Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) melalui skema monopsoni atau monopoli negara, dinilai dapat menjadi momentum untuk mengubah “kutukan komoditas” menjadi mesin industrialisasi nasional.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini berpandangan kebijakan tata kelola ekspor seharusnya tidak berhenti pada upaya penguasaan perdagangan bahan mentah semata, melainkan diarahkan untuk mendorong hilirisasi dan memperbesar basis industri nasional.

“Usulan saya agar monopoli ekspor SDA oleh negara dijadikan sebagai instrumen reindustrialisasi nasional untuk mengubah kutukan komoditas menjadi mesin industrialisasi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, selama ini kontribusi penerimaan negara dari sektor SDA relatif terbatas dibandingkan sektor industri dan perdagangan, yakni hanya sekitar 10%. Sementara itu, pajak terbesar justru berasal dari sektor industri dan perdagangan yang porsinya hampir separuh dari total penerimaan pajak nasional.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara, maka kegiatan industri harus dimaksimalkan. Orientasi kebijakan ekonomi nasional menurutnya perlu bergeser dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju pembangunan industri berbasis sumber daya alam atau resource-based industries dengan nilai tambah tinggi.

Dia menjelaskan kebijakan pengaturan ekspor SDA dapat menjadi instrumen untuk memaksa dunia usaha melakukan pengolahan lebih dalam di dalam negeri. Dengan demikian, pelaku industri tidak lagi mengandalkan ekspor komoditas mentah atau setengah jadi.

“Tujuan akhir dari kebijakan ini bukan sekadar menguasai perdagangan bahan mentah, melainkan membuat Indonesia berhenti bergantung pada bahan mentah dan bahan setengah jadi, serta untuk mengembalikan industrialisasi yang dinamis dan penerimaan negara yang besar dari sektor industri dan perdagangannya,” tutur Rektor Universitas Paramadina itu.

Didik menambahkan penguatan sektor industri menjadi penting di tengah fenomena deindustrialisasi yang disebut terjadi dalam satu dekade terakhir. Kondisi tersebut, lanjutnya, turut menekan pertumbuhan kelas menengah dan membatasi ruang peningkatan penerimaan negara.

Dia berpandangan, pertumbuhan ekonomi nasional sulit melampaui level moderat apabila kontribusi sektor industri manufaktur terus melemah. “Jangan harapkan ekonomi tumbuh tinggi selama sektor industri tumbuh rendah seperti yang terjadi selama satu dekade terakhir ini,” tegasnya.

Untuk itu, Didik mendorong agar kebijakan monopoli atau monopsoni ekspor SDA difokuskan hanya pada komoditas mentah dan setengah jadi. Sementara itu, produk hilir bernilai tambah tinggi tetap diberikan ruang ekspor yang luas bagi pelaku usaha.

Menurutnya, bila desain tersebut dilakukan, maka akan mempercepat hilirisasi sekaligus memperbesar basis pajak nasional dari sektor manufaktur. “Jika sebaliknya, pemerintah berupaya untuk mengambil pajak dari SDA mentah dan setengah jadi tidak akan menambah penerimaan negara secara maksimal dan tidak akan meningkatkan tax ratio,” paparnya.

Didik juga mengingatkan implementasi kebijakan harus dirancang secara cermat agar tidak memunculkan praktik rente baru di level birokrasi maupun tata niaga. Dia berpendapat jika kebijakan dan aturan dieksekusi dengan emosi, maka hasilnya akan buruk.

“Kalau aturan dirancang dengan buruk, maka niat baik dari peran negara yang lebih besar justru akan menjadi sumber rente baru. Tetapi jika dirancang sebagai instrumen industrialisasi nasional, kebijakan ini bisa menjadi titik balik reindustrialisasi Indonesia,” sebutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya industrialisasi, kemandirian energi, hingga optimisme masa depan Indonesia sebagai negara yang tengah bangkit.

“Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” ujarnya.

Berikut sejumlah poin penting dari pidato tersebut:

1. Tonggak Industrialisasi dan Transformasi Teknologi

Prabowo menyebut kehadiran pabrik kendaraan listrik ini sebagai langkah strategis dalam mendorong industrialisasi nasional.

Dia mengapresiasi inisiatif bisnis yang dinilai memiliki visi jangka panjang dalam pembangunan bangsa.

“Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini… dengan visi yang sangat jelas; visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa,” katanya.

Menurutnya, industrialisasi merupakan tahap lanjutan dari penguasaan teknologi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa,” ucapnya.

2. Dorongan Kemandirian Pangan dan Energi

Presiden Ke-8 RI itu juga menegaskan bahwa Indonesia harus mandiri di sektor-sektor krusial, terutama pangan dan energi.

“Kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan,” imbuhnya

Dia mengklaim Indonesia sudah relatif swasembada pangan, dan kini fokus beralih ke pemerataan serta penguatan sektor energi.

“Yang penting sekarang adalah pemerataan tidak boleh ada orang lapar di Indonesia,” katanya.

3. Transisi Energi: Kurangi BBM, Percepat Elektrifikasi

Prabowo menekankan pentingnya peralihan dari energi fosil ke energi bersih melalui elektrifikasi.

“Kita harus menuju energi yang bersih, energi terbarukan,” katanya.

Dia juga menyoroti inovasi energi alternatif, termasuk bahan bakar pesawat dari kelapa sawit hingga limbah minyak jelantah.

“Avtur nanti itu dari jelantah… kita bisa olah menjadi avtur,” tuturnya.

4. Target Ambisius: 100 Gigawatt dan Stop Impor BBM

Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan rencana besar pemerintah membangun kapasitas listrik nasional hingga 100 gigawatt dalam waktu dua tahun.

“Saya sudah putuskan… program elektrifikasi 100 Gigawatt,” katanya.

Selain itu, pemerintah akan menutup pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk efisiensi energi.

“Kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah… akan menghemat 200.000 barel sehari,” tegasnya.

Dengan langkah tersebut, dia optimistis Indonesia bisa menghentikan impor BBM dalam beberapa tahun ke depan.

“Mungkin kita dua-tiga tahun lagi tidak perlu impor BBM sama sekali,” tandasnya.

5. Kapasitas Produksi dan Peningkatan TKDN

Prabowo mengungkapkan bahwa fasilitas VKTR memiliki kapasitas produksi yang signifikan.

“Saya dapat laporan kemampuan Vektor bisa produksi 10.000 bus dari listrik,” katanya.

Dia juga menyoroti peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Sekarang sudah 40%… dua tahun lagi menuju 60%, dua tahun setelah itu menuju 80%,” ujarnya.

6. Dorong Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kepala negara meminta pemerintah daerah hingga institusi negara untuk memprioritaskan produk dalam negeri, termasuk bus listrik.

“Kita harapkan dari Pemprov-Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri,” ujarnya.

Dia bahkan secara tegas meminta pencatatan bagi daerah yang belum mendukung.

“Catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri," katanya.

7. Target Produksi Mobil Listrik Nasional

Selain bus dan truk listrik, pemerintah juga menargetkan produksi mobil listrik jenis sedan dalam waktu dekat.

“Saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik,” ujarnya.

8. Optimisme Ekonomi dan Kebangkitan Indonesia

Dalam bagian akhir pidato, Prabowo menekankan optimisme terhadap masa depan Indonesia.

“Yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus," tuturnya

Dia bahkan menyebut Indonesia akan segera mengejutkan dunia.

“Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia… This giant is waking up,” ujarnya.

9. Harapan VKTR Jadi “National Champion”

Prabowo berharap VKTR dapat berkembang menjadi pemain global seperti perusahaan otomotif besar di negara lain.

“Saya berharap Vektor ini akan menjadi salah satu national champion kita,” ujarnya.

Dia membandingkan dengan merek otomotif Jepang dan Korea Selatan.

“Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino; kalau Korea punya Hyundai… kita akan melihat Vektor sebagai champion,” ujarnya.

Peresmian pabrik ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mempercepat transisi energi dan memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha dan ekonom meminta pemerintah untuk memperjuangkan industrialisasi nasional dalam saat Presiden Prabowo Subianto terbang ke Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Donald Trump.

Para pemangku kepentingan juga berharap agar proteksi terhadap industri tekstil dan alas kaki menjadi perhatian dalam pembahasan nanti.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sektor industri yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor dan penyerapan tenaga kerja nasional.

“Terkait kebijakan tarif AS, sektor yang perlu mendapat perhatian adalah industri berorientasi ekspor dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, furnitur, perikanan, serta beberapa produk manufaktur tertentu,” kata Erwin kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Erwin, sederet sektor tersebut merupakan kontributor penting bagi penciptaan lapangan kerja dan perolehan devisa. Oleh karena itu, dia menilai pemerintah perlu menjaga keberlanjutan daya saing industri melalui strategi negosiasi yang tepat.

Dari sisi pendekatan perundingan, Kadin menilai pemerintah perlu memperkuat kemitraan dagang yang saling menguntungkan, mendorong kesetaraan perlakuan tarif dengan negara pesaing, serta meningkatkan efisiensi logistik dan kemudahan berusaha di dalam negeri.

“Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya berbicara soal tarif, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dalam rantai pasok global,” lanjutnya.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan sektor paling rentan terhadap kebijakan tarif AS adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi ke pasar ekspor Negeri Paman Sam.

“Terkait kebijakan tarif AS, dari perspektif dunia usaha, sektor yang paling rentan adalah industri padat karya yang memiliki eksposur tinggi terhadap pasar ekspor ke Amerika Serikat,” kata Shinta kepada Bisnis.

Berdasarkan data ekspor, Shinta memaparkan sejumlah komoditas dengan ketergantungan signifikan terhadap pasar AS. Dia mencontohkan, pakaian dan aksesori rajutan mencatat sekitar 61% ekspor ke AS, furnitur dan lampu sekitar 59%, olahan daging/ikan/krustasea sekitar 56%, serta produk kulit sekitar 56%. Adapun pakaian non-rajutan sekitar 49%, mainan dan perlengkapan olahraga sekitar 45%, dan alas kaki sekitar 33%.

Menurutnya, data tersebut menunjukkan perubahan tarif akan berdampak langsung pada pesanan, tingkat utilisasi kapasitas produksi, hingga arus kas perusahaan, yang pada akhirnya berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja.

“Karena itu, sektor-sektor ini [industri padat karya] perlu menjadi prioritas perlindungan dalam negosiasi, mengingat kontribusinya terhadap manufaktur dan stabilitas ketenagakerjaan nasional,” terangnya.

Di sisi lain, Shinta menuturkan Apindo ikut terlibat dalam negosiasi tarif resiprokal AS dengan memberi masukan industri, memetakan hambatan usaha, hingga berkomunikasi dengan mitra dunia usaha di AS.

Selain itu, Shinta menilai penguatan posisi tawar Indonesia juga menuntut pemahaman atas konteks kebijakan tarif resiprokal AS yang bertujuan menyeimbangkan neraca perdagangan dan menekan defisit dagang.

“Pendekatan Indonesia tidak bisa hanya defensif meminta penurunan tarif, tetapi juga harus menawarkan solusi konkret yang menjawab kepentingan tersebut,” terangnya.

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Presiden Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Pertemuan itu dilaksanakan di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara RI menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama terkait perundingan tarif dengan AS.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sesegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian dikutip dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia mewanti-wanti agar negosiasi tarif Amerika Serikat (AS) berfokus pada agenda industrialisasi nasional, bukan ekspor bahan mentah.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal menilai penekanan Presiden Prabowo dalam perundingan kebijakan perdagangan, khususnya dengan AS, seharusnya terintegrasi kuat dengan kebijakan industri dalam negeri.

Menurut Faisal, perundingan yang mencakup kerja sama perdagangan, ekspor-impor, hingga isu tarif dan nontarif seharusnya diarahkan untuk memperkuat industri nasional.

Dia menilai arah renegosiasi perdagangan yang dilakukan pemerintah AS justru menginginkan akses penuh terhadap critical minerals Indonesia serta memberikan dispensasi tarif resiprokal sebesar 19% bagi sejumlah komoditas.

“Kalau kita hanya melihat dari secara umum, kalau yang diberikan kemudahan tarif itu adalah komoditas bahan mentah maka jelas itu tidak mendukung industri. Karena berarti yang didorong untuk diekspor itu adalah bahan mentahnya, bukan produk olahan,” kata Faisal kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Menurut Faisal, jika kemudahan tarif hanya diberikan pada komoditas bahan mentah, seperti kopi hingga kakao, maka kebijakan tersebut tidak mendukung pembangunan industri dalam negeri.

Begitu pula pada permintaan akses penuh critical minerals. Dia menilai jika akses tersebut hanya berujung pada ekspor bahan tambang mentah, maka manfaatnya berdampak minim bagi industrialisasi nasional.

Lebih lanjut, Faisal membandingkan dengan pendekatan China yang berinvestasi pada industri pengolahan di Indonesia. Meski tingkat pengolahannya masih awal dan belum menghasilkan produk hilir bernilai tinggi, setidaknya terdapat pembangunan industri dan peningkatan nilai tambah.

Dia menilai sejumlah poin dalam negosiasi dengan AS berpotensi bertentangan dengan ekspektasi Presiden Prabowo untuk mendorong industrialisasi dan hilirisasi jika tidak dinegosiasikan dengan tepat.

Untuk itu, menurutnya, tim negosiasi Indonesia perlu memahami konteks tersebut dan mampu menerjemahkannya ke dalam strategi teknis yang didukung oleh kekuatan diplomasi.

“Karena kalau tidak, ya sia-sia kita berarti perundingannya ini tidak sejalan dengan ekspektasi pemerintah Prabowo untuk mendorong industrialisasi, termasuk dalam konteks ini adalah hilirisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal menambahkan akses pasar ke AS seharusnya mencakup produk manufaktur dan produk bernilai tambah, bukan hanya sebatas bahan mentah alias komoditas.

“Kalau itu terjadi maka berarti kan kita dirugikan, bukan diuntungkan. Nah ini yang harus dinegosiasikan dalam hal teknisnya nanti dengan pihak Amerika Serikat supaya yang diberikan dispensasi itu juga sampai kepada produk dalam [hilirisasi],” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri bidang ekonomi di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan unggahan akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet, sejumlah pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memastikan posisi Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi internasional berada pada titik yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional, terutama perihal perundingan tarif dengan AS dalam waktu dekat.

Selain itu, Kepala Negara RI juga menggarisbawahi bahwa setiap proses perundingan ekonomi harus diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

“Presiden Prabowo menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus sssegera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia,” demikian yang dikutip dari Instagram resmi @sekretariat.kabinet, Senin (16/2/2026).

Ini keterpanggilan kami untuk bisa mendetailkan sektor manufaktur itu, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi agar target 8 persen itu bisa tercapai.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) menjadi strategi Kemenperin untuk mengejar tercapainya pertumbuhan ekonomi 8 persen dari sisi sektor manufaktur.

“Ini keterpanggilan kami untuk bisa mendetailkan sektor manufaktur itu, bagaimana kami bisa memberikan kontribusi agar target 8 persen itu bisa tercapai,” kata Menperin saat ditemui di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Dia menjelaskan SBIN disusun dengan tujuan menjawab berbagai tantangan sekaligus menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Strategi baru itu didesain per sektor dengan detail yang sangat ketat. Namun, kata Menperin lagi, seluruh penyusunan SBIN tetap dalam koridor yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

“Ini strategi. Seperti sepak bola, kalau ingin menang 2-0 dan 3-0, itu strateginya berbeda. Ini yang disebut strategi untuk mendapatkan apa yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden, yaitu pertumbuhan ekonomi mendekati 8 persen,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Menperin mengatakan SBIN merupakan kerangka strategis untuk mewujudkan industri domestik yang tumbuh dan berdaulat.

Menurut Menperin, SBIN hadir sebagai cetak biru industrialisasi Indonesia di era pasca-pandemi dan pasca-karbon. Strategi ini memadukan nilai-nilai kemandirian ekonomi, transformasi teknologi, serta keberlanjutan lingkungan dalam satu kerangka terpadu.

Empat pola pikir utama yang menjadi pilar SBIN, yaitu industrialisasi berbasis sumber daya alam, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, dan penerapan prinsip keberlanjutan.

Industrialisasi berbasis sumber daya alam diarahkan untuk memperkuat industrialisasi komoditas unggulan nasional, seperti nikel, kelapa sawit, dan batu bara, agar kekayaan alam Indonesia tidak lagi hanya diekspor mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Selain itu, pengembangan ekosistem industri diupayakan melalui keterpaduan antara sektor hulu dan hilir yang disertai dengan penguatan sumber daya manusia, serta infrastruktur industri yang mendukung.

Menperin menyatakan keberhasilan pelaksanaan SBIN tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program yang tepat sasaran, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat, objektif, dan transparan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di dapur-dapur rakyat Indonesia, persoalan energi bukan hanya soal teknis atau pasokan, tetapi soal martabat hidup. Selama dua dekade terakhir, dapur rakyat kita ditopang bahan bakar yang hampir seluruhnya berasal dari luar negeri.

Program konversi minyak tanah ke LPG dulu dipuji sebagai modernisasi. Namun hari ini, ketergantungan pada LPG impor justru menjadi simpul kerentanan bangsa. Setiap kenaikan harga internasional membuat dapur rakyat bergetar, APBN mengencang, dan negara kehilangan ruang gerak.

Namun sesungguhnya, Indonesia bukan bangsa yang kekurangan energi, kita hanya belum memaksimalkan apa yang ada di tanah sendiri. Kota-kota besar kita dikelilingi gunungan sampah yang dapat diubah menjadi uap panas melalui teknologi waste-to-steam.

Daerah-daerah penghasil batubara memiliki sumber daya melimpah yang dapat digasifikasi menjadi syngas, kemudian disintesis menjadi DME, bahan bakar bersih yang secara teknis compatible menjadi pengganti LPG.

Teknologi ini bukan eksperimen. China, Korea Selatan, dan India telah melangkah lebih dulu, memproduksi DME dalam skala besar dan menjadi lebih tahan terhadap tekanan geopolitik energi global.

Jika Indonesia membangun 15 kota Waste-to-DME, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah kota, tetapi juga menekan impor LPG hingga 35%-40%. Setiap ton DME yang diproduksi adalah ton LPG impor yang tak perlu kita beli. Setiap ton sampah yang diolah menjadi steam adalah beban TPA yang lenyap.

Dan setiap kota yang berdiri di atas sistem energi mandiri adalah kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Langkah ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan perubahan paradigma: bahwa energi rakyat dapat lahir dari bumi sendiri, dari tangan sendiri, dan dari kemampuan teknologi bangsa sendiri.

Dengan TKDN minimal 50%, program Waste-to-DME bukan hanya proyek energi, tetapi mesin industrialisasi nasional, menciptakan pekerjaan, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan menanamkan kebanggaan bahwa Indonesia mampu membuat bahan bakar sendiri.

Kedaulatan energi bukan terletak pada berapa besar cadangan yang kita miliki, tetapi pada berapa besar keberanian kita memproduksinya sendiri. Api kemandirian itu harus kita nyalakan, bukan dari pusat kekuasaan saja, tetapi dari dapur-dapur rakyat di seluruh Nusantara.

Dan di sanalah inti dari misi ini: memulihkan kendali bangsa atas sumber kehidupannya sendiri. Kompor rakyat tidak boleh mati hanya karena pasar global bergerak.

Energi rumah tangga tidak boleh ditentukan kapal tanker dari negara lain. Indonesia harus kembali berdaulat, berdiri di atas energi lokal, teknologi lokal, dan kehendak nasional untuk mandiri.