JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraini menilai DPR dan pemerintah berpotensi tidak menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya. Hal itu lantaran para pemangku kebijakan tak kunjung menerbitkan naskah akademik dan membahas RUU Pemilu .

Menurut Titi yang juga pakar kepemiluan, RUU Pemilu telah masuk ke dalam Prolegnas sejak 2025. "Nah, sekarang di 2026 kembali menjadi Prolegnas, legislasi prioritas Prolegnas 2026. Bedanya dengan 2025, di 2025 pengusulnya adalah Baleg atau Badan Legislasi DPR, 2026 pengusulnya menjadi Komisi II DPR," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Penundaan Revisi UU Pemilu dan Ancaman Pembangkangan Konstitusi," yang digelar Perludem di Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Titi mengatakan, DPR dan pemerintah belum juga menerbitkan naskah akademik dan melakukan pembahasan RUU Pemilu. Padahal, ia meyakini, proses pembahasan RUU Pemilu terbilang panjang.

Menurutnya, DPR perlu memparipurnakan draf RUU Pemilu lebih dulu. Setelahnya, dikirim ke presiden. Kemudian, presiden mengirim surpres yang berisi daftar inventarisasi masalah (DIM) atas draf RUU versi DPR serta menugaskan menteri yang ditunjuk untuk mewakili pemerintah mewakili dalam pembahasan.

"Nah, kalau polanya seperti itu sampai hari ini belum ada draf RUU, naskah akademik dan draf RUU belum ada versi DPR-nya, pertanyaannya dari kerangka waktu atau timeline kapan nih RUU bisa selesai? Kapan RUU ini akan selesai? Apalagi kita tidak boleh menegasikan partisipasi masyarakat yang bermakna, gitu ya kira-kira," kata Titi.

Titi menegaskan, dari apa yang terjadi saat ini, ada peringatan yang sangat keras soal masa depan keberlanjutan revisi Undang-Undang Pemilu. "Dan bisa jadi legislative inaction atau ketidakaktifan legislatif dalam menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya untuk melakukan pembaruan, perbaikan, pembenahan aturan yang menjadi fungsinya, menjadi tugasnya itu akan kembali terulang," pungkasnya.

JAKARTA - Perubahan aturan kepemiluan kembali menjadi perhatian karena menyangkut seberapa jauh suara rakyat dapat terwakili di parlemen. Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkyansyah menilai revisi Undang-Undang Pemilu harus dipercepat agar tidak kembali tertunda seperti pada 2021.

Legacy Demokrasi Perlu Diperkuat

Menurut Ferry, Presiden Prabowo Subianto perlu meninggalkan legacy yang kuat dalam penguatan demokrasi melalui pembaruan aturan pemilu. Dia menilai percepatan revisi diperlukan agar sistem politik nasional bergerak ke arah yang lebih representatif dan tidak terus menyisakan persoalan lama.

“Bahwa Presiden Prabowo harus memberikan legacy yang baik dalam demokrasi di tengah kondisi bangsa saat ini,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/6/2026).

Menurut dia, pembaruan regulasi pemilu juga menjadi ukuran keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi. Karena itu, revisi UU Pemilu dinilai perlu dibahas dengan lebih terarah agar persoalan representasi politik, terutama keterwakilan suara pemilih, tidak terus berlarut.

“Legacy untuk memberikan catatan baik sehingga pada masa Pak Prabowo penguatan demokrasi tercatat menunjukkan ke arah yang lebih baik, salah satunya melalui percepatan revisi UU Pemilu,” ujar dia.

Ferry menilai pembahasan revisi UU Pemilu tidak boleh kembali diabaikan karena berkaitan langsung dengan kualitas representasi politik. Jika pembahasan kembali tertunda, ruang perbaikan sistem pemilu dikhawatirkan makin sempit, padahal publik menunggu aturan yang lebih jelas dan adil.

Suara Rakyat Jangan Terbuang

Ferry menjelaskan partai-partai nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold ditetapkan 0 persen. Usulan itu, menurut dia, bertujuan agar seluruh suara sah masyarakat dapat terkonversi menjadi kursi di parlemen.

“Kenapa? Karena kita ingin bahwa suara rakyat itu betul-betul terakomodir, bahwa suara rakyat itu betul-betul terkonversi menjadi kursi. Tidak ada satu suara rakyat pun yang memang terbuang sia-sia,” katanya.

Dia menegaskan ambang batas yang terlalu tinggi berisiko membuat sebagian suara pemilih tidak memiliki saluran representasi. Karena itu, revisi UU Pemilu dinilai perlu memberi ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik masyarakat dan memperkuat keadilan dalam sistem pemilu.

Ferry berharap pembaruan regulasi dapat segera dibahas dengan mempertimbangkan aspirasi seluruh peserta pemilu, termasuk partai nonparlemen. Dengan begitu, revisi UU Pemilu tidak hanya menghasilkan aturan baru, tetapi juga menghadirkan sistem politik yang lebih inklusif dan lebih dekat dengan suara rakyat.

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu segera dimulai. Hampir seluruh partai politik sebenarnya telah memiliki konsep masing-masing terkait penyempurnaan aturan pemilu.

Doli menilai pembahasan tidak boleh terus tertunda mengingat waktu menuju tahapan Pemilu 2029 terus berjalan. Terlebih, berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini proses pembentukan tim seleksi penyelenggara pemilu seharusnya mulai dilakukan pada Agustus-September 2026.

"Sampai sekarang kita belum mulai pembahasan (UU Pemilu). Sebetulnya di level hampir semua partai politik sudah setahu saya dan sudah siap sebetulnya dengan konsepnya masing-masing tentang penyempurnaan Undang-Undang Pemilu," ujar Doli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Doli, langkah paling sederhana untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu adalah dengan mempertemukan seluruh pimpinan partai politik dalam koalisi pemerintah. Presiden Prabowo Subianto sebagai ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah dapat menginisiasi pertemuan tersebut.

"Makanya saya bilang bagaimana caranya? Caranya adalah konsensus politik antara pimpinan-pimpinan partai politik yang dalam pemerintahan sekarang ada koalisi partai politik pendukung pemerintah yang ketuanya adalah Presiden. Jadi memang kalau mau dibuat simpel, sesimpel itu aja," ungkapnya.

"Ketua koalisi partai politik pendukung pemerintah, undang semua itu, ayo besok kita mulai bahas. Malam ini Bapak-bapak, Ibu-ibu siapkan apa yang mau dibahas, kita ketemu besok. Nah, baru kita tahu," sambungnya.

Doli meyakini pertemuan tersebut akan memperjelas posisi masing-masing partai terhadap sejumlah isu krusial dalam revisi UU Pemilu. Sebab, selama ini setiap partai masih menyampaikan gagasannya di ruang masing-masing sehingga belum diketahui titik temu maupun perbedaannya.

"Misalnya soal threshold, siapa bilang kita beda? Bicara saja belum. Iya kan? Tahu dari mana kita beda? Orang kita belum pernah ngomong. "Misalnya Partai Golkar, Perindo, selama ini kan ngomongnya di ruang-ruang sendiri-sendiri," katanya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mendorong agar pelaksanan Pemilu lebih adil dan setara. Ferry mendorong agar mekanisme penentuan nomor urut partai politik (parpol) harus dikocok ulang untuk setiap Pemilu.

"Enggak boleh dong partai menggunakan nomor urut yang sudah ada. Ingatan masyarakat itu pasti ini, tapi partai-partai yang baru menggunakan nomor urut yang baru. Itu juga tidak fair. Hal-hal ini yang memang saya pikir penting untuk kita coba, harusnya dikocok ulang semuanya," ujar Ferry dalam diskusi Obor Rakyat di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (6/6/2026).

Ferry menambahkan aturan ini akan memberikan dampak kompetisi Pemilu yang lebih sehat dan kompetitif. Sebab, tambah dia, tidak boleh partai parlemen diberikan keuntungan tersendiri dalam berkontestasi Pemilu.

"Semuanya bergerak pada titik nol yang sama. Tidak boleh dong ada partai yang dia karena partai Senayan maka dia sangat ini, sangat menonjol sendiri dan tidak. Ketika kompetisi itu diketok palu akan dimulai, maka semua bergerak pada titik nol yang sama," tegas dia.

Ferry juga menegaskan Perindo tengah memperjuangkan agar DPR RI menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Perjuangan itu dilakukan bersama Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) agar tidak ada suara sah masyarakat yang terbuang sia-sia.

Lihat video: Konsolidasi dan Pendidikan Politik Partai Perindo



"Maka kalau kita ingin melihat bahwa jangan sampai terjadi disproporsionalitas maka ambang batas efektifnya ya harus direndahkan bisa sampai 0%," jelas Ferry.

"Bahkan saya menghitung cuma 1%. Nah, ini yang saya pikir kita ingin memperjuangkan bersama-sama. Makanya tadi saya bilang bahwa pemilu itu bukan milik penyelenggara saja, pemilu itu bukan milik peserta pemilu saja seperti kami di partai politik tidak, tapi pemilu itu milik masyarakat," tandasnya.

JAKARTA - Komisi II DPR berencana mengunjungi partai-partai politik baik yang memiliki fraksi di parlemen maupun partai nonparlemen. Kunjungan ini disebut dalam rangka meminta masukan terkait Revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pembahasan, pihaknya mengakui masih membutuhkan banyak masukan dari berbagai pihak terkait terkait RUU Pemilu ini.

"Sehingga pada saatnya nanti pembahasan RUU Pemilu, semua yang menjadi masukan-masukan itu bisa kemudian dimasukkan ke draf RUU Pemilu," kata Bahtra dikutip Sabtu (6/6/2026).

Oleh karena itu, kata dia, saat ini Komisi II DPR memiliki fokus untuk menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dari partai politik yang menjadi bagian dari peserta pemilu.

"Bahkan nanti kami akan berkunjung ke partai-partai untuk meminta masukan, baik itu partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen," ujarnya.

"Jadi kita akan menampung semua aspirasi sehingga bisa mengakomodir baik partai-partai yang ada di parlemen begitu pun partai-partai yang ada di luar parlemen nanti," tutur legislator Gerindra itu.

JAKARTA - PDI Perjuangan ( PDIP ) meminta kepada pembuat undang-undang segera memproses agenda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ). Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa partainya sudah menyiapkan tim untuk mengidentifikasi beberapa isu krusial RUU Pemilu.

Menurut Ganjar, PDIP juga sudah berdikusi dengan masyarakat sipil. "Sehingga, insyaallah kita sudah siap. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya hari ini adalah kita harus mempercepat pemrosesan atau pembahasan Undang-Undang Paket Pemilu ini agar kita tidak terlambat," kata Ganjar di halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, jika pembahasan beleid ini terlambat dilakukan, bakal memiliki sejumlah persoalan yang cukup rumit, misal isu-isu apa saja yang harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kepemiluan. "Dan kemudian political interplay antarpartai-partai dan kita butuh lobi segera," ujarnya.

Capres 2024 itu mengaku sebenarnya PDIP sudah memiliki sikap terkait isu-isu krusial yang akan dibahas dalam RUU Pemilu nanti. Namun, hal itu belum bisa disampaikannya secara gamblang.

"Tapi kita juga membaca apa yang menjadi sikap masing-masing partai khususnya yang ada di DPR gitu ya, sehingga kita akan bisa mendiskusikan dengan mereka. Kalaulah ini lobinya bisa dilakukan lebih cepat, maka insyaallah sih tidak akan ada persoalan di belakang," tuturnya.

Namun, kata Ganjar, kalau pembahasan berlarut atau bahkan belum ada agenda, akan berbahaya untuk penyiapan RUU berikutnya.

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) akan bertemu pimpinan DPR dan pemerintah untuk berbicara perihal rencana pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Hal itu disampaikan Badan Pekerja GKSR Said Salahuddin.

Said mengingatkan bahwa pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah harus segera merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta untuk segera melakukan perbaikan atas undang-undang tersebut, salah satunya terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Menurutnya, semua pihak harus benar-benar dilibatkan dalam pembahasan tersebut. "Seingat saya teman-teman koalisi masyarakat sipil, Perludem dan kawan-kawan tuh sudah ya, sudah pernah masukkan naskah akademik, rancangan undang-undang. Sudah dengar tokoh semacam Prof Jimly, Prof Mahfud gitu ya, Doktor Refly Harun, dan sebagainya," kata Said dalam talkshow Sindo Prime, dikutip Kamis (28/5/2026).

Dia mengingatkan putusan MK Nomor 116 itu juga menyatakan bahwa dalam proses pembahasan revisi terutama kaitan dengan ambang batas parlemen itu juga harus melibatkan partai politik nonparlemen yang kini direpresentasikan oleh GKSR. Di gerakan itu, sedikitnya ada delapan partai politik nonparlemen yang tergabung.

"Nah, sampai hari ini GKSR-nya enggak kunjung diundang, dilibatkan dalam proses itu," ujarnya.

Dia meminta agar pelibatan partai nonparlemen dalam pembahasan harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai, hingga diputuskan undang-undang tersebut tidak dilibatkan karena berpotensi menjadi cacat formil.

"Karena perintah MK, "Eh pembentuk undang-undang, libatkan ini partai-partai nonparlemen". Lalu partai-partai nonparlemennya ini yang di GKSR enggak dilibatkan, ya cacat formil itu. Bisa enggak sah dia, bisa digugat di MK uji formil, ya menanglah itu," katanya.

Said mengaku masih berbaik sangka. "Tapi kami masih berbaik sangka. Oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami di GKSR itu akan melakukan komunikasi dengan pimpinan DPR, dengan Kementerian Dalam Negeri juga, termasuk Kemenkopolhukam untuk mendiskusikan pokok-pokok pikiran usulan GKSR," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi pemilihan umum akan masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Menurutnya, putusan MK menguatkan syarat 30% keterwakilan perempuan yang perlu ditindaklanjuti untuk dimasukkan dalam Undang-Undang Pemilu.

Putusan tersebut dinilai memberikan dukungan terhadap perempuan agar dapat duduk di kursi legislatif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun DPR RI.

“Ya kalau keputusan MK itu kan final dan mengikat. Jadi saya pikir nanti kita akan masukkan ke dalam revisi undang-undang pemilu,” katanya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan DPR mendukung putusan MK dan akan mengaturnya secara jelas, termasuk bagi partai politik yang tidak memenuhi kriteria tersebut.

Dia menjelaskan pembahasan putusan tersebut dalam RUU Pemilu juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi celah yang dapat muncul apabila aturan itu langsung diberlakukan.

Dasco menyampaikan hal ini memerlukan pencermatan lebih lanjut agar implementasi kebijakan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Karena kita menghindari juga ada beberapa hal yang mungkin ketika itu diberlakukan ada celah-celah yang mungkin harus dicermati,” jelasnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak partai politik yang tidak memenuhi syarat kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% saat kontestasi pemilihan umum pada daerah pemilihan.

Putusan hukum nomor 128/PUU-XXIV/2026 dibacakan pada Senin (25/5/2026). Pelapor menguji Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Pemilu menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim Adies Kadir menjelaskan keputusan itu sebagai wujud asas kedaulatan rakyat dalam perhelatan pemilihan umum yang adil.

Langkah ini sekaligus mengurangi diskriminasi atas keterwakilan perempuan di kursi DPR/DPRD. Dengan demikian, aturan mengenai keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar bakal calon legislatif harus disertai sanksi tegas.

Artinya, partai politik dapat dicoret atau digugurkan dari kontestasi pemilu di daerah pemilihan tertentu apabila tidak memenuhi ketentuan kuota tersebut.

Dia menambahkan norma Pasal 245 UU Pemilu berkaitan dengan Pasal 248 dan Pasal 249, serta Pasal 252 ayat (6) dan Pasal 257 ayat (2), yang pada dasarnya menegaskan kewajiban keterpenuhan 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif.

Oleh karena itu, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 dan 249 harus menjadi bagian dari penilaian pemenuhan syarat tersebut hingga penetapan daftar calon tetap.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum,” ucap Adies dalam keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Dalam amar putusan, Ketua MK Suhartoyo mengabulkan permohonan para Pemohon.

“Menyatakan Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai,” jelasnya.

“Daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dan dalam hal tidak terpenuhi maka KPU menggugurkan atau tidak mengikutsertakan partai politik pada daerah pemilihan bersangkutan,” ucap Suhartoyo.

JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mendesak penghapusan parliamentary threshold dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilu. GKSR juga meminta revisi menyeluruh terhadap UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MD3, serta mendorong pelibatan partai non-parlemen dalam proses pembahasannya.

GKSR juga mendesak transparansi dengan membuka naskah akademik dan draf revisi ke publik, sekaligus mengusulkan penghapusan parliamentary threshold agar tidak ada suara terbuang. Selain itu, KPU diminta memberikan salinan hasil penghitungan suara TPS kepada seluruh partai.

Di sisi lain, GKSR menegaskan pentingnya mempertahankan Pilkada langsung, memperluas bantuan keuangan untuk semua partai yang memperoleh suara, serta mengusulkan pembentukan fraksi gabungan bagi partai dengan kursi terbatas di DPR.

GKSR menilai aturan parliamentary threshold memicu disproporsionalitas representasi politik. Aturan itu juga dianggap membuat banyak suara rakyat terbuang dalam pemilu. Sekretaris Jenderal GKSR Ferry Rizky Kurniansyah, yang juga Sekjen DPP Partai Perindo, mengatakan fokus utama organisasi saat ini adalah pembahasan aturan ambang batas parlemen dan percepatan revisi aturan pemilu.

“Seperti yang disampaikan tadi bahwa fokus kita lebih kepada parliamentary threshold, itu penting. Yang kedua adalah mempercepat RUU Pemilu. Itu lebih penting dan yang ketiga adalah pelibatan kami semua partai-partai non parlemen untuk ikut serta terlibat di dalam aktivitas proses,” katanya dalam konferensi pers GKSR di Sekretariat Bersama GKSR, Menteng, Jakarta Pusat, Senin(25/5/26).

Ferry menegaskan GKSR ingin revisi aturan pemilu tidak hanya membahas aspek teknis elektoral. Dia menilai pembahasan juga harus memperhatikan kualitas representasi suara rakyat dalam sistem demokrasi.

“Dan kita berharap bahwa sikap ini adalah sikap yang memang mencerminkan tidak saja soal bagaimana kita menghitung rasiologi dan juga matematika pemilunya, tapi bagaimana kita juga menghindari disproporsionalitas yang ada,” ujarnya.

Ferry menilai suara rakyat tidak boleh hilang akibat aturan parliamentary threshold. Menurut dia, setiap suara pemilih harus tetap memiliki makna dalam sistem demokrasi.

“Atau suara yang terbuang, itu jauh lebih penting karena kita namanya juga gerakan kedaulatan suara rakyat. Jangan sampai suara rakyat betul-betul hilang, sia-sia, tidak ada makna apapun dan ini menjadi poin yang saya pikir sangat strategis yang kita sampaikan kepada publik dan juga nanti kepada para pihak yang ada,” ucap Ferry.

Bisnis.com, JAKARTA - DPR RI menyetujui sebanyak 68 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas masuk prolegnas 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026).

Mulanya Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan melaporkan hasil evaluasi dari RUU prioritas yang masuk prolegnas 2026. Bob menjelaskan perubahan setelah melakukan pembahasan bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancangan Undang-Undang.

"Satu, RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Omnibus Law) nomor urut 183 yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan ketiga Prolegnas RUU Tahun 2025–2029," katanya.

Kedua, memasukkan empat RUU sebagai inisiatif DPR dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026, yaitu RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Profesi Kurator, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Omnibus Law.

Kemudian, mengganti judul RUU tentang Pelelangan Aset nomor urut 35 inisiatif DPR menjadi RUU tentang Pelelangan, dan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat nomor urut 40 menjadi RUU tentang Masyarakat Adat dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

Keempat, RUU tentang Hukum Acara Perdata nomor urut 46 serta RUU tentang Narkotika dan Psikotropika nomor urut 47 yang semula merupakan usul inisiatif pemerintah menjadi usul inisiatif DPR dalam perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026.

"Kelima, evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 tidak membahas dan tidak mencantumkan daftar RUU kumulatif terbuka," jelasnya.

Setelah memaparkan laporan tersebut. Wakil Ketua DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Saan Mustopa, meminta kepada para anggota rapat untuk meminta persetujuan.

"Sidang dewan yang kami hormati, selanjutnya kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dapat disetujui?” kata Saan.

"Setuju," jawab para anggota rapat disusul ketukan palu.

Berikut daftar 68 RUU Prioritas Prolegnas 2026

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

2. RUU tentang Penyiaran

3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

5. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)

7. RUU tentang Jabatan Hakim

8. RUU tentang Hukum Acara Perdata

9. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

10. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

11. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

12. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen

14. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentangLarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

15. RUU tentang Kawasan Industri

16. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

17. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

18. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

19. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

20. RUU tentang Keuangan Negara

21. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan

22. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

24. RUU tentang Profesi Kurator

25. RUU tentang Komoditas Strategis

26. RUU tentang Pertekstilan

27. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

28. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

29. RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

30. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

31. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

33. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

34. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah

35. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

36. RUU tentang Satu Data Indonesia

37. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

38. RUU tentang Transportasi Online

39. RUU tentang Pekerja Lepas / RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

40. RUU tentang Perlelangan

41. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

42. RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan

43. RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

44. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

45. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

46. RUU tentang Masyarakat Adat

47. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

48. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

49. RUU tentang Komoditas Khas

50. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

51. RUU tentang Bank Makanan

52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

53. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

55. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

56. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik

57. RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)

58. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

59. RUU tentang Jaminan Benda Bergerak

60. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

61. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

62. RUU tentang Badan Usaha

63. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

64. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

65. RUU tentang Bahasa Daerah

66. RUU tentang Penyadapan

67. RUU tentang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

68. RUU tentang Daerah Kepulauan

JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut belum ada urgensi yang mengharuskan Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ) dibahas secepatnya. Terlebih, kata dia, pelaksanaan pemilu juga masih lama.

"Nggak ada yang urgensi (untuk dibahas secepatnya) sekarang, kan waktu pemilu masih lama," kata Menkum di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Supratman, Undang-Undang Pemilu yang sekarang masih bisa diterapkan meskipun ada tahapan Pemilu 2029 yang sudah mulai berjalan. Sehingga, dia menilai bahwa pembahasan RUU Pemilu ini tidak perlu terburu-buru.

"Kalau toh sudah masuk tahapan, boleh menggunakan undang-undang yang ada sekarang, ya kan? Jadi tidak ada tidak ada sesuatu yang urgen terkait dengan itu," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah dalam kaitan RUU Pemilu ini hanya bersifat menunggu kesiapan dari parlemen. Sebab, RUU ini merupakan usul inisiatif DPR.

"Karena itu kita tunggu kapan waktunya, pemerintah siap untuk membahas, tapi kita tunggu dari DPR," pungkasnya.

Ada yang janggal dalam cara kita membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Ia selalu bergerak, tetapi tak pernah benar-benar maju. Seperti tarian poco-poco: langkahnya teratur, iramanya jelas, tetapi ujungnya tetap di tempat semula. Hingga Mei 2026, pola itu kembali berulang.

Di tengah target ambisius pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin merampungkan RUU Pemilu dalam 2,5 tahun, publik justru disuguhi realitas yang berlawanan: pembahasan tersendat, tarik-ulur kepentingan menguat, dan arah kebijakan kian kabur. Ini tidak hanya keterlambatan teknis, tetapi Ini adalah gejala dari problem yang lebih dalam dimana demokrasi yang terkebiri oleh dirinya sendiri.

Masalah utama RUU Pemilu bukan pada rumitnya substansi, melainkan pada siapa yang membahasnya. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagai pembentuk undang-undang, diisi oleh partai-partai politik yang sekaligus menjadi peserta pemilu. Dalam satu tubuh, mereka adalah wasit sekaligus pemain. Konflik kepentingan tidak hanya kemungkinan ia adalah keniscayaan.

Dalam situasi seperti ini, setiap pasal tidak hanya soal prinsip, melainkan soal posisi. Sistem pemilu diperdebatkan bukan karena mana yang paling demokratis, tetapi mana yang paling menguntungkan. Ambang batas parlemen dibicarakan bukan sebagai alat penyederhanaan sistem, melainkan sebagai pagar untuk menutup pintu bagi pesaing. Bahkan penataan daerah pemilihan pun kerap beraroma kalkulasi elektoral.

Kita menyaksikan demokrasi yang bernegosiasi dengan dirinya sendiri dan acap kali kalah. Ketika pembahasan sempat mandek, muncul wacana bahwa pemerintah akan mengambil alih proses legislasi. Ini bukan tidak hanya dinamika biasa. Ini sinyal bahwa mekanisme checks and balances sedang goyah. Jika legislatif tidak mampu menjalankan fungsinya, dan eksekutif mulai masuk terlalu jauh, maka garis pemisah kekuasaan menjadi kabur.

Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang RUU Pemilu semata, tetapi tentang arah demokrasi Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjanjikan transparansi. Sebuah pernyataan yang, di atas kertas, terdengar meyakinkan. Namun publik punya alasan untuk ragu. Transparansi dalam praktik sering kali berhenti pada formalitas: rapat dibuka, dokumen dipublikasikan, tetapi keputusan tetap diambil di ruang-ruang tertutup yang tak tersentuh publik.

Demokrasi prosedural berjalan. Demokrasi substantif tertinggal. Yang lebih mengkhawatirkan, pola ini terus berulang dari satu periode ke periode berikutnya. Setiap menjelang pemilu, undang-undangnya diubah. Tidak ada desain jangka panjang. Tidak ada komitmen untuk stabilitas sistem. Yang ada hanyalah penyesuaian-penyesuaian politis sesuai konfigurasi kekuasaan saat itu.

Hukum pemilu akhirnya kehilangan sifatnya sebagai aturan main yang netral. Ia berubah menjadi instrumen yang lentur bisa ditarik, ditekan, bahkan dibengkokkan sesuai kebutuhan.

Di sinilah letak ironi terbesar: demokrasi yang seharusnya diatur oleh hukum, justru membuat hukumnya tunduk pada politik.

Dampaknya tidak bisa dianggap sepele. Ketidakpastian regulasi mengganggu kesiapan penyelenggara pemilu. Lebih dari itu, ia menggerus kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat bahwa aturan main bisa diubah-ubah sesuai kepentingan elite, maka legitimasi proses demokrasi ikut dipertanyakan.

Dan ketika legitimasi mulai retak, demokrasi tidak runtuh seketika ia terkikis perlahan. RUU Pemilu seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Namun, jika prosesnya terus terjebak dalam logika transaksional, maka hasil akhirnya hanya akan menjadi kompromi jangka pendek. Tidak menyelesaikan masalah, hanya menundanya.

Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi “kapan RUU ini selesai,” melainkan “untuk siapa RUU ini dibuat?” Jika jawabannya adalah untuk kepentingan publik, maka prosesnya harus terbuka, partisipatif, dan bebas dari konflik kepentingan. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kita harus berani mengakui: demokrasi kita sedang berjalan di tempat. Seperti tarian poco-poco yang ramai, teratur, tetapi tak pernah benar-benar sampai ke tujuan.