Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian menilai pelaksanaan penyembelihan hewan dam haji di dalam negeri mulai memberikan dampak ekonomi signifikan bagi peternak kambing dan domba nasional.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan pada 2025 penyembelihan hewan dam di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total 8.447 ekor kambing atau domba.

“Pada tahun 2025, pemotongan hewan dam di tanah air sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dan Baznas dengan total sebanyak 8.447 ekor kambing atau domba dengan nilai manfaat mencapai sekitar Rp21,4 miliar,” ujar Agung dalam konferensi pers di Auditorium Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, pelaksanaan dam di dalam negeri mencerminkan besarnya potensi ekonomi sekaligus manfaat sosial yang dapat dirasakan masyarakat dan peternak lokal.

Untuk 2026, jumlah pemotongan dam yang akan dilaksanakan di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 10.779 ekor kambing atau domba dengan nilai ekonomi sekitar Rp28 miliar hingga Rp30 miliar.

Pelaksanaan penyembelihan dam tersebut akan tersebar di 17 provinsi.

Agung mengatakan potensi ekonomi dari kebijakan itu masih dapat berkembang jauh lebih besar mengingat jumlah jemaah haji Indonesia mencapai sekitar 220.000 orang per tahun.

“Kalau semua penyembelihan damnya dilakukan di tanah air tentu ini akan semakin menambah manfaat khususnya bagi perekonomian di peternakan domba dan kambing di tanah air,” katanya.

Dia menegaskan pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional terus menjaga ketersediaan pangan sekaligus melindungi petani dan peternak rakyat.

“Pemerintah hadir menjaga ketersediaan pangan nasional. Pemerintah hadir melindungi petani dan peternak rakyat. Pemerintah hadir memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah Iduladha 1447 Hijriah dengan aman, nyaman, dan tenang,” ujar Agung.

Menurutnya, pemerintah terus bekerja menjaga produksi, distribusi, kesehatan hewan, dan stabilitas harga pangan nasional karena pangan merupakan bagian dari kedaulatan bangsa.

“Pangan bukan hanya soal ekonomi, pangan adalah soal masa depan bangsa dan kedaulatan negara,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Agung juga mengajak media massa ikut mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan kurban yang aman dan sesuai standar kesehatan hewan.

Dia menyebut Iduladha memiliki arti penting bagi para peternak karena menjadi momentum utama penjualan ternak

“Iduladha ini adalah lebarannya para peternak kita. Bahkan para peternak itu ingin Iduladha setahun tiga kali,” ujarnya.

Menurut Agung, hewan kurban yang dijual umumnya merupakan ternak terbaik yang telah dipelihara minimal dua tahun dan dipastikan memenuhi syarat kesehatan serta syariat.

Pemerintah pusat bersama dinas peternakan daerah juga disebut terus mengawasi penjualan hewan kurban agar ternak yang dipasarkan sehat, layak, dan memenuhi ketentuan agama.

Selain itu, pemerintah memberikan pelonggaran penyembelihan hewan kurban di luar rumah potong hewan (RPH). Meski demikian, petugas kurban tetap diwajibkan mengikuti standar penanganan hewan dan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal.

“Petugas-petugasnya sudah kita berikan sosialisasi dan pembinaan agar menjaga sebelum hewannya dipotong kemudian proses pemotongan dan juga penanganan daging kurban harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal,” kata Agung.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat sebanyak 824.991 ekor ternak terdampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan ternak yang terdampak banjir Sumatra terdiri dari 26.120 ekor sapi/kerbau, 43.156 ekor kambing/domba, 5.050 ekor babi, dan 750.665 ekor unggas.

“Jumlah ternak mati/hilang untuk jenis ternak sapi, kerbau, kambing, domba, unggas mencapai lebih 820.000 ekor,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (14/1/2026).

Kementan juga mencatat banjir di wilayah Sumatra turut berdampak pada rumah potong hewan (RPH)/puskeswan/bank pakan yang rusak sebanyak 58 unit.

Kondisi serupa juga terjadi pada sarana dan infrastruktur sektor pertanian, yang terdiri dari alat dan mesin pertanian (alsintan) hilang/rusak mencapai 2.387 unit, 74 unit BPP rusak, 3 unit bendungan rusak, 153 kilometer (km) irigasi/DAM rusak, dan 820 unit jalan produksi rusak.

Untuk itu, Kementan mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp5,11 triliun untuk menangani dampak banjir yang melanda sejumlah sentra produksi pertanian di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Amran menyampaikan bahwa saat ini Kementan telah menyiapkan alokasi anggaran pemulihan pascabencana yang siap digulirkan pada APBN 2026 sebesar Rp1,49 triliun.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk rehabilitasi lahan sawah rusak ringan hingga sedang dan jaringan irigasi sebesar Rp736,21 miliar, bantuan benih tanaman pangan Rp68,6 miliar, dan rehabilitasi kawasan perkebunan Rp50,46 miliar. Serta, penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida senilai Rp641,25 miliar.

Amran menyebut kebutuhan tambahan anggaran Rp5,11 triliun tersebut mencakup pemeliharaan sektor pertanian secara komprehensif di seluruh lokasi terdampak banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Secara rinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan dan irigasi senilai Rp3,41 triliun, rehabilitasi lahan dan penyediaan benih perkebunan Rp456,4 miliar, dan bantuan benih hortikultura Rp19,1 miliar.

Kemudian, penyediaan pakan ternak dan kesehatan hewan Rp262,83 miliar, sarana dan prasarana pertanian Rp674,75 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp291 miliar.

Di sisi lain, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, Kementan menilai perlu upaya rehabilitasi memerlukan sinergi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian ATR/BPN dalam penataan ruang serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk perbaikan jaringan irigasi.