Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menyebutkan penyebab utama antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, saat ini bukanlah kekurangan kapal melainkan kapasitas infrastruktur pelabuhan tidak seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo menyampaikan keprihatinannya atas semakin meningkatnya kepadatan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang-Gilimanuk sejak beberapa hari terakhir pada momentum libur sekolah.

"Persoalan ini tidak bisa hanya dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Sabtu.

Khoiri mengungkapkan bertahun-tahun setiap kali terjadi antrean kendaraan di penyeberangan Selat Bali itu solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat atau meminta operator menambah investasi armada.

Operator penyeberangan, lanjut dia, juga telah memenuhi tuntutan tersebut, dan investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman dan jumlahnya semakin banyak. Namun, pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama.

Dia menyebutkan saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk, akan tetapi kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroperasi memberikan pelayanan.

"Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun dan antrean kendaraan di darat semakin panjang," kata Khoiri.

Menurut Khoiri, penyeberangan paling strategis yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali itu menjadi pintu distribusi logistik menuju Nusa Tenggara sampai saat ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Beberapa dermaga yang masih digunakan, kata dia, merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern.

Ketua Umum Gapasdap itu memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang selama ini telah menunjukkan kepedulian nyata terhadap pengembangan pelabuhan penyeberangan.

Dermaga LCM yang berdiri di atas lahan milik Pemkab Banyuwangi dibangun melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Dermaga MB IV dibangun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sementara Dermaga MB III dan Dermaga Bulusan yang berada di atas lahan milik ASDP juga dibangun dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Di Dermaga Bulusan itu, kata dia, juga sekaligus direncanakan pembangunan pemerintah daerah untuk perluasan dan pembangunan jembatan penghubung antara Dermaga Bulusan dengan Dermaga LCM dan MB IV yang dapat memudahkan kendaraan logistik tidak lagi keluar masuk di jalan nasional yang dapat membuat kemacetan di luar area pelabuhan.

"Tapi saat ini Dermaga Bulusan tidak lagi dapat dimanfaatkan sebagai dermaga tambahan karena dua dolphin sandarnya mengalami kerusakan dan satu dolphin yang kondisinya kurang baik sehingga kapal tidak dapat bersandar dengan aman," kata Khoiri.

Khoiri mengaku telah beberapa kali menyampaikan surat dan kajian serta usulan ke Kementerian Perhubungan agar ada pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik, namun juga dibutuhkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.

"Kami berharap DPR RI memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pelabuhan penyeberangan sebagai bagian dari infrastruktur strategis nasional," kata Khoiri.

"Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana," kata Khoiri menambahkan.

Pada suatu kesempatan, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini (2026) ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk,

Banyuwangi (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendorong PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menambah atau membangun tiga dermaga baru di lintasan Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali) untuk meningkatkan layanan.

Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo di Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu, menyampaikan bahwa penambahan atau membangun tiga dermaga baru di dua sisi (Ketapang dan Gilimanuk) penting untuk optimalisasi pengoperasian 56 unit kapal di penyeberangan Selat Bali itu.

"Jika ditambah tiga dermaga, kami menjamin tidak akan terjadi antrean panjang sampai dengan 40 kilometer seperti yang terjadi pada arus mudik H-5 Lebaran 2026 di Pelabuhan Gilimanuk," kata dia.

Khoiri mengaku telah menyampaikan kepada Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Suntana, mengenai pentingnya pembangunan dermaga baru di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

"Kemarin kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Menteri Perhubungan saat berkunjung ke ASDP Cabang Ketapang, dan direspons baik," tutur dia.

Menurut dia, di penyeberangan lintasan Ketapang-Gilimanuk sejauh ini tidak pernah kekurangan kapal feri, dan bahkan kelebihan kapal.

"Sejatinya di lintasan Ketapang-Gilimanuk ini tidak pernah terjadi kekurangan kapal, yang ada kelebihan kapal. Idealnya di sini dengan fasilitas dermaga yang untuk 28 unit kapal saja, sedangkan kapal kami yang ada di sini 56 unit," kata Khoiri.

Dia menyampaikan bahwa moda transportasi penyeberangan merupakan moda transportasi yang sangat vital, dan terbukti pejabat dan bahkan Wamenhub terus mengawal arus mudik/balik Lebaran di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk maupun di tempat lainnya.

"Moda transportasi penyeberangan ini betul-betul punya fungsi angkutan massal dan fungsi infrastruktur yang tidak tergantikan, dan apabila sedikit ada keterlambatan dan kekeliruan dalam manajemen, maka antrean seketika bisa mencapai 40 kilometer seperti yang terjadi saat arus mudik sebelum Hari Raya Nyepi dan Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk," kata Khoiri.

Sebelumnya, Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Yossianis Marciano mengungkapkan pada tahun ini ASDP akan mengupayakan peningkatan fasilitas dan sarana prasarana, termasuk pula akan menambah dermaga di sisi Pelabuhan Ketapang maupun Pelabuhan Gilimanuk.

"Kami juga akan melakukan penataan kembali pelabuhan, baik di Ketapang maupun di Gilimanuk, sehingga ke depan semakin lancar," kata dia.

Yossi mengajak operator kapal lainnya (swasta) juga mengganti armadanya yang lebih besar dari yang ada saat ini dan beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.

Menurut dia, puluhan kapal feri yang beroperasi di Selat Bali saat ini rata-rata berkapasitas kecil, sehingga daya tampung atau daya angkut tidak maksimal.

"Karena pertumbuhan penduduk terus tinggi, dan ini harus pula diiringi dengan menyediakan kapal-kapal berukuran besar," kata dia.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026