Bisnis.com, SURABAYA — Pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan baterai di Indonesia menghadapi tantangan serius yang dinilai dapat mengancam daya saing global jika tidak segera dibenahi.

Ketidaksesuaian antara sumber daya domestik dan kebutuhan pasar global, serta ketergantungan pada energi fosil dalam rantai pasok, menjadi sorotan utama.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Adinova Fauri, menyebut salah satu persoalan utama adalah kesenjangan antara struktur sumber daya Indonesia dan arah teknologi baterai global.

Ia menjelaskan bahwa pasar EV dunia saat ini didominasi baterai berbasis besi atau Lithium Iron Phosphate (LFP) yang banyak diproduksi China, sementara Indonesia unggul pada nikel.

“Yang pertama adalah bagaimana salah satu driver utama EV di global ini adalah dari China, dan memang kalau kita lihat secara proporsinya itu didorong oleh baterai yang iron base atau LFP. Sementara resources yang kita punya itu nikel, sehingga ada mismatch di sana,” ujarnya dalam seminar di Universitas Airlangga, Surabaya, Rabu (3/6/2026).

Kondisi tersebut, menurutnya, membuat strategi hilirisasi berisiko tidak sepenuhnya sejalan dengan permintaan global. Di sisi lain, CSIS juga menyoroti masih tingginya ketergantungan industri EV Indonesia terhadap energi berbasis batu bara.

Adinova menilai struktur produksi di Indonesia masih tergolong “carbon intensive” dibanding negara lain. Hal ini terjadi baik di industri baterai maupun kendaraan listrik, sehingga dapat memengaruhi daya saing dalam jangka panjang.

“Bagaimana Indonesia itu mayoritas sangat mengandalkan coal dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini tentunya bisa berdampak pada daya saing kita,” tuturnya.

Guna melihat dampaknya, CSIS melakukan simulasi dekarbonisasi rantai pasok EV hingga 2034 berdasarkan draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Skenario Emisi RUPTL

Dalam skenario dasar, penurunan emisi karbon memang terjadi, tetapi masih terbatas di kisaran 7% secara agregat. CSIS menilai angka ini belum cukup signifikan untuk mendorong transformasi industri hijau secara optimal.

Skenario kedua menunjukkan hasil yang lebih tinggi, yaitu jika pembangkit listrik batu bara captive di industri hilir dihapus bertahap dan diganti energi bersih. Dalam kondisi ini, penurunan emisi bisa mencapai 13,58%.

“Sementara kalau kita lakukan skenario lain, di mana captive coal-nya kita hilangkan atau diganti dengan energi yang lebih bersih, itu bisa mencapai 13,58% penurunan emisi CO₂ ,” kata Adinova.

Sementara itu, skenario ketiga melalui penerapan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) pada pengolahan nikel mencatat penurunan emisi paling besar, yakni 31%–33%. Namun, CSIS mengingatkan adanya risiko lingkungan lain.

“Memang karbon emisinya menurun paling signifikan, tapi ada dampak terhadap indikator kesehatan seperti ecotoxicity dan human toxicity yang perlu menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Selain aspek emisi, CSIS juga membandingkan posisi Indonesia dengan Thailand dan Vietnam. Hasilnya, Indonesia masih tertinggal dalam kesiapan ekosistem industri hijau, sementara kedua negara tersebut dinilai lebih kompetitif di pasar global.

Adinova menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam mengklaim posisi Indonesia sebagai hub EV regional tanpa penguatan nyata pada dekarbonisasi rantai pasok.

“Kalau memang kita tidak punya keunggulan komparatif dari sisi industri dan tidak cukup bersih dibandingkan Thailand dan Vietnam, lalu apa yang membuat kita bisa mengklaim sebagai hub EV dan baterai?” ujarnya.

Dari sisi ekonomi makro, CSIS memperkirakan transisi menuju industri hijau memiliki konsekuensi jangka pendek. Berdasarkan pemodelan RUPTL bersih, Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi turun sekitar 0,75%, terutama jika instrumen pasar karbon diperketat.

Meski demikian, dampak tersebut dinilai dapat diimbangi dalam jangka panjang seiring meningkatnya standar global terhadap produk rendah emisi. Sektor hilir seperti industri komponen kendaraan juga diproyeksikan tetap tumbuh positif.

Sebagai rekomendasi, CSIS menekankan pentingnya penyelarasan antara strategi industri dan permintaan global, keseimbangan aspek lingkungan-sosial-ekonomi, serta percepatan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Terakhir, perlunya akselerasi adopsi ESG, baik sukarela maupun mandatory, untuk mendukung pendanaan dan daya saing industri,” pungkasnya.

Pekanbaru, (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo mengandalkan energi baru terbarukan (EBT) berbasis limbah kelapa sawit dengan mengoperasikan dua pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) di Provinsi Riau untuk menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa dalam keterangannya yang diterima di Pekanbaru, Rabu, mengatakan inisiatif perusahaan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) untuk menjalankan pabrik tersebut bukanlah respons jangka pendek terhadap lonjakan harga energi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang telah dimulai sejak lama.

“Gejolak harga energi fosil dunia saat ini justru membuktikan bahwa pengembangan energi terbarukan yang kami lakukan adalah langkah tepat. PLTBg membantu kami mengurangi ketergantungan terhadap solar, sekaligus menjaga efisiensi biaya operasional,” ujar Jatmiko.

Saat ini, ia mengatakan PalmCo mengoperasikan dua pembangkit listrik berbahan baku limbah cair sawit, yakni PLTBg Terantam dan PLTBg Tandun. Keduanya menggunakan teknologi covered lagoon guna mengolah limbah cair menjadi biogas yang kemudian dikonversi menjadi listrik.

Seluruh energi yang dihasilkan diserap langsung untuk mendukung operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PPIS Tandun. Berdasarkan data perusahaan, pemanfaatan energi kedua biogas itu telah menggantikan penggunaan genset berbahan bakar solar secara signifikan.

"Dalam periode 2023 hingga 2025 saja , konsumsi solar berhasil ditekan hingga lebih dari 2,6 juta liter. Efisiensi itu berdampak langsung pada pengeluaran perusahaan dengan penghematan biaya energi mencapai sekitar Rp 39,5 miliar dalam tiga tahun terakhir," ujar dia.

Direktur Strategy & Sustainability PalmCo Ugun Untaryo menilai pemanfaatan POME sebagai sumber energi juga mencerminkan penerapan prinsip keberlanjutan di industri sawit.

“Ini bukan sekadar efisiensi, tetapi bagian dari ekonomi sirkular. Limbah cair yang sebelumnya menjadi tantangan lingkungan kini kami olah menjadi sumber energi yang bernilai,” kata Ugun.

Ia menjelaskan, di tahun 2025, kedua fasilitas PLTBg tersebut mampu mengolah lebih dari 293.000 meter kubik limbah cair. Dari proses itu, dihasilkan jutaan meter kubik gas metana yang dimanfaatkan sebagai energi sekaligus mencegah pelepasan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menegaskan urgensi percepatan transisi energi di Indonesia. Mendorong bauran energi menjadi landasan agar pemerintah tidak tergantung pada energi primer berbasis fosil.

Presiden Prabowo Subianto memang sudah menjabarkan sejumlah langkah strategis untuk merespons dampak perang global terhadap ekonomi domestik, terutama lonjakan harga minyak dan tekanan terhadap subsidi energi.

Dalam diskusi bersama jurnalis senior belum lama ini, Prabowo menyebut pemerintah tengah menyiapkan berbagai skenario untuk menekan konsumsi energi nasional, termasuk opsi pengurangan mobilitas.

“Salah satu cara menghadapi krisis adalah menurunkan konsumsi. Banyak negara sudah mulai, misalnya hari kerja dikurangi jadi empat hari, atau work from home. Kita juga bisa lakukan,” ujar Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan energi melalui pembatasan kendaraan pribadi serta pengurangan pemborosan anggaran, khususnya di tingkat daerah.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan bahwa solusi jangka menengah dan panjang terletak pada percepatan transisi energi. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt dalam waktu maksimal dua tahun, serta penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis diesel.

“Very soon kita tidak akan pakai diesel untuk listrik. Itu penghematan besar,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong konversi besar-besaran kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, yang disebut sebagai game changer bagi perekonomian nasional.

“Kalau pakai listrik, biaya pengguna motor bisa turun sampai hanya 20% dari sebelumnya,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya langkah-langkah penghematan energi seperti penerapan work from home (WFH).

Di sisi lain, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, langkah-langkah penghematan energi hanya bersifat sementara, sementara solusi jangka panjang tetap terletak pada transformasi sistem energi nasional.

IESR memandang, risiko gangguan pasokan energi global, termasuk potensi gangguan di Selat Hormuz pasca konflik Iran, harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menilai kebijakan WFH dapat membantu mengurangi mobilitas komuter dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di perkotaan. Namun, kontribusinya terhadap total konsumsi energi nasional dinilai terbatas.

Hal ini karena konsumsi BBM tidak hanya berasal dari perjalanan kerja, tetapi juga dari sektor logistik, angkutan barang, perjalanan antarkota, serta aktivitas industri dan ekonomi non-perkantoran.

“WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik,” ujar Fabby.

Perlu Kebijakan Progresif

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang respons pemerintah terhadap krisis energi global masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih progresif dan tidak bergantung pada sektor berbasis ekstraktif.

Menurutnya, krisis minyak seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi struktur ekonomi nasional, termasuk ketergantungan terhadap energi fosil dan kebijakan substitusinya.

“Krisis minyak karena konflik timur-tengah harusnya jadi momen evaluasi struktur ekonomi,” ujar Bhima.

Ia mencontohkan, alih-alih hanya mengandalkan ekspansi biodiesel atau komoditas energi berbasis sumber daya alam, pemerintah dapat mendorong kebijakan yang langsung menekan konsumsi BBM, seperti insentif penggunaan transportasi publik.

Bhima merujuk pada pengalaman Spanyol pada 2022 saat krisis energi akibat perang Rusia-Ukraina, di mana pemerintah menggratiskan transportasi publik untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.

“Contohnya misalnya Spanyol tahun 2022. Saat krisis minyak karena adanya perang di Ukraina-Rusia, yang dilakukan pemerintahnya menggratiskan transportasi publik, terutama untuk pelanggan tetap. Tujuannya biar pengguna kendaraan pribadinya geser,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan berlebih pada sektor ekstraktif tidak akan memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.

“Sejarah itu mencatat kalau basis ekstraktif gak buat ekonomi tahan guncangan,” ujarnya.

Momentum Percepat Transisi Energi

Dalam jangka pendek, IESR mendorong pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi melalui pengawasan distribusi BBM, penghematan energi di sektor publik dan swasta, serta dukungan terhadap transportasi umum.

Namun, dalam horizon menengah hingga panjang, langkah yang lebih strategis menjadi kunci. Ini mencakup diversifikasi pasokan energi, percepatan substitusi impor, hingga pembangunan cadangan energi strategis nasional.

Tidak hanya itu, Fabby menekankan bahwa percepatan energi terbarukan, adopsi kendaraan listrik, serta peningkatan efisiensi energi harus menjadi prioritas utama. IESR menilai bahwa krisis energi global yang berulang menunjukkan kerentanan ekonomi domestik akibat ketergantungan tinggi pada energi fosil.

Karena itu, transisi energi tidak lagi sekadar isu lingkungan atau komitmen iklim, melainkan bagian dari strategi perlindungan ekonomi nasional termasuk menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.