JAKARTA - Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri periode 2026–2031 AH Bimo Suryono menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem demokrasi harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan etika, menghormati hukum, serta tidak mengganggu stabilitas nasional dan kepentingan masyarakat luas. Dia menilai perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.

Namun, demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan etika maupun mengorbankan stabilitas nasional yang sedang dibangun di tengah berbagai tantangan ekonomi global. “Demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan etika, apalagi mengorbankan stabilitas nasional yang sedang dibangun bersama,” kata Bimo dalam pernyataan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Ia juga mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut memperkuat koordinasi antara Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta bank-bank Himbara dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurutnya, sinergi tersebut menunjukkan bahwa menjaga perekonomian nasional bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lembaga negara dan pemangku kepentingan sektor keuangan.

Bimo menilai hasil koordinasi tersebut mulai terlihat dari sejumlah indikator ekonomi, seperti penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pergerakan positif pasar modal, serta penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Meski demikian, ia menegaskan stabilitas ekonomi harus terus dijaga melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah, DPR RI, Bank Indonesia, OJK, LPS, Bank Himbara, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, Bimo mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, menurut dia, pelaksanaan hak tersebut harus tetap menghormati hak masyarakat lain, menjaga ketertiban umum, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 mengatur tata cara pelayanan dan pengamanan penyampaian pendapat di muka umum. Sementara itu, pengamanan kawasan Objek Vital Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 guna melindungi objek strategis nasional demi menjaga kepentingan negara, keselamatan masyarakat, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Karena itu, Bimo mengingatkan agar penyampaian aspirasi yang dilakukan di kawasan strategis maupun pusat aktivitas ekonomi tetap memperhatikan ketentuan hukum sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat luas maupun aktivitas perekonomian nasional. “Menyampaikan aspirasi adalah hak konstitusional. Namun, melumpuhkan aktivitas ekonomi rakyat bukanlah tujuan demokrasi. Demokrasi harus menjadi sarana membangun bangsa, bukan menghambat roda perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, Bimo turut menyoroti munculnya tuntutan untuk menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, kritik terhadap pelaksanaan program tersebut merupakan hal yang sah dalam demokrasi. Namun, langkah yang diperlukan adalah evaluasi, perbaikan tata kelola, penguatan pengawasan, dan memastikan program berjalan tepat sasaran.

Ia menilai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting itu perlu terus disempurnakan, bukan serta-merta dihapus. “Program sebesar MBG tentu membutuhkan penyempurnaan. Namun evaluasi harus dilakukan secara objektif berdasarkan data, bukan sekadar narasi politik,” katanya.

Bimo juga menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah maupun Presiden. Menurut dia, kritik merupakan hak setiap warga negara, tetapi harus diarahkan pada kebijakan dan kinerja pemerintahan, bukan berubah menjadi serangan terhadap kehormatan pribadi.

Dalam konteks tersebut, ia menyinggung pernyataan mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang menggunakan analogi seekor kucing yang kemudian dipahami banyak pihak sebagai sindiran kepada Presiden. Terlepas dari berbagai penafsiran yang berkembang, Bimo berpandangan ruang publik semestinya diisi dengan argumentasi berbasis data, kajian akademik, dan gagasan konstruktif.

“Tradisi intelektual tidak dibangun melalui diksi yang berpotensi dipersepsikan sebagai penghinaan, melainkan melalui argumentasi yang mampu memberikan solusi bagi bangsa,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mahasiswa sebagai agen perubahan dan moral force akan lebih dihormati apabila menyampaikan pandangan melalui argumentasi ilmiah, data yang akurat, etika yang baik, serta solusi yang konstruktif. “Bangsa ini membutuhkan kritik yang mencerdaskan, bukan narasi yang memperkeruh suasana,” katanya.

Sebagai Ketua Umum KBPP Polri, Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didukung TNI dalam menjalankan tugas pengamanan berbagai aksi penyampaian pendapat secara profesional, humanis, dan sesuai ketentuan hukum sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.

Menurut dia, profesionalisme Polri menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika demokrasi. Polri dinilai mampu mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas.

“Polri telah menunjukkan komitmennya sebagai institusi negara yang mengedepankan pendekatan persuasif, mengawal hak konstitusional masyarakat untuk menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Bimo menegaskan Indonesia membutuhkan demokrasi yang dewasa, yakni demokrasi yang mampu mengoreksi pemerintah tanpa kehilangan adab, menghormati hukum tanpa membungkam kritik, serta berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Kritiklah kebijakan apabila memang perlu diperbaiki. Awasi jalannya pemerintahan. Berikan solusi. Tetapi jangan pernah menjadikan penghinaan sebagai budaya baru dalam demokrasi Indonesia. Sebab ketika etika hilang dari ruang publik, yang runtuh bukan hanya wibawa pemimpin, melainkan juga kualitas demokrasi, persatuan bangsa, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Bimo menyampaikan dukungan kepada Polri untuk terus menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. “Bravo Polri! Teruslah menjadi Bhayangkara Negara yang Presisi, profesional, modern, dan terpercaya. Tetaplah hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mengawal demokrasi yang bermartabat demi terwujudnya Indonesia yang aman, maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

JAKARTA - Steering Committee (SC) Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri buka suara terkait dinamika pelaksanaan Sidang Paripurna Munas VI KBPP Polri. Sidang yang diselenggarakan di Hotel JW Luwansa, Jakarta pada Jumat, 15 Mei 2026 sempat diwarnai perdebatan panjang.

Dalam persidangan, khususnya pada agenda pembahasan Tata Tertib (Tatib) Munas yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan persidangan berikutnya, terjadi perdebatan berkepanjangan dan tidak tercapai mufakat meskipun pimpinan sidang telah beberapa kali memberikan kesempatan musyawarah serta melakukan skors sidang selama kurang lebih 30 menit.

Ketua Steering Committee Munas VI KBPP Polri Enita Adyalaksmita menjelaskan, perdebatan terjadi terutama terkait adanya permintaan perubahan substansi Tatib oleh Pengurus Daerah Sulawesi Selatan.

"Steering Committee menyampaikan keberatan terhadap usulan perubahan tersebut karena substansi Tatib pada prinsipnya merupakan turunan langsung dari AD/ART dan Peraturan Organisasi KBPP Polri yang berlaku sehingga tidak dapat diubah secara sepihak di dalam forum sidang," ujarnya, Sabtu (16/5/2026).

Dalam perkembangan selanjutnya situasi persidangan semakin memanas dan tidak kondusif. Menurut Enita, terjadi tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban sidang,

Di antaranya aksi pelemparan botol minuman, perusakan properti persidangan, hingga tindakan pengambilan dan perebutan palu sidang dari meja pimpinan sidang yang dilakukan oleh peserta dari PD Sulawesi Selatan. "Kondisi tersebut menimbulkan chaos dan membahayakan keselamatan pimpinan maupun peserta sidang lainnya," ucapnya.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Steering Committee menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib persidangan serta mencederai semangat musyawarah organisasi.

"Dengan mempertimbangkan situasi yang semakin tidak terkendali, serta memperhatikan arahan dan pesan dari unsur Pembina agar Munas berjalan aman, tertib, dan kondusif, Ketua Umum KBPP Polri selaku pimpinan organisasi yang saat itu masih memiliki kewenangan penuh dan belum demisioner, mengambil keputusan untuk menghentikan dan menunda pelaksanaan Munas VI KBPP Polri sampai waktu yang akan ditentukan kemudian," katanya.

Keputusan tersebut juga sekaligus mengakomodasi aspirasi sebagian dari Pengurus Daerah yang mengusulkan agar dilakukan kembali proses penjaringan bakal calon Ketua Umum dalam rentang waktu 3 sampai 6 bulan ke depan guna menciptakan proses organisasi yang lebih kondusif, demokratis, dan bermartabat.

Keputusan penghentian dan penundaan Munas tersebut diterima dan disepakati oleh peserta sidang yang hadir serta disahkan melalui pengetokan palu oleh Steering Committee. Dengan demikian, sidang Munas VI KBPP Polri secara resmi dinyatakan selesai dan ditutup.

Selanjutnya panitia melakukan proses pembongkaran ballroom, pembersihan ruangan, serta penyelesaian seluruh fasilitas kegiatan. Ballroom sidang telah dikosongkan dan dikunci oleh pihak hotel karena seluruh rangkaian Munas telah dinyatakan berakhir.

Namun demikian, pada malam harinya setelah waktu Isya, sebagian rombongan Pengurus Daerah kembali mendatangi Hotel JW Luwansa dan meminta agar ballroom dibuka kembali dengan maksud melanjutkan Munas.

Karena ballroom sudah tidak dapat digunakan lagi, kelompok tersebut kemudian berpindah ke area coffee shop hotel dan melakukan kegiatan penyerahan dukungan tertulis kepada Saudara Bimo sebanyak 24 Pengurus Daerah serta mendeklarasikan yang bersangkutan sebagai Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Steering Committee menegaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setelah Munas VI KBPP Polri resmi ditutup dan berada di luar forum resmi persidangan Munas yang telah berakhir sebelumnya

Selama masa penundaan, kepemimpinan organisasi tetap berada di bawah kendali Pengurus Pusat KBPP Polri Masa Bakti 2021–2026 status quo sampai dengan terpilihnya Ketua Umum yang sah secara konstitusional sesuai AD/ART organisasi.

Steering Committee mengimbau seluruh kader KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga persatuan, soliditas, kehormatan organisasi, serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi dan mencederai marwah KBPP Polri sebagai organisasi tunggal putra putri Polri.

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) VI Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas organisasi di tengah tantangan bangsa yang semakin kompleks dan dinamis. Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty menegaskan bahwa kekuatan organisasi hanya dapat dibangun melalui persatuan, loyalitas, dan kebersamaan seluruh anggota.

Dalam sambutannya di hadapan peserta Munas dari 34 provinsi, Evita menyampaikan bahwa tema “Solid untuk Polri dan Negeri” dipilih sebagai bentuk komitmen KBPP Polri dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional bersama Polri.

“Organisasi yang terpecah belah adalah organisasi yang lemah. Organisasi seperti itu tidak akan mampu melangkah jauh dan mencapai tujuan mulianya,” ujar Evita.

Soliditas bukan sekadar menunjukkan kekompakan secara lahiriah melainkan mencerminkan kuatnya persatuan, loyalitas, semangat persaudaraan, serta kesamaan visi dan arah perjuangan di seluruh tingkatan organisasi.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan munculnya berbagai ancaman seperti disinformasi, intoleransi, hingga radikalisme, KBPP Polri harus terus bertransformasi dan hadir mengambil peran nyata di tengah masyarakat.

“KBPP Polri tidak boleh hanya menjadi organisasi seremonial. KBPP Polri harus menjadi organisasi yang hadir di tengah masyarakat, menjadi perekat kebangsaan, menjadi mitra strategis Polri, serta menjadi bagian dari solusi bangsa,” ungkapnya.

Evita mengingatkan KBPP Polri memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan organisasi karena lahir langsung dari semangat pengabdian keluarga besar Polri dan berdiri berdasarkan TR Kepolisian RI pada 2001.

Melalui transformasi digital dan berbagai kegiatan sosial maupun olahraga, KBPP Polri kini semakin dikenal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kabaharkam Polri Komjen Pol Karyoto berharap KBPP Polri dapat terus menjadi organisasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Jadilah agen yang ikut mengambil bagian dalam pembangunan,” katanya.

Dia mendorong KBPP Polri mengambil peran sebagai akselerator program pemerintah, mulai dari penyuluhan bahaya narkoba, penggerak ekonomi kerakyatan, hingga edukasi ketahanan pangan sederhana di lingkungan masyarakat.

“Yang jelas, KBPP Polri harus punya nilai manfaat sebagai organisasi kemasyarakatan karena memang sifatnya sosial kemasyarakatan,” ujar mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Dia juga menyinggung situasi keamanan nasional di tengah isu kenaikan harga dan BBM. Dia memastikan kondisi Indonesia masih aman dan aktivitas masyarakat berjalan normal.

“Jalan raya masih macet, masyarakat di mal dan pasar juga masih beraktivitas seperti biasa. Tidak ada ketakutan atau kepanikan, berarti Indonesia masih aman, insyaallah,” tuturnya.

Pemerintah masih mempertahankan subsidi BBM dan menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) satu hari dalam seminggu sebagai bentuk efisiensi dan penghematan. Terkait harga kebutuhan pokok, Karyoto meminta seluruh elemen masyarakat memiliki kesadaran bersama agar tidak menaikkan harga secara berlebihan.

“Kalau memang wajarnya naik Rp500, jangan dinaikkan sampai Rp3.000. Jangan karena harga BBM naik, semua harga ikut dinaikkan berlebihan. Kasihan masyarakat,” katanya.

JAKARTA - Pengurus Pusat KBPP Polri melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Audiensi tersebut dalam rangka melaporkan kesiapan pelaksanaan Munas VI KBPP Polri yang akan diselenggarakan pada 14–16 Mei 2026 di Jakarta.

KBPP Polri merupakan organisasi tunggal Keluarga Besar Putra Putri Polri yang dilahirkan berdasarkan Telegram Rahasia (TR) Kapolri 2001 sebagai wadah berhimpunnya putra putri Polri dalam memperkuat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri didampingi oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kabaintelkam Polri, Kakorbinmas Baharkam Polri, As SDM Kapolri Irjen Pol. Anwar, Kadiv Propam Polri, serta sejumlah Pejabat Utama Mabes Polri lainnya.

Sementara dari Pengurus Pusat KBPP Polri hadir Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Ketua Panitia Penyelenggara Munas VI Ryco Menoza, Ketua SC Adyalaksmita, Bendahara Panitia Hervino, dan Sekretaris Jenderal Paul Oroh.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri memberikan arahan agar pelaksanaan Munas VI KBPP Polri dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan kondusif serta tetap menjaga soliditas organisasi sebagai bagian dari keluarga besar Polri. Kapolri juga berharap agar KBPP Polri ke depan semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis Polri dalam mendukung tugas-tugas kemasyarakatan serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kapolri terhadap keberlangsungan organisasi KBPP Polri.

“Arahan Kapolri menjadi motivasi bagi seluruh kader KBPP Polri untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat kontribusi organisasi di tengah masyarakat,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Evita juga melaporkan sekaligus memohon dukungan kepada Kapolri selaku Ketua Dewan Pembina KBPP Polri, beserta Wakapolri dan para Pejabat Utama Polri yang hadir, atas pencalonan kembali dirinya sebagai Ketua Umum KBPP Polri pada Munas VI mendatang. Evita menyampaikan dirinya telah resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum KBPP Polri periode 2026–2031.

Lihat video: Peringati Ulang Tahun ke-21, PP KBPP Polri Gelar Upacara dan Ziarah di TMP Kalibata



Evita menjelaskan hingga saat ini dirinya telah memperoleh surat dukungan dari 31 Pengurus Daerah (PD) KBPP Polri dari total 34 PD se-Indonesia. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk kepercayaan dan harapan agar KBPP Polri terus menjaga soliditas organisasi, memperkuat kaderisasi, serta meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan institusi Polri.

“Munas VI KBPP Polri harus menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penguatan peran KBPP Polri sebagai organisasi yang solid, kuat, modern, dan berwibawa. Saya berharap seluruh rangkaian Munas dapat berjalan dengan baik, penuh semangat kebersamaan, dan semakin memperkuat posisi KBPP Polri sebagai mitra strategis Polri dan negara,” ujar Evita.