Jakarta (ANTARA) - Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan dedieselisasi dengan mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sinyal Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM.

“Dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” ujar Dwi Wulan di Jakarta, Senin.

Menurut Dwi, langkah tersebut sebaiknya diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Menurut dia, dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed).

Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” ujar Dwi.

Kebijakan dedieselisasi, yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pasalnya, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Apalagi, lanjut Dwi Wulan, laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan, guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan.

Krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia, sekaligus transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau.

Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri yang akan berdampak bagi ekonomi.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah fluktuasi harga minyak global yang kembali menguji ketahanan fiskal, pemerintah memilih jalan tengah: menahan harga bahan bakar bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat, sembari secara bertahap menyesuaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar.

Di balik keputusan itu, tersimpan kalkulasi yang lebih dalam—soal stabilitas APBN, tekanan inflasi, hingga arah besar transisi energi Indonesia.

Ketika ketegangan geopolitik kembali memanas di kawasan Timur Tengah dan berdampak langsung pada harga minyak dunia, Indonesia menghadapi dilema klasik: melindungi masyarakat atau menjaga disiplin fiskal.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun ini.

Meskipun belakangan harga minyak dunia melonjak di kisaran US$100 per barel, tetapi Bahlil mengatakan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) masih terkendali.

Bahlil mengungkapkan, rata-rata ICP sejak Januari 2026 hingga pertengahan April 2026 masih berada di bawah US$77 per barel sehingga ruang fiskal pemerintah masih cukup terjaga.

“Sekarang harga rata-rata ICP tidak lebih dari US$77. Jadi kita baru naik sekitar US$7,” ujar Bahlil usai memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis (16/4/2026).

Dia pun optimistis APBN masih mampu menahan beban kenaikan harga BBM subsidi bila ICP melonjak sampai dengan US$100 per barel.

"Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden [Prabowo Subianto] bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun. Ini tergantung harga ICP, tapi kalau sampai US$100 masih aman dalam APBN,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar Bambang Patijaya menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat fluktuasi harga minyak dunia tidak akan berlangsung lama seiring tren harga global yang mulai menuju keseimbangan baru.

Menurutnya, harga minyak yang sempat naik kini menunjukkan tren penurunan dan diperkirakan berada pada kisaran US$80–US$90 per barel untuk jenis WTI maupun Brent.

“Memang pada minggu-minggu tertentu kemarin itu cukup tinggi, tetapi secara rata-rata year to date dari 1 Januari sampai minggu kemarin, itu baru sekitar 77 atau 78 untuk rata-rata ICP,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menilai kebijakan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi seperti solar dan Pertalite tetap stabil hingga akhir 2026 merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, keputusan tersebut sudah tepat karena tidak semua jenis BBM membebani APBN.

Selain itu, Bambang menilai percepatan diversifikasi energi melalui pengembangan industri baterai kendaraan listrik dan program biodiesel menjadi strategi penting mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

“Diversifikasi energi ini masuk akal dan bisa dikerjakan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Diversifikasi Energi Paling Realistis Redam Beban BBM

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira Adhinegara menilai percepatan diversifikasi energi menjadi langkah paling realistis untuk mengurangi tekanan fiskal akibat tingginya harga energi global.

Menurutnya, ketergantungan terhadap BBM perlu segera dikurangi, terutama di daerah yang masih menggunakan generator diesel untuk pembangkit listrik.

“Ketergantungan beberapa desa dengan pembangkit generator diesel itu harus digantikan oleh panel surya. Karena kalau terus mempertahankan BBM, ini berat bagi fiskal,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Bhima juga mengingatkan bahwa tekanan harga energi tidak hanya dipengaruhi harga, tetapi juga keterbatasan pasokan di tengah persaingan antarnegara.

“Bukan cuma harga, tapi juga keterbatasan pasokan. Negara maju berani membeli lebih mahal untuk mengamankan kebutuhan mereka,” jelasnya.

Dia menilai harga BBM domestik yang masih di bawah harga keekonomian juga berpotensi menekan ruang fiskal apabila selisih dengan harga global terus melebar.

Dia menilai apabila harga global bertahan jauh di atas asumsi, misalnya dengan selisih US$20–US$30 dari ICP, kondisi tersebut tidak akan dapat bertahan lama karena ruang fiskal semakin terbatas.

Selain itu, kenaikan harga BBM nonsubsidi dikhawatirkan mendorong pelaku industri beralih ke BBM subsidi. Menurutnya, perbedaan harga yang terlalu jauh berpotensi membuat pelaku industri bergeser menggunakan solar subsidi, terutama di sektor alat berat, perkebunan, dan pertambangan.

Bhima pun menegaskan bahwa solusi jangka panjang bukan menambah pasokan energi fosil, melainkan mengurangi konsumsi BBM melalui diversifikasi energi.
“Kalau terjebak pada ketergantungan BBM fosil, solusinya bukan mencari pasokan baru, tapi mereduksi konsumsinya. Di pembangkitan juga harus ada pengurangan,” pungkasnya.

Dampak BBM Nonsubsidi ke Inflasi Terbatas

Dari sisi makroekonomi, dampak kenaikan BBM nonsubsidi dinilai relatif terbatas. Chief Economist BRI Danareksa Sekuritas, Helmy Kristanto, menyatakan meskipun BBM nonsubsidi mencakup 44% konsumsi BBM, pengaruhnya terhadap inflasi relatif kecil karena produk yang naik dikonsumsi kelompok berpendapatan tinggi.

“Produk yang naik paling tajam, yaitu Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, dikonsumsi segmen berpendapatan lebih tinggi dengan efek rambatan harga yang lebih lemah."

Dia menambahkan bahwa dampak inflasi dari BBM kelas atas relatif kecil. Menurutnya, tekanan inflasi dari kenaikan harga BBM nonsubsidi relatif terbatas dan hanya bekerja di sisi marjinal, bukan menjadi pendorong utama inflasi keseluruhan.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi sudah tepat karena mengikuti mekanisme pasar.

“Saya kira sudah tepat. Bahkan ini menjadi koreksi dari kebijakan sebelumnya yang tidak menaikkan harga BBM non-subsidi. Selama ini harga BBM non-subsidi, khususnya RON 92 ke atas, memang ditentukan oleh mekanisme pasar sesuai dengan kondisi ekonomi.”

Dia juga menilai dampak kenaikan tersebut terhadap masyarakat tidak akan signifikan. Menurutnya, konsumen BBM nonsubsidi jumlahnya tidak sebesar pengguna Pertalite dan solar. Selain itu, BBM nonsubsidi juga tidak digunakan untuk angkutan kebutuhan pokok.

Dia menambahkan, kenaikan harga BBM nonsubsidi juga dinilai tidak akan memicu inflasi besar selama harga BBM subsidi tetap ditahan pemerintah.

“Kalau Pertalite dan solar dinaikkan, itu pasti memicu inflasi dan menurunkan daya beli. Jadi keputusan menaikkan BBM non-subsidi, tetapi menahan BBM subsidi, menurut saya sudah tepat.”

Senada, pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Manado, Robert Winerungan, menilai BBM nonsubsidi umumnya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang tidak banyak berkontribusi terhadap inflasi.

Dia juga mengusulkan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan tertentu.

“Perlu ada aturan, misalnya kendaraan dengan harga di atas Rp500 juta tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan kebijakan ini untuk kepentingan pribadi.”