DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menyatakan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dapat menjadi instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan nilai tambah ekspor sumber daya alam (SDA).

Bisman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, berpendapat legitimasi mandat DSI cukup kuat sepanjang pemerintah memberikan dasar regulasi serta penugasan yang jelas.

Dia menjelaskan, badan usaha milik negara (BUMN) ekspor tersebut perlu memposisikan diri sebagai operator bisnis. DSI disebut perlu menghindari fungsi sebagai regulator baru agar tidak memicu tumpang tindih kewenangan.

Bisma juga memproyeksikan DSI mampu mengatasi tantangan industri dalam sektor ekspor komoditas, terutama upaya penanganan praktik under invoicing yang kerap merugikan keuangan negara.

Melalui transparansi data dan integrasi informasi perdagangan maka akan menjadi peluang besar untuk menekan celah manipulasi.

"Asal ini mekanismenya bagus, transparan dan tidak menambah beban birokrasi, maka tidak akan berdampak buruk terhadap investasi," ujarnya.

Bisman menilai implementasi sistem pelacakan transaksi yang terintegrasi akan membawa dampak positif terhadap efektivitas pengawasan volume dan harga komoditas ekspor di lapangan. Sepanjang transparansi dilakukan secara konsisten serta didukung penegakan hukum, inisiatif ini dinilai akan sangat baik.

Bisman juga mengapresiasi keputusan masa transisi yang memberikan ruang adaptasi yang memadai bagi para pelaku usaha, sehingga segala risiko operasional yang berkaitan dengan gangguan kontrak dagang dapat diantisipasi serta diminimalkan sedini mungkin.

Terlebih, terdapat proses diskusi di masa transisi dalam upaya menyusun regulasi operasional yang mempertimbangkan kondisi nyata lapangan. Partisipasi aktif dari pelaku usaha perlu diterima dengan baik.

"Suara dan aspirasi pelaku usaha harus benar-benar didengar, agar kualitas kebijakan mempertimbangkan kondisi lapangan. Walaupun keputusan akhir tetap harus yang terbaik untuk kepentingan nasional," ujarnya pula.

Lebih lanjut, Bisman menyoroti persaingan bebas di pasar global akan menuntut DSI untuk segera mempersiapkan diri berupa kredibilitas yang tinggi, tata kelola perusahaan yang kuat, dan jaringan akses pasar yang luas.

Pembeli internasional pada umumnya menitikberatkan pada aspek kepastian pasokan barang, kualitas komoditas yang konsisten, kepatuhan terhadap kontrak, serta kemampuan dukungan pembiayaan yang solid.

Komitmen DSI dalam menjaga integritas operasional dan profesionalisme di semua lini harus diterapkan untuk membangun reputasi yang kuat di mata dunia. Pengawasan diperlukan untuk menutup segala celah penyimpangan dalam tata niaga ekspor komoditas berharga milik negara tersebut.

"DSI perlu fokus meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekspor nasional. Tata kelola yang profesional dan fair harus menjadi prioritas agar mendapat kepercayaan pasar global. Tata kelola harus bersih dan hindari rente," kata Bisman.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi memperkuat transparansi tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan devisa hasil ekspor Indonesia.

Kepala Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Jurnasin mengatakan, secara konseptual kehadiran DSI dapat menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sektor SDA nasional melalui sistem yang lebih terintegrasi.

“Kehadiran DSI secara konseptual dan governance dapat bermanfaat besar. Selain governance dan cash flows menjadi lebih transparan dan efektif, arus informasi dan kebijakan juga dapat menjadi lebih cepat dan jelas,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).

Menurut Eddy, manfaat terbesar dari pembentukan DSI terletak pada penguatan aspek tata kelola dan pengelolaan arus kas ekspor.

Selain itu, koordinasi kebijakan antarinstansi juga berpotensi menjadi lebih cepat apabila implementasinya berjalan sesuai rencana.

Meski demikian, Eddy mengingatkan tantangan utama DSI justru berada pada tahap pelaksanaan.

Selama ini pemerintah telah memiliki berbagai lembaga pendukung ekspor, seperti export centers dan free trade agreement centers yang berada di sejumlah kementerian dan lembaga.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara DSI dan lembaga yang sudah ada.

“Perlu corporate strategy mengenai vertical integration agar tidak terjadi overlapping dan kebingungan bagi para pengusaha,” katanya.

Selain memperkuat tata kelola, Eddy menilai DSI berpotensi meningkatkan devisa hasil ekspor dan memperkuat surplus perdagangan Indonesia.

Eddy mencatat neraca perdagangan Indonesia pada kuartal I 2026 masih mencatat surplus sebesar 3,32 miliar dollar AS.

Namun, ia mengingatkan peningkatan ekspor tidak serta-merta mengubah posisi defisit transaksi berjalan (current account deficit) menjadi surplus karena transaksi berjalan dipengaruhi sejumlah komponen lain di luar perdagangan barang.

“DSI tentu diharapkan dapat meningkatkan devisa hasil ekspor dan menggenjot peningkatan balance of trade. Namun apakah DSI dapat membalikkan posisi current account dari defisit ke surplus? Belum tentu,” ujar Eddy.

Meski demikian, ia optimistis peningkatan devisa hasil ekspor dapat memperkuat cadangan devisa nasional yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Penguatan cadangan devisa merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat stabilitas rupiah,” katanya.

Di sisi lain, Eddy berharap pembentukan DSI juga menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi nasional.

Menurut dia, peningkatan investasi asing perlu didukung perbaikan regulasi, kepastian hukum, kemudahan berusaha, serta stabilitas ekonomi dan politik.

Sebagai informasi, pemerintah mulai menerapkan tata kelola ekspor komoditas SDA strategis melalui DSI mulai 1 Juni 2026.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengatur ekspor komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai pengekspor tunggal.

Pada tahap awal, kebijakan mencakup tiga komoditas utama yakni minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloys.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kalangan pengusaha menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Namun, dunia usaha meminta pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum serta mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor agar kebijakan baru tidak mengganggu arus ekspor nasional.

Permintaan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama yang diteken Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).

Asosiasi menilai tujuan pemerintah meningkatkan transparansi perdagangan, mencegah praktik under-invoicing dan transfer pricing, serta mengoptimalkan devisa hasil ekspor (DHE) merupakan langkah yang baik.

Namun, implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati.

"Demi menjaga stabilitas industri, kepastian berusaha, dan kesinambungan arus ekspor nasional, kami memandang perlu perhatian khusus pada aspek-aspek strategis," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut yang diterima Kompas.com pada Senin (1/6/2026).

Salah satu sorotan utama dunia usaha adalah perlunya implementasi kebijakan secara bertahap dengan mempertimbangkan karakteristik setiap komoditas.

Menurut asosiasi, sektor batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak, rantai pasok, mekanisme pembiayaan, hingga profil pembeli internasional yang berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan dalam satu pendekatan kebijakan.

"Selama masa transisi, aktivitas ekspor diharapkan tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, disertai penguatan pengawasan dan integrasi sistem digital oleh Pemerintah dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)," jelas pernyataan tersebut.

Selain itu, pengusaha juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap kontrak-kontrak yang sedang berjalan.

Mereka menilai kejelasan mengenai kontrak jangka panjang, mekanisme pembayaran, pengapalan, asuransi, kewajiban DHE, Domestic Market Obligation (DMO), hingga perlakuan terhadap berbagai skema perdagangan internasional menjadi hal yang mendesak untuk segera ditetapkan.

Mereka menilai pemerintah perlu segera menerbitkan petunjuk teknis yang transparan untuk menghindari spekulasi negatif di pasar sekaligus menjaga kepercayaan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.

Dalam pernyataan yang sama, dunia usaha juga meminta agar tata kelola DSI dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tidak menambah biaya bagi pelaku usaha.

Mereka berharap peran DSI lebih ditegaskan sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional guna membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional.

canva.com Ilustrasi sawit

Untuk mendukung pengawasan, asosiasi mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi yang mampu menangani persoalan under-invoicing dan transfer pricing secara sistemik melalui teknologi informasi modern.

Sistem tersebut diharapkan mencakup seluruh rantai industri dari hulu hingga hilir sekaligus menjamin kerahasiaan data pelaku usaha.

Para pengusaha juga mengusulkan pembentukan forum koordinasi teknis yang melibatkan pemerintah, DSI, otoritas keuangan, dan asosiasi industri guna membahas rincian implementasi kebijakan, mulai dari mekanisme penetapan harga hingga tahapan transisi menuju pelaksanaan penuh.

APINDO, IMA, APBI, FINI, dan GAPKI menegaskan siap mendukung pemerintah melalui masukan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha, dengan harapan proses transisi dapat berjalan tertib tanpa mengganggu kelancaran ekspor nasional.

"Kami meyakini kebijakan ini akan memperkuat tata kelola SDA, meningkatkan daya saing ekspor, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani mulai menunjukkan perbaikan setelah pemerintah memberikan penjelasan terkait mekanisme transisi pengelolaan ekspor melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan harga TBS yang sebelumnya sempat tertekan kini mulai bergerak naik meski belum kembali ke level sebelum gejolak terjadi.

"Harga TBS sudah mulai membaik walaupun belum kembali seperti semula, tetapi di beberapa daerah sudah di atas Rp 3.000 per kilogram," ujarnya kepada Kontan, Minggu (31/5/2026).

KOMPAS.com/CRISTISON SONDANG PANE Seorang pekerja sedang mengangkut tandan buah segar (TBS) Sawit menggunakan sepeda motor menuju tempat pengumpulan hasil (TPH) di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian meminta perusahaan refinery dan eksportir sawit tetap menjalankan aktivitas perdagangan secara normal serta kembali mengacu pada harga lelang yang terbentuk di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) guna mempercepat pemulihan harga TBS petani.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi 139 pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli TBS di bawah harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 PKS telah melakukan penyesuaian harga setelah rapat koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri sawit.

Menurut Sudaryono, pelemahan harga TBS sebelumnya tidak sejalan dengan kondisi pasar minyak sawit global yang masih relatif kuat.

Pemerintah menilai gejolak harga lebih banyak dipicu ketidakpastian di rantai perdagangan domestik dibandingkan faktor permintaan global.

Sebelumnya, GAPKI mengungkapkan pasar sawit sempat mengalami kepanikan setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana penunjukan BUMN melalui DSI sebagai eksportir tunggal CPO dalam rapat paripurna DPR pada 20 Mei lalu.

Pandawa Borniat/kompas.com Ketidakpastian menghantui ratusan petani kelapa sawit mitra plasma dan swadaya di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Mereka menjerit akibat praktik penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang tak menentu oleh PT Berau Agro Asia (BAA), sebuah pabrik kelapa sawit (PKS) yang beroperasi tanpa kebun inti. Sepanjang Mei 2025. Senin (26/5/2025)

Eddy mengatakan ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut membuat pelaku usaha maupun pembeli di pasar internasional memilih menahan transaksi.

Akibatnya, harga CPO domestik yang sebelumnya berada di kisaran Rp 15.300 per kilogram di Dumai turun menjadi Rp 14.500 per kilogram hanya dalam hitungan jam setelah pengumuman tersebut.

Bahkan harga sempat turun hingga sekitar Rp 12.500 per kilogram karena pasar menunggu kepastian kebijakan.

Menurut Eddy, penjelasan pemerintah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, pelaku usaha, asosiasi petani, refinery, eksportir, dan BUMN perkebunan mulai memberikan kepastian kepada pasar sehingga aktivitas perdagangan kembali bergerak.

Ia berharap pemerintah terus menjaga komunikasi dengan pelaku industri selama masa transisi DSI yang dijadwalkan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 agar tidak mengganggu arus ekspor sawit nasional.

GAPKI juga mengingatkan pentingnya menjaga fleksibilitas perdagangan karena Indonesia saat ini mengekspor produk sawit ke lebih dari 160 negara, sebagian besar dalam bentuk produk hilir.

"Kami mendukung kebijakan pemerintah, tetapi pasar membutuhkan kepastian dan informasi yang jelas agar aktivitas perdagangan dan ekspor dapat berjalan normal," kata Eddy. (Reporter: Leni Wandira | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: GAPKI Sebut Harga TBS Sawit Mulai Pulih Usai Pemerintah Beri Kepastian Soal DSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani berharap badan ekspor komoditas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) hanya berperan menjadi verifikator dan pengawas saja dalam kegiatan ekspor.

Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto mengatakan, DSI dapat menciptakan platform ekspor secara online mulai dari penerimaan tandan buah segar (TBS) hingga produksi di pabrik kelapa sawit.

Selain itu, platform juga sebaiknya dapat digunakan untuk informasi stok tangki, pengiriman stock di pelabuhan, hingga penjualan dan ekspor.

"Ini harus dihubungkan juga dengan pihak Bea Cukai dan segala macam. Ini harus integrasi data," kata dia ketika ditemui di Kantor Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, DSI harapannya dapat menjadi pengelola big data di masa depan.

"Kemudian itu juga di birokrasi yang memang harus disederhanakan," imbuh dia.

Darto mengungkapkan, kegiatan ekspor di Indonesia yang melibatkan banyak pihak mulai dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, hingga otoritas pelabuhan dapat disederhanakan.

"Karena untuk konteks trading minyak sawit global itu ya real time, begitu approval-nya lama, ya susah untuk kami," ungkap dia.

Meskipun memiliki kapasitas produksi minyak sawit yang besar, Darto juga mengingatkan agar Indonesia dapat terus waspada dengan pesaing dan negara lain yang juga tengah mengembangkan komoditas minyak sawit.

Persebaran negara penghasil minyak sawit kini telah mencakup wilayah seperti China, Papua Nugini, hingga negara di Afrika dan Amerika Latin.

"India yang sebagai peminta minyak sawit kita paling (besar) sedang menanam sawit," ungkap dia.

DSI hanya tambah regulasi

Dalam kesempatan yang sama, Kobar Sembiring seorang petani sawit swadaya asal Kalimantan Tengah menilai, kehadiran DSI hanya akan menambah regulasi yang ada.

"Jadi ujung-ujungnya nanti ini tetap ada diserahkan ke swasta," ungkap dia.

Kobar menjelaskan, peristiwa ini mengingatkan dengan apa yang terjadi pada 2022 ketika terdapat larangan ekspor oleh pemerintah.

Tangki penyimpanan pabrik yang penuh karena tidak ada ekspor membuat produksi minyak sawit berhenti.

Hal itu berdampak pada TBS petani tidak diterima selama beberapa pekan oleh pabrik dan menjadi busuk.

Setelah keran ekspor dibuka, pemerintah menambah peraturan dengan adanya Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

Sebagai ilustrasi, dengan lahan seluas 2 hektar, petani sawit dapat mengumpulkan 2 ton.

Dengan harga sekitar Rp 2.500 per kg, maka penghasilan yang didapatkan petani sekitar Rp 5 juta per hektar.

Padahal petani masih harus menanggung biaya pekerja, pupuk, hingga bahan bakar.

"Jadi kami menolak dengan keras itu DSI, kecuali pemerintah mau terapkan itu ke BUMN dulu. Bikin dulu percontohannya. Kalau itu bagus jalannya oke, silakan," tutup dia.

DSI tetap akan cari profit

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menyatakan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI tetap memiliki tugas untuk menghasilkan keuntungan atau profit.

PT DSI merupakan BUMN yang baru dibentuk khusus untuk mengelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis.

Pada tahap awal beroperasi, PT DSI akan mengelola ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), batu bara, hingga paduan besi (ferrous alloy).

Pandu menuturkan, seiring PT DSI berada di bawah Danantara maka berorientasi profit, sejalan dengan karakter sovereign wealth fund (SWF) yang memiliki tujuan menghasilkan keuntungan.

"Karena di bawah Danantara, ide awalnya menjadi suatu perusahaan, dan perusahaan BUMN memang harus profit, for profit," ujarnya dalam diskusi B-Universe Economic Insight Series 2026 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Dia menjelaskan, pembentukan PT DSI ini bermula dari keinginan pemerintah untuk mengatasi praktik under-invoicing, yakni nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Petani sawit swadaya berpandangan adanya badan ekspor komoditas PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dikhawatirkan akan memberikan tekanan pada harga tandan buah segar (TBS).

Hal ini lantaran DSI dinilai akan menambah beban rantai pasok (supply chain) yang nantinya akan ditanggung oleh petani swadaya.

Ketua Umum Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) Mansuetus Darto menjelaskan, industri kelapa sawit memiliki rantai pasok yang saling bergantung mulai dari petani, tengkulak, rampt, pabrik kelapa sawit (PKS), refinery, dan eksportir.

Dengan kata lain, petani tidak bisa langsung setor hasil panen ke pabrik karena umumnya pabrik hanya menerima TBS dalam partai besar.

Petani juga tidak dapat menyimpan TBS sawit lebih dari 8 jam karena tingkat kualitas akan berkurang.

Petani juga tidak memiliki kendaraan besar untuk membawa hasil panen ke pabrik yang biasanya jauh jaraknya.

"Semua level ini ambil margin (keuntungan) semua," kata dia ketika ditemui di Kantor Kompas.com, Selasa (26/5/2026).

Ia menambahkan, kehadiran DSI dalam rantai pasok ekspor tersebut dikhawatirkan akan mengambil margin juga, sehingga harga TBS di tingkat petani kian terdesak.

"Walaupun saya bilang ini bukan margin ya, tetapi untuk negara sebagai pendapatan negara, ya oke. Nah, dalam bentuk apa, bea kaluar dan juga pungutan ekspor," terang dia.

Darto menjelaskan, tekanan harga kelapa sawit tersebut juga masih dirasakan petani dari kebijakan sebelumnya yakni Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).

"Margin di sawit, di hulu itu receh, si tengkulak itu ambil Rp 50, Si Rampt itu ambil Rp 20. Kalau DSI ambil lagi margin yang di hulu. Nah, tambah lagi di petani," ucap Darto.

DSI harus tanggung risiko rantai pasok sawit

Terkait dengan rantai pasok di hilir, terdapat banyak hal yang menjadi risiko sebuah perusahaan eksportir.

Hal tersebut mencakup menanggung risiko ekspor batal hingga mengatur Letter of Credit (LC).

Darto bilang, DSI nantinya harus siap untuk memiliki seluruh infrastruktur dan ekosistem keuangan tersebut.

"Berarti DSI itu harus mengambil risiko yang dimiliki trader saat ini?

Ketika DSI tidak mampu memenuhi seluruh persyaratan tersebut, reputasi trader menjadi taruhannya.

"Ini soal global trust, soal reputasi si trader tadi. Ini kan risiko yang di trader," ungkap dia.

Darto bilang, DSI juga harus bisa dalam waktu dekat memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan negara pembeli, salah satunya yang terkait dengan European Union No Deforestation (EUDR).

Aturan ini melarang perusahaan melakukan impor produk yang berasal dari hasil lahan deforestasi atau penggundulan hutan.

"Ini harus compliance, segregated penjualannya. Nah bisa tidak DSI menantang market yang modern saat ini?" kata dia.

KOMPAS.com/Pandawa Borniat Ilustrasi sawit.

Penegakan hukum bagi perusahaan under invoicing

Darto berpandangan, ketika negara ingin memberantas under invoicing, jalur hukum seharusnya jadi pilihan yang paling rasional.

"Menurut saya penting ada penegakan hukum, kalau misalnya ada yang melakukan kasus seperti itu ya dicek saja, di penjara, jangan sampai orang satu dua yang melakukan kesalahan yang lain yang melakukan baik-baik itu dihancurkan," tutup dia.

Sebagai gambaran, harga TBS di tingkat petani telah mengalami penurunan sekitar Rp 800-1.500 per kilogram (kg). Sebelumnya, harga TBS dapat mencapai Rp 3.800 per kg.

Saat ini, harga TBS bervariasi antara Rp 1.500 sampai Rp 2.500 per kg, dengan harga paling rendah berada di wilayah Sulawesi.

Pungutan ekspor dilakukan DSI

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso alias Busan, menyebut pungutan ekspor (PE) dan bea keluar ekspor sumber daya alam (SDA) strategis bakal ditanggung PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

"Pungutan ekspor, bea keluar, ya kalau selama ini kan dikenakan ke eksportir. Artinya nanti kalau sudah sepenuhnya oleh PT DSI, ya otomatis PT DSI,” kata Busan saat ditemui di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Busan mengatakan, pemerintah memutuskan untuk sementara terdapat tiga komoditas SDA strategis yang harus diekspor melalui PT DSI.

Ketiganya adalah produk kelapa sawit, batubara, dan paduan besi (ferro alloy).

Meski ekspor menjadi satu pintu, kata Busan, aturan yang berlaku dalam kegiatan ekspor tidak berubah.

Persyaratan ekspor, kewajiban eksportir memenuhi domestic market obligation (DMO), dan lainnya tetap berlaku.

Izin ekspor juga tetap dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

“Jadi sifatnya hanya yang ekspor dari pihak swasta yang selama ini kemudian berubah menjadi PT DSI, itu saja,” ujar Busan.

Menurut dia, Kemendag tengah menyiapkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), ketentuan terkait ekspor satu pintu melalui PT DSI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut penurunan harga tandan buah segar (TBS) sawit dipicu efek psikologis setelah pengumuman kebijakan ekspor satu pintu sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketidakpastian dan minimnya pemahaman pelaku usaha disebut memengaruhi harga pembelian TBS di tingkat pabrik kelapa sawit (PKS).

Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar rapat bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), asosiasi petani sawit, serta Satgas Pangan Polri untuk merespons penurunan harga TBS. Tercatat sekitar 139 PKS di berbagai daerah menurunkan harga pembelian TBS petani.

“Dari rapat tadi kemudian diidentifikasi bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis, kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI,” kata Sudaryono di Kementan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan PT DSI hanya bertugas mengelola dan mengawasi ekspor sumber daya alam, termasuk sawit, tanpa mengambil keuntungan transaksi maupun membebankan biaya tambahan dari kegiatan ekspor. Pemerintah juga menetapkan masa transisi penerapan kebijakan ekspor satu pintu mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Pada masa transisi tersebut, kegiatan ekspor dan aktivitas industri sawit dipastikan tetap berjalan normal sambil pemerintah melakukan evaluasi. Pemerintah menargetkan perusahaan mulai bertransisi secara bertahap pada September 2026 sebelum implementasi penuh dilakukan pada 1 Januari 2027.

“PT DSI tidak mengambil keuntungan tapi dia mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspor sumber daya alam kita ke luar,” ujar Sudaryono.

Kementan membuka ruang evaluasi terhadap PKS yang membeli TBS di bawah harga ketetapan provinsi. Pengawasan dilakukan bersama Satgas Pangan Polri jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam tata niaga sawit.

Sudaryono mengatakan penurunan harga TBS terjadi dengan variasi berbeda di tiap daerah. Ia menyebut terdapat PKS yang menurunkan harga mulai Rp50 per kilogram hingga Rp1.200 per kilogram, terutama di Sulawesi Barat.

“Ada yang turun lima puluh rupiah, ada yang tiga ratus variasi, ada yang tinggi sampai seribu dua ratus di Sulawesi Barat,” jelas tokoh yang akrab disapa Mas Dar ini.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengakui pelaku industri sempat diliputi ketidakpastian terkait mekanisme kebijakan ekspor satu pintu. Kondisi itu juga dirasakan pembeli dari luar negeri yang menanyakan detail implementasi kebijakan baru tersebut.

Menurut dia, pertemuan bersama Kementan membantu memperjelas tahapan transisi menuju implementasi penuh pada 2027. Industri juga masih menunggu rincian teknis mengenai mekanisme pembelian dan pengawasan ekspor pada masa mendatang.

“Kita berharap dengan pertemuan hari ini bisa mengklarifikasi segala ketidakpastian tersebut,” kata Eddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Pemerintah kemudian membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas SDA strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing pada sejumlah komoditas ekspor Indonesia selama bertahun-tahun. Under invoicing merupakan praktik pelaporan nilai barang dalam faktur lebih rendah dibanding nilai transaksi sebenarnya, sedangkan transfer pricing dilakukan melalui penetapan harga transaksi antarperusahaan afiliasi.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Sudaryono menegaskan pemerintah tidak akan mengorbankan petani maupun industri sawit dalam pelaksanaan reformasi tata niaga ekspor. Pemerintah ingin menertibkan praktik yang merugikan kepentingan nasional tanpa mengganggu keberlangsungan industri sawit nasional.

Industri sawit tetap menjadi penopang penting ekonomi nasional mengingat sekitar 60 persen pasokan sawit dunia berasal dari Indonesia. Pemerintah juga mendorong petani sawit swadaya bermitra dengan PKS agar memiliki kepastian harga dan kepastian penjualan.