JAKARTA - Perubahan aturan kepemiluan kembali menjadi perhatian karena menyangkut seberapa jauh suara rakyat dapat terwakili di parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus dipercepat agar tidak kembali tertunda seperti pada 2021.

Legacy Demokrasi Perlu Diperkuat

Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto perlu meninggalkan legacy yang kuat dalam penguatan demokrasi melalui pembaruan aturan pemilu. Dia menilai percepatan revisi diperlukan agar sistem politik nasional bergerak ke arah yang lebih representatif dan tidak terus menyisakan persoalan lama.

“Bahwa Presiden Prabowo harus memberikan legacy yang baik dalam demokrasi di tengah kondisi bangsa saat ini,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).

Menurut dia, pembaruan regulasi pemilu juga menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, revisi UU Pemilu dinilai perlu dibahas dengan lebih terarah agar persoalan representasi politik, terutama keterwakilan suara pemilih, tidak terus berlarut.

“Legacy untuk memberikan catatan baik sehingga pada masa Pak Prabowo penguatan demokrasi tercatat menunjukkan ke arah yang lebih baik, salah satunya melalui percepatan revisi UU Pemilu,” ujar dia.

Ferry menilai pembahasan revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan karena berkaitan langsung dengan kualitas representasi politik. Jika pembahasan kembali tertunda, ruang perbaikan sistem pemilu dikhawatirkan makin sempit, padahal publik menunggu aturan yang lebih jelas dan adil.

Suara Rakyat Jangan Terbuang

Ferry menjelaskan partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan 0 persen. Usulan itu, menurut dia, bertujuan agar seluruh suara sah masyarakat dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen.

“Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodir, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia,” katanya.

Dia menegaskan ambang batas yang terlalu tinggi berisiko membuat sebagian suara pemilih tidak memiliki saluran representasi. Karena itu, revisi UU Pemilu dinilai perlu memberi ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat dan memperkuat keadilan dalam sistem pemilu.

Ferry berharap pembaruan regulasi dapat segera dibahas dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh peserta pemilu, termasuk partai nonparlemen. Dengan begitu, revisi UU Pemilu tidak hanya menghasilkan aturan baru, tetapi juga menghadirkan sistem politik yang lebih inklusif dan lebih dekat dengan suara rakyat.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera dimulai. Hampir seluruh partai politik sebenarnya telah memiliki konsep masing-masing terkait penyempurnaan aturan pemilu.

Doli menilai pembahasan tidak boleh terus tertunda mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 terus berjalan. Terlebih, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini proses pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu seharusnya mulai dilakukan pada Agustus-September 2026.

"Sampai sekarang kita belum mulai pembahasan (UU Pemilu). Sebetulnya di level hampir semua partai politik sudah setahu saya dan sudah siap sebetulnya dengan konsepnya masing-masing tentang penyempurnaan Undang-Undang Pemilu," ujar Doli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Doli, langkah paling sederhana untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu adalah dengan mempertemukan seluruh pimpinan partai politik dalam koalisi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah dapat menginisiasi pertemuan tersebut.

"Makanya saya bilang bagaimana caranya? Caranya adalah konsensus politik antara pimpinan-pimpinan partai politik yang dalam pemerintahan sekarang ada koalisi partai politik pendukung pemerintah yang ketuanya adalah Presiden. Jadi memang kalau mau dibuat simpel, sesimpel itu aja," ungkapnya.

"Ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah, undang semua itu, ayo besok kita mulai bahas. Malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu siapkan apa yang mau dibahas, kita ketemu besok. Nah, baru kita tahu," sambungnya.

Doli meyakini pertemuan tersebut akan memperjelas posisi masing-masing partai terhadap sejumlah isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Sebab, selama ini setiap partai masih menyampaikan gagasannya di ruang masing-masing sehingga belum diketahui titik temu maupun perbedaannya.

"Misalnya soal threshold, siapa bilang kita beda? Bicara saja belum. Iya kan? Tahu dari mana kita beda? Orang kita belum pernah ngomong. "Misalnya Partai Golkar, Perindo, selama ini kan ngomongnya di ruang-ruang sendiri-sendiri," katanya.

JAKARTA - Komisi II DPR berencana mengunjungi partai-partai politik baik yang memiliki fraksi di parlemen maupun partai nonparlemen. Kunjungan ini disebut dalam rangka meminta masukan terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pembahasan, pihaknya mengakui masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait terkait RUU Pemilu ini.

"Sehingga pada saatnya nanti pembahasan RUU Pemilu, semua yang menjadi masukan-masukan itu bisa kemudian dimasukkan ke draf RUU Pemilu," kata Bahtra dikutip Sabtu (6/6/2026).

Oleh karena itu, kata dia, saat ini Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta pemilu.

"Bahkan nanti kami akan berkunjung ke partai-partai untuk meminta masukan, baik itu partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen," ujarnya.

"Jadi kita akan menampung semua aspirasi sehingga bisa mengakomodir baik partai-partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen nanti," tutur legislator Gerindra itu.

JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira mengaku, telah mendengar Pemerintah akan mengambil alih inisiatif Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia menyatakan PDIP telah membentuk Tim Evaluasi RUU Pemilu.

"Ya di PDI Perjuangan kita sudah membentuk tim yang akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Pemilu dan persiapan-persiapan menuju pada Pemilu 2029," ucap Andreas saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Andreas menyampaikan, RUU Pemilu sedang mendapat pembicaraan di DPR. Pasalnya, kata dia, revisi regulasi itu akan mengatur persiapan Pemilu 2029.

"Tapi yang saya dengar kemarin katanya ini akan dialihkan ke pemerintah jadi inisiatifnya adalah pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi II DPR mengakui proses penyusunan draf revisi Undang-Undang (UU) Pemilu masih berjalan alot. Keadaan ini disebabkan belum adanya titik temu di antara lintas fraksi terkait sejumlah isu krusial dalam rancangan beleid tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menyampaikan perbedaan pandangan masih terjadi dalam pembahasan sejumlah materi, mulai dari ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, ambang batas calon presiden atau presidential threshold, hingga desain pemilu nasional dan daerah.

“Kalau ada yang mengatakan penundaan-penundaan, pembahasannya ulet, alot, memang tidak mudah menerjemahkan putusan MK yang kali ini,” kata Aria di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Legislator PDIP itu menekankan perbedaan pandangan menjadi tantangan utama ketika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif DPR. Sebab, seluruh fraksi di DPR harus memiliki satu daftar inventarisasi masalah (DIM) yang sama sebelum dibahas bersama pemerintah.

“Kalau urusan inisiatif DPR, kita ini satu DIM. Engak bisa kita ini beda DIM antar satu fraksi dengan fraksi yang lain. DIM kita DPR dengan pemerintah,” ujarnya.

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR juga meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.

GKSR juga mendesak transparansi dengan membuka naskah akademik dan draf revisi ke publik, sekaligus mengusulkan penghapusan parliamentary threshold agar tidak ada suara terbuang. Selain itu, KPU diminta memberikan salinan hasil penghitungan suara TPS kepada seluruh partai.

Di sisi lain, GKSR menegaskan pentingnya mempertahankan Pilkada langsung, memperluas bantuan keuangan untuk semua partai yang memperoleh suara, serta mengusulkan pembentukan fraksi gabungan bagi partai dengan kursi terbatas di DPR.

GKSR menilai aturan parliamentary threshold memicu disproporsionalitas representasi politik. Aturan itu juga dianggap membuat banyak suara rakyat terbuang dalam pemilu. Sekretaris Jenderal GKSR Ferry Rizky Kurniansyah, yang juga Sekjen DPP Partai Perindo, mengatakan fokus utama organisasi saat ini adalah pembahasan aturan ambang batas parlemen dan percepatan revisi aturan pemilu.

“Seperti yang disampaikan tadi bahwa fokus kita lebih kepada parliamentary threshold, itu penting. Yang kedua adalah mempercepat RUU Pemilu. Itu lebih penting dan yang ketiga adalah pelibatan kami semua partai-partai non parlemen untuk ikut serta terlibat di dalam aktivitas proses,” katanya dalam konferensi pers GKSR di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/26).

Ferry menegaskan GKSR ingin revisi aturan pemilu tidak hanya membahas aspek teknis elektoral. Dia menilai pembahasan juga harus memperhatikan kualitas representasi suara rakyat dalam sistem demokrasi.

“Dan kita berharap bahwa sikap ini adalah sikap yang memang mencerminkan tidak saja soal bagaimana kita menghitung rasiologi dan juga matematika pemilunya, tapi bagaimana kita juga menghindari disproporsionalitas yang ada,” ujarnya.

Ferry menilai suara rakyat tidak boleh hilang akibat aturan parliamentary threshold. Menurut dia, setiap suara pemilih harus tetap memiliki makna dalam sistem demokrasi.

“Atau suara yang terbuang, itu jauh lebih penting karena kita namanya juga gerakan kedaulatan suara rakyat. Jangan sampai suara rakyat betul-betul hilang, sia-sia, tidak ada makna apapun dan ini menjadi poin yang saya pikir sangat strategis yang kita sampaikan kepada publik dan juga nanti kepada para pihak yang ada,” ucap Ferry.

JAKARTA - Perdebatan mengenai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) kembali mengarah pada persoalan mendasar dalam demokrasi Indonesia, yakni keterwakilan suara rakyat. Besaran PT dinilai tidak hanya menentukan konfigurasi politik di parlemen, tetapi juga memengaruhi jutaan suara masyarakat yang berpotensi tidak terkonversi menjadi kursi legislatif.

Dalam sistem pemilu Indonesia, tingginya parliamentary threshold dinilai dapat memperbesar disproporsionalitas representasi politik. Dampaknya tidak hanya dirasakan partai peserta pemilu, tetapi juga kelompok masyarakat yang kehilangan saluran representasi akibat suaranya tidak terakomodasi di parlemen.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) di Jakarta, Senin (11/05/2026). Forum itu dihadiri sejumlah partai politik anggota GKSR bersama Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD dan Zainal Arifin Mochtar.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pembahasan parliamentary threshold harus disesuaikan dengan prinsip keterwakilan suara dalam sistem pemilu nasional.

“Dari dua pakar ini mengemukakan terkait dengan soal parliamentary threshold yang intinya adalah terkait dengan proporsionalitas. Jadi, bagaimana PT itu diberlakukan betul-betul sesuai dengan sistem pemilu kita, yaitu sistem pemilu proporsional,” ujar dia.

Menurut Ferry, sistem pemilu seharusnya mampu menjaga agar suara masyarakat tetap terwakili dalam proses politik. Karena itu, penetapan angka PT dinilai tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

“Kalau sistem pemilunya proporsional, maka tidak ada suara yang terbuang seperti itu,” kata dia.

PT Tinggi Dinilai Perbesar Disproporsionalitas

Ferry menegaskan penentuan angka parliamentary threshold seharusnya menggunakan pendekatan rasional berbasis matematika pemilu dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dia menilai penetapan angka tanpa ratio legis berpotensi menimbulkan ketidakadilan representasi politik.

“Angka-angka tersebut jangan konteks politik, atau jangan konteks berdasarkan asumsi-asumsi politik. Tapi itu berdasarkan dari matematika pemilu yang ada,” ujar dia.

Menurut dia, GKSR tengah merumuskan konsep parliamentary threshold dalam rentang 1 hingga 2 persen sebagai bagian dari desain sistem yang dinilai lebih sesuai dengan prinsip keterwakilan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116.

Dia juga menilai fragmentasi politik tidak sepenuhnya berdampak negatif dalam demokrasi. Sebaliknya, keterlibatan lebih banyak elemen masyarakat dinilai penting agar kelompok marjinal, disabilitas, dan kelompok rentan tetap memiliki ruang dalam proses politik nasional.

“Dalam sistem pemilu proporsional, sisi-sisi melibatkan banyak segmen masyarakat itu menjadi penting. Kaum marjinal, terus kaum disabilitas, terus kelompok-kelompok rentan, semua kan bisa masuk dalam aktivitas proses ini,” ucap dia.

Perindo Siapkan Penguatan Akar Rumput

Selain mendorong formulasi parliamentary threshold yang lebih proporsional, Ferry mengatakan Partai Perindo juga akan memperkuat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput untuk menghadapi skema baru dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

“Kita memperjuangkan PT betul-betul mencerminkan sistem proporsional, tidak lagi ada disproporsionalitas,” kata dia.

Menurut dia, apabila formulasi parliamentary threshold baru telah ditetapkan, Partai Perindo akan mengoptimalkan kerja politik dan penguatan kelembagaan partai di masyarakat.

“Dan ini harus kerja keras di Partai Perindo dan mudah-mudahan Partai Perindo bisa mengoptimalkan kerja-kerja, yang pasti adalah kita berharap bahwa seluruh kelembagaan kita betul-betul kita kuatkan di akar rumput kita di masyarakat,” ujar dia.

Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai akan menjadi penentu arah kualitas representasi politik nasional ke depan, terutama dalam memastikan setiap suara masyarakat tetap memiliki ruang keterwakilan dalam sistem demokrasi.

Achmad Baidowi meraih 359.189 suara di daerah pemilihannya pada Pemilu 2024. Angka itu lebih besar dari populasi beberapa kabupaten di Indonesia Timur. Tapi ketika PPP hanya meraup 3,87% suara nasional dengan selisih 0,13% dari ambang batas parlemen, suara Baidowi dan hampir 5,9 juta pemilih PPP lainnya dianggap tidak pernah ada.

Ia bukan satu-satunya korban. Pada Pemilu 2024, sekitar 17,3 juta suara sah setara dengan 11,4% dari total suara nasional menguap karena sepuluh partai yang dipilih warga gagal melewati ambang batas 4%.

Kini, di tengah stagnasi pembahasan revisi UU Pemilu yang masuk Prolegnas Prioritas 2026, Senayan kembali membuat publik berkerut dahi. Alih-alih memperbaiki ketimpangan ini, berkembang wacana menaikkan ambang batas parlemen menjadi 6% hingga 7% dan memberlakukannya secara tunggal dari pusat sampai ke daerah.

Padahal menerapkan ambang batas parlemen secara tunggal tidak berkelindan dengan tujuan utama pemilu yakni menghadirkan keterwakilan politik yang representatif, menjaga efektivitas pemerintahan, dan mengurangi fragmentasi politik dalam nuansa sistem pemilu proporsional.

Menaikkan ambang batas parlemen bukan hanya gagal menyederhanakan sistem kepartaian. Ia adalah manuver elite petahana untuk melinierkan parlemen dan menyingkirkan potensi oposisi, tepat ketika Mahkamah Konstitusi memerintahkan sebaliknya.

MK Membuka Pintu, DPR Hendak Menguncinya

Mahkamah Konstitusi sudah membaca masalah ini lebih jernih dari siapa pun. Melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, MK menyatakan bahwa ambang batas parlemen 4% tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum.

Dalam putusan itu, MK menemukan bahwa penetapan angka ambang batas tidak didasarkan pada metode dan argumen yang memadai. Alhasil, secara nyata menimbulkan disproporsionalitas antara jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. MK memerintahkan agar norma ini diubah sebelum Pemilu 2029.

Putusan itu, bersama Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold, sejatinya membuka ruang bagi demokratisasi yang lebih luas. Ini momen korektif yang langka. Meskipun putusan ini tidak lepas dari kontroversi yang menilai MK telah melampaui kewenangannya.

Hal ini terkonfirmasi dari respons fraksi di Parlemen seperti NasDem melalui Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan ambang batas menjadi 7%. Golkar mengusulkan 4% hingga 6%, dengan preferensi 5%. Gerindra masih “melakukan simulasi”.

Polanya tidak sulit dibaca, semakin dekat aktor dengan kekuasaan, semakin tinggi angka ambang batas yang diusulkan. Ini bukan kebetulan. Ini kepentingan.

Belum Menyederhanakan Sistem Kepartaian

Faktanya, menaikkan nilai ambang batas parlemen tidak serta merta memastikan terjadinya penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia. Sejak ambang batas parlemen diterapkan pada Pemilu 2009 di angka 2,5%, lalu naik ke 3% (2014), dan 4% (2019 dan 2024), indeks jumlah partai efektif di parlemen yang dalam ilmu politik disebut Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) tetap stabil di kisaran 7 hingga 8.

Artinya, meskipun threshold terus dinaikkan, fragmentasi partai di parlemen tidak berkurang secara signifikan. Penyederhanaan yang dijanjikan terbukti tidak terwujud.

Mengapa? Karena ambang batas formal bukan satu-satunya variabel yang menentukan jumlah partai di parlemen. Seperti ditunjukkan oleh Matthew Golder dalam risetnya di Electoral Studies (2005), perilaku pemilih dan efek psikologis sistem pemilu juga memainkan peran besar. Pemilih sudah melakukan penyaringan sendiri melalui strategic voting.

Karenanya penentuan besaran nilai ambang batas harus mengikuti prinsip constitutional proportionality, yaitu proporsional antara tujuan (penyederhanaan partai dan efektivitas pemerintahan) serta dampaknya terhadap hak politik warga negara (representasi). Threshold yang terlalu tinggi cenderung menghasilkan wasted votes dalam jumlah besar, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Berapa “Batas Toleransi” Suara Terbuang?

Di sinilah perdebatan seharusnya diarahkan, bukan pada berapa angka threshold yang diinginkan partai besar. Melainkan, berapa banyak suara rakyat yang bersedia dikorbankan atas nama efektivitas pemerintahan.

Literatur internasional memberikan panduan yang cukup jelas. Arend Lijphart, salah satu pakar sistem pemilu paling berpengaruh, menyatakan bahwa ambang batas ideal dalam sistem proporsional berada antara 2% hingga 4%, dan suara terbuang yang tidak melampaui 10%.

Tingginya suara terbuang menjadi indikator awal penyimpangan dari asas demokrasi representatif. Bormann dan Golder dalam dataset mereka terhadap 199 negara menyimpulkan bahwa sistem proporsional sebaiknya menjaga wasted votes di bawah 12%-15%.

Taagepera dan Shugart bahkan memperingatkan bahwa ambang nyata di atas 5%-6% akan menghasilkan penyusutan representasi yang signifikan.

Bagaimana Indonesia? Pada Pemilu 2024, dengan threshold 4%, sekitar 17 juta suara sah tidak terkonversi menjadi kursi. Angka ini sudah berada di zona yang perlu diwaspadai. Bayangkan jika threshold dinaikkan menjadi 6% atau 7% jumlah suara terbuang akan melonjak drastis, dan legitimasi parlemen sebagai representasi kehendak rakyat akan semakin terkikis.

Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Putusan MK Nomor 116 Tahun 2023 secara eksplisit telah mempertanyakan landasan ilmiah dari penentuan besarannya. MK menilai bahwa threshold 4% sudah menimbulkan dampak terhadap prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu. Jika besaran 4% saja sudah dipertanyakan MK, atas dasar apa kita hendak menaikkannya?

Mengancam Demokrasi Lokal

Dari semua wacana yang beredar, skema threshold tunggal yang diusulkan NasDem adalah yang paling berbahaya. Dalam skema ini, partai yang gagal menembus threshold nasional misalnya 6% akan otomatis kehilangan seluruh kursinya di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, meskipun partai tersebut memiliki dukungan kuat di tingkat lokal.

Logika kebijakan semacam ini menunjukkan para pengusulnya tidak memiliki keberpihakan terhadap dinamika politik lokal. Ini soal menghapus keterwakilan politik ratusan ribu bahkan jutaan suara pemilih di daerah, hanya karena partai mereka tidak cukup besar secara nasional.

Di negara seluas dan semajemuk Indonesia, di mana territorial cleavages dan basis sosiologis partai sangat bervariasi antar-wilayah, skema ini adalah resep untuk membunuh pluralisme politik lokal.

Apa yang Seharusnya Dilakukan?

Jika tujuannya memang menyederhanakan sistem kepartaian, ada pendekatan yang jauh lebih adil dan efektif daripada menaikkan threshold, yakni memperketat penyaringan kualitas peserta pemilu di hulu.

Data menunjukkan bahwa rendahnya suara terbuang pada Pemilu 2014 yang hanya 2,37% bukan karena threshold yang ideal, melainkan karena jumlah partai peserta relatif sedikit (12 partai, 10 lolos).

Artinya, mekanisme verifikasi dan persyaratan kepesertaan yang lebih ketat akan lebih efektif menyaring partai yang tidak kompetitif sejak awal, tanpa harus mengorbankan suara pemilih di hilir.

Selain itu, besaran 4% yang berlaku saat ini sudah berada pada titik yang oleh literatur internasional dinilai sebagai zona atas dari kisaran ideal. Posisi Indonesia sudah setara dengan Norwegia dan Swedia. Menaikkannya lebih jauh berarti menempatkan Indonesia di kategori negara-negara dengan threshold restriktif seperti Turki dan Rusia, dua negara yang bukan justru menjadi teladan demokrasi.

JAKARTA - Gerakan Koalisi Selamatkan Reformasi (GKSR) melalui Badan Pekerja mengundang Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu dalam Focus Group Discussion (FGD) di Sekber GKSR, Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026). Diskusi itu membahas revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait pengaturan Parliamentary Threshold (PT).

Wakil Presiden Partai Buruh sekaligus Badan Pekerja GKSR Said Salahudin mengatakan, forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian penyusunan naskah usulan perubahan aturan pemilu yang tengah dirancang. Hasil kajian yang disusun dianggap penting mendapat masukan dari masyarakat sipil.

"Kami sedang merancang paper untuk mengusulkan aturan main baru di dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Dalam persiapan itu, kami mulai melakukan kajian mendalam terkait sistem pemilu, data-data hasil pemilu dan seterusnya," ujar Said.

Dalam forum tersebut, terdapat kesamaan pandangan antara badan pekerja dan koalisi masyarakat sipil terkait arah perubahan regulasi pemilu. Kesamaan pandangan ini akan dirumuskan dalam satu usulan kepada badan pengarah atau kepada semua ketua umum partai di GKSR.

"Nah, dari masukan teman-teman itu ternyata apa yang dipikirkan oleh badan pekerja GKSR hampir 100% sama dengan pemikiran teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil," katanya.

Badan Pengarah nantinya mengambil sikap resmi organisasi terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait pengaturan PT.

“Hasilnya akan diputuskan oleh badan pengarah tentang sikap GKSR terhadap revisi Undang-Undang Pemilu, khususnya mengenai pengaturan Parliamentary Threshold dan gagasan Steambus Accord," ujar Said.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen terlalu tinggi bagi partai-partai politik.

Menurutnya, ambang batas parlemen masih tetap dibutuhkan sebagai syarat. Namun, 7 persen masih terlalu tinggi. Ahmad Muzani mengatakan penentuan ambang batas parlemen ke depannya tergantung dengan kebutuhan.

"Saya kira kalau 7 persen ya, memang terlalu tinggi dan itu tidak ringan bagi partai politik untuk mencapai itu," kata Muzani di Jakarta, Minggu (22/2).

"Saya kira nanti menjadi kesepakatan teman-teman di DPR berapa parliamentary threshold yang sekarang ini 4 persen akan dinaikkan berapa atau berapa persen, tetapi saya kira kalau 7 persen terlalu tinggi," kata dia.

Sebelumnya, Partai NasDem mengusulkan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Hal itu pun selalu menjadi pernyataan dari elit Partai NasDem dan belum berubah hingga saat ini.

Baik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh maupun Wakil Ketua Umum Partai Saan Mustopa, menyatakan bahwa NasDem selalu mengusulkan agar angka itu naik menjadi 7 persen untuk dimasukkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemilu.

Adapun, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengungkapkan pembahasan revisi atau Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan mulai bergulir pada tahun 2026 setelah Badan Legislasi DPR RI memutuskan RUU tersebut masuk ke Prolegnas Tahun 2026.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada 29 Februari 2024 telah mengabulkan sebagian permohonan uji materi yang dilayangkan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Putusan MK terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit empat persen sebagaimana sebelumnya diatur pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu. Oleh karena itu, MK meminta pembentuk UU untuk segera mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani mengatakan belum membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Namun, dirinya terbuka bagi setiap anggota antarfraksi menyampaikan pendapatnya terkait RUU tersebut.

Pernyataan itu sekaligus merespons sikap PDIP saat Rakernas yang menolak Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD dan merekomendasikan komunikasi terbuka dengan setiap fraksi.

"Kita akan selalu membuka Komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi. Jadi enggak pernah ada komunikasi yang tertutup," jelas Puan kepada jurnalis di Kompleks Parlemen, Selasa (13/1/206).

Terlebih, katanya, RUU Pemilihan Umum belum dibahas dan masih melihat situasi setelah pembukaan masa sidang paripurna ke-III tahun 2025-2026.

Selain itu, Puan menjelaskan bahwa masa Pilkada masih lama dan lebih dulu fokus kepada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

"Revisi Undang-Undang Pemilu belum dibahas, ini baru pembukaan masa sidang. Jadi kita lihat dulu situasi sesudah pembukaan ini," jelasnya.

Pembahasan ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasannya biaya politik yang mahal, maraknya politik uang, konflik sosial, hingga efektivitas pemerintahan.

Partai koalisi pemerintahan, mulai dari Gerindra, Golkar, hingga PAN, telah menyepakati wacana tersebut. Namun, hanya PDIP yang kemudian menolak.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia membuka peluang kebijakan baru Pilkada, termasuk melalui DPRD, dengan catatan tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat. Golkar bahkan menawarkan konsep setengah konvensi yakni survei publik dilakukan terlebih dahulu, lalu partai menawarkan kandidat kepada publik sebelum diputuskan melalui mekanisme perwakilan.

Bagi Golkar, Pilkada langsung bukan satu-satunya jalan demokrasi. Rakyat, dalam pandangan ini, tidak harus selalu hadir di bilik suara; cukup diwakili melalui proses yang diklaim lebih terstruktur.

“Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh. Dan Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya,” ucap Bahlil.