Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataannya terkait dengan kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan kondisi riil harian. Perhitungan berdasarkan pada asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BGN, Kamis (23/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 kilogram hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," papar Dadan.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.

Dia juga mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tutupnya.

Bisnis.com, KLATEN – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) menjadi roda pemutar ekonomi penting di akar rumput. Bukan sekadar memberikan potensi lapangan pekerjaan, Bumdes juga memainkan peran penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
BumdesSumber Makmur, Desa Malangjiwan, Klaten, Jawa Tengah menjadi salah satu lembaga yang berupaya memaksimalkan potensi sumher daya lokal di desa. Memiliki sejumlah mata air alami, Bumdes Sumber Makmur mampu memanfaatkannya sehingga mendorong pendapatan yang signifikan terhadap desa.
Destinasi wisata Umbul Brintik menjadi salah satu langkah Bumdes Sumber Makmur memaksimalkan potensi ekonomi lokal. Selain memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, keberadaan Umbul Brintik juga memberikan opsi destinasi wisata anyar daerah setempat.

Bendahara Bumdes Sumber MakmurDian Mulyani, menerangkan bahwa Umbul Brintik baru dipercantik oleh Bumdes sejak 2017. Asa memanfaatkan potensi lokal lahir dari kebutuhan untuk mampu berdikari.
"Didirikan oleh Bumdes itu sejak 2017 dan mulai menjadi umbul terapi pertama di Indonesia bahkan. Di sini memang kami lebih fokus ke hidroterapi," katanya saat ditemui Bisnis, Minggu (23/3/2026).
Memiliki sumber mata air yang masih jernih, Desa Malangwijan tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Umbul Brintik segera menjelma destinasi wisata yang diburu tidak hanya oleh masyarakat lokal, juga oleh masyarakat luar Jawa.
Umbul Brintik memiliki sedikitnya 4 kolam pemandian. Tidak hanya berfungsi sebagai wisata air, Umbul Brintik juga menawarkan fasilitas terapi bagi para pengunjung.

Tidak tanggung-tanggung,pada periodeweekendatau libur nasional, Umbul Brintik bahkan kerap mencatatkan lebih dari 1.000 pengunjung per hari.
Bahkan, pada per pukul 11.00 WIB Minggu (22/3/2026), Umbul Brintik telah mencatatkan lebih dari 1.000 pengunjung, menunjukkan lonjakan wisatawan yang cukup besar pada momentum libur Lebaran 2026.
"Untuk weekend itu per hari bisa Rp10 juta sampai Rp15 juta, Sabtu-Minggu. Tapi untuk event Lebaran atau hari raya, tanggal merah itu bisa sekitar Rp15 juta sampai Rp25 juta sehari," katanya.
Dibanderol seharga Rp15.000, para pelancong telah dapat menikmati segala fasilitas yang ada di Umbul Brintik, termasuk akses gratis terhadap beberapa kudapan yang tersedia, cek kesehatan, hingga terapi.
Dian, menerangkan bahwa pihaknya memang memusatkan layanan hidroterapi di Umbul Brintik."Jadi bisa untuk terapi seperti strok, saraf kejepit biasanya yang di sini terapi. Dan kebanyakan, hampir seluruh Indonesia juga ke sini," kata Dian.

Dion, seorang warga lokal Klaten, merupakan pelanggan loyal yang rutin memanfaatkan layanan terapi di Umbul Brintik. Meski tidak memiliki keluhan kesehatan spesifik, ia tercatat melakukan kunjungan sebanyak dua hingga tiga kali setiap bulannya demi menjaga kebugaran fisik.

"Enak banget kalau dipegang [dipijat] kepalanya. Udah kayak ini, enggak bisa diomongin kalau enggak ngerasain sendiri," ungkapnya saat ditemui Bisnis di lokasi.

Dalam kunjungan kali ini, Dion hadir bersama keluarga besarnya. Sementara ia dan sang istri berfokus pada layanan terapi, anak-anaknya memanfaatkan fasilitas kolam khusus anak yang tersedia di kawasan tersebut.

Diferensiasi fasilitas di Umbul Brintik ini memungkinkan pemenuhan berbagai preferensi kebutuhan keluarga dalam satu kali kunjungan wisata.

Semula, Dion mendapatkan informasi Umbul Brintik dari seorang kawan. Sebab menyaksikan sendiri loyalitas pelanggan terapi, Dion turut secara berkala hadir untuk tidak hanya melancong bersama keluarga, juga menikmati terapi yang disediakan secara cuma-cuma di destinasi wisata ini.

"Kebetulan saya pas ke sini pertama kali, ketemu orang Jogja, sakit pinggang. Sudah sembuh katanya, tapi dia masih rutin setiap minggu ke sini. Dari Jogja jauh. Jadi saya percaya dengan orang itu dan akan merekomendasikan [Umbul Brintik] ke teman," katanya.

Sediakan Lapangan Kerja

Keberhasilan Bumdes Sumber Makmur dalam mengelola Umbul Brintik tidak hanya tecermin dari angka kunjungan yang tinggi, tetapi juga kemampuannya dalam melakukan penyerapan tenaga kerja lokal.

Sugeng, salah satu terapis di Umbul Brintik, menjadi saksi tentang bagaimana potensi sumber daya desa mampu menjadi tumpuan ekonomi bagi warga sekitar.
Bagi Sugeng, kehadiran Umbul Brintik memberikan harapan baru terhadap lapangan kerja saat ini. Pada hari-hari biasa, Sugeng setidaknya melayani 7–10 pengunjung yang mencari jasa terapi di Umbul Brintik.
Namun, saat momentum libur nasional maupun Lebaran, intensitas pekerjaannya meningkat signifikan hingga melayani lebih dari 15 pengunjung per hari.
"Merasa sangat terbantu, jadi ada lapangan kerja. Dari segi pengunjung juga ramai," ungkap Sugeng saat ditemuiBisnis, Minggu (23/3/2026).
Dampak ramainya kunjungan ini langsung dirasakan pada kantong para pekerja. Sugeng menerangkan bahwa dirinya mampu membukukan pendapatan rutin sekitar Rp1 juta setiap bulannya. Angka tersebut merupakan pendapatan dasar yang belum termasuk tips sukarela yang kerap diberikan oleh pelanggan sebagai apresiasi atas jasa terapinya.
Kisah Sugeng menjadi potret kecil bagaimana Bumdes berhasil mengonversi sumber daya lokal menjadi ekosistem ekonomi yang produktif. Memadukan unsur wisata keluarga dan layanan kesehatan, Umbul Brintik tidak hanya menjadi mesin baru bagi pendapatan asli desa, tetapi juga menjaga stabilitas daya beli masyarakat lokal melalui ketersediaan lapangan pekerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) rata-rata menerima dana sekitar Rp1 miliar per bulan untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang kemudian berputar di wilayah masing-masing.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi masyarakat, melainkan juga mendorong perputaran ekonomi daerah melalui penyaluran dana langsung ke SPPG.

Menurut dia, skema setiap SPPG yang rerata menerima Rp1 miliar per bulan mampu menciptakan efek berganda terhadap perekonomian lokal. Sebagai contoh, di Jawa Barat telah memiliki sekitar 5.000 SPPG, maka perputaran dana mencapai Rp5 triliun setiap bulan.

"Jadi, 1 SPPG rata-rata akan menerima uang Rp1 miliar per bulan. Kalau di Jawa Barat sudah ada 5.000 SPPG, itu artinya uang di Jawa Barat beredar Rp5 triliun per bulan. Dengan sekarang sudah berjalan 2,5 bulan, itu uang di Jawa Barat kurang lebih sudah beredar sekitar Rp11–12 triliun. Inilah yang menggerakkan roda ekonomi di setiap daerah dan kemudian menjadi isu lokal di mana pemenuhan kebutuhan pangan seharusnya dipasok lokal,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (19/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran BGN, yakni 93% disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme virtual account ke seluruh SPPG di Indonesia yang kini berjumlah 25.574 unit.

“Uang Badan Gizi Nasional, 93% itu langsung disalurkan dari KPPN melalui virtual account. Masuk di virtual account seluruh SPPG di seluruh Indonesia yang jumlahnya sudah 25.574. Jadi dengan program ini terjadi pemerataan pengiriman uang di setiap daerah,” tuturnya.

Dadan menyebut, program MBG sejak awal dirancang untuk mendorong pemanfaatan sumber daya lokal. Dia berharap agar kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari produksi daerah sekitar sehingga membuka peluang pasar bagi petani, pelaku usaha, hingga industri pangan lokal.

Selain itu, Dadan menyebut SPPG juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru di tingkat daerah, mulai dari tenaga operasional hingga tenaga ahli seperti ahli gizi yang direkrut dari masyarakat setempat.

Menurut dia, kesadaran pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi lokal juga semakin meningkat. Hal ini tecermin dari dorongan agar dana yang masuk ke daerah dibelanjakan untuk produk dan bahan baku lokal.

“Sekarang, sudah banyak kepala daerah yang menginginkan uang yang masuk ke satu daerah itu dibelanjakan dengan membeli bahan baku yang ada di daerah tersebut,” ujarnya.

Adapun, untuk mendukung implementasi tersebut, BGN menempatkan tenaga ahli gizi di setiap SPPG yang direkrut dari wilayah setempat agar pemenuhan gizi dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya serta preferensi masyarakat lokal.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di dapur-dapur rakyat Indonesia, persoalan energi bukan hanya soal teknis atau pasokan, tetapi soal martabat hidup. Selama dua dekade terakhir, dapur rakyat kita ditopang bahan bakar yang hampir seluruhnya berasal dari luar negeri.

Program konversi minyak tanah ke LPG dulu dipuji sebagai modernisasi. Namun hari ini, ketergantungan pada LPG impor justru menjadi simpul kerentanan bangsa. Setiap kenaikan harga internasional membuat dapur rakyat bergetar, APBN mengencang, dan negara kehilangan ruang gerak.

Namun sesungguhnya, Indonesia bukan bangsa yang kekurangan energi, kita hanya belum memaksimalkan apa yang ada di tanah sendiri. Kota-kota besar kita dikelilingi gunungan sampah yang dapat diubah menjadi uap panas melalui teknologi waste-to-steam.

Daerah-daerah penghasil batubara memiliki sumber daya melimpah yang dapat digasifikasi menjadi syngas, kemudian disintesis menjadi DME, bahan bakar bersih yang secara teknis compatible menjadi pengganti LPG.

Teknologi ini bukan eksperimen. China, Korea Selatan, dan India telah melangkah lebih dulu, memproduksi DME dalam skala besar dan menjadi lebih tahan terhadap tekanan geopolitik energi global.

Jika Indonesia membangun 15 kota Waste-to-DME, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah kota, tetapi juga menekan impor LPG hingga 35%-40%. Setiap ton DME yang diproduksi adalah ton LPG impor yang tak perlu kita beli. Setiap ton sampah yang diolah menjadi steam adalah beban TPA yang lenyap.

Dan setiap kota yang berdiri di atas sistem energi mandiri adalah kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Langkah ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan perubahan paradigma: bahwa energi rakyat dapat lahir dari bumi sendiri, dari tangan sendiri, dan dari kemampuan teknologi bangsa sendiri.

Dengan TKDN minimal 50%, program Waste-to-DME bukan hanya proyek energi, tetapi mesin industrialisasi nasional, menciptakan pekerjaan, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan menanamkan kebanggaan bahwa Indonesia mampu membuat bahan bakar sendiri.

Kedaulatan energi bukan terletak pada berapa besar cadangan yang kita miliki, tetapi pada berapa besar keberanian kita memproduksinya sendiri. Api kemandirian itu harus kita nyalakan, bukan dari pusat kekuasaan saja, tetapi dari dapur-dapur rakyat di seluruh Nusantara.

Dan di sanalah inti dari misi ini: memulihkan kendali bangsa atas sumber kehidupannya sendiri. Kompor rakyat tidak boleh mati hanya karena pasar global bergerak.

Energi rumah tangga tidak boleh ditentukan kapal tanker dari negara lain. Indonesia harus kembali berdaulat, berdiri di atas energi lokal, teknologi lokal, dan kehendak nasional untuk mandiri.