Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur di sejumlah negara Asia Tenggara masih berada di zona ekspansi memasuki akhir semester I/2026, berbanding terbalik dengan Indonesia yang mencatatkan kontraksi.

Berdasarkan rilis Data Purchasing Managers' Index (PMI) oleh S&P Global untuk periode Juni 2026, PMI Manufaktur Asean tercatat sebesar 50,5. Meski menurun dibandingkan dengan periode Mei sebesar 51,5, tetapi kinerja manufaktur Asean masih mencatatkan ekspansi.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Data Juni menunjukkan peningkatan marginal pada kondisi sektor manufaktur Asean. Peningkatan tersebut juga termasuk salah satu yang paling besar sejak bulan Juni 2025, ketika periode perbaikan kondisi bisnis dimulai,: demikian kutipan laporan S&P Global, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, jika dilihat per negara, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki PMI Manufaktur di zona ekspansif pada Juni 2026.

Secara terperinci, PMI Manufaktur Thailand periode Juni masih di fase ekspansi yakni di level 53,6. Kemudian, disusul Vietnam pada level 51,8.

Selanjutnya, Filipina mencatatkan kinerja sebesar 50,9 diikuti oleh Malaysia di belakangnya dengan PMI sebesar 50,7.

Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia periode Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari posisi 50,0 pada Mei. Kinerja Indonesia juga tertinggal dari Myanmar yang berada di zona kontraksi, yakni sebesar 47,4

S&P Global menyebut penurunan kinerja PMI Manufaktur Indonesia menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun.

Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga.

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Penurunan permintaan ekspor baru merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Myanmar setelah lonjakan harga energi global memperburuk tekanan terhadap negara yang masih dilanda perang sipil dan ketidakstabilan politik.

Dalam laporan Myanmar Economic Monitor yang dirilis Selasa (16/6/2026), Bank Dunia memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil Myanmar hanya tumbuh 2 persen pada tahun fiskal 2026/2027 yang dimulai pada April 2026.

Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 3 persen yang disusun sebelum konflik di Iran memicu gejolak pasar energi global.

Bank Dunia juga memperkirakan ekonomi Myanmar mengalami kontraksi sebesar 2 persen pada tahun fiskal 2025/2026.

Direktur Bank Dunia untuk Thailand dan Myanmar Melinda Good mengatakan perekonomian Myanmar memang menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Namun, berbagai guncangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir masih membebani proses pemulihan.

"Meskipun ada tanda-tanda stabilisasi, ekonomi Myanmar masih menghadapi tekanan yang signifikan," ujar Good.

Menurut Bank Dunia, lonjakan harga bahan bakar telah meningkatkan biaya transportasi, logistik, produksi, dan distribusi barang di Myanmar. Kenaikan harga energi juga mendorong kebutuhan devisa untuk impor bahan bakar di tengah kondisi ekonomi yang masih rapuh.

Belum Pulih sejak Kudeta Militer

Bank Dunia mencatat berbagai indikator ekonomi, seperti produksi, penjualan, dan keuntungan perusahaan, masih berada di bawah level sebelum kudeta militer pada 2021.

Perekonomian Myanmar juga belum sepenuhnya pulih dari dampak gempa bumi besar yang terjadi pada Maret 2025 dan menyebabkan gangguan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Menurut laporan tersebut, ekonomi Myanmar sempat menunjukkan perbaikan moderat pada awal 2026. Namun, konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi kembali menekan prospek pemulihan.

Risiko Masih Tinggi

Bank Dunia menilai prospek ekonomi Myanmar masih dibayangi berbagai risiko, mulai dari perang saudara yang berkepanjangan, gangguan perdagangan dan logistik, hingga tekanan eksternal seperti melemahnya pendapatan ekspor dan volatilitas harga energi global.

Myanmar telah berada dalam krisis politik sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

Kudeta tersebut memicu gelombang protes yang kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata antara junta militer dan kelompok-kelompok perlawanan di berbagai wilayah.

Ketidakstabilan politik yang berlangsung selama bertahun-tahun telah menghambat investasi, mengganggu aktivitas bisnis, dan memperlambat pemulihan ekonomi negara tersebut.

Bank Dunia menilai tanpa perbaikan kondisi keamanan dan stabilitas politik, pemulihan ekonomi Myanmar akan tetap berjalan lambat meski terdapat tanda-tanda perbaikan dalam beberapa sektor.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengapresiasi kemenangan Timnas U19 terhadap Myanmar dengan skor 3-0 dalam laga Piala AFF yang digelar Senin (1/6/2026) malam di Stadion Utama Sumatra Utara Kabupaten Deli Serdang.

Bobby yang datang langsung menyaksikan pertandingan menyebut Timnas U19 tampil dominan dan menguasai jalannya pertandingan sejak pluit awal dibunyikan.

Menurut Bobby, atmosfer stadion yang dipenuhi dukungan luar biasa dari para suporter juga menjadi faktor penting yang menambah motivasi para pemain Indonesia di lapangan.

"Atmosfernya luar biasa. Antusias masyarakat kita juga sangat luar biasa. Menurut saya, itu menjadi nilai tambah untuk membakar semangat Garuda Muda," ujar Bobby Nasution usai pertandingan, dikutip Selasa (2/6/2026).

Bobby pun memuji skill dan penampilan tim asuhan pelatih Nova Arianto tersebut dalam laga pembuka ASEAN U19 Boys' Bank Sumut Championship 2026 melawan tim Myanmar pada Senin malam.

Dia berharap Garuda Muda mampu mempertahankan permainan mereka untuk memperebutkan Piala AFF dalam gelaran tahun ini yang dihelat di Sumut hingga 14 Juni mendatang.

"Ini hasil yang sangat baik untuk timnas kita dan mudah-mudahan bisa tampil lebih baik lagi pada laga berikutnya," ujar Bobby Nasution.

Sementara itu, Pelatih Myanmar Ryuji Sueoka juga mengakui atmosfer Stadion Utama Sumut berpengaruh terhadap performa anak asuhnya.

Ryuji menilai para pemainnya belum mampu menampilkan permainan terbaik di tengah tingginya dukungan publik kepada tuan rumah.

"Saya rasa atmosfernya luar biasa. Itu mempengaruhi performa pemain kami, tetapi kami akan terus melakukan evaluasi agar penampilan pada pertandingan berikutnya bisa lebih baik," ujar Ryuji.

Adapun kemenangan 3-0 Timnas Muda terhadap Myanmar dalam laga pembuka Piala AFF 2026 Senin malam diawali dengan gol yang dicetak oleh Arkhan Kaka menjelang berakhirnya babak pertama.

Tambahan gol bagi skuad Garuda Muda disumbang Dimas Wicaksono pada menit ke-78, dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang Myanmar yang diduga kesulitan menghadapi tekanan dan atmosfer pertandingan.

Tembakan gol kedua juga datang dari Dimas jelang berakhirnya pertandingan, menambah kedudukan Timnas Indonesia menjadi 3-0 terhadap Myanmar. Posisi itu membawa Timnas Muda lolos babak awal Piala AFF U19 2026.

JAKARTA - Sejumlah akademisi China disebut-sebut berupaya menulis ulang sejarah terkait keterlibatan Beijing dalam konflik sipil Myanmar, khususnya dukungan terhadap Partai Komunis Burma (CPB) dan penerusnya, United Wa State Army (UWSA).

Menurut analis geopolitik asal Swedia, Bertil Lintner, sejumlah sejarawan China dan akademisi asing yang dekat dengan pandangan pemerintah Beijing kini mempromosikan narasi bahwa dukungan China terhadap CPB lebih didorong dinamika lokal di Provinsi Yunnan, bukan bagian dari strategi nasional China untuk mengekspor revolusi pada era Mao Zedong.

“Versi tersebut membuat pemerintah pusat China tampak kurang bersalah dalam campur tangan terhadap perang saudara Myanmar,” sebut Lintner.

Dikutip dari Irrawady, Kamis (14/5/2026), dia menegaskan bahwa bantuan besar yang diterima CPB sejak akhir 1960-an tidak mungkin dijalankan hanya oleh pejabat lokal Yunnan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

Lintner menjelaskan persiapan dukungan China terhadap CPB dimulai setelah Jenderal Ne Win mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada 1962. Sejumlah kader CPB yang sebelumnya hidup di pengasingan di China mulai diorganisasi kembali di bawah koordinasi kelompok khusus di Beijing.

China kemudian memutuskan memberi dukungan penuh kepada CPB. Momentum itu muncul ketika Ne Win menggelar pembicaraan damai di Yangon pada 1963, yang memungkinkan sejumlah kader CPB kembali terhubung dengan jaringan gerilya di Myanmar.

Salah satu tokoh utama CPB, Thakin Ba Thein Tin, disebut membawa perangkat radio dari China agar pasukan komunis di Myanmar dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan di Beijing.

Lintner juga mengungkap bahwa sebelum operasi besar CPB dimulai pada 1968, para kader komunis Burma diperkenalkan kepada kelompok pejuang Kachin yang dipimpin Naw Seng, veteran Perang Dunia II yang sebelumnya mendapat perlindungan di China.

Bantuan China

Pada 1 Januari 1968, pasukan CPB memasuki wilayah Shan State dari perbatasan China dengan dukungan ribuan “relawan China” yang terdiri dari Red Guards dan personel Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Menurut Lintner, Beijing mengirim bantuan dalam skala besar, mulai dari senjata ringan, mortir, ranjau, kendaraan militer, radio, logistik, hingga pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan pembangkit listrik tenaga air di markas CPB di Panghsang.

China juga membantu mendirikan stasiun radio rahasia Voice of Burma yang mulai beroperasi pada 1971.

“China mengalirkan lebih banyak bantuan kepada CPB dibanding gerakan komunis mana pun di luar Indochina,” tulisnya.

Lintner menyebut dukungan Beijing terhadap CPB saat itu bukan sekadar membantu pemberontakan lokal, melainkan bagian dari ambisi Mao dan kepala intelijen China Kang Sheng untuk menyebarkan revolusi ke Asia Tenggara.

Menurutnya, Myanmar dipandang sebagai pintu masuk bagi penyebaran revolusi Maois ke Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Di markas CPB di Panghsang, selain kader komunis Burma, juga terdapat anggota Partai Komunis Thailand dan lebih dari 20 kader Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk dua putri DN Aidit.

Berkurangnya Dukungan

Lintner juga menyoroti dukungan China terhadap kelompok pemberontak di India timur laut seperti Naga dan Mizo pada akhir 1960-an hingga 1970-an.

Ratusan pemberontak disebut menerima pelatihan militer di Yunnan dan Tibet serta dipersenjatai oleh China.

Dia mengutip dokumen rahasia China berjudul "China Should Become the Arsenal for World Revolution" yang diterbitkan Taiwan pada 1967. Dalam dokumen tersebut, Mao disebut menyatakan bahwa China harus menjadi “pusat revolusi dunia secara militer dan teknis.”

Mao juga disebut secara terbuka mendukung CPB setelah kerusuhan anti-China di Yangon pada 1967.

Namun situasi berubah setelah kematian Mao pada 1976 dan naiknya Deng Xiaoping yang lebih fokus pada pembangunan ekonomi dibanding ekspor revolusi.

Dukungan terhadap CPB memang berkurang, tetapi menurut Lintner tidak pernah benar-benar dihentikan.

Ketika pasukan Wa memberontak terhadap kepemimpinan lama CPB pada 1989 dan membentuk UWSA, China disebut segera menjalin hubungan erat dengan kelompok baru tersebut.

Prinsip Non-Intervensi

Saat ini UWSA dinilai menjadi kelompok bersenjata paling kuat di Myanmar dengan persenjataan modern mulai dari kendaraan lapis baja, rudal anti-pesawat, hingga drone bersenjata.

“Peralatan seperti itu bukan sesuatu yang jatuh dari belakang truk atau bisa disediakan komandan lokal di Yunnan,” tulis Lintner.

Dia menilai UWSA kini menjadi instrumen strategis Beijing dalam bernegosiasi dengan pemerintah Myanmar maupun kelompok bersenjata etnis lainnya.

Lintner juga mengkritik sejumlah akademisi China seperti Fan Hongwei, Li Chenyang, dan Xu Peng yang mempromosikan pendekatan “borderland perspective", yakni pandangan bahwa hubungan China dengan kelompok bersenjata di Myanmar lebih dipengaruhi dinamika lokal perbatasan daripada kebijakan negara.

Menurut Lintner, klaim bahwa China menjalankan prinsip “non-intervensi” bertentangan dengan fakta sejarah.

“Secara historis maupun saat ini, tidak ada negara yang lebih luas mengintervensi konflik internal Myanmar selain China,” tulisnya.

Dia menegaskan bahwa keamanan perbatasan selalu menjadi bagian dari kebijakan nasional dan strategi luar negeri Beijing, bukan sekadar urusan pemerintah lokal di Yunnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong kerja sama antar negara Asean yang lebih erat dalam merespons dampak konflik di Timur Tengah serta menghadapi berbagai tantangan di kawasan saat ini.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Asean (ASEAN Foreign Minister’s Meeting/AMM) yang berlangsung pada Kamis (7/4/2026) di Cebu, Filipina. Pertemuan tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-48.

Sugiono juga mengapresiasi inisiatif keketuaan Filipina dalam mengoordinasikan respon bersama Asean terhadap krisis yang dihadapi saat ini.

“Di tengah dunia yang semakin tidak menentu, Asean tetap menjadi mitra yang terpercaya, stabil, dan dapat diandalkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulis pada Kamis (7/4/2026).

Di samping itu, menurut Sugiono, kini semakin banyaknya negara yang bergabung dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC). Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan yang terus berlanjut terhadap Asean.

Menurutnya, kemitraan yang dijalin Asean dengan mitra wicaranya harus terus diperkuat guna mencapai hasil yang konkret dan konstruktif untuk isu-isu yang menjadi kepentingan bersama.

Sugiono pun menyampaikan dukungan Indonesia untuk Turki agar dapat segera menjadi mitra wicara Asean.

Lalu, dalam pertemuan tersebut Sugiono pun menyerukan pentingnya stabilitas Myanmar, serta dukungan terhadap Timor-Leste sebagai anggota baru Asean.

Adapun, Presiden RI Prabowo Subianto pun dijadwalkan akan menghadiri KTT Asean ke-48 di Filipina. Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.10 WIB hari ini.

Setibanya di Cebu, Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 Asean, yakni KTT Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Agenda tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat konektivitas dan kerja sama ekonomi subkawasan Asia Tenggara.

Sementara di KTT ke-48 Asean, pembahasan akan berfokus pada penguatan kerja sama antarnegara Asia Tenggara, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini.

Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika geopolitik.

JAKARTA - Situasi politik di Myanmar dinilai memasuki fase baru yang lebih mengkhawatirkan, dengan menguatnya militer serta dukungan China yang kembali mengemuka.

Menurut analis asal Swedia Bertil Lintner, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pola sejarah di Myanmar justru berulang dalam bentuk yang lebih berat bagi masyarakat sipil.

Lintner, seorang konsultan strategis isu Asia, merujuk pada konsep klasik Karl Marx bahwa sejarah berulang sebagai tragedi dan kemudian sebagai sandiwara. Namun, dalam kasus Myanmar, dia menilai yang terjadi justru sebaliknya.

“Di Myanmar, sejarah berulang sebagai tragedi, bukan sandiwara,” ujar Lintner, dikutip dari Irrawaddy, Rabu (22/4/2026).

Setelah isolasi internasional pasca-kekerasan 1988, militer Myanmar sebelumnya bergantung pada China. Ketergantungan tersebut sempat mendorong junta membuka diri pada Barat.

Namun, menurut Lintner, langkah tersebut menghasilkan konsekuensi tak terduga, termasuk menguatnya masyarakat sipil dan kemenangan besar National League for Democracy (NLD) dalam pemilu.

Kondisi itu berbalik setelah kudeta yang dipimpin Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Februari 2021. Sanksi internasional kembali diberlakukan, namun kali ini militer dinilai lebih berhati-hati dalam mengelola hubungan luar negeri, termasuk dengan China.

Hubungan China dan Myanmar

Presiden China Xi Jinping menjadi salah satu pemimpin dunia pertama yang memberikan selamat kepada Min Aung Hlaing atas transisinya menjadi presiden. Selain itu, penunjukan mantan duta besar Myanmar untuk China, Tin Maung Swe, sebagai menteri luar negeri dinilai memperkuat arah kebijakan yang lebih pro-Beijing.

Lintner mengatakan bahwa meski Myanmar menjalin hubungan dengan negara lain seperti Rusia dan Belarusia, pengaruh China tetap dominan. Secara geografis, Myanmar memiliki posisi strategis bagi China sebagai jalur akses langsung ke Samudra Hindia, memungkinkan Beijing mengurangi ketergantungan pada Laut China Selatan dan Selat Malaka.

Proyek seperti China-Myanmar Economic Corridor (CMEC), termasuk jalur pipa minyak dan gas serta rencana pembangunan pelabuhan Kyaukphyu, menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Infrastruktur ini memungkinkan China mengamankan jalur perdagangan dan energi secara lebih langsung.

Sejarah hubungan kedua negara juga menunjukkan dinamika kompleks. Pada awal 2000-an, Myanmar sempat mencoba mengurangi ketergantungan pada China dengan memperluas kerja sama militer ke Rusia. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan Beijing kembali memperkuat pengaruhnya.

China juga disebut Lintner memainkan peran langsung dalam dinamika konflik internal Myanmar. Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing disebut mendorong kelompok-kelompok bersenjata di wilayah perbatasan untuk melakukan gencatan senjata demi menjaga stabilitas jalur perdagangan.

Langkah ini terlihat setelah ofensif kelompok etnis bersenjata pada 2023 yang sempat merebut wilayah strategis di negara bagian Shan. China kemudian menekan pihak-pihak terkait untuk menghentikan pertempuran yang mengganggu akses perdagangan lintas batas.

Masa Depan Myanmar

Di sisi lain, oposisi politik domestik semakin melemah. Partai NLD telah dibubarkan, sementara masyarakat sipil di wilayah perkotaan dinilai berada di bawah tekanan kuat dari pemerintah militer.

Lintner menilai kondisi ini mencerminkan konsolidasi kekuasaan militer yang lebih matang dibandingkan periode sebelumnya. Militer disebut telah belajar dari pengalaman masa lalu, termasuk kegagalan membuka ruang politik secara luas pada periode 2011–2021.

Dalam jangka pendek, pemerintah kemungkinan akan mengambil langkah simbolis seperti pembebasan sebagian tahanan politik atau menghidupkan kembali proses perdamaian. Namun, langkah tersebut dinilai tidak akan menghasilkan perubahan struktural yang signifikan.

“Beberapa bentuk keterbukaan mungkin diberikan, tetapi tidak akan seperti periode 2011 hingga 2021,” sebut Lintner.

Di tengah kondisi tersebut, masa depan Myanmar dinilai tetap suram. Perlawanan bersenjata diperkirakan akan terus berlangsung, namun belum cukup kuat untuk mengancam kekuasaan militer secara signifikan.

Lintner menilai bahwa satu-satunya faktor yang berpotensi mengubah situasi adalah perpecahan internal dalam militer, meskipun skenario tersebut saat ini dinilai kecil kemungkinannya.

“Dengan dukungan China dan kontrol domestik yang semakin kuat, militer Myanmar saat ini dinilai berada dalam posisi yang lebih kokoh dibandingkan sebelumnya, sementara masyarakat sipil menghadapi tekanan yang terus berlanjut,” pungkas Lintner.

Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Nasional Rohingya Arakan (ARNC) mengecam keras pengangkatan mantan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden Myanmar, menyebutnya sebagai upaya untuk memperkuat kekuasaan militer dengan kedok demokrasi.

Dalam sebuah pernyataan, Minggu, kelompok tersebut mengatakan bahwa proses pengangkatan Min Aung Hlaing 'pada dasarnya tidak sah,' karena parlemen yang memilihnya didominasi militer.

Selain itu, pemilihan umum dikritik secara luas oleh PBB dan pengamat lainnya karena tidak dijalankan secara bebas dan adil.

ARNC menuding Min Aung Hlaing bertanggungjawab atas kekejaman terhadap etnis Rohingya, termasuk pembunuhan massal dan pengusiran paksa selama penindasan tahun 2016–2017.

Mereka mencatat upaya hukum internasional yang sedang berlangsung, termasuk proses di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan di bawah yurisdiksi universal oleh pengadilan di Argentina.

Kelompok itu juga menyoroti konflik yang berlanjut sejak kudeta militer 2021, yang telah menyebabkan ribuan korban tewas dan jutaan orang mengungsi.

Selain menyerukan aksi global, ARNC mendesak pemerintah untuk menolak pengakuan terhadap kepresidenan baru Myanmar, mendukung upaya akuntabilitas, dan meningkatkan tekanan pada kepemimpinan militer Myanmar untuk mengakhiri apa yang digambarkan sebagai penindasan dan impunitas yang sedang berlangsung.

Min Aung Hlaing terpilih sebagai presiden ke-11 Myanmar setelah memenangi lebih dari setengah suara di parlemen, Jumat (3/4).

Min, yang dinominasikan oleh perwakilan Pyithu Hluttaw (dewan rakyat), mengantongi 429 suara dari 584 anggota parlemen yang hadir.

Myanmar memiliki sistem parlemen dua kamar dengan 664 kursi, termasuk 440 di dewan rakyat dan 224 di majelis persatuan.

Petani di Myanmar dilaporkan harus mengantre hingga menginap di SPBU untuk membeli solar akibat kelangkaan yang terjadi.

Kondisi itu dipicu oleh perang Iran melawan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang turut mengganggu pasokan energi global menyusul penutupan Selat Hormuz.

Seorang petani asal Myanmar bernama Win Zaw menjadi satu dari sekian orang yang mengantre di SPBU untuk membeli solar untuk traktornya.

Dia bilang, orang-orang mengantre sejak pukul 3 pagi, bahkan sampai menginap di SPBU. "Ini benar-benar pemborosan tenaga dan waktu," ujar Win Zaw, dilansir Reuters pada Kamis (26/3).

Ia menggambarkan kondisi saat ini sebagai perjuangan yang berat. Padahal, mereka hanya ingin membeli bahan bakar.

"Saat ini, kami praktis sedang berperang hanya untuk mendapatkan bahan bakar," ujar Win Zaw

Harga solar di Myanmar pada pertengahan Maret mencapai 3.800 kyat per liter, naik dari 2.450 kyat pada Februari.

Seorang petani lainnya bernama Moe Win mengaku sampai membeli solar ke pasar gelap karena sudah dua hari mengantre di SPBU.

Kelangkaan memaksa Moe Win untuk beralih ke pasar gelap, meski harganya sangat mahal sekitar 12 ribu kyat per liter. Namun, ia rela membayar harga tersebut untuk menyelamatkan tanaman padinya.

"Kadang-kadang, setelah mengantre di kota selama dua hari, kami hanya bisa membeli lima atau enam liter," kata Moe Win.

"Tetapi jika kami tidak memanen padi tepat waktu, tanaman akan hancur, jadi kami harus menanggung biaya apa pun," imbuhnya.

Seorang juru bicara junta penguasa Myanmar tidak menanggapi panggilan telepon Reuters untuk dimintai komentar terkait dengan hal ini.

Namun, Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing pernah mengatakan mereka sedang berupaya menyelesaikan masalah kekurangan bahan bakar ini.

Direktur Program Pangan Dunia (WFP) untuk Myanmar Michael Dunford mengatakan bahwa keterbatasan bahan bakar menjadi ancaman menjelang musim tanam mendatang di Myanmar.

Saat ini, para petani di Myanmar sedang mempersiapkan musim tanam padi utama setelah panen tanaman musim kemarau.

"Kenaikan biaya pupuk dan akses bahan bakar yang terbatas untuk mesin mengancam musim tanam mendatang. Biaya produksi diperkirakan akan berlipat ganda jika ketidakstabilan berlanjut," ujar Dunford.

Myanmar sendiri tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kesulitan akses pangan tertinggi di dunia. Sekitar 12,4 juta orang atau seperempat populasi mengalami kesulitan mendapatkan makanan.

Kepala ekonom Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa Maximo Torero menilai intervensi segera diperlukan untuk mencegah penurunan produksi pangan.

Hal itu guna mencegah risiko yang hampir pasti berupa penurunan produksi dan kerugian pasca panen yang signifikan.

"Panen yang buruk akan mengurangi pasokan, mendorong harga lebih tinggi lagi dan membuat bahan makanan pokok tidak terjangkau bagi jutaan orang yang telah kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian mereka," ujar Torero.

Untuk mengatasi krisis, junta Myanmar telah menerapkan sistem penjatahan BBM menggunakan kode QR guna membatasi pembelian.

Namun, kebijakan ini justru memicu antrean panjang di SPBU dan membuat warga tetap kesulitan mendapatkan pasokan yang cukup.

Selain itu, sektor transportasi juga terdampak. Maskapai domestik mengurangi rute penerbangan akibat keterbatasan bahan bakar, disertai kenaikan harga tiket hingga tiga kali lipat.

Saat ini, Myanmar bergantung pada pusat pengolahan minyak mentah regional Timur Tengah seperti Singapura dan Malaysia untuk impor solar.

Myanmar juga mencoba menekan konsumsi energi dengan menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi pegawai negeri setiap hari Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah militer Myanmar akan memperketat pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan sistem barcode dan kode QR untuk menentukan kuota pembelian konsumen. Langkah ini diambil di tengah meningkatknya kekhawatiran kelangkaan BBM imbas eskalasi perang di Timur Tengah.

Melansir Bloomberg, Senin (23/3/2026), berdasarkan kebijakan yang mulai berlaku secara nasional pada pekan depan tersebut, konsumen hanya diperbolehkan membeli BBM satu atau dua kali per minggu, tergantung kapasitas mesin kendaraan mereka, menurut Kementerian Energi Myanmar.

Kementerian Energi Myanmar menjelaskan, barcode pada sertifikat kendaraan, termasuk mobil, truk, dan sepeda motor, akan digunakan sebagai data untuk kode QR yang menentukan jumlah bahan bakar yang dapat dibeli masyarakat.

SPBU di kota-kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw sudah mulai menerapkan sistem barcode sejak 12 Maret.

Pengemudi jarak jauh tetap dapat membeli bahan bakar di SPBU sepanjang jalan tol atau di kota lain dengan menunjukkan bukti pembelian sebelumnya.

Awal bulan ini, pemerintah Myanmar telah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sebagai upaya menghemat bahan bakar.

Sementara itu, kekurangan bahan bakar pesawat atau avtur telah memaksa sejumlah maskapai di Myanmar menghentikan sementara rute domestik, menurut laporan Eleven Myanmar di situsnya.

Lonjakan harga bahan bakar dan spekulasi mengenai kelangkaan telah menyebabkan antrean panjang di SPBU di sebagian besar kota.

Pemerintah militer juga menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret.

Sementara itu, Federasi Beras Myanmar mendesak pabrik penggilingan dan petani untuk menghemat penggunaan bahan bakar serta mendorong pemanfaatan energi surya.

Kementerian Energi menyatakan bahwa Myanmar saat ini memiliki cadangan bahan bakar untuk 50 hari ke depan dan sedang mengupayakan impor tambahan melalui jalur alternatif.

Bank sentral juga mengungkapkan telah menjual dolar AS total sebesar US$96 juta dengan kurs lebih rendah kepada perusahaan minyak bulan ini, guna memudahkan mereka membeli bahan bakar dari luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah militer Myanmar akan memperketat pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dengan menerapkan sistem barcode dan kode QR untuk menentukan kuota pembelian konsumen. Langkah ini diambil di tengah meningkatknya kekhawatiran kelangkaan BBM imbas eskalasi perang di Timur Tengah.

Melansir Bloomberg, Senin (23/3/2026), berdasarkan kebijakan yang mulai berlaku secara nasional pada pekan depan tersebut, konsumen hanya diperbolehkan membeli BBM satu atau dua kali per minggu, tergantung kapasitas mesin kendaraan mereka, menurut Kementerian Energi Myanmar.

Kementerian Energi Myanmar menjelaskan, barcode pada sertifikat kendaraan, termasuk mobil, truk, dan sepeda motor, akan digunakan sebagai data untuk kode QR yang menentukan jumlah bahan bakar yang dapat dibeli masyarakat.

SPBU di kota-kota besar seperti Yangon dan Naypyidaw sudah mulai menerapkan sistem barcode sejak 12 Maret.

Pengemudi jarak jauh tetap dapat membeli bahan bakar di SPBU sepanjang jalan tol atau di kota lain dengan menunjukkan bukti pembelian sebelumnya.

Awal bulan ini, pemerintah Myanmar telah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sebagai upaya menghemat bahan bakar.

Sementara itu, kekurangan bahan bakar pesawat atau avtur telah memaksa sejumlah maskapai di Myanmar menghentikan sementara rute domestik, menurut laporan Eleven Myanmar di situsnya.

Lonjakan harga bahan bakar dan spekulasi mengenai kelangkaan telah menyebabkan antrean panjang di SPBU di sebagian besar kota.

Pemerintah militer juga menginstruksikan pegawai negeri untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret.

Sementara itu, Federasi Beras Myanmar mendesak pabrik penggilingan dan petani untuk menghemat penggunaan bahan bakar serta mendorong pemanfaatan energi surya.

Kementerian Energi menyatakan bahwa Myanmar saat ini memiliki cadangan bahan bakar untuk 50 hari ke depan dan sedang mengupayakan impor tambahan melalui jalur alternatif.

Bank sentral juga mengungkapkan telah menjual dolar AS total sebesar US$96 juta dengan kurs lebih rendah kepada perusahaan minyak bulan ini, guna memudahkan mereka membeli bahan bakar dari luar negeri.

Pemerintah Vietnam meminta industri penerbangan untuk bersiap memangkas frekuensi terbang mulai April mendatang.

Kebijakan ini ditetapkan setelah China dan Thailand menghentikan ekspor bahan bakar jet imbas dari konflik di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, Pemerintah Vietnam menyampaikan maskapai harus meninjau rencana rute mereka, terutama untuk rute domestik.

Selain itu, operator bandara juga diinstruksikan untuk menyiapkan ruang parkir tambahan bagi maskapai apabila mereka harus mengurangi operasi akibat kekurangan bahan bakar penerbangan.

Berdasarkan dokumen regulator penerbangan dan importir, Vietnam mengimpor lebih dari dua pertiga kebutuhan bahan bakar jetnya dengan sebesar 60 persen berasal dari China dan Thailand.

"Ada risiko kekurangan bahan bakar jet bagi maskapai penerbangan Vietnam mulai awal April dan bulan-bulan berikutnya," kata Otoritas Penerbangan Sipil Vietnam dalam dokumen yang dikirim ke kementerian transportasi negara tersebut, Senin (9/3).

Selain itu, Vietnam juga mengalami penurunan pasokan bahan bakar avtur dari Singapura.

Dalam dokumen terpisah, importir besar asal Singapura Petrolimex dan Skypec menyatakan mereka hanya dapat menjamin pasokan bahan bakar jet untuk bulan Maret dan memperingatkan bahwa kontrak April mungkin tidak dapat dipenuhi oleh pemasok.

Adapun Skypec mendesak regulator untuk membatasi transportasi udara hanya pada rute domestik esensial jika konflik terus berlarut-larut.

Kemudian, semua dokumen tersebut diteken usai Cina mendesak pabrik minyak untuk tak melakukan ekspor baru pada awal bulan ini dan sebelum larangan ketat terhadap ekspor bahan bakar olahan mulai berlaku pada Rabu (11/3) lalu.

Sementara itu, Thailand juga melarang ekspor minyak bakar ke semua negara, kecuali Myanmar dan Laos pada Jumat (6/3) lalu.

ANKARA - Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara memutuskan sudah waktunya untuk mengubah nama mereka. Alasannya beragam, tetapi setiap perubahan memiliki latar belakang dan efek riak tersendiri.

10 Negara yang Mengubah Nama Mereka, Alasannya Sangat Beragam

1. Turki Mengumumkan Perubahan Nama Secara Resmi

Melansir AOL, pada tahun 2022, Turki meminta komunitas internasional untuk menyebutnya sebagai "Turkiye," nama dalam bahasa Turki. Para pejabat mengatakan perubahan tersebut akan lebih mencerminkan budaya nasional dan menghilangkan kebingungan dengan burung besar yang dikenal sebagai hidangan makan malam liburan. PBB menerima permintaan tersebut dengan cepat, dan organisasi internasional pun mengikutinya.

2. Makedonia Utara Menyelesaikan Perdebatan Panjang

Republik Makedonia setuju pada tahun 2019 untuk menyesuaikan namanya menjadi Republik Makedonia Utara. Langkah ini diambil untuk menyelesaikan perselisihan yang telah berlangsung selama beberapa dekade dengan Yunani.

Konflik tersebut berpusat pada klaim atas nama "Makedonia," yang juga merupakan nama sebuah wilayah di Yunani utara. Nama baru tersebut membantu membuka jalan bagi keanggotaan NATO dan menunjukkan bagaimana negosiasi diplomatik dapat membentuk kembali peta.

3. Belanda Mengucapkan Selamat Tinggal pada Holland

Pada tahun 2020, pemerintah Belanda secara resmi menghapus "Holland" dari penggunaan internasional. Alasannya? Holland hanya merujuk pada dua provinsi—Holland Utara dan Selatan—sementara negara tersebut mencakup sepuluh provinsi lainnya. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan sorotan yang sama kepada seluruh negara dan menjauh dari stereotip yang hanya terkait dengan satu wilayah.

4. Republik Ceko Menggunakan Singkatan Czechia

Meskipun "Republik Ceko" masih benar, negara tersebut meluncurkan "Czechia" pada tahun 2016 sebagai bentuk singkat yang lebih disukai. Nama tersebut lebih cocok untuk jersey olahraga dan acara di panggung global.

Meskipun pembaruan ini tidak terlalu diperhatikan oleh sebagian orang, banyak organisasi dan perusahaan internasional secara bertahap beralih ke nama tersebut selama beberapa tahun terakhir.

5. Eswatini Kembali Menggunakan Nama Pra-Kolonialnya

Pada tahun 2018, Raja Mswati III menandai 50 tahun kemerdekaan Swaziland dengan mengubah nama Swaziland menjadi Eswatini. Nama baru ini berarti "Tanah Swazi" dalam bahasa setempat.

Nama ini menggantikan versi yang diadaptasi ke bahasa Inggris yang diberlakukan selama pemerintahan kolonial dan membantu mengklarifikasi kebingungan tentang Swiss.

6. Cape Verde Kembali ke Cabo Verde

Negara kepulauan Afrika Barat yang dikenal sebagai Cape Verde pada tahun 2013 meminta untuk disebut secara internasional sebagai Cabo Verde, nama yang digunakan dalam bahasa Portugis.

Pembaruan ini tidak sepenuhnya diterima secara global hingga tahun-tahun berikutnya, tetapi tujuannya jelas: melestarikan bahasa negara dan menjaga konsistensi di seluruh peta dan dokumen resmi di seluruh dunia.

7. Timor-Leste Merangkul Identitasnya

Setelah bertahun-tahun bergabung dengan Indonesia, Timor Timur merdeka pada tahun 2002 dan secara resmi mengadopsi nama Timor-Leste, yang berarti “Timor Timur” dalam bahasa Portugis.

Sejak awal, ini telah menjadi nama yang diakui negara tersebut di lembaga-lembaga global. Meskipun beberapa media masih menggunakan “Timor Timur” untuk kemudahan, Timor-Leste tetap menjadi sebutan internasional resmi.

8. Perbedaan Nama antara Burma dan Myanmar Tetap Diperdebatkan

Meskipun Myanmar menggantikan “Burma” pada tahun 1989, perdebatan tentang penggunaannya terus berlanjut. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan internasional “Myanmar” menjadi lebih konsisten, terutama dalam konteks formal.

Namun, beberapa negara dan kelompok lebih memilih “Burma” untuk menandakan penentangan terhadap pemerintah. Penamaan ini tetap menjadi salah satu dari sedikit penamaan yang terus mencerminkan sikap politik daripada sekadar letak geografis.

9. Kazakhstan Menyederhanakan Penamaan Negaranya dalam Bahasa Inggris

Kazakhstan belum secara resmi mengubah nama negaranya, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pemerintah dan badan pariwisata semakin sering menggunakan "Kazakhstan" tanpa awalan formal "Republik" dalam materi berbahasa Inggris.

Nama resmi negara tetap tidak berubah. Pergeseran ini lebih merupakan preferensi branding dan komunikasi daripada penggantian nama internasional secara formal.

10. Sri Lanka Meninjau Kembali Nama-Nama Lembaga Era Kolonial

Meskipun Sri Lanka mengganti "Ceylon" sebagai nama negaranya pada tahun 1972, diskusi dalam beberapa tahun terakhir telah berfokus pada apakah lembaga-lembaga yang masih terkait dengan negara harus meninggalkan nama-nama era kolonial.

Usulan telah diajukan untuk mengganti nama entitas seperti "Bank of Ceylon," sementara "Ceylon Tea" tetap menjadi merek dagang yang diakui secara global. Upaya-upaya ini mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung.