Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta perusahaan yang selama ini menjadi pembeli atau offtaker produk peternakan untuk meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam dari peternak lokal selama program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhenti sementara akibat libur sekolah.

Permintaan itu disampaikan di tengah tekanan harga telur ayam di tingkat peternak yang sempat jatuh jauh di bawah harga acuan pemerintah akibat lemahnya serapan pasar.

"Itu adalah perusahaan-perusahaan yang membeli telur kepada produsen. Tolong belilah dengan harga yang menguntungkan peternak supaya bisnis peternakan ini berkesinambungan dan berkelanjutan," ujar Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut Amran, keberlanjutan usaha peternak perlu dijaga agar pasokan telur dan daging ayam tetap terjamin. Jika harga terus berada di bawah biaya produksi dan membuat peternak merugi, produksi berpotensi terganggu yang pada akhirnya dapat memicu lonjakan harga di kemudian hari.

"Nah, kalau ini (usaha peternak) merugi tentu berhenti produksi. Nanti harga telur di atas HAP (harga acuan pembelian) lagi," ujarnya.

Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk meredam dampak anjloknya harga telur di tingkat peternak. Salah satunya dengan berkoordinasi langsung dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar penyerapan telur melalui program MBG ditingkatkan.

"Ada beberapa langkah yang kita ambil. Yang pertama adalah BGN, Kepala BGN (Nanik S Deyang) langsung kami telepon. Yang kedua adalah penyerapan. Yang ketiga adalah pakannya ada SPHP jagung dari (Perum) Bulog. Kemudian juga kita minta kepada seluruh pembeli atau offtaker membeli dengan standar yang ditentukan pemerintah," ujar Amran.

Ia menyebut Kepala BGN Nanik merespons usulan tersebut dengan meningkatkan konsumsi telur dalam menu MBG.

"Bu Nanik langsung merespons. Beliau mengatakan konsumsi telur yang sebelumnya satu butir akan menjadi tiga butir per minggu," ujarnya.

Namun, peningkatan penyerapan melalui MBG untuk sementara tertahan karena program tersebut dihentikan selama masa libur sekolah.

Karena itu, Amran meminta perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pembeli hasil peternakan ikut membantu menyerap produksi telur dan daging ayam peternak sesuai harga acuan pemerintah.

"Minimal setelah libur sekolah ini naik lagi (penyerapan telur). Tetapi untuk sementara kita mengimbau seluruh perusahaan besar yang menjadi offtaker membeli dengan standar pemerintah di bawah pengawasan Satgas Pangan," ujarnya.

Kementan sendiri mengusulkan peningkatan penggunaan telur dalam program MBG setelah harga telur di tingkat peternak turun hingga menyentuh kisaran Rp20 ribu-Rp21 ribu per kilogram.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan bahkan telah mengirim surat kepada BGN pada 8 Mei 2026 untuk mendorong peningkatan pemanfaatan telur dalam menu MBG sekaligus mengutamakan pembelian dari peternak lokal dengan mengacu pada HAP pemerintah.

Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Surat Edaran BGN yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG serta penyerapan hasil produksi peternak di sekitar lokasi dapur MBG.

Masalah harga telur menjadi perhatian pemerintah setelah peternak di sejumlah daerah, terutama Blitar, Jawa Timur, mengeluhkan harga jual yang berada di bawah biaya produksi. Peternak menyebut harga telur di kandang sempat berada di kisaran Rp20.600 per kilogram, sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp23 ribu per kilogram.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memastikan program MBG akan dihentikan sementara selama masa libur sekolah untuk keperluan audit dan pembenahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Menurut Arum, penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal program.

"Nanti kami akan audit semua dapur sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Arum.

BGN juga tengah melakukan penataan ulang penerima manfaat melalui skema refocusing agar bantuan lebih terarah kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Proses evaluasi tersebut membuka kemungkinan berkurangnya sekitar 8 juta penerima manfaat MBG. Seiring penyesuaian sasaran program, kebutuhan anggaran MBG tahun 2027 yang saat ini tercatat sekitar Rp268 triliun juga berpotensi turun.

"Rp268 triliun yang terakhir, kemungkinan besar pasti akan berkurang," ujar Arum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memastikan ketersediaan hewan kurban nasional pada Idul Adha 1447 Hijriah berada dalam kondisi aman. Tahun ini, pasokan hewan kurban nasional tercatat surplus sekitar 800 ribu ekor.

Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat total ketersediaan hewan kurban nasional mencapai sekitar 3,2 juta ekor. Adapun kebutuhan hewan kurban diperkirakan berada pada kisaran 2,4 juta hingga 2,5 juta ekor.

“Ini artinya alhamdulillah Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita. Hari ini di saat situasi sulit perang di mana-mana kita dalam keadaan yang baik,” ujar Sudaryono dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban di Masjid Nurul Iman, Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

Ia mengatakan surplus tersebut menunjukkan daya tahan sektor peternakan nasional masih terjaga di tengah berbagai tantangan global. Menurut dia, tingginya jumlah hewan kurban juga mencerminkan optimisme dan kemampuan masyarakat untuk tetap berkurban.

Kementan juga mencatat tren peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Berdasarkan data iSIKHNAS, jumlah pemotongan hewan kurban pada 2025 mencapai 2.268.764 ekor atau meningkat 11,5 persen dibandingkan 2024 yang sebanyak 2.033.995 ekor.

Peningkatan partisipasi itu ikut tercermin di lingkungan Kementan. Tahun ini, Masjid Nurul Iman mencatat rekor tertinggi penyelenggaraan kurban dengan total 49 ekor hewan kurban yang terdiri atas 41 ekor sapi dan delapan ekor kambing.

“Insyaallah negara kita baik, pertumbuhannya baik dan kita bisa lihat partisipasi dari jumlah kurban di masjid ini saja,” kata Sudaryono.

Jumlah hewan kurban di Masjid Nurul Iman meningkat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah kurban tercatat dua ekor sapi dan 15 kambing. Angka itu naik menjadi sembilan ekor sapi dan 10 kambing pada 2025 sebelum melonjak pada 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriyah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Ditemui di sela pelaksanaan kurban yang dilaksanakan Kementerian Pertanian bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di kawasan Masjid Nurul Iman, Kementan, Jakarta, Rabu (27/5/2026), Sudaryono mengatakan kebutuhan konsumsi secara nasional hanya mencapai 2,4 juta ekor.

Dengan ketersediaan 3,2 juta ekor dan kebutuhan sekitar 2,4 juta ekor, Indonesia mengalami surplus hewan kurban sekitar 800 ribu ekor pada perayaan Idul Adha tahun ini.

"Jadi ada surplus sekitar 800 ribuan ekor. Ini artinya alhamdulillah, Allah telah memberikan rahmat-Nya, telah memberikan rezeki-Nya kepada bangsa kita, negara kita hari ini," kata Sudaryono.

Menurut dia, surplus tersebut merupakan rahmat dan rezeki yang patut disyukuri karena menunjukkan kondisi ketersediaan ternak nasional berada dalam keadaan baik.

Ia menilai capaian tersebut menjadi pertanda kondisi Indonesia saat ini berada dalam situasi yang baik, termasuk dari sisi pertumbuhan dan ketersediaan pangan.

Sudaryono menegaskan berbagai anggapan yang menggambarkan kondisi negara secara negatif tidak sesuai dengan kenyataan karena berbagai indikator menunjukkan perkembangan yang positif.

Surplus ternak sekitar 800 ribu ekor tersebut juga menjadi bukti kemampuan nasional dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban tanpa mengalami kekurangan pasokan.

Di tengah situasi global yang masih diwarnai berbagai konflik dan ketidakpastian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga kondisi dalam negeri agar tetap stabil dan terkendali.

"Di saat situasi sulit perang di mana-mana, kita dalam keadaan yang baik, itu tentu perlu kita syukuri bersama," ucap Sudaryono.

Bisnis.com, CIREBON - Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Cirebon membenarkan pengawasan distribusi hewan ternak di wilayahnya masih lemah. Kondisi tersebut membuat hewan ternak yang tidak layak sembelih berpotensi lolos masuk ke Kabupaten Cirebon, terutama menjelang Hari Raya Iduladha.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Denny Nugraha mengatakan, tantangan terbesar pengawasan berasal dari jalur distribusi hewan ternak yang kini banyak menggunakan akses tol.

Menurut dia, pemeriksaan kesehatan hewan selama ini masih terpusat di pos pelayanan kesehatan hewan di jalur arteri Losari, perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Akibatnya, kendaraan pengangkut ternak yang masuk melalui jalan tol sering kali tidak tersentuh pemeriksaan.

"Kalau kendaraan pengangkut hewan ternak masuk tol, otomatis tidak akan mendapatkan pemeriksaan. Ini yang membuat pengawasan distribusi ternak masih lemah," kata Denny, Rabu (20/5/2026).

Ia menyebutkan, pemerintah daerah telah meminta pengelola jalan tol menyediakan titik pemeriksaan khusus bagi kendaraan pengangkut ternak. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit hewan menular, terutama penyakit mulut dan kuku (PMK).

Distan Kabupaten Cirebon mencatat ancaman PMK masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data sebelumnya, jumlah sapi yang terpapar PMK sempat mencapai 32 ekor. Sebagian besar masih dalam kondisi sakit, meskipun sejumlah ternak dinyatakan sembuh setelah menjalani penanganan intensif.

Pemerintah daerah pun memperketat syarat distribusi hewan ternak dari luar daerah. Setiap ternak yang masuk diwajibkan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal serta telah menjalani tes usap atau swab untuk memastikan bebas penyakit menular.

"Kami minta masyarakat juga lebih selektif saat membeli hewan kurban. Jangan hanya melihat fisik hewan, tetapi pastikan ada dokumen kesehatan resmi," ujar Denny.

Di tengah lemahnya pengawasan distribusi, Distan Kabupaten Cirebon mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Iduladha 2026. Hingga awal Mei, sekitar 500 ekor hewan kurban telah diperiksa di sejumlah peternakan, termasuk di wilayah Kaliwadas, Kecamatan Sumber.

Distan menargetkan pemeriksaan sedikitnya 5.000 ekor hewan kurban hingga hari pelaksanaan Iduladha. Namun, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, jumlah pemeriksaan diperkirakan bisa melonjak hingga 16.000 ekor.

"Tahun ini target awal sekitar 5.000 ekor. Tapi melihat tren tahun lalu, realisasi pemeriksaan bisa mencapai 16.000 ekor hewan kurban," kata Denny.

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan, yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, tidak cacat, dan bebas penyakit menular. Sementara postmortem dilakukan setelah penyembelihan guna memastikan daging aman dikonsumsi masyarakat.

Selain pemeriksaan langsung, Distan juga memberikan edukasi kepada petugas pemotongan hewan dan panitia kurban di berbagai wilayah. Materi edukasi meliputi pengenalan ciri-ciri hewan sehat, prosedur penyembelihan sesuai standar, hingga penanganan daging kurban.

Setiap hewan yang dinyatakan sehat akan memperoleh Sertifikat Kelayakan Kesehatan Hewan Kurban (SKKHK). Sertifikat tersebut menjadi jaminan bahwa hewan kurban layak disembelih dan aman dikonsumsi. "Sapi atau hewan kurban yang sudah lolos pemeriksaan akan diberikan SKKHK sebagai bentuk jaminan kesehatan kepada masyarakat," ujar Denny.

Bisnis.com, BANDUNG --Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mulai memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Iduladha 2026.

Hingga pertengahan Mei, sebanyak 13.945 ekor ternak telah diperiksa petugas di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat.

Kepala DKPP Jawa Barat, Linda Al Amin mengatakan, pemeriksaan dilakukan sejak dua pekan sebelum Iduladha melalui tim pemeriksa kesehatan hewan kurban yang diterjunkan ke lapangan.

“Telah diperiksa sebanyak 13.945 ekor ternak hewan kurban,” ujar Linda, Minggu (17/5/2026).

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak dipotong saat Iduladha.

Pengawasan juga dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular di tengah meningkatnya lalu lintas ternak.

Menurut Linda, dua penyakit yang masih menjadi perhatian yakni Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Meski masih ditemukan kasus aktif di sejumlah daerah, kondisi dinilai masih terkendali.

“Penyakit hewan pada ternak kurban yaitu PMK dan LSD masih ada kasus aktif, namun dapat dikendalikan,” ungkapnya.

Berdasarkan data DKPP Jabar periode 1 Januari hingga 13 Mei 2026, tercatat 628 kasus PMK di tujuh kabupaten/kota dan 79 kasus LSD di empat kabupaten/kota.

Namun demikian, DKPP memastikan pengendalian terus dilakukan melalui vaksinasi dan pengawasan kesehatan ternak secara rutin.

“Hal ini membuktikan bahwa penyakit dapat dicegah penularannya dan dapat dikendalikan,” katanya.

Selain pemeriksaan kesehatan, DKPP Jabar juga memantau arus masuk hewan kurban dari luar daerah. Selama enam bulan terakhir, tercatat sebanyak 113.522 ekor ternak masuk ke Jawa Barat melalui aplikasi lalu lintas hewan.

Jumlah tersebut meliputi sapi, kambing, kerbau, dan domba yang dipasok untuk memenuhi kebutuhan kurban di Jawa Barat maupun DKI Jakarta.

“Diperkirakan ketersediaan hewan kurban tahun 2026 mencukupi,” ujar Linda.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian menilai pelaksanaan penyembelihan hewan dam haji di dalam negeri mulai memberikan dampak ekonomi signifikan bagi peternak kambing dan domba nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pada 2025 penyembelihan hewan dam di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total 8.447 ekor kambing atau domba.

“Pada tahun 2025, pemotongan hewan dam di tanah air sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total sebanyak 8.447 ekor kambing atau domba dengan nilai manfaat mencapai sekitar Rp21,4 miliar,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan dam di dalam negeri mencerminkan besarnya potensi ekonomi sekaligus manfaat sosial yang dapat dirasakan masyarakat dan peternak lokal.

Untuk 2026, jumlah pemotongan dam yang akan dilaksanakan di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 10.779 ekor kambing atau domba dengan nilai ekonomi sekitar Rp28 miliar hingga Rp30 miliar.

Pelaksanaan penyembelihan dam tersebut akan tersebar di 17 provinsi.

Agung mengatakan potensi ekonomi dari kebijakan itu masih dapat berkembang jauh lebih besar mengingat jumlah jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 220.000 orang per tahun.

“Kalau semua penyembelihan damnya dilakukan di tanah air tentu ini akan semakin menambah manfaat khususnya bagi perekonomian di peternakan domba dan kambing di tanah air,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional terus menjaga ketersediaan pangan sekaligus melindungi petani dan peternak rakyat.

“Pemerintah hadir menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemerintah hadir melindungi petani dan peternak rakyat. Pemerintah hadir memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Iduladha 1447 Hijriah dengan aman, nyaman, dan tenang,” ujar Agung.

Menurutnya, pemerintah terus bekerja menjaga produksi, distribusi, kesehatan hewan, dan stabilitas harga pangan nasional karena pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Pangan bukan hanya soal ekonomi, pangan adalah soal masa depan bangsa dan kedaulatan negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga mengajak media massa ikut mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan kurban yang aman dan sesuai standar kesehatan hewan.

Dia menyebut Iduladha memiliki arti penting bagi para peternak karena menjadi momentum utama penjualan ternak

“Iduladha ini adalah lebarannya para peternak kita. Bahkan para peternak itu ingin Iduladha setahun tiga kali,” ujarnya.

Menurut Agung, hewan kurban yang dijual umumnya merupakan ternak terbaik yang telah dipelihara minimal dua tahun dan dipastikan memenuhi syarat kesehatan serta syariat.

Pemerintah pusat bersama dinas peternakan daerah juga disebut terus mengawasi penjualan hewan kurban agar ternak yang dipasarkan sehat, layak, dan memenuhi ketentuan agama.

Selain itu, pemerintah memberikan pelonggaran penyembelihan hewan kurban di luar rumah potong hewan (RPH). Meski demikian, petugas kurban tetap diwajibkan mengikuti standar penanganan hewan dan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Petugas-petugasnya sudah kita berikan sosialisasi dan pembinaan agar menjaga sebelum hewannya dipotong kemudian proses pemotongan dan juga penanganan daging kurban harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal,” kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian menyiapkan sebanyak 9.743 petugas untuk memantau pelaksanaan penyembelihan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan ribuan petugas tersebut akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah penyembelihan kurban.

“Pemerintah telah menyiapkan 9.743 petugas pemantau hewan kurban untuk melakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan hewan kurban,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, para petugas berasal dari berbagai unsur, mulai dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, unit pelaksana teknis (UPT), perguruan tinggi, dinas peternakan daerah, hingga asosiasi profesi.

Agung mengatakan para petugas nantinya akan diterjunkan menjelang Iduladha untuk memastikan proses penyediaan dan penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai standar kesehatan hewan.

“Petugas ini terdiri dari petugas dari kementerian, baik Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dan seluruh UPT, kemudian perguruan tinggi, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi, kabupaten, dan juga asosiasi profesi,” katanya.

Penyembelihan Dam di RI Dongkrak Ekonomi Peternak

Selain kesiapan pengawasan hewan kurban, Agung juga menyoroti kebijakan penyembelihan hewan dam atau hadyu jamaah haji yang mulai dilakukan di dalam negeri sejak 2025.

Menurutnya, kebijakan tersebut kembali diperluas pada 2026 melalui surat edaran Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai pilihan jenis haji dan pembayaran dam, serta fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Telah dibuka ruang kebijakan bahwa penyembelihan hewan dam atau hadyu dapat dilaksanakan di tanah air,” ujarnya.

Agung menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis karena tidak hanya memenuhi aspek syariat ibadah haji, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi peternak lokal, khususnya peternak kambing dan domba.

“Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan ibadah tidak hanya memenuhi aspek syariat tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, khususnya para peternak kambing dan domba,” katanya.

Dia menyebut pelaksanaan penyembelihan dam di dalam negeri berpotensi meningkatkan permintaan ternak lokal sehingga mendorong perputaran ekonomi sektor peternakan rakyat.

“Dengan penyembelihan dam di tanah air ini tentu akan memotivasi para peternak domba dan kambing untuk menyiapkan ternaknya yang terbaik. Dan tentu ini akan meningkatkan penyerapan sehingga perputaran ekonomi di peternakan domba dan kambing akan semakin meningkat,” ujar Agung.

Bisnis.com, PADANG - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatra Barat, mencatat hingga pekan kedua Mei 2026 ini pengecekan kesehatan hewan kurban telah menjangkau sekitar 2.000 ekor sapi.

Kepala UPT Puskeswan Kota Padang Yasir Irawan mengatakan pengecekan kesehatan hewan kurban ini sebagai bentuk memberikan jaminan kepada masyarakat tentang hewan sapi yang sehat dan layak untuk menjadi hewan kurban.

“Sampai pekan kedua Mei 2026 ini, ada sekitar 2.000 ekor sapi yang telah kami periksa, dan diperkirakan masih ada 1.000 ekor sapi lagi yang akan kami periksa kesehatan dan kelayakannya untuk dijadikan hewan kurban,” katanya, Selasa (12/5/2026).

Yasir menyampaikan sejauh ini dari pengecekan kesehatan hewan yang telah dilakukan, hasilnya tidak ditemukan adanya penyakit mulut dan kaki (PMK). Tapi 2.000 ekor sapi yang telah diperiksa kesehatannya itu, ada sekitar 70% yang dinilai layak menjadi hewan kurban.

Dia menjelaskan adanya sekitar 30% yang tidak layak itu bukan adanya persoalan penyakit, tapi lebih kepada adanya sapi yang tidak cukup umur, yang ditandai giginya belum tanggal. Kemudian, bagi 70% yang layak itu, dipasangkan label putih, sebagai bentuk jaminan bahwa sapinya sudah layak untuk dijadikan hewan kurban.

“Kami cek mulutnya, kakinya, dan kondisi lainnya. Bila sehat dan layak, baru kami pasangkan label putih, sebagai tanda jaminan untuk kelayakan menjadi hewan kurban,” tegasnya.

Menurutnya dalam pengecekan kesehatan hewan kurban ini, tim keswan masih bergerak hingga H-7 Iduladha. Oleh karena itu, kepada peternak atau penampung hewan untuk kurban, diharapkan untuk menghubungi tim keswan, agar bisa memiliki label putih sebagai bukti kelayakan dan jaminan menjadi hewan kurban.

“Kami turun ke kandang-kandang penampung dan peternak untuk hewan kurban, setelah adanya permintaan juga. Karena untuk mengetahui hewannya sehat dan layak, akan ada label putih yang dipasang dibagian kepala sapi,” ujarnya.

Yasir bilang dari ribuan hewan kurban yang dicek kesehatannya itu, kebanyakan merupakan sapi yang berasal dari Sumatra Utara, daerah di Pulau Jawa, serta sebagian kecilnya merupakan ternak sapi lokal.

“Secara keseluruhan belum ditemukan penyakit hewan yang mengkhawatirkan untuk Iduladha tahun ini, seperti halnya PMK, juga tidak ditemukan,” tutupnya.

Jasman, penampung atau peternak sapi kurban menyebutkan kebutuhan sapi untuk kurban terbilang tinggi. Melihat pada ketersediaan sapi yang ada di kandangnya itu sebanyak 43 ekor, semuanya telah dibeli, sementara permintaan masih ada sampai sekarang.

Dikatakannya untuk sapi yang dijualnya sebagian besar jenis brahman cross campuran, sehingga dari segi bentuk dan bobot tumbuh tidak seperti sapi brahman pada umumnya. Seperti halnya sapi yang ada di kandangnya saat ini, berat bersih diperkirakan mencapai 90 kg.

“Pembeli yang saya layani seputaran Kota Padang. Tapi sapi-sapi ini saya beli dari Siantar, Sumatra Utara,” ucap dia.

Menurutnya pada pelaksanaan kurban tahun ini, permintaan sapi kurban naik, dan beruntungnya tidak adanya sebaran virus atau penyakit yang mengkhawatirkan, seperti halnya PMK.

“Saya termasuk sangat menjaga kesehatan dan lingkungan sapi ini ditampung. Sehingga sebelum sapi ini dihantarkan ke masing-masing pembeli untuk kurban, penting bagi saya untuk mendapatkan jaminan dari tim keswan, sehingga semua sapi ini benar-benar layak untuk dijadikan hewan kurban,” tegasnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Bali (Karantina Bali) melakukan tindakan karantina penahanan terhadap 25 ekor sapi yang diangkut menggunakan truk di Satuan Pelayanan (Satpel) Karantina Gilimanuk pada Kamis (7/5/2026).

Heri Yuwono, Kepala Karantina Bali, menjelaskan truk yang membawa sapi tersebut dari Kabupaten Jembrana dan akan mengirimkan hewan kurban ke Lampung.

Saat petugas Karantina dari Satpel Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk melakukan pengawasan, petugas melihat ada truk yang melintas tanpa melapor ke karantina, selanjutnya petugas melakukan pengecekan ke pelabuhan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.

"Ternyata setelah diperiksa, ditemukan bahwa dokumen karantinanya palsu," kata Heri dikutip dari keterangan pers, Minggu (10/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa Sertifikat Kesehatan Hewan (KH1) yang ditunjukkan ke petugas saat pemeriksaan tidak terdata pada sistem BEST TRUST Barantin, kemudian saat dipindai kode reaksi cepat juga tidak valid.

Pemilik alat angkut telah dimintai keterangan, sedangkan 25 ekor sapi telah diamankan di Instalasi Karantina Hewan milik Karantina Bali di Gilimanuk.

"Kami berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum, dan saat ini kasusnya telah diserahkan ke Polres Jembrana," ucap Heri.

Heri juga menyampaikan bahwa menjelang Iduladha, lalu lintas hewan kurban terus meningkat. Namun menurutnya lalu lintas hewan tidak hanya memindahkan fisik hewan, ada pula risiko membawa penyakit yang berbahaya bagi hewan lain di daerah tujuan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

Pengawasan lalu lintas media pembawa di seluruh pintu masuk dan keluar di kawasan Karantina Bali terus diperketat guna memastikan hewan yang dikirim sehat dan aman.

"Jadi ini semua untuk memastikan agar umat muslim yang akan berkurban bisa mendapatkan hewan yang sehat, layak sesuai syariat sehingga masyarakat bisa beribadah dengan tenang," tambahnya.

Heri menyampaikan bahwa pemalsuan dokumen karantina tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pasal 35 Jo 88.

Dia berharap agar masyarakat dapat mendistribusikan hewan sesuai dengan prosedur dan persyaratan karantina, tidak hanya mengejar memenuhi permintaan.

Bisnis.com, CIREBON — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Dinas Pertanian mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha.

Hingga awal Mei 2026, sekira 500 ekor hewan kurban telah diperiksa oleh tim kesehatan hewan di sejumlah peternakan, termasuk di wilayah Kaliwadas, Kecamatan Sumber.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Dinas Pertanian menargetkan jumlah pemeriksaan mencapai 5.000 ekor hingga hari pelaksanaan Iduladha. Namun, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, realisasi pemeriksaan bahkan bisa melampaui target.

"Tahun ini target awal kami sekitar 5.000 ekor. Tapi kalau melihat tahun kemarin, realisasinya bisa sampai 16.000 ekor hewan kurban yang diperiksa," kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Denny Nugraha, Kamis (7/5/2026).

Denny menjelaskan, pemeriksaan dilakukan melalui dua tahapan utama, yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan untuk memastikan kondisi fisik hewan sehat, tidak cacat, serta bebas dari penyakit menular. Sementara itu, pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan untuk memastikan daging aman dikonsumsi.

"Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sudah menyiapkan sosialisasi antemortem dan postmortem. Sasarannya para petugas di lapangan agar mereka memahami bahwa sapi atau hewan kurban yang dipotong benar-benar dalam kondisi sehat," ujarnya.

Selain pemeriksaan, Dinas Pertanian juga melakukan edukasi kepada petugas pemotongan hewan dan panitia kurban di berbagai wilayah. Edukasi ini mencakup cara mengenali ciri-ciri hewan sehat, prosedur penyembelihan yang benar, hingga penanganan daging setelah pemotongan.

Denny menambahkan, setiap hewan yang telah lolos pemeriksaan kesehatan akan diberikan Sertifikat Kelayakan Kesehatan Hewan Kurban (SKKHK). Sertifikat ini menjadi bukti bahwa hewan tersebut aman untuk dijadikan kurban.

"Sapi-sapi yang sehat ini biasanya oleh kami diberikan sertifikat kelayakan, yaitu SKKHK. Ini penting sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa hewan yang mereka beli dan konsumsi sudah memenuhi standar kesehatan," katanya.

Ia menegaskan, pengawasan akan terus ditingkatkan seiring mendekatnya hari raya. Tim kesehatan hewan akan disebar ke berbagai titik, termasuk pasar hewan, peternakan, dan lokasi penjualan hewan kurban musiman yang mulai bermunculan.

Dari sisi jumlah, peningkatan pemeriksaan setiap tahun menunjukkan tingginya aktivitas jual beli hewan kurban di Kabupaten Cirebon. Lonjakan dari target 5.000 ekor menjadi realisasi hingga 16.000 ekor pada tahun sebelumnya menjadi indikator kuat besarnya perputaran ekonomi di sektor peternakan menjelang Iduladha.

Kondisi ini juga menuntut pengawasan yang lebih ketat, terutama untuk mencegah peredaran hewan yang tidak sehat atau terindikasi penyakit. Pemerintah daerah memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kesehatan hewan dan keamanan pangan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Provinsi Riau melakukan peninjauan lapangan dan seleksi ketat terhadap sejumlah sapi unggulan yang diusulkan sebagai Bantuan Kemasyarakatan (Banmas) Presiden RI untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala DPKH Riau Mimi Yuliani Nazir menegaskan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan hewan kurban yang disalurkan memenuhi standar kesehatan dan kualitas nasional.

“Kami melakukan pengecekan kondisi fisik dan kesehatan sapi secara menyeluruh agar bantuan Presiden yang disalurkan benar-benar berkualitas dan aman bagi masyarakat,” ujarnya Kamis (30/4/2026).

Peninjauan dilakukan serentak di sejumlah daerah. Di Kabupaten Indragiri Hulu, tim memfokuskan pemeriksaan pada sapi jenis Simental bernama “Bule” milik peternak Franto Kukuh Sulahirio di Kecamatan Seberida. Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 1.013 kilogram.

Sementara di Kabupaten Pelalawan, tim memonitor sapi Simental “Pegul” di Kecamatan Pangkalan Kuras. Dengan bobot 955 kilogram, sapi ini dinyatakan lulus uji awal dan dalam kondisi prima setelah melalui pemeriksaan intensif.

Plt Kabid Produksi Peternakan DPKH Riau Elyan Buzra menyebutkan hasil pemantauan menunjukkan sapi “Pegul” telah memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh Sekretariat Presiden.

Peninjauan juga dilakukan di Kota Pekanbaru, tepatnya di Umban Sari, Kecamatan Rumbai. Seekor sapi Simental berbobot 907 kilogram telah melalui pengambilan sampel oleh tim UPT Laboratorium Veteriner dan Kesehatan Hewan untuk memastikan bebas dari penyakit menular.

Kabid Kesehatan Hewan DPKH Riau Faralinda Sari menekankan pentingnya uji laboratorium sebagai bagian dari prosedur wajib.

“Pengambilan sampel feses dan darah dilakukan untuk menjamin keamanan pangan bagi masyarakat,” jelasnya.

Dari wilayah selatan Riau, Kabupaten Indragiri Hilir mengusulkan sapi jenis Brangus bernama “Blacky”. Sapi milik peternak Zaini di Tembilahan ini memiliki bobot sekitar 1.000 kilogram dengan tinggi mencapai 220 sentimeter, menjadikannya salah satu kandidat unggulan.

Mimi menambahkan, seluruh sapi yang telah dipantau masih harus melewati seleksi final sebelum diusulkan ke pemerintah pusat. Proses ini dilakukan secara ketat guna memastikan hewan memenuhi aspek kesehatan serta kelayakan syariat.

“Prioritas utama kami adalah menjamin kesehatan ternak. Pemantauan rutin akan terus dilakukan hingga hari penyaluran agar kondisi sapi tetap prima,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Riau berharap program Banmas Presiden ini dapat memperluas manfaat kurban bagi masyarakat. Keterlibatan tim teknis dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota menjadi bentuk komitmen dalam menghadirkan hewan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) pada Iduladha mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Pet Fest 2026, atau dikenal sebagai Petfest Indonesia 2026, akan digelar pada 1–3 Mei 2026 di ICE BSD City, tepatnya di Hall 8–10.

Pemilihan lokasi ini dinilai strategis karena ICE BSD City merupakan salah satu pusat konvensi terbesar di Indonesia dengan fasilitas luas serta akses yang mudah dijangkau dari Jakarta dan kota-kota penyangga di sekitarnya. Hal ini juga memudahkan pengunjung yang ingin membawa hewan peliharaan mereka langsung ke area acara.

Sebagai salah satu festival hewan peliharaan terbesar di Indonesia, Pet Fest 2026 menyasar berbagai kalangan. Mulai dari pemilik hewan yang ingin menikmati akhir pekan bersama anabul, hingga pelaku industri seperti brand makanan hewan, produsen aksesori, groomer profesional, dokter hewan, serta pemilik klinik dan pet shop yang ingin memperluas jaringan dan memperkenalkan produk mereka.

Dari sisi program, festival ini menghadirkan beragam aktivitas. Area pameran produk menjadi daya tarik utama dengan ratusan booth yang menampilkan makanan hewan, perlengkapan perawatan, produk farmasi, layanan grooming, hingga berbagai layanan pendukung kehidupan hewan peliharaan modern. Pengunjung juga dapat mencoba produk secara langsung sekaligus berkonsultasi dengan para ahli.

Selain pameran, Pet Fest 2026 juga menempatkan edukasi sebagai salah satu fokus utama. Berbagai sesi talkshow dan diskusi tematik akan membahas nutrisi hewan, tren perawatan modern, kesehatan dan perilaku hewan, hingga tantangan yang sering dihadapi pemilik hewan dalam kehidupan sehari-hari.

Festival ini juga menghadirkan program adopsi hewan yang bekerja sama dengan sejumlah shelter dan komunitas rescue. Komunitas seperti Jakarta Cat Lovers dijadwalkan hadir dengan berbagai kegiatan yang mendorong kesadaran masyarakat tentang pentingnya adopsi hewan.

Berbeda dengan event seperti Indonesia International Pet Expo (IIPE) yang lebih berfokus pada bisnis dan B2B, Pet Fest menawarkan pengalaman yang lebih personal dan ramah keluarga, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada komunitas pecinta hewan.

Informasi tiket—mulai dari kategori umum, anak-anak, early bird, hingga paket khusus bersama hewan peliharaan—dapat diakses melalui situs resmi eventfest.id serta akun Instagram @petfestindonesia.