Jakarta (ANTARA) - Setiap kali dolar Amerika Serikat menguat, kegelisahan yang sama kembali muncul di Indonesia.

Nilai tukar rupiah melemah, biaya impor meningkat, tekanan inflasi menguat, dan dunia usaha mulai menghitung ulang berbagai risiko yang harus dihadapi.

Fenomena ini bukan hal baru. Dalam berbagai episode gejolak ekonomi global, mulai dari krisis Asia 1998, Taper Tantrum 2013, pandemi COVID-19, hingga ketidakpastian ekonomi dunia saat ini, rupiah hampir selalu berada di bawah tekanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat sensitif terhadap pergerakan dolar AS.

Padahal, dari sisi fundamental, Indonesia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan dua dekade lalu. Cadangan devisa Indonesia masih berada di kisaran 145-150 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor, jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Namun, fakta bahwa setiap penguatan dolar hampir selalu diikuti pelemahan rupiah menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata soal cadangan devisa atau intervensi bank sentral. Ada ketergantungan struktural yang membuat ekonomi nasional masih terlalu rentan terhadap perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat dan dinamika pasar keuangan global.

Dolar dominan

Dominasi dolar dalam ekonomi dunia merupakan warisan panjang sistem keuangan internasional setelah Perang Dunia II. Hingga saat ini, dolar masih menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, transaksi keuangan lintas negara, pembiayaan global, dan cadangan devisa berbagai negara.

Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi perdagangan internasional masih menggunakan dolar sebagai mata uang penagihan maupun pembayaran. Salah satu studi mencatat bahwa sekitar 98 persen ekspor Indonesia masih ditagihkan menggunakan dolar AS.

Dominasi tersebut menciptakan apa yang sering disebut sebagai dollar dependency. Ketika dolar menguat, hampir seluruh negara berkembang menghadapi tekanan. Namun, dampaknya akan jauh lebih besar bagi negara-negara yang perdagangan, pembiayaan, dan investasinya sangat bergantung pada dolar. Dalam konteks ini, dolar tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan biaya perdagangan, biaya utang, hingga arus modal internasional.

Karena itu, setiap keputusan suku bunga yang diambil oleh bank sentral Amerika Serikat sering kali memiliki dampak yang lebih besar terhadap negara berkembang dibandingkan keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara berkembang itu sendiri. Situasi inilah yang mendorong semakin banyak negara mulai mencari cara untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap dolar.

Ketergantungan masih tinggi

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki tingkat ketergantungan cukup tinggi terhadap dolar. Sebagian besar transaksi ekspor dan impor dilakukan menggunakan mata uang tersebut. Selain itu, sebagian utang luar negeri pemerintah dan korporasi juga masih berdenominasi dolar. Posisi utang luar negeri pemerintah Indonesia pada awal 2026 tercatat sekitar 214,7 miliar dolar AS.

Ketergantungan ini menciptakan kerentanan yang nyata. Ketika dolar menguat, biaya impor bahan baku dan barang modal meningkat. Perusahaan yang memiliki kewajiban utang dalam dolar harus menyediakan dana yang lebih besar untuk pembayaran cicilan maupun bunga. Akibatnya, biaya produksi meningkat dan tekanan terhadap harga barang di dalam negeri menjadi lebih besar.

Hal yang lebih penting, ketergantungan terhadap dolar membuat stabilitas ekonomi Indonesia sebagian ditentukan oleh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah. Selama perdagangan, investasi, dan pembiayaan masih terlalu terpusat pada satu mata uang, setiap gejolak global akan dengan mudah merambat ke perekonomian nasional.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kecenderungan global yang dikenal sebagai dedolarisasi. Fenomena ini bukan berarti dunia akan meninggalkan dolar sepenuhnya, melainkan upaya berbagai negara untuk mengurangi ketergantungan yang berlebihan terhadap mata uang tersebut.

Kelompok BRICS, misalnya, semakin aktif mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antarnegara anggota. Tiongkok dan Brasil telah memperluas penggunaan yuan dan real dalam transaksi bilateral. India juga memperluas penggunaan rupee dalam perdagangan dengan berbagai negara mitra. Di kawasan ASEAN, pembahasan mengenai penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara juga semakin intensif.

Indonesia sendiri telah mengambil langkah penting melalui skema Local Currency Transaction (LCT) dengan sejumlah negara mitra, seperti Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan negara lainnya. Bahkan, kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan Jepang terus diperluas, hingga mencakup lebih banyak transaksi perdagangan dan investasi bilateral.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju sistem yang lebih terdiversifikasi. Dolar masih akan tetap dominan, tetapi ketergantungan yang terlalu besar mulai dianggap sebagai risiko yang perlu dikurangi.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar, tidak dapat dilakukan hanya melalui kebijakan moneter. Dibutuhkan perubahan yang lebih mendasar dalam struktur ekonomi nasional.

Langkah pertama adalah memperluas penggunaan skema Local Currency Transaction dalam perdagangan dan investasi internasional. Semakin banyak transaksi yang dapat diselesaikan menggunakan mata uang lokal, semakin kecil kebutuhan terhadap dolar sebagai perantara.

Langkah kedua adalah memperkuat industri domestik agar ketergantungan terhadap impor strategis dapat dikurangi. Selama industri nasional masih bergantung pada bahan baku, mesin, dan teknologi impor, kebutuhan terhadap dolar akan tetap tinggi.

Langkah ketiga adalah memperbesar ekspor berbasis teknologi dan nilai tambah tinggi. Indonesia perlu bergerak dari ekonomi yang bertumpu pada ekspor komoditas menuju ekonomi yang menghasilkan produk manufaktur dan teknologi yang memiliki daya saing global.

Langkah keempat adalah memperkuat pasar keuangan domestik dan meningkatkan investasi dalam negeri. Semakin besar kemampuan ekonomi membiayai dirinya sendiri, semakin kecil ketergantungan terhadap arus modal asing yang sering kali sangat sensitif terhadap perubahan kondisi global.

Langkah kelima adalah memperkuat peran rupiah dalam kerja sama ekonomi regional, khususnya di kawasan ASEAN yang semakin terintegrasi.

Penting untuk dipahami bahwa mengurangi ketergantungan terhadap dolar bukan berarti menolak keberadaan dolar. Dolar masih akan menjadi mata uang internasional utama dalam waktu yang lama. Upaya yang perlu dilakukan Indonesia adalah membangun keseimbangan, sehingga gejolak pada satu mata uang tidak langsung mengguncang seluruh sendi perekonomian nasional.

Dengan kata lain, tujuan utama bukan mengganti dolar dengan mata uang lain, melainkan memperbesar ruang gerak ekonomi Indonesia agar tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal yang berada di luar kendali nasional.

Momentum kedaulatan

Pelemahan rupiah yang berulang saat ini seharusnya dibaca sebagai pengingat bahwa pekerjaan rumah ekonomi Indonesia belum sepenuhnya selesai. Selama perdagangan, investasi, pembiayaan, dan struktur industri masih sangat bergantung pada dolar, maka setiap gejolak global akan terus menghadirkan tekanan yang sama.

Karena itu, agenda mengurangi ketergantungan terhadap dolar pada hakikatnya adalah agenda membangun kedaulatan ekonomi. Bukan untuk menentang sistem keuangan global, melainkan untuk memastikan bahwa masa depan ekonomi Indonesia semakin ditentukan oleh kekuatan produktivitas nasional, inovasi domestik, dan daya saing ekonomi bangsa sendiri, bukan semata-mata oleh arah pergerakan mata uang negara lain.

*) Dr Aries Heru Prasetyo, dosen Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan dedieselisasi dengan mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sinyal Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM.

“Dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” ujar Dwi Wulan di Jakarta, Senin.

Menurut Dwi, langkah tersebut sebaiknya diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Menurut dia, dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed).

Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” ujar Dwi.

Kebijakan dedieselisasi, yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pasalnya, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Apalagi, lanjut Dwi Wulan, laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan, guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan.

Krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia, sekaligus transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau.

Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri yang akan berdampak bagi ekonomi.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis limbah kelapa sawit dengan mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Provinsi Riau untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Rabu, mengatakan inisiatif perusahaan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menjalankan pabrik tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko.

Saat ini, ia mengatakan PalmCo mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik.

Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun. Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan.

"Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter. Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan dengan penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir," ujar dia.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun 2025, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pasaribu menilai pemerintah perlu kembali memperkuat insentif kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar minyak atau BBM. Terutama di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah.

“Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik,” kata Joshua.

Menurutnya, gangguan geopolitik di kawasan tersebut membuat jalur Selat Hormuz kembali menjadi sangat krusial bagi pasar energi dunia. Pada 2024, aliran minyak melalui Selat Hormuz mencapai sekitar 20 juta barel per hari atau sekitar 20% konsumsi minyak global.

Hemat BBM, Pemerintah Bakal Terapkan WFH Tiap Jumat



Adapun pada Maret 2026, lanjutnya, pasokan minyak global tercatat turun sekitar 8 juta barel per hari akibat gangguan di Timur Tengah, dengan harga minyak Brent masih berada di kisaran 108 dolar per barel per 27 Maret 2026.

Joshua mencontohkan, kebijakan pemerintah pada 2025 yang memberikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah untuk mobil listrik roda empat tertentu dengan kandungan lokal minimal 40% hingga Desember 2025.

“Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem industri,” katanya.

Selain Lebih Bersih, Kendaraan Listrik Bisa Bikin Anggaran Sehat



Joshua menilai, insentif memiliki peran besar dalam mempercepat peralihan kendaraan berbasis BBM ke kendaraan listrik, terutama pada tahap awal ketika harga kendaraan masih menjadi hambatan utama bagi konsumen.

“Di tengah pasar otomotif nasional yang terkontraksi sekitar 10%, penjualan kendaraan listrik sepanjang 2025 justru meningkat. Ini menunjukkan insentif efektif mempercepat pembentukan pasar,” ujarnya.

Diketahui, penjualan mobil listrik di Indonesia terus tumbuh sepanjang tahun 2025. Data whole sales menunjukkan distribusi pabrik ke dealer mencapai 82.525 unit selama Januari–November 2025 dari total penjualan kendaraan nasional 710.084 unit. Dengan capaian tersebut, pangsa pasar mobil listrik berada di level 11,62%.

“Tanpa stimulus baru, pasar kendaraan listrik memang berisiko melambat. Namun solusi terbaik bukan kembali ke subsidi luas, melainkan insentif yang lebih presisi untuk model dengan kandungan lokal tinggi, pembeli pertama, serta armada dengan penggunaan intensif,” pungkasnya.

Nanti kita perbanyak yang second brand, jadi minyak pendamping Minyakita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Susanto menyatakan pemerintah akan mendorong peningkatan produksi dan distribusi minyak goreng alternatif atau second brand guna mengurangi ketergantungan pasar terhadap minyak goreng rakyat atau Minyakita.

Budi menyampaikan langkah ini diambil karena pasokan Minyakita dinilai terbatas, seiring mekanisme domestic market obligation (DMO) yang bergantung pada volume ekspor minyak sawit mentah (CPO). Ketika ekspor turun, kewajiban pasokan untuk dalam negeri juga terbatas.

"Nanti kita perbanyak yang second brand, jadi minyak pendamping Minyakita," ujar Budi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, sebelum adanya program Minyakita, porsi minyak goreng second brand di pasar bisa mencapai sekitar 50 persen.

Namun setelah Minyakita hadir dengan harga Rp15.700 per liter, sebagian besar konsumen beralih, sehingga produk second brand berkurang.

Kemendag kini mendorong produsen kembali memperbanyak merek dan varian minyak goreng tersebut. Pemerintah juga membuka opsi variasi ukuran kemasan, mulai dari 300 mililiter hingga 500 mililiter agar harga lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Minyakita jumlahnya terbatas. Jadi semua biar nggak fokus ke Minyakita, tapi banyak pilihan minyak goreng-minyak goreng yang lainnya dengan berbagai jenis ukurannya," jelasnya.

Budi menambahkan, pihaknya juga telah mendatangi sejumlah produsen di Bekasi dan Palembang untuk mendorong percepatan produksi second brand, termasuk memastikan Standar Nasional Indonesia (SNI) dapat terpenuhi, sekaligus distribusinya.

Menurutnya, dengan semakin banyak pilihan minyak goreng di pasar, tekanan terhadap Minyakita dapat berkurang dan stabilitas harga lebih terjaga.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi kita ingin bagaimana bahan baku yang kita beli itu kemudian kita menguasai bahan baku di negara asal dan kemudian kita buat industrinya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, kemitraan jangka panjang menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku.

Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku pupuk perlu dikurangi melalui skema kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan.

"Jadi kita ingin bagaimana bahan baku yang kita beli itu kemudian kita menguasai bahan baku di negara asal dan kemudian kita buat industrinya," kata Sudaryono dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya menegaskan kembali bahwa diplomasi ekonomi ini merupakan bagian dari kerja nyata pemerintah dalam melaksanakan visi Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Aljazair menyampaikan komitmennya untuk membangun kemitraan strategis yang seimbang dan saling menguntungkan dengan Indonesia, berbasis pada prinsip manfaat bersama, alih teknologi, dan optimalisasi sumber daya nasional.

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk yang terjangkau dan berkelanjutan bagi petani.

Upaya ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar negara hadir secara nyata dalam menurunkan biaya produksi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan kerja sama internasional di sektor energi dan pertambangan, khususnya untuk mengamankan bahan baku pupuk.

Dalam kerangka itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI Sudaryono memimpin delegasi tingkat tinggi Indonesia melakukan pertemuan dengan Menteri Negara sekaligus Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair Mohamed Arkab di Aljir, Aljazair.

Wamentan Sudaryono menyampaikan bahwa kunjungan kerja ke Aljazair yang berlangsung pada 19–21 Januari 2026 dilakukan bersama jajaran PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai bagian dari upaya strategis mengamankan pasokan bahan baku pupuk bagi kebutuhan nasional.

Dalam pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Aljazair di sektor hidrokarbon atau energi dan pertambangan, termasuk peluang kemitraan antara perusahaan kedua negara, terutama dalam pengembangan gas dan fosfat sebagai bahan baku utama pupuk.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri ESDM Satya Hangga Yudha Widya Putra menyebutkan penguatan inovasi melalui sinergi yang melibatkan peneliti, dunia usaha, dan pemerintah, menjadi solusi dalam menghadapi tantangan ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil di tengah kondisi geografis yang sangat luas.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) yang sangat masif mencapai 3.687 GW, namun pengembangannya membutuhkan peta jalan yang sinkron seperti yang tertuang dalam RUPTL untuk menambah kapasitas EBT sebesar 42,6 GW dan 10,3 GW storage," dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Ia melanjutkan upaya dekarbonisasi melalui teknologi dan program biodiesel seperti B40 hingga B50 menjadi langkah strategis untuk mengurangi emisi tanpa mengorbankan kebutuhan energi nasional.

"Selain itu, kebijakan hilirisasi melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diharapkan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dan menciptakan 3 juta lapangan kerja baru," sebutnya saat menjadi narasumber dalam webinar Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia (IAPPI), Minggu (28/12/2025).

Hangga, panggilannya, menambahkan saat ini, Indonesia menghadapi tantangan defisit minyak yang signifikan, yang mana konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi atau lifting berkisar 605.000 barel per hari.

Hal serupa terjadi pada sektor gas, meskipun Indonesia memiliki surplus gas alam jenis C1 & C2, namun masih mengimpor LPG gas C3 & C4 dalam jumlah besar.

Di sisi lain, batu bara masih menyumbang 64 persen konsumsi listrik nasional dengan faktor harga dan kepastian pasokan tetap menjadi prioritas utama masyarakat sebelum mempertimbangkan aspek lingkungan atau emisi.

Diskusi secara khusus menghadirkan Hangga sebagai tokoh muda awardee beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di Amerika Serikat, yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi generasi muda.

Hangga menyelesaikan studi sarjana di Michigan State University dan magister di New York University di bidang yang relevan dengan pembangunan berkelanjutan dan selanjutnya kini berkiprah di Kementerian ESDM.

Pada kesempatan itu, Hangga juga mendorong generasi muda memosisikan diri sebagai aset strategis negara dengan tidak hanya menjadi mahasiswa secara akademis, tetapi juga menempa diri sebagai decision maker di masa depan.

Upaya ini harus dibarengi dengan pemilihan bidang studi yang memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan nasional, terutama pada sektor krusial seperti energi, hilirisasi, dan teknologi, guna memastikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa.

Semangat sinergi dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mengingat visi besar untuk memajukan Indonesia hanya dapat dicapai melalui kerja sama yang solid sesuai dengan prinsip bahwa berjalan bersama akan membawa kita melangkah lebih jauh dibandingkan berjuang sendirian.

"Kontribusi nyata dari para generasi muda akan menjadi penentu dan keberhasilan Indonesia dalam mencapai target net zero emission pada 2060," sebut Hangga.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di dapur-dapur rakyat Indonesia, persoalan energi bukan hanya soal teknis atau pasokan, tetapi soal martabat hidup. Selama dua dekade terakhir, dapur rakyat kita ditopang bahan bakar yang hampir seluruhnya berasal dari luar negeri.

Program konversi minyak tanah ke LPG dulu dipuji sebagai modernisasi. Namun hari ini, ketergantungan pada LPG impor justru menjadi simpul kerentanan bangsa. Setiap kenaikan harga internasional membuat dapur rakyat bergetar, APBN mengencang, dan negara kehilangan ruang gerak.

Namun sesungguhnya, Indonesia bukan bangsa yang kekurangan energi, kita hanya belum memaksimalkan apa yang ada di tanah sendiri. Kota-kota besar kita dikelilingi gunungan sampah yang dapat diubah menjadi uap panas melalui teknologi waste-to-steam.

Daerah-daerah penghasil batubara memiliki sumber daya melimpah yang dapat digasifikasi menjadi syngas, kemudian disintesis menjadi DME, bahan bakar bersih yang secara teknis compatible menjadi pengganti LPG.

Teknologi ini bukan eksperimen. China, Korea Selatan, dan India telah melangkah lebih dulu, memproduksi DME dalam skala besar dan menjadi lebih tahan terhadap tekanan geopolitik energi global.

Jika Indonesia membangun 15 kota Waste-to-DME, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah kota, tetapi juga menekan impor LPG hingga 35%-40%. Setiap ton DME yang diproduksi adalah ton LPG impor yang tak perlu kita beli. Setiap ton sampah yang diolah menjadi steam adalah beban TPA yang lenyap.

Dan setiap kota yang berdiri di atas sistem energi mandiri adalah kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Langkah ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan perubahan paradigma: bahwa energi rakyat dapat lahir dari bumi sendiri, dari tangan sendiri, dan dari kemampuan teknologi bangsa sendiri.

Dengan TKDN minimal 50%, program Waste-to-DME bukan hanya proyek energi, tetapi mesin industrialisasi nasional, menciptakan pekerjaan, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan menanamkan kebanggaan bahwa Indonesia mampu membuat bahan bakar sendiri.

Kedaulatan energi bukan terletak pada berapa besar cadangan yang kita miliki, tetapi pada berapa besar keberanian kita memproduksinya sendiri. Api kemandirian itu harus kita nyalakan, bukan dari pusat kekuasaan saja, tetapi dari dapur-dapur rakyat di seluruh Nusantara.

Dan di sanalah inti dari misi ini: memulihkan kendali bangsa atas sumber kehidupannya sendiri. Kompor rakyat tidak boleh mati hanya karena pasar global bergerak.

Energi rumah tangga tidak boleh ditentukan kapal tanker dari negara lain. Indonesia harus kembali berdaulat, berdiri di atas energi lokal, teknologi lokal, dan kehendak nasional untuk mandiri.

(miq/miq)

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah percepatan digitalisasi pembayaran, masih banyak negara yang dalam transaksi harinya masih bergantung pada penggunaan uang tunai.

Berdasarkan Visual Capitalist yang mendapatkan data dari Forex.se menunjukkan bahwa Myanmar menjadi negara dengan posisi teratas dengan 98% transaksi harian masih menggunakan uang tunai, disusul oleh Ethiopia dan Gambia masing-masing 95%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke perangkat lunak alternatif asal Eropa.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran soal ketergantungan institusi Eropa pada teknologi Amerika Serikat.

ICC bakal menggunakan openDesk, paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source. Software ini disediakan oleh Center for Digital Sovereignty (ZenDiS) atas mandat Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman.

Pihak ICC mengonfirmasi proses migrasi ini kepada The Register, meski tidak memberikan perincian tambahan soal alasan maupun nilai kerja sama tersebut.

Keputusan ICC muncul setelah memanasnya hubungan beberapa lembaga internasional dengan pemerintah AS.

Ketegangan meningkat terutama sejak pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC.

Sanksi itu terkait upaya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Situasi ini juga sempat memicu insiden. Jaksa ICC Karim Khan dilaporkan kehilangan akses ke akun email Microsoft, meski Microsoft membantah telah menangguhkan layanan.

Sementara itu, tren meninggalkan produk Microsoft sebenarnya bukan hal baru di Jerman. Kota Munich pernah beralih ke Linux dan LibreOffice meski kembali ke Windows pada 2020.

Selain itu, negara bagian Schleswig-Holstein juga mengumumkan migrasi serupa dan baru saja menyelesaikan perpindahan 40.000 akun pemerintah ke sistem open source tahun ini.

Kekhawatiran atas dominasi teknologi AS juga meningkat setelah berbagai gangguan layanan terjadi pada AWS dan Microsoft Azure, serta pengakuan Microsoft bahwa pihaknya tidak bisa menjamin kedaulatan data Eropa di bawah US Cloud Act, yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data perusahaan Amerika di mana pun data tersebut berada.

Dalam tanggapannya, Microsoft mengatakan tetap menghargai ICC sebagai pelanggan.

"Kami menghargai hubungan kami dengan ICC sebagai pelanggan dan yakin tidak ada hal yang menghalangi kami untuk terus memberikan layanan kepada ICC di masa mendatang," kata Microsoft.

(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendesain rencana strategis jangka menengah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025.

Kebijakan itu didasari pada upaya menyelesaikan masalah rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio yang selama ini rendah, menunjukkan potensi pajak yang dapat dihimpun negara belum maksimal.

Dalam 5 tahun terakhir, rasio perpajakan terhadap PDB yang tercatat oleh Kementerian Keuangan selalu di bawah 11%. Pada 2020 hanya 8,17%, 2021 sebesar 9,11%, 2022 naik sedikit menjadi 10,41%, 2023 kembali turun menjadi 10,31%, dan pada 2024 merosot lebih lanjut ke level 10,08%.

"Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang," sebagaimana tertulis dalam PMK 70/2025 yang ditandatangani Purbaya sejak 10 Oktober 2025 itu, dikutip Jumat (7/11/2025).

Untuk menangani masalah ketergantungan APBN terhadap utang, Purbaya pada 2025-2029 menargetkan peningkatan tax ratio yang tinggi secara bertahap. Pada 2025, target tax ratio sebesar 10,24%, dan naik menjadi 11,52% sampai 15% pada 2029.

Kenaikan target ini diikuti dengan upaya menjaga defisit APBN sesuai batas aman yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara, yakni di kisaran 2,24%-2.5% pada 2029, dan rasio utang pemerintah terhadap PDB di kisaran 38,55%-38,64% untuk menjamin keberlanjutan fiskal.

Demi mengejar peningkatan pesat tax ratio itu, Purbaya telah mendesain beberapa kebijakan peningkatan pendapatan negara, di antaranya dengan transformasi di bidang regulasi, proses bisnis, data dan layanan terkait pendapatan negara, berikut ini rincian strateginya:

1) Penyempurnaan regulasi dan perbaikan tata kelola penerimaan negara.
2) Penyempurnaan administrasi penerimaan negara yang lebih sederhana dan efisien.
3) Perbaikan tata cara pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
4) Perbaikan proses bisnis antara lain terkait keberatan dan banding perpajakan, serta pembayaran dan ekosistem pengawasan PNBP terintegrasi.
5) Perbaikan proses bisnis tata kelola ekspor-impor dan logistik yang efisien.
6) Penguatan dan implementasi digitalisasi layanan penerimaan negara antara lain interoperabilitas layanan penerimaan negara antarunit eselon I dan Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).
7) Penguatan layanan penerimaan negara berbasis digital.

Adapula rancangan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan dengan strategi berikut ini:

1) Optimalisasi pemanfaatan data dalam rangka penggalian potensi perpajakan.
2) Integrasi basis data penerimaan negara antarunit di Kemenkeu dan antarkementerian melalui single profile Wajib Bayar/Wajib Pajak/Pengguna Jasa Kepabeanan dan Cukai.
3) Penggalian potensi sumber-sumber penerimaan baru antara lain pajak karbon, pajak ekonomi digital, dan objek cukai baru.
4) Penguatan program intensifikasi bea masuk untuk melindungi industri dalam negeri dan bea keluar untuk mendukung hilirisasi berbasis SDA.

Di sisi lain, juga didesain kebijakan optimalisasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban penerimaan negara dilaksanakan melalui strategi:

1) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Pengguna Jasa Kepabaeanan dan Cukai dan percepatan layanan berbasis risiko antara lain melalui Big Data/Advanced Analytics dan kecerdasan buatan secara menyeluruh (Intelligence-Led Compliance).
2) Optimalisasi kegiatan joint program penerimaan negara
3) Peningkatan kapasitas pengawasan perpajakan termasuk penguatan dan revitalisasi sarana dan prasarana pengawasan laut, serta pengawasan ekspor dan impor.
4) Peningkatan efektivitas pengawasan arus barang (termasuk yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya), penegakan hukum dan audit/pemeriksaan di bidang perpajakan.
5) Optimalisasi penagihan dan penatausahaan piutang negara yang bersumber dari piutang perpajakan, termasuk melalui optimalisasi implementasi Automatic Blocking.
6) Penguatan kewenangan Menteri Keuangan dalam pelaksanaan pemeriksaan penerimaan negara

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China meningkatkan insentif besar-besaran bagi raksasa teknologi di negaranya agar berhenti menggunakan chip buatan Amerika Serikat (AS).

Beijing menawarkan subsidi listrik hingga 50% bagi pusat data (data center) yang beroperasi dengan chip buatan dalam negeri.

Kebijakan ini dilaporkan oleh Financial Times sebagai langkah strategis China memperkuat industri semikonduktor dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk AS, terutama setelah larangan pembelian chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia diberlakukan.

Subsidi energi tersebut diberikan oleh pemerintah daerah di wilayah yang menjadi pusat data besar seperti Gansu, Guizhou, dan Mongolia Dalam. Wilayah tersebut menawarkan subsidi yang memangkas tagihan listrik pusat data hingga 50%, dengan syarat pusat data tersebut menggunakan chip buatan dalam negeri.

Raksasa teknologi seperti ByteDance, Alibaba, dan Tencent menjadi penerima manfaat utama dari program ini.

Langkah ini juga merupakan respons atas keluhan sejumlah perusahaan teknologi terhadap meningkatnya biaya operasional akibat penggunaan chip lokal dari produsen seperti Huawei dan Cambricon, yang dinilai kurang efisien energi dibandingkan chip Nvidia buatan AS.

(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]