Pemprov melakukan kajian dan evaluasi terkait ketersediaan stok dan kebutuhan telur masyarakat untuk diterbitkan surat edaran gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah

Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melindungi peternak ayam petelur lokal di Nabire sekaligus mendorong pengembangan usaha mereka dengan mengurangi atau pembatasan pasokan telur dari luar daerah agar pengusaha setempat tetap sejahtera dan memperoleh nilai ekonomis.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM) Papua Tengah Brian Sendoh di Nabire, Selasa, mengatakan banyaknya pasokan telur dari luar mengancam usaha peternak ayam petelur di Nabire.

“Pemprov melakukan kajian dan evaluasi terkait ketersediaan stok dan kebutuhan telur masyarakat untuk diterbitkan surat edaran gubernur terkait pembatasan masuknya telur dari luar daerah,” katanya.

Ia mengatakan, kajian tersebut dilakukan agar kebijakan yang diambil tidak mengganggu pasokan kebutuhan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi peternak lokal untuk berkembang.

Pihaknya berkoordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Papua Tengah serta pemerintah kabupaten, terutama daerah penghasil telur seperti Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika.

Ia menjelaskan, saat ini produksi telur lokal di Papua Tengah terus meningkat, namun peternak menghadapi tantangan karena pasokan telur dari luar daerah masih masuk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah.

"Kebijakan pemerintah daerah lebih menitikberatkan pada pemberdayaan pengusaha telur lokal di Papua Tengah agar usaha mereka bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena harga pakan ternak yang meningkat telah mendorong naiknya biaya produksi peternak lokal.

Di sisi lain, telur dari luar daerah, terutama dari Surabaya dan Makassar, tersedia dalam jumlah melimpah dengan harga yang relatif lebih rendah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Yasor Victor Sawo mengatakan pasokan telur dari luar daerah ke Nabire masih cukup tinggi.

Ia menyebutkan pada Mei 2026 sebanyak 30,9 ton telur didatangkan dari Surabaya dan Makassar, sedangkan hingga pertengahan Juni 2026 jumlah pasokan yang masuk telah mencapai 14,2 ton.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nabire, kebutuhan konsumsi telur rumah tangga di daerah tersebut mencapai sekitar 1.062.000 butir atau setara 60 ton per bulan.

Di sisi lain, produksi telur lokal terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peternak ayam petelur di Nabire.

Salah satu peternak besar bahkan mampu memproduksi sekitar 12.600 butir telur per hari yang setara dengan 378.000 butir atau 22 ton per bulan.

Meski stok telur di Nabire tergolong melimpah, harga telur di tingkat pedagang saat ini berkisar Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per rak berisi 30 butir, naik dibandingkan sebelumnya yang berada pada kisaran Rp60 ribu hingga Rp70 ribu per rak.

Ia menjelaskan, kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga pakan ternak, sehingga peternak lokal membutuhkan dukungan kebijakan agar hasil produksinya dapat terserap pasar dengan baik.

Pihaknya berkoordinasi dengan Pemprov Papua Tengah terkait langkah pengendalian pasokan telur dari luar daerah karena izin untuk memasukkan telur dari luar daerah kewenangan pemprov.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan menyerap telur dan daging ayam yang diproduksi oleh peternak lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.

Dokumen kesepakatan “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis” ditandatangani dalam rapat koordinasi yang digelar di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (19/6/2026).

Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut. Pertama, menu MBG di Jawa Tengah akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu. Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.

Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26 ribu per kilogram dan daging ayam karkas Rp35 ribu per kilogram atau setara Rp20 ribu per kilogram berat hidup.

“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Skema itu, menurut Taj Yasin yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng ini, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jawa Tengah berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.

Menurut Taj Yasin, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan MBG terpenuhi, tetapi juga ingin menjaga agar manfaat ekonomi program tersebut dirasakan oleh peternak Jawa Tengah. Pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan. Pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.

“Bukan hanya yang disetorkan ke SPPG saja, tetapi kami juga melindungi harga telur maupun ayam yang ada di Jawa Tengah. Salah satunya SPPG ini harus membeli dari asosiasi ataupun koperasi yang ada di Jawa Tengah,” jelasnya.

Gus Yasin mengatakan hasil komitmen tersebut akan disampaikan kepada Satgas percepatan MBG di kabupaten/kota serta seluruh SPPG di Jawa Tengah. Pengawasan juga akan dilakukan untuk memastikan kesepakatan diterapkan.

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menyebut, kesepakatan ini menjadi momentum untuk menyeragamkan pelaksanaan menu MBG di seluruh SPPG. Menurut Tengku, langkah tersebut juga menjadi bentuk intervensi untuk membantu menjaga stabilitas harga. Terlebih, kondisi pasar telur dan ayam saat ini masih menghadapi tekanan akibat produksi yang melimpah.

“Harapannya dengan adanya intervensi ini, secara psikologis di masyarakat harga telur dan daging ayam bisa terkendali lagi,” ujarnya.

Ia menambahkan, BGN juga akan melakukan penertiban apabila terdapat SPPG yang tidak menjalankan ketentuan, termasuk jika ditemukan pembelian di bawah harga acuan pemerintah.

Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah Suwardi menyebut kesepakatan tersebut menjadi titik temu antara pemerintah dan peternak. Suwardi menyebutkan bahwa Jawa Tengah saat ini memiliki populasi ayam petelur sekitar 39 juta ekor, dengan produksi telur mencapai 2.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, kebutuhan Jawa Tengah sekitar 1.400 ton per hari sehingga masih terdapat surplus produksi.

Dengan sekitar 4.000 SPPG di Jawa Tengah, Suwardi memperkirakan penyerapan melalui MBG dapat mencapai 7 hingga 8 persen dari total produksi telur. “Kalau seluruh dapur di Jawa Tengah menggunakan telur dua kali dalam seminggu, diperkirakan terserap sekitar 1.050 ton per minggu,” ujarnya.

Dari sektor ayam pedaging, Ketua Asosiasi Peternak Pedaging Jawa Tengah Susilo menyampaikan, kondisi harga ayam hidup di tingkat peternak masih berada di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP). Menurut Susilo, penyerapan melalui MBG diharapkan mampu mengurangi kelebihan pasokan ayam, sehingga harga di tingkat peternak bisa kembali membaik.

“HPP saat ini sekitar Rp20.000. Harga yang terjadi sekitar Rp17.000, sehingga peternak mengalami kerugian. Ini karena terjadi over supply,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Semarang, Hadiriajaya, meminta para kepala daerah menerbitkan surat rekomendasi suspensi atau penangguhan jika menemukan yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bahan bakunya tidak menyerap komoditas petani maupun peternak lokal.

Hal itu disampaikan Hadiriajaya saat menghadiri rapat koordinasi rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kantor Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Jumat (12/6/2026) kemarin. Dalam rapat tersebut, beberapa wakil bupati di Jateng menyampaikan keluhan terkait belum terserapnya produk petani dan peternak lokal di daerah masing-masing. Padahal, kehadiran SPPG turut didesain untuk meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak lokal.

Merespons hal itu, Hadiriajaya menjelaskan bahwa pembelanjaan bahan baku untuk program MBG dilakukan oleh pihak yayasan atau mitra. "Kepala SPPG hanya sebatas mengecek agar tidak melebihi harga eceran tertinggi. Namun, penentuan pemasok atau belanja ke mana, itu masih dari yayasan mitra," katanya.

Kendati demikian, dia tetap meminta para kepala daerah membuat surat rekomendasi suspensi jika menemukan SPPG yang tidak menyerap produk dari petani maupun peternak lokal setempat. "Di sini, melalui bapak/ibu, mohon kami juga dapat dibantu untuk mengecek apabila yayasan ataupun mitra yang ada di wilayah bapak/ibu tidak berbelanja kepada peternak lokal. Silakan bapak/ibu menyampaikan surat untuk rekomendasi suspensi," ucap Hadiriajaya.

Dia menambahkan, surat rekomendasi tersebut dapat dikirimkan ke KPPG Semarang maupun KPPG Sleman. "Nanti dari kami langsung merekomendasikan dan menindaklanjuti untuk dilakukan suspensi," ujarnya.

KPPG Semarang menaungi sekitar 2.400 SPPG di 20 kabupaten/kota se-Jateng. Sementara KPPG Sleman turut membawahi SPPG yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Jateng.

Dalam rapat rantai pasok MBG di Kantor Pemprov Jateng, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 4.635 unit. Namun, baru 4.060 SPPG yang aktif beroperasi.

Bisnis.com, SURABAYA – Dalam rangka memenuhi pasokan susu segar (fresh milk) di tingkat nasional maupun lokal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana untuk menambah kuantitas sapi perah di peternakan-peternakan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota wilayah setempat.

Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani mengungkapkan bahwa sekitar 60% dari total populasi sapi perah nasional disumbang oleh Jatim, di mana rinciannya kurang lebih ada 300.000 sapi perah yang dikelola di penjuru wilayah pimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa tersebut.

"Populasi sapi perah kita itu kurang lebih 300.000 ekor di Jawa Timur. Di Indonesia populasi total sapi perah kurang lebih 500.000 ekor. Sehingga hampir 60% [sapi perah] sendiri ada di Jawa Timur. Dengan demikian, berarti produksi susunya [Jawa Timur] otomatis menjadi produsen susu terbesar di Indonesia," ungkap Indyah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan meski Jawa Timur mendominasi hasil produksi susu segar domestik, kebutuhan akan komoditas tersebut masih harus digenjot demi memenuhi lonjakan kebutuhan pasar serta mendukung program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Indyah membeberkan berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, produksi susu segarJawa Timur tercatat sebesar 1.300-1.400 ton per harinya. Namun, capaian tersebut, ungkap dia, masih belum dapat memenuhi kebutuhan harian industri pengolahan susu (IPS) yang mencapai 2.000 ton.

"Saat ini, produksi fresh milk kita itu kurang lebih antara 1.300 sampai dengan 1.400 ton per hari. Nah, kebutuhan kita kurang lebih satu hari itu 2.000 ton per hari untuk industri pengolahan susu, sehingga kita juga memang masih kurang dari populasi dan produksi kita," ungkapnya.

Dia menyebut tantangan atas produksi susu segar akan semakin terjal, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta bergesernya pola konsumsi masyarakat yang kian sadar akan sentralnya protein hewani.

Indyah membeberkan bila dahulu susu dan telur menjadi barang yang susah untuk didapatkan karena harganya yang kurang terjangkau dan hanya dapat dikonsumsi pada momen-momen tertentu saja, tetapi kini kedua komoditas tersebut telah menjadi bagian penting dari konsumsi harian warga.

"Untuk kebutuhan protein ini sudah mulai meningkat terus dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun, sehingga konsumsi susu ini juga salah satunya ikut meningkat dengan pola konsumsi yang berubah. Kalau kita dulu, saat masa kecil saya makan telur itu 'kan kalau tidak kondangan, kendurian kan enggak makan telur. Nah, kalau sekarang tiap hari sudah makan telur. Dulu, minum susu juga saat kendurian saja," paparnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan tantangan terhadap pemenuhan kebutuhan susu sapi segar bagi masyarakat maupun industri juga dipastikan melonjak tajam dengan adanya pelaksanaan program MBG dari pemerintah pusat.

"Nah, tantangan kita penduduk kita cukup besar, belum lagi program MBG, sehingga menuntut kebutuhan protein susu dari hari ke hari juga semakin tinggi. Nah, salah satunya juga satu ada program MBG," ucapnya.

Untuk menutupi defisit itu, Indyah menyebut bahwa Pemprov Jatim menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan sektor swasta (private sector) untuk mendatangkan ribuan sapi perah impor. Langkah tersebut ditempuh karena pemenuhan kebutuhan akan susu sapi segar tidak dapat tercapai bila hanya mengandalkan anggaran pemerintah.

"Bagaimana kita meningkatkan populasi sapi perah kita. Nah, untuk peningkatan populasi sapi perah kita, kita juga menggandeng dengan teman-teman yang di private sector, teman-teman swasta. Ini yang akan melakukan impor salah satunya dari PT Greenfields yang tahun lalu sudah impor 1.200 [sapi perah], kemudian PT Rojokoyo di Banyuwangi juga sekitar 700 [sapi perah]. Nah, ini tahun ini direncanakan akan impor lagi direncanakan, nanti dari Australia kurang lebih 1.500 ekor," jelasnya.

Indyah menerangkan bahwa ribuan sapi perah impor tersebut nantinya tidak hanya dikelola oleh korporasi semata. Namun, juga diintegrasikan dengan para peternak lokal di berbagai wilayah Jatim melalui skema kemitraan.

"Nanti konsepnya itu dipelihara oleh peternak kita dengan konsep kemitraan, sehingga ada gandengan tangan dan transfer pengetahuan antara perusahaan besar, dan juga peternak rakyat lewat sistem inti plasma yang saat ini kita kembangkan di Jawa Timur," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan Hari Susu Sedunia yang jatuh setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem susu nasional melalui kolaborasi antara industri, peternak, akademisi, dan pemerintah. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan susu bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan sektor peternakan sapi perah dalam negeri.

Marketing Director PT Frisian Flag Indonesia (FFI) Intan Ayu Kartika mengatakan, konsumsi susu perlu terus didorong sebagai bagian dari pola hidup sehat masyarakat. Menurut dia, kebiasaan tersebut harus ditopang oleh rantai pasok yang kuat, mulai dari peternak hingga industri pengolahan.

Intan menjelaskan, membangun generasi yang sehat dapat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari, seperti menerapkan pola makan bergizi seimbang, aktif bergerak, dan mengonsumsi susu.

"World Milk Day menjadi momentum penting bagi kami untuk kembali mengajak keluarga Indonesia membangun generasi yang lebih sehat dan penuh semangat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari, termasuk minum susu," ujar Intan dalam keterangannya.

Ia menambahkan, penguatan ekosistem susu nasional tidak hanya berkaitan dengan penyediaan produk bagi konsumen, tetapi juga mencakup pemberdayaan peternak sapi perah lokal. Saat ini, FFI bekerja sama dengan koperasi susu yang menaungi lebih dari 30 ribu peternak sapi perah di berbagai wilayah Pulau Jawa.

Menurut Intan, kemitraan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan susu segar sekaligus meningkatkan kapasitas dan produktivitas peternak lokal.

Guru Besar Bidang Ilmu dan Teknologi Susu Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof Epi Taufik, mengatakan kualitas susu yang dikonsumsi masyarakat merupakan hasil dari proses panjang yang dimulai dari pengelolaan peternakan hingga pengolahan di industri.

Ia menjelaskan, penerapan teknologi pengolahan modern berperan penting dalam menjaga keamanan, kualitas, dan kandungan nutrisi susu sebelum sampai ke tangan konsumen.

"Di balik setiap produk susu yang dikonsumsi masyarakat terdapat proses panjang yang dimulai dari pengelolaan peternakan hingga pengolahan modern yang memastikan susu tetap aman, higienis, dan bernutrisi," kata Epi.

Menurut dia, penguatan produksi susu segar nasional membutuhkan kolaborasi yang terintegrasi antara industri, peternak, akademisi, dan pemerintah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas produksi sekaligus memperkuat daya saing industri susu nasional.

Pandangan serupa disampaikan Rumini, peternak sapi perah yang tergabung dalam program Young Progressive Farmers Academy (YPFA). Ia menilai peningkatan kualitas susu tidak lepas dari konsistensi peternak dalam menerapkan praktik peternakan yang baik dan berkelanjutan.

Rumini mengatakan peternak saat ini terus berupaya meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar melalui penerapan teknologi serta pengelolaan peternakan yang lebih modern.

"Kami para peternak terus belajar meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu segar melalui praktik peternakan yang lebih modern dan berkelanjutan," ujarnya.

Pelaku industri menilai penguatan ekosistem susu nasional menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Dengan kolaborasi yang lebih kuat dari hulu hingga hilir, sektor susu diharapkan dapat berkembang lebih berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberian 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriyah yang disalurkan Presiden RI Prabowo Subianto mendapat sorotan publik karena menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, pengadaan hewan kurban Prabowo melalui skema Bantuan Presiden (Banpres) sah secara hukum maupun syariah.

Ia menegaskan, penyaluran hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Qurban.

“Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan,” kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kemudian, UU APBN Tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden atau bantuan kemasyarakatan Presiden (banmaspres) melalui Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu, lanjut Habiburokhman, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyatakan penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kyai Haji Asrorun Niam Soleh, pembelian hewan kurban Presiden melalui APBN sah secara syariah karena diperuntukkan bagi kemaslahatan masyarakat luas.

“Hal ini bukan hanya sekadar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, peternak sapi lokal, dan masyarakat,” jelas Habiburokhman.

Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menanggapi pandangan sejumlah masyarakat yang mempertanyakan penggunaan APBN hanya untuk umat Islam. Ia menegaskan, bantuan Presiden juga diberikan kepada umat agama lain.

“Menanggapi itu tentu kita sudah tahu pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan dan kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya,” tutupnya.

Bisnis.com, BOYOLALI - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya membeli 35 ekor sapi kurban dari peternak di Boyolali, Jawa Tengah, untuk perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026.

Dilansir dari laporan Antaranews, pembelian sapi dalam jumlah besar itu disebut sebagai upaya mendukung peternak lokal sekaligus membantu menggerakkan perekonomian peternak kecil.

Salah seorang peternak menuturkan bahwa awalnya ia memperoleh informasi mengenai kebutuhan sapi kurban untuk Iduladha dari Seskab Teddy. Ia pun mengaku tidak menyangka sapi miliknya akhirnya dibeli.

Tak hanya menawarkan ternaknya sendiri, peternak tersebut juga membantu memperkenalkan sapi milik peternak lain di sekitar tempat tinggalnya.

Para peternak menilai pembelian sapi kurban tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian desa, terutama bagi peternak lokal.

“Kami selaku peternak lokal sangat terbantu dengan program ini,” ujar salah seorang peternak dalam unggahan tersebut.

Sapi-sapi kurban yang telah dibeli nantinya akan disalurkan melalui para pegawai untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Langkah tersebut dinilai tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap peternak lokal, tetapi juga memperluas manfaat kurban bagi masyarakat.

Dalam unggahan akun Instagram @kerjaseskabri yang dipantau di Jakarta, Rabu (27/5/2026), para peternak menyebut pembelian sapi berbobot rata-rata hingga satu ton itu sangat membantu.

“Dari pagi, siang, dan sekarang sudah malam, kami siap melakukan pengiriman 35 ekor sapi pesanan Bapak Seskab. Ukurannya rata-rata 1 ton,” demikian kutipan video dari akun Instagram @utikanggra, dilansir dari Antara, Rabu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026. Anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar Rp100 miliar yang berasal dari APBN berupa Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan bahwa sapi kurban tersebut dibagikan ke seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, serta kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan tokoh masyarakat.

Juri menjelaskan bahwa sebanyak 598 ekor sapi akan disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota dipastikan menerima sapi tersebut. Selain untuk pemerintah daerah, Presiden juga menyiapkan 500 ekor sapi kurban bagi lembaga sosial dan keagamaan.

Juri menyebut sapi kurban yang dipilih merupakan sapi premium dari berbagai jenis, seperti Simental, Limousin, Peranakan Ongole, Brahman, Angus, sapi Bali, FH, Belgian Blue, dan Charolais. Dia menjelaskan bahwa seluruh sapi telah memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam untuk hewan kurban.

“Sapi-sapi ini bukan saja bobotnya memang berat, di atas 800 kilogram, tapi juga sapi yang secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan,” ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa (26/5/2026).

Tak hanya itu, Juri menambahkan seluruh sapi berusia di atas dua tahun, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.

Pengadaan sapi kurban tersebut dilakukan melalui koordinasi Kementerian Sekretariat Negara bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dinas peternakan daerah, serta Asosiasi Peternak dan Penggemukan Sapi Indonesia (APPSI).

Juri menegaskan seluruh sapi berasal dari peternak lokal Indonesia. Pemerintah berharap program itu dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas peternakan nasional.

“Pak Presiden juga berharap supaya ini juga momentum untuk pengembangan industri peternakan di Indonesia secara mandiri dan memenuhi kebutuhan pangan khususnya daging sapi dalam negeri,” ujar Juri.

Juri juga menjelaskan bahwa nilai anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp100 miliar. Adapun, sumber anggaran program bantuan sapi kurban tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres).

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” ujar Juri.

Banmaspres sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara (Permensesneg) Nomor 2 Tahun 2020. Bantuan ini yang diberikan langsung oleh Presiden kepada masyarakat atau lembaga, yang bersumber dari dana operasional Presiden di APBN yang sifatnya fleksibel atau diskresioner.

Kemudian, tujuan Banmaspres yakni untuk mendukung kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan lainnya yang membutuhkan penanganan taktis atau permohonan langsung kepada Presiden.

Peningkatan Alokasi

Sementara itu, mengacu catatan sebelumnya, penyaluran 1.098 ekor sapi kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah atau 2026 mengalami peningkatan. Pada 2025, Presiden Prabowo menyalurkan sebanyak 985 sapi kurban melalui Banmaspres.

Sementara itu, dibandingkan dengan penyaluran Banmaspres untuk sapi kurban di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) penyalurannya kian luas.

Pada 2024 saat era Jokowi misalnya, fokus utama penyaluran sapi kurban hanya di tingkat Provinsi. Saat itu, 38 provinsi mendapat masing-masing 1 ekor sapi jumbo. Kemudian, beberapa daerah khusus menerima tambahan.

Mengacu siaran pers Kementerian Sekretariat Negara, saat itu, bantuan satu 1 sapi juga diserahkan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Berbeda dengan di era Prabowo kini, yang penyalurannya diperluas hingga ke seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Ditambah, terdapat penyaluran kepada lembaga keagamaan hingga pondok pesantren.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar menyatakan, pembagian 1.098 ekor sapi dari Presiden Prabowo pada Hari Raya Idul Adha sudah dilakukan sejak presiden-presiden sebelumnya.

Mas Dar mengatakan, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sebelum Prabowo juga menggelontorkan bantuan kurban ke berbagai daerah.

“Itu kan bukan hanya pas Pak Prabowo saja dari zaman presiden-presiden sebelumnya juga Pak Jokowi juga saya waktu itu juga ada bantuan sapi ke banyak tempat, itu biasa terjadi,” kata Sudaryono saat ditemui usai memantau pelaksanaan kurban di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Sejumlah asosiasi petani hingga pengusaha sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) ke Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan, pembagian bantuan kurban ke berbagai daerah di seluruh tanah air sudah menjadi rutinitas Istana setiap Hari Raya Idul Adha.

Menurutnya, program tersebut mesti disikapi dengan baik karena membagikan kebahagiaan ke berbagai daerah.

Bantuan kurban itu disalurkan ke masjid, desa, hingga pondok pesantren di seluruh tanah air.

Rata-rata bobot sapi bantuan presiden itu di atas 800 kilogram per ekor.

Bahkan beberapa di antaranya hampir tembus 1 ton per ekor.

Orang dekat Prabowo itu menyebut, salah satu ekor sapi bahkan harus ditangani secara khusus saat turun dari truk karena begitu besar.

“Bahkan saking besarnya itu turun dari truk itu harus disiapkan pasir khusus ya. Karena kalau pada saat turunnya itu nggak benar waktu mendaratnya itu bisa kakinya bisa patah karena berat, saking beratnya itu,” ucap Mas Dar.

Program bantuan kurban presiden itu, kata dia, membuat peternak lokal bergeliat dan semangat.

KOMPAS.COM/BAYU APRILIANO Sudaryono saat menghadiri kontes sapi yang digelar Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026).

Beberapa waktu sebelumnya, Mas Dar mengaku menghadiri kontes sapi di Jawa Tengah.

“Sapinya besar-besar. Ada yang satu ton lebih ada, 1,2 (ton), kalau tidak salah rekornya 1,4 hampir 1,5 itu,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda, mengatakan bantuan kurban dari presiden disalurkan setiap tahun.

Pada 2025, Istana menyalurkan 981 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Tanah Air.

“Totalnya kurang lebih lebih dari 1.000 ekor, yang terdiri dari 600 ekor untuk provinsi dan 514 kabupaten/kota dan juga IKN, Bapak,” kata Agung.

Menurutnya, pemerintah meminta setiap titik minimal menyembelih sapi bantuan presiden dengan bobot minimal 800 kilogram.

Oleh karena itu, jika satu ekor sapi kurang dari 800 kilogram di titik tersebut disembelih dua ekor sapi.

“Beratnya totalnya itu minimal harus 800 kilo per sapinya,” kata Agung.

Sebelumnya, kurban sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, pada tahun ini Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi ke berbagai daerah.

Juri menyebut, 1.098 ekor sapi itu dibeli dari peternak lokal dengan nilai total sekitar Rp 100 miliar.

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi presidenri.go.id, Presiden Jokowi juga disebut menyalurkan sapi kurban ke 38 provinsi pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau tahun 2023.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, mengatakan, sapi kurban itu dipastikan sehat, terbebas dari penyakit mulut dan kuku, dengan bobot 900 kilogram hingga 1,2 ton.

“Bapak Presiden akan memberikan sapi kurban dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Kalau tahun lalu itu (disalurkan ke) 34 provinsi, sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk jadi menjadi 38,” kata Heru, Jumat (23/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar kurban 1.098 ekor sapi dari Presiden Prabowo sudah dilakukan sejak presiden-presiden sebelumnya.

Mas Dar mengatakan, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang menjabat sebelum Prabowo juga menggelontorkan bantuan kurban ke berbagai daerah.

“Itu kan bukan hanya pas Pak Prabowo saja dari zaman presiden-presiden sebelumnya juga Pak Jokowi juga saya waktu itu juga ada bantuan sapi ke banyak tempat, itu biasa terjadi,” kata Sudaryono saat ditemui usai memantau pelaksanaan kurban di Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

KOMPAS.com/Syakirun Ni'am Sejumlah asosiasi petani hingga pengusaha sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) ke Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono alias Mas Dar, Selasa (26/5/2026).

Dia mengatakan, pembagian bantuan kurban ke berbagai daerah di seluruh tanah air sudah menjadi rutinitas Istana setiap Hari Raya Idul Adha.

Menurutnya, program tersebut mesti disikapi dengan baik karena membagikan kebahagiaan ke berbagai daerah.

Bantuan kurban itu disalurkan ke masjid, desa, hingga pondok pesantren di seluruh tanah air.

Rata-rata bobot sapi bantuan presiden itu di atas 800 kilogram per ekor.

Bahkan beberapa di antaranya hampir tembus 1 ton per ekor.

Orang dekat Prabowo itu menyebut, salah satu ekor sapi bahkan harus ditangani secara khusus saat turun dari truk karena begitu besar.

“Bahkan saking besarnya itu turun dari truk itu harus disiapkan pasir khusus ya. Karena kalau pada saat turunnya itu nggak benar waktu mendaratnya itu bisa kakinya bisa patah karena berat, saking beratnya itu,” ucap Mas Dar.

Program bantuan kurban presiden itu, kata dia, membuat peternak lokal bergeliat dan semangat.

KOMPAS.COM/BAYU APRILIANO Sudaryono saat menghadiri kontes sapi yang digelar Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu (25/4/2026).

Beberapa waktu sebelumnya, Mas Dar mengaku menghadiri kontes sapi di Jawa Tengah.

“Sapinya besar-besar. Ada yang satu ton lebih ada, 1,2 (ton), kalau tidak salah rekornya 1,4 hampir 1,5 itu,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda, mengatakan bantuan kurban dari presiden disalurkan setiap tahun.

Pada 2025, Istana menyalurkan 981 ekor sapi kurban ke berbagai wilayah di Tanah Air.

“Totalnya kurang lebih lebih dari 1.000 ekor, yang terdiri dari 600 ekor untuk provinsi dan 514 kabupaten/kota dan juga IKN, Bapak,” kata Agung.

Menurutnya, pemerintah meminta setiap titik minimal menyembelih sapi bantuan presiden dengan bobot minimal 800 kilogram.

Oleh karena itu, jika satu ekor sapi kurang dari 800 kilogram di titik tersebut disembelih dua ekor sapi.

“Beratnya totalnya itu minimal harus 800 kilo per sapinya,” kata Agung.

Sebelumnya, kurban sapi bantuan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan karena menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, pada tahun ini Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi ke berbagai daerah.

Juri menyebut, 1.098 ekor sapi itu dibeli dari peternak lokal dengan nilai total sekitar Rp 100 miliar.

“Jadi sumber anggarannya dari APBN ya melalui anggaran Bantuan Presiden, Bantuan Kemasyarakatan Presiden,” kata Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com di laman resmi presidenri.go.id, Presiden Jokowi juga disebut menyalurkan sapi kurban ke 38 provinsi pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau tahun 2023.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono, mengatakan, sapi kurban itu dipastikan sehat, terbebas dari penyakit mulut dan kuku, dengan bobot 900 kilogram hingga 1,2 ton.

“Bapak Presiden akan memberikan sapi kurban dalam rangka Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023. Kalau tahun lalu itu (disalurkan ke) 34 provinsi, sekarang ditambah dengan provinsi yang baru terbentuk jadi menjadi 38,” kata Heru, Jumat (23/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 H, Bank Raya terus mendorong minat masyarakat dalam bertransaksi digital secara mudah dan praktis dengan menghadirkan beragam program promo menarik melalui Aplikasi Raya. Di antaranya, mendorong semangat berbagi dan berkurban. Untuk menyambut perayaan Idul Adha, Bank Raya menggandeng YBM BRILiaN untuk mengajak nasabah berkurban secara praktis dengan bertransaksi melalui Aplikasi Raya.

YBM BRILiaN menyalurkan kurban melalui program nasional "Qurban BRILiaN" dengan menggandeng peternak lokal dan mendistribusikan daging ke berbagai pelosok negeri.

Kicky Andrie Davetra, Direktur Bisnis Bank Raya mengatakan, momentum Idul Adha menjadi kesempatan bagi Bank Raya untuk terus menghadirkan inovasi layanan perbankan digital yang memudahkan transaksi nasabah.

‘’Melalui Aplikasi Raya, kami ingin mendorong masyarakat semakin aktif bertransaksi secara digital sekaligus mendukung semangat berbagi dan berkurban dengan cara yang lebih praktis, aman, dan inklusif,” katanya dalam keterangan, Selasa (26/5/2026).

Nasabah yang ingin bertransaksi kurban dapat membuka Aplikasi Raya terlebih dahulu, kemudian klik “Semua Menu” dan dilanjutkan dengan memilih “Zakat & Donasi”. Selanjutnya, nasabah dapat memilih “Infaq YBM BRILiaN”, memasukkan nominal hewan kurban sesuai pilihan, serta menambahkan catatan Qurban “Nama Pequrban”.

Setelah itu, nasabah dapat menekan tombol “Bayar Sekarang” serta memasukkan PIN Aplikasi Raya. Syarat dan ketentuan lebih lanjut dapat di akses melalui website atau sosial media Bank Raya.

Nasabah berkesempatan memperoleh cashback mulai Rp 100 ribu hingga Rp 700 ribu untuk setiap transaksi pembelian hewan kurban YBM BRILiaN yang dilakukan melalui Aplikasi Raya.

Selain itu, di bulan Mei ini, Bank Raya menghadirkan berbagai program apresiasi kepada nasabah, yaitu MVP Payday Mei, nasabah berkesempatan memperoleh cashback dengan menyelesaikan tiga babak transaksi digital harian menggunakan QRIS dan top up e-wallet melalui Aplikasi Raya.

Informasi terkait syarat dan ketentuan program dapat diakses pada website maupun social media Bank Raya.

“Bank Raya berkomitmen terus menghadirkan inovasi layanan perbankan digital yang tidak hanya berfokus pada kemudahan transaksi, juga memberikan pengalaman yang bermakna bagi nasabah dalam setiap momen penting, termasuk Idul Adha,” tutup Kicky.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya IdulAdha 1447/2026, Presiden Prabowo Subianto kembali membeli sapi dari peternak lokal untuk dijadikan hewan kurban. Sejumlah daerah pun mulai menyiapkan ternak terbaiknya setelah lolos seleksi pemerintah pusat.

Dilansir dari Antara, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bantul menyebut dua sapi milik peternak setempat berhasil lolos seleksi sebagai hewan kurban Presiden Prabowo.

Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengatakan dua sapi tersebut berasal dari wilayah Kasihan dan Pleret. Sebelumnya, Pemkab Bantul mengajukan sembilan sapi untuk mengikuti seleksi yang dilakukan tim dari Sekretariat Negara bersama Pemerintah Provinsi DIY.

"Informasi dari DIY itu, hewan ternak dari Bantul lolos dua ekor, masing masing dari daerah Kasihan dan Pleret," kata Joko Waluyo saat dikonfirmasi di Bantul, Yogyakarta.

Menurut Joko, proses pemilihan sepenuhnya dilakukan tim pusat. Pihak daerah hanya mengusulkan sapi yang memenuhi syarat untuk diseleksi lebih lanjut.

"Kalau itu (pertimbangan) dari tim. Saya tidak tahu kenapa dipilih sapi dari Bantul. Kami kan sebelumnya mengajukan sembilan sapi, yang lolos dua; itu hasil seleksi dari tim, bukan dari kami," jelas Joko.

Meski belum mengetahui detail jenis sapi yang dipilih, DKPP Bantul memastikan sapi yang diajukan memiliki bobot hidup rata-rata sekitar satu ton.

Terpilihnya sapi asal Bantul sebagai hewan kurban presiden disebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi para peternak lokal. Menurut Joko, hal itu menunjukkan kualitas ternak Bantul tetap dipercaya pemerintah pusat.

"Bantul selama ini beberapa tahun sudah terpercaya oleh presiden karena lolos seleksi. Tentu ini akan memberikan motivasi kepada para peternak di Bantul, karena kalau dibeli presiden merupakan penghargaan yang tidak ternilai harganya," katanya.

Ia menambahkan, meski populasi sapi di Bantul tidak terlalu besar, kondisi kesehatan ternak di wilayah tersebut dinilai baik sehingga rutin lolos seleksi hewan kurban presiden setiap tahun.

"Kemudian, di Bantul itu hewan ternaknya sehat-sehat, makanya bisa lolos. Harapan kami, itu dapat memberikan motivasi kepada peternak di Bantul untuk memelihara lebih baik ke depan, sehingga dipercaya untuk terus menyediakan ternak kurban untuk presiden," ujar Joko.

Sementara itu di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Presiden Prabowo juga membeli seekor sapi berbobot 1.020 kilogram milik peternak lokal bernama Muhammad Ikhsan Fauzi.

Sapi bernama “Gemoy” atau “Diego” tersebut dipelihara Ikhsan di Desa Bumiayu, Kecamatan Selopampang. Hewan kurban itu dibeli Presiden Prabowo dengan harga Rp100 juta setelah dinyatakan memenuhi kriteria oleh tim survei dari dinas terkait.

Menurut Ikhsan, dirinya tidak menyangka sapi yang telah dirawat selama hampir dua tahun akhirnya dipilih sebagai hewan kurban presiden.

"Kemarin ada dari dinas melakukan survei, kemudian di sini masuk kriteria, tidak menyangka. Alhamdulillah, namanya Diego, umur 27 bulan atau 2 tahun lebih laku dijual Rp100 juta," katanya.

Ikhsan mengaku bangga karena sapi yang dipeliharanya sejak kecil kini menjadi bagian dari momen penting IdulAdha 2026.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Temanggung Joko Budi Nuryanto menilai pembelian sapi lokal oleh Presiden Prabowo dapat menjadi dorongan positif bagi para peternak daerah.

Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap peternak lokal akan memacu masyarakat untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak sapi.

"Tentu saja dengan pencarian hewan kurban untuk bantuan Presiden yang kemudian mencari di lokal ini akan merangsang para peternak di Kabupaten Temanggung untuk beternak dan budi daya sapi dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa mencukupi kebutuhan itu," katanya.

Rencananya, sapi kurban milik Presiden Prabowo tersebut akan diserahkan kepada warga Dusun Sarangan, Desa Campurejo, Kecamatan Tretep. Setelah disembelih pada Hari Raya IdulAdha, daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Pemilihan sapi dari Bantul dan Temanggung ini sekaligus menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap kualitas peternakan lokal. Selain menjadi kebanggaan bagi peternak, pembelian hewan kurban oleh presiden juga dinilai memberi dampak ekonomi dan motivasi bagi pengembangan peternakan daerah.