JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP perlu dilakukan menyeluruh dan transparan. Ketegasan aparat penting untuk menjaga kepastian hukum sekaligus kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.

Menurut dia, kepastian hukum merupakan salah satu faktor utama yang diperhatikan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu, apabila terdapat dugaan praktik ekspor yang merugikan negara, maka proses penegakan hukum harus berjalan profesional dan tanpa pandang bulu.

“Kasus ini harus menjadi momentum menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pelaku usaha. Investor yang sehat justru membutuhkan kepastian bahwa negara mampu menindak setiap dugaan pelanggaran secara objektif dan berdasarkan fakta hukum,” ujar Hardjuno, Kamis (18/6/2026).

Apabila dugaan terhadap PT SIP terbukti, maka dampaknya tidak hanya terkait potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola sektor ekspor nasional. Sebaliknya, jika PT SIP tidak terbukti melanggar, proses hukum yang transparan juga akan memberikan kepastian bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Kejagung mengakui sedang menyelidiki dugaan manipulasi nilai ekspor minyak sawit oleh PT SIP. Perusahaan tersebut diduga melakukan ekspor di bawah harga pasar untuk menekan kewajiban pajak dan menyembunyikan keuntungan.

Kejagung juga telah mendalami informasi terkait fasilitas perbankan dan skema pembiayaan yang digunakan PT SIP sebagai bagian dari proses penyelidikan yang masih berlangsung.

Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai..,

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Ishak Razak menilai, perlunya membangun sistem verifikasi harga berbasis data pasar internasional secara real-time untuk mencegah praktik manipulasi harga (under-invoicing) dalam aktivitas ekspor.

Sistem tersebut, lanjut dia, dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Direktorat Pajak Kemenkeu untuk mendeteksi anomali harga akibat praktik manipulasi tersebut.

”Alternatif lainnya (untuk menekan under-invoicing adalah) kewajiban pelaporan nilai transaksi ekspor melalui sistem terintegrasi antara perbankan, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan Ditjen Bea Cukai, sehingga rekonsiliasi data dapat dilakukan tanpa perantara tambahan,” kata Mohammad Ishak Razak saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Selan itu, ia menyampaikan pemerintah dapat pula menggunakan akun bersama (escrow account) untuk menampung pembayaran ekspor komoditas strategis bernilai tinggi secara sementara, sebelum nantinya dana tersebut diteruskan kepada eksportir setelah nilai penjualan yang dilaporkan selesai diverifikasi.

Ia juga mengusulkan agar para eksportir yang menjalankan tugasnya dengan patuh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar diberikan insentif.

Under-invoicing merupakan salah satu kekhawatiran pemerintah terkait aktivitas ekspor dan impor selama ini.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan, praktik under-invoicing ekspor sumber daya alam telah menimbulkan potensi kehilangan pendapatan negara sekitar 908 miliar dolar AS sepanjang 34 tahun.

Pemerintah pun mendirikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai BUMN khusus ekspor bagi sejumlah komoditas strategis untuk menekan praktik manipulasi tersebut.

Mengingat tanggung jawab besar DSI dalam proses ekspor nantinya, Razak pun menekankan agar BUMN tersebut dapat bekerja secara transparan, akuntabel, adaptif, dan lincah (agile) karena akan ada ribuan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara langsung oleh perusahaan eksportir kini akan dikelola sendiri oleh DSI.

Ia juga menyoroti potensi bertambahnya biaya logistik serta proses ekspor dan administrasi yang lebih kompleks dengan adanya tata kelola ekspor satu pintu tersebut.

“Jika sistemnya kurang canggih, justru akan memperlambat masuknya devisa ke dalam negeri sehingga bertentangan dari tujuan kebijakan ini,” ujar Razak.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Nanti kami lihat apa yang terbaik. Tapi yang jelas, kami nggak akan membuat perusahaan itu tutup

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tengah mengkaji skema sanksi bagi 10 perusahaan terduga melanggar aturan perdagangan melalui manipulasi ekspor-impor (trade misinvoicing) tanpa menutup perusahaan.

“Nanti kami lihat apa yang terbaik. Tapi yang jelas, kami nggak akan membuat perusahaan itu tutup. Tapi, dia harus bayar kewajiban sesuai nanti pemeriksaan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Purbaya menjelaskan Kementerian Keuangan melakukan penyelidikan awal untuk mengungkap praktik ilegal ini, yang kemudian dilanjutkan dengan koordinasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan Agung.

Sejauh ini, Menkeu menyebut telah memeriksa 20 perusahaan, dengan fokus utama pada 10 perusahaan besar yang seluruhnya bergerak di sektor industri kelapa sawit (crude palm oil/CPO).

Purbaya mengatakan modus yang dilakukan oleh 10 perusahaan tersebut umumnya melakukan manipulasi nilai ekspor melalui perusahaan perdagangan atau trading company di Singapura.

Mereka melaporkan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga jual sebenarnya di negara tujuan. Temuan ini diperoleh dari penulusuran data ekspor dengan data negara tujuan ekspor.

“Kami ada periksa 20 perusahaan, yang lain kecil-kecil. Kami fokus yang besar, semuanya begitu, yang 10 itu. Jadi, kalau yang besar begitu, yang kecil mungkin sama,” ujarnya.

Untuk mengatasi praktik kurang bayar (underinvoicing) hingga praktik pemindahan harga (transfer pricing), pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).

PT DSI berperan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus ekspor yang mengatur kebijakan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) untuk meningkatkan penerimaan negara.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menyebut PT DS akan menjalankan bisnis dengan orientasi profit melalui pengelolaan ekspor SDA, sejalan dengan orientasi bisnis Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

DSI pada tahap awal akan menjalankan model agent business atau perantara sebelum mengembangkan fungsi lain sesuai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat negara ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (21/5), guna mematangkan mekanisme kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai lembaga yang akan mengelola transaksi ekspor sumber daya alam (SDA).

Sejumlah pejabat yang dipanggil ke Istana adalah Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, ia membawa sejumlah catatan daftar perusahaan yang diduga melakukan praktik manipulasi harga crude palm oil (CPO) dalam transaksi ekspor ke luar negeri, salah satunya ke Amerika Serikat (AS).

Purbaya mengatakan catatan itu berisi perbedaan selisih antara nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dan nilai impor di negara tujuan. Praktik-praktik ini memicu menurunkan pendapatan negara. Ia mengatakan, dalam laporan tersebut nilai barang yang tercatat saat ekspor dari Indonesia lebih rendah dibandingkan nilai impor yang tercatat di Amerika Serikat (AS).

"Ada sepuluh perusahaan besar, tiga perusahaan pengapalan, masing masing perusahaan saya pilih secara acak. Mereka kelihatan melakukan manipulasi harga ekspor ke Amerika Serikat. Jadi, harganya di sini (Indonesia) itu cuma seperempat atau sepertiga yang ada di AS," kata Purbaya.

Ia mencontohkan salah satu perusahaan melaporkan nilai ekspor dari Indonesia senilai US$ 2,6 juta, sementara nilai impor barang yang sama di AS mencapai US$ 4,2 juta. "Ada yang lebih gila lagi, ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta, di AS US$ 4 jutaan, berubah harga 200%," ujarnya.

Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengawasan lebih ketat, termasuk opsi penahanan kapal apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Selain sektor CPO, pemerintah juga disebut akan menelusuri dugaan praktik serupa pada komoditas batu bara.

Awasi Ekspor Komoditas yang Rawan Underinvoicing

PT DSI akan mengawasi transaksi ekspor tiga komoditas mulai September 2026, yakni minyak sawit mentah crude palm oil (CPO), batu bara, dan paduan besi. Tiga komoditas itu disebut rawan terhadap praktik manipulasi harga serta underinvoicing.

Rosan mengatakan, ia dipanggil oleh presiden untuk melaporkan mekanisme kerja PT DSI, termasuk skema pengelolaan transaksi ekspor SDA yang kini tengah dimatangkan oleh pemerintah.

"Ini mau lapor mekanismenya," kata Rosan, sebelum memasuki gerbang masuk Istana.

Sementara itu, Perry Warjiyo dan Agus Gumiwang enggan bicara banyak ihwal kehadiran mereka di Istana.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI mengingatkan nasabah untuk lebih waspada dan tidak membagikan data sensitif kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi. Hal ini terkait maraknya kejahatan siber, khususnya vishing, phishing, dan social engineering yang menyasar pengguna layanan digital seperti BNIdirect.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menegaskan, perkembangan teknologi turut diikuti dengan semakin beragamnya modus penipuan.

"Masyarakat perlu memahami berbagai modus penipuan tersebut agar dapat lebih waspada dan tidak mudah memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Salah satu modus yang kerap terjadi adalah vishing atau voice phishing, yakni penipuan melalui telepon di mana pelaku mengaku sebagai petugas bank. Dalam praktiknya, pelaku biasanya menyebut identitas korban dan menciptakan situasi mendesak, seperti dugaan transaksi mencurigakan, untuk meminta data penting seperti ID perusahaan, ID pengguna, kata sandi, hingga kode token.

Beragam informasi pribadi tersebut kemudian digunakan untuk mengakses akun dan melakukan transaksi tanpa izin.

Lalu, ada juga modus phishing yang dilakukan melalui situs palsu yang menyerupai portal resmi perbankan. Korban diarahkan untuk memasukkan data sensitif yang kemudian disalahgunakan oleh pelaku.

Modus lain yang juga perlu diwaspadai adalah social engineering, yaitu teknik manipulasi psikologis di mana pelaku menyamar sebagai petugas bank untuk memperoleh informasi rahasia seperti kode OTP, token, atau kata sandi.

BNI menekankan pentingnya kewaspadaan dan verifikasi dalam setiap interaksi yang berkaitan dengan layanan digital. Nasabah diimbau untuk hanya mengakses layanan melalui situs resmi seperti bnidirect.bni.co.id atau directbisnis.bni.co.id, serta menghindari mengklik tautan mencurigakan yang dikirim melalui pesan singkat, email, maupun aplikasi percakapan.

Selain itu, nasabah juga diminta untuk tidak menyimpan kata sandi di perangkat, rutin mengganti password, serta tidak pernah membagikan kode OTP atau token kepada siapa pun, termasuk pihak yang mengatasnamakan bank. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk mencegah penyalahgunaan akses akun.

BNI juga mengingatkan masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi perseroan, termasuk website resmi di https://www.bni.co.id, guna memastikan keabsahan setiap informasi yang diterima dan menghindari potensi penipuan.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total nilai Rp78,68 miliar atas kasus manipulasi serta pelanggaran pasar modal.

Untuk kasus manipulasi pasar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Maret 2026 di Jakarta, Senin, menyebut untuk besaran sanksi administratif kepada enam pihak perorangan dikenakan mencapai Rp15,9 miliar.

OJK juga memberikan satu sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada satu pihak perorangan.

Di luar kasus manipulasi pasar, OJK juga mengenakan sanksi administratif atas hasil pemeriksaan kasus di pasar modal lainnya dengan total Rp62,78 miliar yang dijatuhkan kepada 68 pihak.

“Ada satu sanksi administratif berupa pencabutan izin, empat sanksi administratif berupa pembekuan izin, serta tujuh sanksi administratif berupa peringatan tertulis,” kata Hasan.

Hasan pun menambahkan OJK telah menegakkan delapan perintah tertulis dalam penanganan kasus di pasar modal.

Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat penegakan aturan di pasar modal.

Secara umum, Hasan mengatakan pasar modal Indonesia mengalami pergerakan yang dinamis pada Maret 2026 seiring dengan eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga komoditas energi dunia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Maret 2026 ditutup di level 7.048,22 atau terkoreksi 14,42 persen secara bulanan (month-to-month/mtm).

Investor asing tercatat membukukan net sell di pasar saham senilai Rp23,34 triliun. Lonjakan aksi jual investor asing antara lain dipengaruhi transaksi di pasar negosiasi pada sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, jumlah investor pasar modal domestik terus menunjukkan peningkatan. Hingga Maret 2026, terdapat tambahan 1,78 juta investor baru, sehingga total jumlah investor mencapai 24,74 juta atau tumbuh 21,51 persen (year-to-date/ytd).

Oleh sebab itu, OJK menilai resiliensi dan likuiditas pasar modal domestik secara keseluruhan tetap terjaga.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa sejak awal tahun 2026 hingga 31 Maret telah dijatuhkan sanksi administratif kepada 233 pihak dengan total nilai denda mencapai Rp96,33 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, sanksi tersebut mencakup penanganan berbagai kasus pelanggaran, termasuk manipulasi pasar yang selama ini menjadi perhatian investor dan pelaku industri.

"Pengenaan sanksi administratif selama tahun ini sampai 31 Maret 2026 dengan total denda mencapai angka Rp96,33 miliar kepada tidak kurang dari 233 pihak, termasuk penanganan kasus yang terkait langsung dengan kondisi manipulasi pasar yang sering menjadi perhatian semua pihak," ungkapnya dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/4/2026).

Menurut dia, dari total nilai sanksi tersebut, denda yang berkaitan langsung dengan penanganan manipulasi pasar mencapai Rp29,3 miliar. Ia menegaskan penegakan hukum itu akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya memperkuat disiplin pasar dan menjaga kepercayaan investor.

"Langkah ini akan kami lanjutkan, kami teruskan, kami hadirkan dan akan menjadi bagian penting dalam upaya kita terus menghadirkan disiplin pasar, integritas pasar, market conduct yang baik dan pada akhirnya kami berharap memulihkan kepercayaan di pasar modal kita terutama dari para investor kita," lanjutnya.

Selain penegakan hukum, Hasan menyatakan reformasi pasar modal nasional yang digulirkan sejak awal Februari 2026 telah berjalan secara konkret dan terukur. Ia menyebut empat inisiatif utama yang dirancang sebagai respons cepat terhadap masukan global index provider dan investor telah berhasil diselesaikan sesuai target pada akhir Maret 2026.

Hasan menjelaskan empat fokus reformasi tersebut mencakup penguatan transparansi kepemilikan saham, pengelolaan risiko konsentrasi kepemilikan, peningkatan kualitas data investor, serta penguatan kebijakan peningkatan free float.

Menurut Hasan, inisiatif tersebut dijalankan sebagai satu kesatuan kebijakan yang saling terintegrasi untuk memperkuat kepercayaan investor dan meningkatkan kualitas pasar modal nasional dengan peaksanaan dikawal bersama lembaga self-regulatory organization (SRO), yakni BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Secara umum kami sampaikan bahwa OJK, bersama SRO dalam hal ini BEI dan KSEI sudah mengawal dan menghadirkan inisiatif atau solusi atas fokus 4 inisiatif dimaksud. Dan Alhamdulillah dapat kami informasikan bahwa per Maret kemarin, yang sesuai dengan target yang kita canangkan, seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pidana pasar modal terkait harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS).

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona mengatakan dua tersangka itu berinisial ASS dan MWK.

Secara terperinci, ASS selaku beneficial owner PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), serta korporasi PT MASI.

"Tersangka yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan statusnya kita naikkan, itu ada dua, yaitu Saudara AS dan Saudara M. Ya, sekarang dalam proses penyelesaian kasusnya," ujar Daniel di SCBD, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menjelaskan duduk perkara berkaitan dengan manipulasi saat penawaran saham perdana atau IPO. Misalnya, tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam IPO serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

"Artinya membeli saham berdasarkan informasi dari orang dalam. Ini dalam pasar modal tidak boleh. Kemudian melakukan perdagangan semu, ini pun tidak boleh. Harus fairness," imbuhnya.

Adapun, rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Berkah Beton Sadaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler.

Di samping itu, Daniel mengungkap total cuan dari praktik ilegal ini sebesar Rp14,5 triliun. Uang triliunan itu pun kini telah dibekukan oleh OJK untuk sementara.

"Nilainya total semua 14,5 T. 14,5 T itu dari saham-saham yang kami freeze, itu sekitar ada 2 Miliar lembar saham dengan harga saham sekitar 7.000 sekian, yang totalnya 14,4 sekian T. Itu kami freeze, sementara tidak boleh dilakukan perdagangan," pungkasnya.

Atas perbuatannya, ASS dan MWK telah ditetapkan sebagai tersangka oleh OJK karena diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor sekuritas PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, inisial MASI, digeledah oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hari ini, Rabu (4/3/2026), di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa penggeledahan dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan atas dugaan manipulasi informasi fakta material.

"Dugaan manipulasi laporan dan informasi tersebut diduga melibatkan pihak sekuritas," tulis OJK dalam keterangan resminya, Rabu (4/3/2026).

Adapun, praktik yang dilakukan PT MASI diduga melanggar Pasal 104 juncto Pasal 90 subsidair Pasal 107 UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal. Kasus ini berkaitan dengan tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima jatah pasti dalam initial public offering (IPO) serta laporan penggunaan dana penawaran umum yang tidak sesuai fakta.

Selain manipulasi informasi, penyidik OJK menemukan indikasi transaksi semu yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee.

Rangkaian transaksi ini dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka, yang menyebabkan harga saham PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS) melonjak signifikan hingga 7.150% di pasar reguler. Dugaan tindak pidana tersebut terjadi dalam kurun waktu 2020 hingga 2022.

OJK turut menengarai adanya keterlibatan ASS selaku beneficial owner BEBS, MWK selaku mantan Direktur Investment Banking PT MASI, serta korporasi PT MASI dengan modus insider trading hingga transaksi semu.

Sampai dengan saat ini, Penyidik OJK telah memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang berasal dari pihak PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI), PT Bersama Zatta Jaya Tbk. (BEBS), perbankan, hingga pihak nominee yang terkait dengan perkara tersebut.

OJK pun menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri serta Korwas PPNS Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas kasus ini, sekaligus menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor dan masyarakat.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten sebagai komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor jasa keuangan dan memastikan kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga," pungkas Ismail.

Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas 32 kasus di bidang pasar modal yang melibatkan pelaku korporasi hingga individu dan pegiat media sosial (influencer).

“Totalnya yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kita itu 32 (kasus),” kata Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat dijumpai media di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (23/2).

Hasan menjelaskan bahwa 32 kasus tersebut memiliki indikasi bervariasi mulai dari penyampaian informasi yang tidak benar atau bahkan menjurus pada penipuan, penciptaan harga atau perdagangan yang tidak sewajarnya, hingga manipulasi harga di pasar.

Ia menegaskan, seluruh kasus tersebut harus ditelusuri secara komprehensif guna mengaitkannya dengan kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) maupun Undang-Undang P2SK.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa konstruksi perkara umumnya bermula dari pergerakan harga yang dinilai tidak wajar.

Selanjutnya, otoritas akan menelusuri seluruh pihak yang melakukan transaksi jual dan beli yang berkontribusi terhadap pembentukan harga tersebut.

Dari proses itu, OJK akan merekonstruksi keterkaitan antara aktivitas perdagangan yang terjadi dengan pihak-pihak yang sejak awal terindikasi melakukan pelanggaran.

Hasan menekankan bahwa proses tersebut memerlukan waktu karena dilakukan melalui pemeriksaan mendalam serta komparasi data transaksi.

Apabila telah terdapat kecukupan bukti, OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi secara administratif atau non-pidana.

Selain itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam hal ini, proses penyidikan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku hingga memungkinkan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,” jelas Hasan.

Adapun OJK juga tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang menyebarkan informasi, termasuk influencer.

Regulasi tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor pasar modal, tetapi juga mencakup sektor jasa keuangan lainnya, termasuk aset kripto dan keuangan digital.

Hasan mengatakan, aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini. Di dalamnya akan memuat ketentuan yang secara tegas membatasi tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi para pihak dimaksud.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (20/2), OJK mengumumkan sanksi berupa denda senilai Rp5,35 miliar kepada influencer BVN atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial pada sejumlah perdagangan saham periode 2021-2022.

OJK menyimpulkan bahwa BVN terbukti melakukan pelanggaran Pasal 90 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UUPPSK, Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK, serta Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

Pelanggaran tersebut terjadi dalam kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) periode 1-27 September 2021 dan 8 November-29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk (FILM) periode 12 Januari-27 Desember 2021, serta PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) periode 8 Maret-17 Juni 2022.

Selain itu, OJK juga menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga pihak pada perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) periode Januari-April 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyatakan ketiga pihak tersebut melanggar Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU P2SK. Selain itu, juga melanggar ​​Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp5,7 miliar kepada tiga pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode 2016- 2022.

Pihak yang terlibat manipulasi harga saham IMPC terdiri dari unsur korporasi dan individu, diantaranya PT Dana Mitra Kencana serta pelaku individu berinisial MLN dan UPT.

“Kedua kelompok (korporasi dan individu) menggunakan puluhan nominee. Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham IMPC dimaksud,” ujar Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat.

Hasan menjelaskan, PT Dana Mitra Kencana menggunakan sebanyak 17 rekening efek dalam menjalankan aksi manipulasi terhadap harga saham IMPC.

Sementara itu, pelaku individu MLN dan UPT menggunakan sebanyak 12 rekening efek untuk melakukan praktik serupa.

Selain itu, ketiga pihak tersebut juga menjalankan skema yang disebut sebagai patungan saham dalam menggerakkan harga saham IMPC.

Dalam pola tersebut, pelaku individu MLN dan UPT berperan sebagai penyedia dana investasi yang kemudian menarik kembali dana hasil transaksi.

“Modus yang digunakan bisa disebut melalui skema yang mereka sebut patungan saham. Jadi ini skema yang berhasil kita ungkap. Peran signifikan dari pihak yang mengendalikan tersebut adalah sebagai pihak yang pertama memberikan dana untuk memungkinkan dilakukannya transaksi beli, dan selanjutnya pihak tersebut menerima kembali dana hasil penjualan saham tersebut dari belasan rekening efek nasabah yang dikendalikan oleh mereka,” ungkap Hasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyatakan ketiga pihak tersebut melanggar Pasal 91 Undang-Undang (UU) Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, juga melanggar ​​Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

“Adapun total sanksi yang diberikan kepada semua pelaku tadi adalah sebesar Rp 5,7 miliar,” ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ancaman siber melalui surat elektronik kian mengkhawatirkan setelah data terbaru menunjukkan hampir separuh dari lalu lintas surel global sepanjang 2025 merupakan spam yang mengandung risiko keamanan serius.

Lanskap keamanan digital di 2025 menandai pergeseran taktik kriminal siber yang semakin canggih dan terarah.

Berdasarkan data telemetri yang dirilis oleh Kaspersky, sebanyak 44,99% dari total lalu lintas surel global pada 2025 dikategorikan sebagai spam.

Angka ini bukan sekadar statistik tumpukan pesan sampah, melainkan pintu masuk bagi ancaman yang lebih berbahaya seperti penipuan, phishing, hingga malware.

Sepanjang 2025, tercatat individu maupun pengguna korporat di seluruh dunia harus menghadapi lebih dari 144 juta lampiran surel berbahaya. Jumlah ini mencerminkan lonjakan sebesar 15% jika dibandingkan dengan capaian angka pada tahun sebelumnya.

Data ini menunjukkan bahwa meski sistem keamanan perusahaan terus ditingkatkan, pelaku kejahatan siber tetap menemukan celah melalui volume serangan yang masif dan konten yang semakin persuasif.

Asia Pasifik di Garis Depan Ancaman

Secara geografis, wilayah Asia Pasifik menjadi target utama dengan menguasai pangsa deteksi antivirus surel terbesar, yakni mencapai 30%.

Posisi berikutnya ditempati oleh Eropa dengan 21%, Amerika Latin 16%, Timur Tengah 15%, Rusia dan CIS 12%, serta Afrika dengan pangsa 6%.

Jika dibedah berdasarkan negara, China memegang predikat tingkat lampiran surel berbahaya tertinggi dengan pangsa deteksi sebesar 14%.

Rusia mengikuti di peringkat kedua (11%), disusul oleh Meksiko (8%), Spanyol (8%), dan Turki (5%).

Menariknya, aktivitas deteksi antivirus pada surel ini menunjukkan grafik yang memuncak secara moderat pada bulan Juni, Juli, dan November, yang sering kali bertepatan dengan periode liburan atau musim belanja besar.

Pakar anti-spam di Kaspersky, Roman Dedenok, memperingatkan bahwa satu dari sepuluh serangan bisnis kini dimulai dengan taktik phishing.

"Bahkan detail terkecil pun dirancang dengan cermat dalam kampanye berbahaya ini, termasuk komposisi alamat pengirim dan penyesuaian konten dengan proses internal perusahaan yang sebenarnya," ujar Dedenok.

Salah satu pendorong utama kecanggihan ini adalah komodifikasi Kecerdasan Buatan (AI) generatif.

Teknologi ini memungkinkan penyerang menciptakan pesan phishing yang sangat personal dan meyakinkan dalam skala besar dengan upaya minimal.

AI mampu secara otomatis menyesuaikan nada, bahasa, dan konteks serangan agar sesuai dengan target spesifik, sehingga sulit dibedakan dari korespondensi asli.

Beberapa tren utama yang teridentifikasi meliputi:

Hibrida Saluran Komunikasi: Penyerang memancing korban berpindah dari surel ke aplikasi pesan instan atau panggilan telepon palsu untuk menindaklanjuti penipuan investasi.

Penggunaan Kode QR: URL berbahaya kini disamarkan dalam bentuk kode QR yang disematkan pada badan surel atau lampiran PDF. Teknik ini mengalihkan serangan ke perangkat seluler yang biasanya memiliki proteksi keamanan lebih lemah dibanding komputer perusahaan.

Eksploitasi Platform Sah: Penjahat menyalahgunakan fitur undangan dari platform kredibel seperti OpenAI untuk mengirim spam dari alamat resmi guna menipu pengguna.

Serangan BEC yang Halus: Pada serangan Business Email Compromise (BEC), penyerang menyisipkan surel palsu yang seolah-olah merupakan teruskan (forward) dari percakapan lama, tanpa header indeks utas, sehingga sangat sulit diverifikasi keabsahannya.