Bisnis.com, JAKARTA — Struktur surplus neraca perdagangan Indonesia pada awal tahun ini dinilai masih rentan karena sangat bergantung terhadap komoditas bernilai tambah rendah, sementara pengeluaran devisa justru terkuras untuk impor barang modal dan teknologi.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan nonmigas pada Januari 2026 tercatat menyumbang surplus sebesar US$3,23 miliar. Kendati demikian, surplus tersebut mayoritas ditopang oleh kelompok barang yang berbasis sumber daya alam dan produk antara.

Sumbangan surplus terbesar dicetak oleh komoditas lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) yang mencapai US$3,10 miliar; disusul bahan bakar mineral (HS 27) sebesar US$2,16 miliar; besi dan baja (HS 72) senilai US$1,51 miliar; serta nikel dan barang daripadanya (HS 75) sebesar US$1,03 miliar.

Sebaliknya, sisi defisit nonmigas justru didominasi oleh barang-barang yang berkaitan erat dengan upaya penguatan kapasitas produksi dan ketergantungan teknologi. Defisit terdalam disumbang oleh mesin dan peralatan mekanis (HS 84) yang minus hingga US$2,23 miliar; diikuti mesin dan perlengkapan elektrik (HS 85) -US$1,39 miliar; plastik dan barang dari plastik (HS 39) -US$0,73 miliar; serta industri kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) -US$0,47 miliar.

"Data tersebut lebih berbicara tentang struktur perdagangan, Indonesia memperoleh devisa terutama dari komoditas dan produk berbasis komoditas, tetapi masih mengeluarkan devisa besar untuk mesin, peralatan, dan sebagian bahan baku yang diperlukan untuk investasi dan proses produksi di dalam negeri," jelas Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede kepada Bisnis, Senin (2/3/2026).

Kendati sangat didominasi oleh komoditas bernilai tambah relatif rendah, dia menekankan bahwa potret neraca komoditas bulanan ini belum tentu secara otomatis mencerminkan terjadinya gejala deindustrialisasi dini, atau penurunan peran industri pengolahan secara prematur di Indonesia.

Pasalnya, data BPS juga menunjukkan bahwa ekspor nonmigas dari hasil industri pengolahan masih menjadi tulang punggung utama, yakni menyumbang porsi 83,52% terhadap total ekspor pada Januari 2026. Kinerja sektor ini pun masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 8,19% secara tahunan (year on year/YoY), berbanding terbalik dengan sektor pertambangan dan lainnya yang justru merosot 14,59% YoY.

Josua menggarisbawahi bahwa persoalan utamanya bukanlah industri pengolahan yang menghilang secara prematur, melainkan proses pendalaman industrialisasi di dalam negeri yang belum tuntas. Dia memaparkan bahwa industri pengolahan yang kuat saat ini nyatanya masih banyak bertumpu pada pengolahan berbasis komoditas dan produk antara.

Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk memproduksi barang modal dan barang padat teknologi secara mandiri dinilai masih sangat minim, sehingga memicu terjadinya defisit berulang pada pos mesin dan perlengkapan. "Dengan kata lain, data ini lebih tepat dibaca sebagai sinyal kerentanan struktur nilai tambah dan ketergantungan impor teknologi, yang jika dibiarkan bertahun-tahun dapat meningkatkan risiko deindustrialisasi dini," tegas Josua.

Oleh sebab itu, Josua menilai perlunya memantau tren jangka panjang porsi industri pengolahan dalam penyerapan tenaga kerja maupun output perekonomian, serta seberapa cepat laju ekspor bergeser ke produk yang bernilai tambah lebih tinggi lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dampak negatif perkembangan Artificial Intelligence (AI) terhadap industri perbankan sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang.

Melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Kuartal IV/2025, OJK mengungkap dampak negatif penggunaan AI terhadap perbankan, di antaranya otomatisasi melalui AI dapat menggeser fungsi manusia, risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi, masalah etika dan privasi data, hingga bias algoritma dalam pengambilan keputusan.

“Risiko yang disebutkan sebenarnya sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang,” kata Josua kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Josua menuturkan otomatisasi lewat kecerdasan artifisial sudah nyata terlihat pada pemakaian chatbot, mesin penjawab di call center, sistem keputusan kredit, pemantauan transaksi mencurigakan, hingga otomasi proses dokumen.

Meski dampaknya belum berupa gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran, Josua melihat adanya pergeseran fungsi. Di antaranya, berkurangnya kebutuhan teller dan petugas frontliner, sedangkan kebutuhan analis data, insinyur model, dan pengelola risiko teknologi justru meningkat.

“Jadi risiko pergeseran fungsi manusia sudah menjadi isu jangka pendek, walaupun skala dampaknya terhadap pasar kerja perbankan masih akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan,” tuturnya.

Risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi juga sudah berada pada fase riil, bukan lagi potensi. Josua mengatakan penerapan layanan perbankan digital yang masif membuat bank sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan pihak ketiga.

Dengan demikian, gangguan sistem, serangan siber, atau kebocoran data berpotensi langsung mengganggu kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional.

Josua menuturkan, OJK sendiri menyoroti tren kebocoran data di berbagai pelaku ekonomi digital sebagai sinyal bahwa tata kelola data dan keamanan informasi menjadi titik rawan yang harus diperkuat ketika perbankan masuk jauh ke ekosistem digital yang sama.

Menurutnya, temuan SBPO bahwa bank mulai menyadari risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi dapat dibaca sebagai refleksi atas pengalaman industri selama beberapa tahun terakhir, baik di Indonesia maupun global.

Di sisi lain, terkait masalah etika, privasi data, dan bias algoritma, Josua menyebut bahwa sebagian besar masih berada di persimpangan antara risiko yang mulai terasa dan potensi jangka menengah.

“Bank sudah mulai menggunakan model pembelajaran mesin untuk penilaian risiko kredit, deteksi kecurangan, dan segmentasi nasabah,” ujarnya.

Dia menyampaikan survei OJK dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemanfaatan model kecerdasan artifisial di bank saat ini paling banyak untuk penilaian risiko, deteksi penipuan, dan efisiensi proses.

Dalam tahap awal ini, dia menyebut bahwa bias algoritma belum banyak terlihat di permukaan karena model masih relatif sempit dan data yang dipakai cenderung serupa dengan data perbankan konvensional.

Kendati begitu, Josua mengatakan bahwa bank mulai memanfaatkan data alternatif seperti data gawai, media sosial, atau pola transaksi ekosistem. Dia menilai, risiko diskriminasi tersembunyi terhadap kelompok tertentu akan meningkat jika tidak ada pengujian bias dan keadilan yang sistematis.

“OJK sendiri sudah mengidentifikasi bias algoritma, sifat model yang sulit dijelaskan, serta potensi penyalahgunaan deepfake dan konten sintetis sebagai risiko baru yang perlu dimitigasi sejak dini,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) memutuskan untuk menghentikan penggunaan Microsoft Office dan beralih ke perangkat lunak alternatif asal Eropa.

Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran soal ketergantungan institusi Eropa pada teknologi Amerika Serikat.

ICC bakal menggunakan openDesk, paket aplikasi perkantoran dan kolaborasi berbasis open source. Software ini disediakan oleh Center for Digital Sovereignty (ZenDiS) atas mandat Kementerian Dalam Negeri Federal Jerman.

Pihak ICC mengonfirmasi proses migrasi ini kepada The Register, meski tidak memberikan perincian tambahan soal alasan maupun nilai kerja sama tersebut.

Keputusan ICC muncul setelah memanasnya hubungan beberapa lembaga internasional dengan pemerintah AS.

Ketegangan meningkat terutama sejak pemerintahan Donald Trump memberlakukan sanksi terhadap pejabat ICC.

Sanksi itu terkait upaya ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Situasi ini juga sempat memicu insiden. Jaksa ICC Karim Khan dilaporkan kehilangan akses ke akun email Microsoft, meski Microsoft membantah telah menangguhkan layanan.

Sementara itu, tren meninggalkan produk Microsoft sebenarnya bukan hal baru di Jerman. Kota Munich pernah beralih ke Linux dan LibreOffice meski kembali ke Windows pada 2020.

Selain itu, negara bagian Schleswig-Holstein juga mengumumkan migrasi serupa dan baru saja menyelesaikan perpindahan 40.000 akun pemerintah ke sistem open source tahun ini.

Kekhawatiran atas dominasi teknologi AS juga meningkat setelah berbagai gangguan layanan terjadi pada AWS dan Microsoft Azure, serta pengakuan Microsoft bahwa pihaknya tidak bisa menjamin kedaulatan data Eropa di bawah US Cloud Act, yang memungkinkan pemerintah AS mengakses data perusahaan Amerika di mana pun data tersebut berada.

Dalam tanggapannya, Microsoft mengatakan tetap menghargai ICC sebagai pelanggan.

"Kami menghargai hubungan kami dengan ICC sebagai pelanggan dan yakin tidak ada hal yang menghalangi kami untuk terus memberikan layanan kepada ICC di masa mendatang," kata Microsoft.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah China meningkatkan insentif besar-besaran bagi raksasa teknologi di negaranya agar berhenti menggunakan chip buatan Amerika Serikat (AS).

Beijing menawarkan subsidi listrik hingga 50% bagi pusat data (data center) yang beroperasi dengan chip buatan dalam negeri.

Kebijakan ini dilaporkan oleh Financial Times sebagai langkah strategis China memperkuat industri semikonduktor dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap produk AS, terutama setelah larangan pembelian chip kecerdasan buatan (AI) Nvidia diberlakukan.

Subsidi energi tersebut diberikan oleh pemerintah daerah di wilayah yang menjadi pusat data besar seperti Gansu, Guizhou, dan Mongolia Dalam. Wilayah tersebut menawarkan subsidi yang memangkas tagihan listrik pusat data hingga 50%, dengan syarat pusat data tersebut menggunakan chip buatan dalam negeri.

Raksasa teknologi seperti ByteDance, Alibaba, dan Tencent menjadi penerima manfaat utama dari program ini.

Langkah ini juga merupakan respons atas keluhan sejumlah perusahaan teknologi terhadap meningkatnya biaya operasional akibat penggunaan chip lokal dari produsen seperti Huawei dan Cambricon, yang dinilai kurang efisien energi dibandingkan chip Nvidia buatan AS.