Bisnis.com, JAKARTA — PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) mendatangi Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memprotes terkait penyegelan 15 kontainer berisi hasil tambang oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Pengacara PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM), Poltak Silitonga mengatakan sejauh ini belum ada kepastian hukum terkait dengan penyegelan tersebut.

"Jadi kepastian hukum terhadap barang kita itu sampai sekarang kita tidak tahu," ujar Poltak di Kejagung, Jumat (5/6/2026).

Dia menambahkan, hingga saat ini PT PMM sampai saat ini terus dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen atas buyer hasil tambang tersebut.

Dengan demikian, Poltak menyatakan perusahaan berupa meminta kejelasan soal penyegelan 15 kontainer hasil tambang itu ke korps Adhyaksa.

"Karena istilahnya buyer kita telah menuntut, bahkan menuntut ganti rugi kepada kita terhadap status barang tersebut," imbuhnya.

Lebih jauh, Poltak mengemukakan bahwa PT PMM hanya bisa melakukan investigasi internal untuk mengungkap peristiwa secara terang benderang.

"Tolong berikan kami kepastian hukum terhadap barang kami yang legal itu, yang sesuai dengan aturan itu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan terhadap barang kami tersebut karena kami sudah dirugikan dengan penahanan yang tidak jelas tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Satgas PKH melakukan penindakan terhadap 15 dari 25 kontainer yang dinilai memuat mineral yang berisi kandungan radioaktif di Dermaga Kodaeral IV Batam, Kepulauan Riau pada (27/5/2026).

Penindakan ini dilakukan lantaran adanya dugaan potensi pelanggaran hukum dalam pengangkutan bahan tambang itu. Oleh karenanya, Tim Satgas PKH bersama dengan pihak terkait (stakeholder) turun untuk menyaksikan langsung langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Tim TNI AL di lokasi.