadirkan masa lalu sebagai fondasi. Kosgoro 1957 harus kembali menjadi sekolah karakter untuk menyemai kembali falsafah dasar berdirinya agar nilainya tak hanya dikenang dalam seremoni, tetapi hidup dalam budaya organisasi: disiplin, loyalitas pada bangsa, keberanian berinovasi, dan keberpihakan pada rakyat.

Kedua, mengelola masa kini dengan solusi nyata Kosgoro 1957 harus hadir di tengah persoalan bangsa. Organisasi harus menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi modern, literasi digital ekonomi, serta penciptaan ekosistem usaha yang berpihak pada rakyat kecil.

“Organisasi ini tidak boleh hanya hidup di ruang rapat. Ia harus hidup di pasar-pasar rakyat, di sentra usaha, di desa-desa produktif, dan di ruang-ruang inovasi anak muda Indonesia,” jelas La Ode Safiul.

Ketiga, menyiapkan masa depan melalui kaderisasi unggul. Kepemimpinan hari ini tidak boleh hanya sibuk mengelola hari ini. Ia harus melahirkan pemimpin untuk esok hari. Kosgoro 1957 harus mencetak kader-kader yang memiliki tiga kualitas utama yakni, kapasitas intelektual, integritas moral, dan kompetensi profesional. Kader yang mampu memimpin organisasi, menggerakkan ekonomi, dan mengawal masa depan Golkar.

Dalam orasinya yang penuh dengan semangat La Ode Safiul Akbar menegaskan bahwa kebesaran Golkar di masa depan sangat ditentukan oleh seberapa kuat akar organisasinya. Seberapa jauh akar itu menjangkau, seberapa dalam akar itu menyentuh lapisan-lapisan kehidupan rakyat. Dan salah satu akar terpenting itu adalah Kosgoro 1957.

“Sudah saatnya Kosgoro 1957 kembali mengambil peran historisnya: Menjadi akar pergerakan Golkar, menutrisi kekuatan sosial politik Golkar dengan gagasan, kaderisasi, dan karya nyata dalam pemberdayaan ekonomi rakyat,” tandas La Ode Safiul Akbar.

Bisnis.com, SURABAYA – Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Said Aqil Siraj angkat suara terkait kans dirinya untuk maju sebagai kandidat dalam pemilihan ketua umum maupun Rais Aam PBNU pada gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang rencananya akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Said, yang pernah duduk sebagai Ketua Umum PBNU untuk dua periode masa khidmat berturut-turut, yakni pada medio 2010–2021 menyatakan bahwa dirinya tidak akan maju kembali sebagai calon pimpinan organisasi kemasyarakatan agama terbesar di Indonesia tersebut.

"Saya enggak akan maju, siapa yang bilang? Enggak, enggak akan maju, enggak," ungkap Said usai menghadiri Pelantikan dan Konsolidasi DPW-DPD Partai Perindo Jawa Timur, Minggu (17/5/2026).

Komisaris Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tersebut juga mengungkapkan bahwa pemilihan sosok calon ketua umum PBNU periode masa khidmat berikutnya sudah sepatutnya menjalankan prinsip regenerasi. Menurutnya, kursi ketua umum PBNU harus diisi oleh figur Nahdliyin yang masih muda dan berkompeten untuk dapat menduduki jabatan tersebut.

"Iya. Sudah tua, sudah tua. Saya sudah tua. 73 [tahun] umur saya. Jadi, 73 [tahun]. Tinggal gantian lah, regenerasi yang lebih cerdas," tegasnya.

Lebih lanjut, Said juga menepis kabar bahwa dirinya akan dimajukan sebagai calon Rais Aam PBNU dalam penyelenggaraan Muktamar NU Agustus nanti.

Santer dikabarkan bahwa Said akan dimajukan sebagai calon Rais Aam oleh salah satu poros internal di tubuh NU, yang didukung oleh jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII.

Selain itu, Pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rosyad (Gasek) sekaligus mantan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar juga dikabarkan telah menaruh dukungannya kepada Said Aqil sebagai calon Rais Aam PBNU untuk periode masa khidmat berikutnya

Said mengklaim bahwa dirinya belum pantas untuk maju sebagai calon pemimpin tertinggi dalam jajaran Syuriyah PBNU tersebut. Ia juga berkelakar bahwa dirinya enggan untuk maju sebagai kandidat Rais Aam karena harus menggunakan penutup kepala atau udeng karena tidak pernah memakainya selama ini.

"Ya, sama aja. Artinya saya belum pantas jadi Rais Aam. Orang itu harus kiai pakai udeng-udeng. Lah saya 'kan enggak pernah pakai udeng-udeng," tutupnya sembari tertawa.

JAKARTA - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri buka suara terkait dinamika pelaksanaan Sidang Paripurna Munas VI KBPP Polri. Sidang yang diselenggarakan di Hotel JW Luwansa, Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026 sempat diwarnai perdebatan panjang.

Dalam persidangan, khususnya pada agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Munas yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan persidangan berikutnya, terjadi perdebatan berkepanjangan dan tidak tercapai mufakat meskipun pimpinan sidang telah beberapa kali memberikan kesempatan musyawarah serta melakukan skors sidang selama kurang lebih 30 menit.

Ketua Steering Committee Munas VI KBPP Polri Enita Adyalaksmita menjelaskan, perdebatan terjadi terutama terkait adanya permintaan perubahan substansi Tatib oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan.

"Steering Committee menyampaikan keberatan terhadap usulan perubahan tersebut karena substansi Tatib pada prinsipnya merupakan turunan langsung dari AD/ART dan Peraturan Organisasi KBPP Polri yang berlaku sehingga tidak dapat diubah secara sepihak di dalam forum sidang," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam perkembangan selanjutnya situasi persidangan semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut Enita, terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sidang,

Di antaranya aksi pelemparan botol minuman, perusakan properti persidangan, hingga tindakan pengambilan dan perebutan palu sidang dari meja pimpinan sidang yang dilakukan oleh peserta dari PD Sulawesi Selatan. "Kondisi tersebut menimbulkan chaos dan membahayakan keselamatan pimpinan maupun peserta sidang lainnya," ucapnya.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Steering Committee menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib persidangan serta mencederai semangat musyawarah organisasi.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin tidak terkendali, serta memperhatikan arahan dan pesan dari unsur Pembina agar Munas berjalan aman, tertib, dan kondusif, Ketua Umum KBPP Polri selaku pimpinan organisasi yang saat itu masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner, mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Keputusan tersebut juga sekaligus mengakomodasi aspirasi sebagian dari Pengurus Daerah yang mengusulkan agar dilakukan kembali proses penjaringan bakal calon Ketua Umum dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan guna menciptakan proses organisasi yang lebih kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Keputusan penghentian dan penundaan Munas tersebut diterima dan disepakati oleh peserta sidang yang hadir serta disahkan melalui pengetokan palu oleh Steering Committee. Dengan demikian, sidang Munas VI KBPP Polri secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Selanjutnya panitia melakukan proses pembongkaran ballroom, pembersihan ruangan, serta penyelesaian seluruh fasilitas kegiatan. Ballroom sidang telah dikosongkan dan dikunci oleh pihak hotel karena seluruh rangkaian Munas telah dinyatakan berakhir.

Namun demikian, pada malam harinya setelah waktu Isya, sebagian rombongan Pengurus Daerah kembali mendatangi Hotel JW Luwansa dan meminta agar ballroom dibuka kembali dengan maksud melanjutkan Munas.

Karena ballroom sudah tidak dapat digunakan lagi, kelompok tersebut kemudian berpindah ke area coffee shop hotel dan melakukan kegiatan penyerahan dukungan tertulis kepada Saudara Bimo sebanyak 24 Pengurus Daerah serta mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Steering Committee menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya

Selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 status quo sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.

Steering Committee mengimbau seluruh kader KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kehormatan organisasi, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan mencederai marwah KBPP Polri sebagai organisasi tunggal putra putri Polri.