REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di Muaro Jambi melalui penyelesaian persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat transmigrasi sekaligus menjaga kepastian status kawasan yang telah dicadangkan negara.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyelesaian tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak masyarakat transmigrasi tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

"Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum," ujar Iftitah dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Proses tersebut didahului penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga survei lapangan bersama.

Hasil penelitian menemukan 67 bidang tanah berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Sebanyak 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara 17 bidang tanah seluas sekitar 24,53 hektare yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Iftitah menegaskan pemerintah memeriksa setiap bidang tanah secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap dilindungi. Sebaliknya, terhadap bidang yang ditemukan memiliki cacat administrasi, negara wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Negara harus adil kepada semua pihak, tetapi juga tidak boleh membiarkan hak masyarakat yang telah lama menunggu kepastian terus terabaikan," ujar Iftitah.

Menurut Iftitah, penyelesaian tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

"Yang kita jaga adalah kepastian hukum seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia. Kawasan yang telah dicadangkan negara untuk kepentingan rakyat harus tetap memiliki kepastian hukum agar program transmigrasi dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang," kata Iftitah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan seluruh proses telah dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka sehingga diharapkan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama akhirnya memperoleh kepastian hukum," ujar Ossy.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi turut terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Pemerintah memastikan seluruh rekomendasi hasil gelar perkara akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Transmigrasi menyiapkan ribuan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Transmigrasi Patriot. Program tersebut mengajak talenta muda untuk berperan dalam pengembangan kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Program Transmigrasi Patriot menjadi upaya pemerintah memperkuat pembangunan wilayah sekaligus mengurangi ketimpangan kesempatan di berbagai daerah.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, pembangunan Indonesia ke depan tidak bisa hanya bertumpu pada pusat pemerintahan atau pusat ekonomi yang telah berkembang.

“Indonesia masa depan tidak akan dibangun hanya dari Jakarta. Indonesia masa depan akan dibangun dari ribuan pusat pertumbuhan baru yang tersebar di seluruh Nusantara,” kata Iftitah dalam keterangan resminya, Ahad.

Menurut Iftitah, program transmigrasi selama ini telah melahirkan 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, 116 ibu kota kabupaten, dan tiga ibu kota provinsi.

Meski demikian, ia menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi persoalan pendapatan, melainkan ketimpangan kesempatan dalam mengembangkan potensi daerah dan sumber daya manusia.

“Ketimpangan terbesar yang kita hadapi hari ini bukanlah ketimpangan pendapatan. Ketimpangan terbesar bangsa ini adalah ketimpangan kesempatan,” ujar Iftitah.

Melalui Transmigrasi Patriot, Kementerian Transmigrasi ingin memperluas distribusi talenta, pengetahuan, teknologi, dan inovasi ke kawasan transmigrasi. Program tersebut melibatkan peneliti, dosen, inovator, serta agen perubahan untuk mendukung pengembangan wilayah.

Iftitah mengatakan paradigma transmigrasi kini tidak lagi hanya berfokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga perpindahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan talenta.

Ia pun mengajak perguruan tinggi berpartisipasi melalui Tim Ekspedisi Patriot agar hasil riset dan inovasi dapat diterapkan langsung di masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan ilmu pengetahuan. Kami ingin mendekatkan kampus dengan masyarakat. Kami ingin menjadikan kawasan transmigrasi sebagai laboratorium hidup pembangunan Indonesia,” kata Iftitah.

Menurut dia, kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah diharapkan mampu mempercepat lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

JAKARTA - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara turut berbelasungkawa atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono. Iftitah mengaku mengenal sosok Juwono saat dirinya menjadi taruna Akademi Militer (Akmil).

Pertemuan pertama dengan Juwono, kata Iftitah, terjadi saat Juwono menggelar dialog nasional mahasiswa. Juwono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku bersikukuh untuk mengumpulkan mahasiswa sekaligus taruna dari Akmil dan Akpol.

Iftitah menceritakan saat itu Akademi Militer enggan untuk mengirim tarunanya. Namun, Juwonolah yang meyakinkan bahwa dialog itu akan berjalan baik-baik saja.

"Takutnya nih berantemlah bahasanya begitu, kepancing dan sebagainya. Tapi almarhumlah yang meyakinkan Panglima TNI bahwa tidaklah, itu pasti akan ketemulah chemistry-nya," ungkap Iftitah, Sabtu (28/3/2026).

Setelah pertemuan itu, Politikus Partai Demokrat itu mengaku kerap berdialog dengan Juwono. Iftitah mengaku perbincangan berkesannya terjadi pada 2016 silam saat dirinya rampung menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Iftitah saat itu mengaku menerima undangan untuk menempuh pendidikan di Harvard University. Mendapatkan kesempatan itu, Iftitah pun mengaku langsung meminta nasihat kepada Juwono.

"Setelah saya selesai Seksoad di Amerika, saya menyampaikan pesan kepada beliau, 'Pak, ini ada undangan dari Harvard University'. Apakah setelah Sesko ini saya menurut Bapak baiknya berangkat ke Harvard begitu?" kenang Iftitah.

Namun, Juwono justru meminta Iftitah untuk tidak mengambil kesempatan itu. Menurut Iftitah, Juwono memintanya pulang ke Tanah Air untuk berbakti kepada negeri.

"Nah, beliau menyampaikan, 'Tidak perlu, jangan banyakin gelar luar negeri nanti hanya pamer pajangan saja. Kamu baca buku Road to Character, pulang ke Tanah Air, baktikan ilmumu untuk negara.' Akhirnya saya kembali pulang," tutur Iftitah menirukan pesan Juwono ketika itu.

Bahkan menurut Iftitah, perjalanan politik dirinya tak terlepas dari sosok Juwono. Iftitah akhirnya memutuskan untuk pensiun lebih dini dari prajurit militer pada 2019 setelah sekali lagi menerima masukan dari Juwono.

"Beliau menyampaikan pesan lagi, 'Iftitah, ini saatnya TNI-TNI muda juga bergerak membangun negeri dalam konteks yang lebih konkret. Kalau AHY sendirian ya rasa-rasanya berat. Nah, kamu bantu sesama anak muda, sesama generasi," ujar Iftitah menceritakan momen itu.

Pada 2024, setelah ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Transmigrasi, Iftitah mengaku juga sowan kepada Juwono. Ia mengaku telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Juwono yang telah membimbingnya selama 25 tahun ke belakang.

"Jadi sekali lagi, kesan saya terhadap beliau betul-betul orang baik dan saya mengartikannya beliau tidak egois hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi bahkan memikirkan 25 tahun ke depan mempersiapkan generasi muda untuk masa depannya," ujar dia.

"Dan itu juga yang menginspirasi saya dan melanjutkan perjuangan beliau mengapa saya sebagai Menteri Transmigrasi punya program Transmigrasi Patriot, dan kebetulan putranya itu terlibat di dalam Transmigrasi Patriot," sambungnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para transmigran pemilik sertifikat hak milik (SHM), segera melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, agar status tanah tercatat dan terhindar dari penyerobotan ilegal pihak lain.

"Kami mengimbau kepada seluruh warga transmigrasi yang memiliki SHM agar betul-betul membuat lahannya lebih produktif, tidak ditinggalkan. Jika misalkan lahannya tersebut saat ini, hari ini, ditinggalkan, tolong agar melapor ke BPN," kata Mentrans dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan hal itu menyusul adanya transmigran di Desa Rawa Indah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mengalami polemik pembatalan SHM oleh Kantor Wilayah BPN Kalimantan Selatan pada 2019.

Padahal, sebanyak 438 kepala keluarga (KK) ditempatkan melalui pola transmigrasi umum pada tahun 1986 dan 1989. Seluruh warga transmigran itu juga telah mendapatkan SHM pada tahun 1990.

"Jadi yang bermasalah itu ada 441 bidang. Seluas 717 hektar. Itu yang terdampak. Kemudian kalau tadi jumlah warganya itu, jumlah KK-nya 438 KK," jelasnya.

Terkait polemik tersebut, lanjut Mentrans, pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan penyelesaian kasus pembatalan sertifikat tanah masyarakat transmigran di Kabupaten Kotabaru, dengan mengembalikan hak masyarakat.

Belajar dari kasus itu, Iftitah mengingatkan para transmigran agar melaporkan kepemilikan SHM kepada Badan Pertanahan Nasional setempat, terutama bila lahan tidak lagi ditempati untuk mencegah sengketa.

Ia menjelaskan, pelaporan penting dilakukan agar status tanah tetap tercatat dan tidak mudah dibatalkan, terutama ketika ada usulan pemanfaatan lahan oleh pemerintah desa atau investor yang ingin mengelola kawasan tersebut.

Selain kepada BPN, ia juga meminta transmigran yang lahannya tidak produktif atau ditinggalkan bertahun-tahun agar segera melapor ke dinas transmigrasi daerah untuk menjaga kepastian hukum serta mencegah potensi konflik di kemudian hari.

"Karena hari ini kami menemukan banyak persoalan sejenis di beberapa daerah. Tanah tersebut ditinggalkan bertahun-tahun, tetapi ketika akan dikelola itu akan menjadi lahan yang kemudian bermasalah," tegasnya.

Ia menilai ketidakjelasan status lahan juga dapat berdampak pada iklim investasi, sebab investor cenderung enggan menanamkan modal apabila kepastian hukum atas tanah belum jelas serta berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan.

Di sisi lain, ia menegaskan masyarakat juga dapat dirugikan apabila investasi dipaksakan tanpa kondisi lahan yang bersih dan jelas, karena berpotensi menimbulkan sengketa baru serta menghambat pembangunan di daerah tersebut.

Pemerintah, lanjut Iftitah, ingin memastikan penyelesaian persoalan lahan dapat melindungi masyarakat sekaligus memberi kepastian hukum bagi investor, demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama serta mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

"Tentu pemerintah dan negara tidak ingin kedua belah pihak dirugikan. Kita ingin membangun Indonesia ini lebih baik ke depannya dan memberikan manfaat kesejahteraan untuk semua," kata Mentrans.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengungkapkan lebih dari 13 ribu transmigran di 22 provinsi telah menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) pada tahun 2025.

"Di tahun 2025 ini, lebih dari 13.000 transmigran akhirnya memperoleh SHM. Ini keadilan yang tertunda dan yang kini telah dituntaskan. Tentu masih banyak lagi yang harus kita bantu ke depan. Namun kami optimis jika hal ini kita terus lakukan secara konsisten secara bertahap, persoalan lahan transmigrasi akan dapat dituntaskan," ujar Iftitah dalam Town Hall Meeting di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Kamis.

Kementerian Transmigrasi menyadari betul aset yang paling berharga dari transmigrasi adalah lahan dan sumber daya manusia.

"Sehingga salah satu fokus kami adalah penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi secara cepat, legal, dan bebas konflik. Dengan moto 'Tuntas Lahan, Tuntas Harapan', kami menyelesaikan sedikit demi sedikit permasalahan lahan yang terbengkalai selama puluhan tahun," kata Iftitah.

Bagi Kementerian Transmigrasi, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen tapi kepastian hukum, ketenangan hidup, dan modal ekonomi rakyat.

Atas pencapaian ini, Kementerian Transmigrasi juga berterima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja sama, bantuan, dan dukungannya.

Sebagai informasi, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pihaknya akan segera menuntaskan status hukum 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga (KK) transmigran yang selama ini statusnya tumpang tindih dengan kawasan hutan.

Ia mengatakan kepastian status tersebut dibutuhkan untuk menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) bagi para transmigran.

Iftitah mengatakan persoalan lahan tersebut bukan hanya permasalahan administrasi, tapi juga menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran.

Akibat permasalahan yang telah terjadi selama puluhan tahun tersebut, lanjut dia, ribuan transmigran mengalami kesulitan untuk mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kementrans mencatat bahwa 17.655 bidang tanah transmigran yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tersebut tersebar di 85 lokasi. Untuk mempercepat penyelesaian persoalan itu, pemerintah telah menyusun sejumlah skema penanganan.

Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang. Sedangkan lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan SHM.

Iftitah menegaskan negara harus hadir dan tidak boleh membebani masyarakat atas persoalan tersebut karena bukan para transmigran yang menciptakan permasalahan lahan itu.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Transmigrasi resmi mengumumkan Program Studi Beasiswa Patriot 2026 dengan kuota sebanyak 1.100 mahasiswa jenjang magister (S2). Program ini akan dilaksanakan di tiga Kampus Patriot yang berada di Kawasan Transmigrasi Barelang, Batam, Kepulauan Riau; Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat; serta Salor, Merauke, Papua Selatan.

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan Beasiswa Patriot merupakan program prioritas yang dirancang secara serius, bukan sekadar proyek percontohan. Program ini melibatkan sinergi sejumlah perguruan tinggi unggulan nasional untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam mendukung pembangunan kawasan transmigrasi.

"Produk lokal tidak kalah. Justru Beasiswa Patriot ini ingin menunjukkan perguruan tinggi kita mampu berkontribusi langsung untuk masyarakat," ujar Iftitah.

Iftitah menekankan pendidikan dalam Beasiswa Patriot tidak berhenti pada capaian akademik semata.

Menurutnya, pengetahuan harus menjadi alat untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menjaga kelestarian lingkungan, serta membangun keadilan ekonomi. Melalui pendekatan tersebut para penerima Beasiswa Patriot diharapkan hadir sebagai solusi nyata di kawasan transmigrasi.

Berikut daftar program studi Beasiswa Patriot 2026 di 3 Kawasan Transmigrasi:

1. Kampus Patriot Barelang, Batam, Kepulauan Riau (Kuota 280 Mahasiswa)

Terdapat 14 program studi yang ditawarkan di Barelang dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

ITS: Teknik Kelautan; Teknik Perkapalan, Teknik Sipil; dan Teknik Fisika (Rekayasa Energi Terbarukan)

ITB: Logistik; dan Perencanaan Kepariwisataan

IPB: Manajemen Sumber Daya Perairan (Teknologi Hasil Perairan)

UI: Ilmu Kelautan; dan Industri Kreatif

UNDIP: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik dan Manajemen Industri

UNPAD: Perikanan; dan Konservasi Laut

UGM: Agronomi

2. Kampus Patriot Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat (Kuota 240 Mahasiswa)

Terdapat 12 program studi yang ditawarkan di Kalukku dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

ITB: Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); Teknik Geodesi dan Geomatika; Teknik Kimia; dan Rekayasa Pertambangan

ITS: Teknik Material dan Metalurgi; dan Sistem Informasi

IPB: Agronomi dan Hortikultura

UI: Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan

UNDIP: Teknik Lingkungan; dan Peternakan

UNPAD: Teknologi Agroindustri

UGM: Manajemen Agribisnis

3. Kampus Patriot Salor, Merauke, Papua Selatan (Kuota 580 Mahasiswa)

Terdapat 29 program studi yang ditawarkan di Salor dengan kuota penerima sebanyak 20 orang untuk setiap program studi.

IPB: Teknologi Pascapanen; Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan; Manajemen Pembangunan Daerah; Ilmu Tanah; Ilmu Nutrisi dan Pakan; Bioteknologi; Ilmu Ekonomi Pertanian; dan Ilmu Gizi

ITB: Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi (PIAS); Teknik Geologi; Teknik Mesin (Pertanian); dan Sistem dan Teknologi Informasi

ITS: Teknik Lingkungan; Teknik Geomatika; Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK); dan Teknik Elektro

UI: Teknik Sipil Peminatan Manajemen Infrastruktur; Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan Ilmu Kesehatan Masyarakat

UNDIP: Energi; dan Manajemen Sumber Daya Perairan

UNPAD: Antropologi; Ilmu Peternakan; Pariwisata Berkelanjutan; dan Ilmu Hukum (Agraria)

UGM: Agronomi; Ilmu Perikanan; Teknologi Industri Pertanian; dan Teknologi Hasil Perkebunan

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, Bondan Djati Utami menegaskan Beasiswa Patriot 2026 dirancang sebagai instrumen strategis pembangunan kawasan.

Program ini merupakan bagian dari skema besar Transmigrasi Patriot 2026 yang mengintegrasikan pendidikan, riset aplikatif, dan pengabdian masyarakat guna memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi berbasis ekonomi berkelanjutan.

"Beasiswa Patriot tidak hanya kami posisikan sebagai program pendidikan, tetapi sebagai investasi sumber daya manusia untuk kawasan transmigrasi," kata dia.

"Para awardee kami siapkan agar mampu hadir langsung di lapangan, memahami persoalan masyarakat dilapangan, dan menghasilkan solusi berbasis keilmuan yang aplikatif dan berkelanjutan," tambahnya.

Pelaksanaan beasiswa di tiga kawasan transmigrasi tersebut merupakan hasil pemetaan kebutuhan kawasan yang matang.

"Setiap kawasan memiliki karakter dan tantangan yang berbeda karena itu, penempatan program studi, skema pembelajaran, hingga tugas akhir dirancang secara spesifik agar benar-benar mendukung penguatan ekonomi, kelembagaan, dan kesejahteraan masyarakat transmigrasi," kata Bondan.

Melalui Beasiswa Patriot 2026, Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk menjadikan kawasan transmigrasi sebagai ruang pembelajaran, laboratorium pembangunan, dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Program ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia unggul yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga transfer pengetahuan terhadap pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi.

JAKARTA - Pemerintah mempercepat penyelesaian status lahan transmigrasi yang selama puluhan tahun membuat ribuan keluarga hidup dalam ketidakpastian. Kementerian Transmigrasi memastikan 17.655 bidang tanah milik 8.052 kepala keluarga transmigran yang selama ini tercatat masuk kawasan hutan akan segera dituntaskan status hukumnya agar bisa diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan, persoalan ini bukan sekadar administrasi, tetapi menyangkut masa depan ekonomi dan rasa aman keluarga transmigran. “Ada keluarga yang sudah tinggal 20 sampai 30 tahun, tapi tanahnya belum bisa dipastikan hukumnya. Ini yang sedang kita akhiri,” kata Menteri Iftitah usai Rapat Kerja dengan Pansus Reforma Agraria DPR RI,Rabu (21/1/2026).

Akibat permasalahan lahan yang menahun, ribuan transmigran terhambat mengakses pembiayaan perbankan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan. Padahal dengan kepemilikan SHM para transmigran dapat mencapai kesejahteraannya.



“Kami tidak ingin transmigran terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Sertipikat adalah bukti kehadiran negara dalam melindungi hak warga,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyelesaian, pemerintah telah membagi penanganan ke dalam beberapa skema. Sebanyak 26 lokasi akan dilepaskan dari kawasan hutan, sementara 39 lokasi lainnya diselesaikan melalui skema perhutanan sosial jangka panjang hingga 35 tahun dan dapat diperpanjang.

Lokasi yang statusnya sudah bersih akan segera diterbitkan sertipikat hak milik. Menteri Iftitah menegaskan, negara tidak boleh membebani rakyat atas persoalan yang bukan mereka ciptakan.

“Mereka ditempatkan oleh negara. Jadi negara yang harus membereskan. Kita dorong agar proses ini dibebaskan dari berbagai pungutan seperti PSDH, DR, dan PNBP lainnya,” tegasnya.

Koordinator Pansus Reforma Agraria DPR Saan Mustopa, menilai persoalan kawasan hutan yang tumpang tindih dengan permukiman dan transmigrasi merupakan salah satu sumber ketimpangan struktural di pedesaan dan harus diselesaikan secara menyeluruh.

“Meminta seluruh mitra pansus secara bersama-sama memetakan objek reforma agraria, mendorong Pemerintah untuk mempercepat terbentuknya one map policy (data tunggal) kebijakan satu peta, dan mendorong mitra pansus untuk mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan sekaligus berkomitmen dalam rangka mensinergikan pembangunan desa yang stausnya berada di dalam kawasan hutan,” tegas Saat Mustopa.

Sementara Wakil Koordinator Pansus Titiek Soeharto, menekankan kawasan transmigrasi yang telah puluhan tahun dihuni tidak boleh terus berada dalam status abu-abu dan harus segera diberikan kepastian hukum. Pemerintah optimistis, percepatan sertifikasi lahan ini tidak hanya mengakhiri masalah lama, tetapi juga akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi.

“Ini bukan sekadar membereskan peta, tapi mengakhiri ketidakpastian hidup ribuan keluarga dan membuka jalan bagi mereka untuk tumbuh lebih sejahtera,” pungkas Menteri Iftitah.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat infrastruktur digital dan keamanan siber guna mendukung pembangunan kawasan transmigrasi, termasuk di Kampus Patriot. Kolaborasi dilakukan dengan penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pentingnya dukungan BSSN dalam penyediaan infrastruktur digital, khususnya jaringan internet yang stabil dan aman di Kampus Patriot di sejumlah kawasan transmigrasi.

"Kami akan membangun tiga Kampus Patriot di Kawasan Barelang, Batam; Mamuju, Sulawesi Barat; dan Salor, Papua. Kami mohon bantuan BSSN untuk dukungan sinyal karena para mahasiswa akan menjalani pendidikan jarak jauh," ujar Iftitah.

Kementrans juga akan memberikan beasiswa Patriot kepada mahasiswa S2 dari tujuh kampus, yakni Universitas Indonesia (UI), IPB University, Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Nantinya, para penerima beasiswa patriot akan terjun langsung ke kawasan transmigrasi sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang bertugas menjadi tim pendahulu (advance) untuk melakukan pemetaan potensi wilayah. Mereka akan belajar di Kampus Patriot yang berlokasi di kawasan transmigrasi untuk menciptakan solusi yang dihadapi para transmigran.

"Tahun ini kami kirim mahasiswa untuk tinggal bersama transmigran. Mereka menjadi 'dokter' bagi transmigran, misalnya membantu persoalan hama, pertanian, dan lainnya," tutur Iftitah.

Kepala BSSN, Letjen (Purn) Nugroho Sulistyo Budi menyatakan menyambut baik kolaborasi tersebut dan menyatakan kesiapan BSSN untuk bersinergi dengan Kementerian Transmigrasi.

"Terima kasih atas kepercayaan kepada BSSN untuk mendukung Kementerian Transmigrasi. Kami siap berkoordinasi dan memberikan layanan. BSSN bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, untuk memonitor dinamika ancaman, khususnya yang menyasar kementerian dan lembaga," kata Nugroho.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSSN menyatakan telah memberikan dukungan kepada Kementerian Transmigrasi khususnya dalam melindungi aset digital, termasuk pengamanan situs resmi dari potensi serangan siber.

"BSSN membantu monitoring dan support. Sistem transmigrasi juga sudah ada sejak November tahun lalu," ujar Nugroho.

Pertemuan Menteri Iftitah dengan Kepala BSSN ini pun diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kerja sama lintas sektor guna mendukung percepatan pembangunan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia dalam ekosistem digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyatakan tengah menyiapkan proyek percontohan (pilot project) budidaya alpukat di satuan permukiman Tanjung Banon di Kawasan Transmigrasi Batam, Rempang dan Galang (Barelang), Kepulauan Riau.

Program ini terinspirasi dari keberhasilan Desa Wisata Jambu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang sukses mengembangkan alpukat sebagai komoditas unggulan sekaligus agrowisata yang meningkatkan pendapatan warga.

Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menilai, Kawasan Transmigrasi Barelang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, tidak terbatas pada sektor kekayaan alamnya.

"Mengembangkan Tanjung Banon bukan hanya potensi lautnya atau pertaniannya, hortikulturanya, tapi juga potensi-potensi ekonomi lainnya termasuk budaya Melayu," ujar Iftitah di Tanjung Banon, Batam.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Wisata Jambu, Agus Joko Susilo sebagai inspirasi pengembangan alpukat di Kawasan Transmigrasi Barelang menyatakan bahwa lahan yang dimiliki warga Tanjung Banon cocok untuk ditanami pohon alpukat.

"Insya Allah semua warga masyarakat Tanjung Banon ini akan kita ajak untuk menanam alpukat yang besar-besar seperti ini," ujar Agus Joko Susilo sambil menunjukkan buah alpukat berukuran besar dan berbentuk unik kepada warga Tanjung Banon.

Desa Wisata Jambu disebut berhasil menghapus angka kemiskinan dengan mengajak seluruh warga menanam alpukat. Sebagai gambaran, warga di desa yang memiliki 10 pohon alpukat rata-rata bisa menghasilkan Rp35 juta per tahun. ke depannya, pola serupa akan diterapkan di Kawasan Transmigrasi Barelang.

"Alhamdulillah, atas arahan Bapak Menteri, mudah-mudahan kawasan ini akan menjadi kawasan agrowisata. Agrowisata buah yang akan mendongkrak penghasilan warga masyarakat semuanya," kata Joko.

Sementara untuk mendukung penguatan ekonomi lokal, pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan dan bangunan rumah warga untuk usaha pariwisata berbasis komunitas.

"Kita nanti bikin sentra kuliner, kemudian tadi kita ada diskusi ide bikin hotel kampung semacam homestay. Bapak Ibu diberikan 45 meter bangunan, jadi nanti ada sisa lahan yang bisa kita berdayakan untuk model hotel kampung, homestay," tutur Iftitah.

Ia menambahkan, Kementrans juga siap mendirikan Kampus Patriot di Kawasan Transmigrasi Barelang.

"Kampus Patriot itu adalah anak-anak pintar dari seluruh Indonesia, mereka akan kuliah di ITB, di UI, di UGM, di beberapa universitas terbaik di Indonesia, tetapi studinya tidak di Jawa. Mereka akan tinggal sehari-hari bersama Bapak Ibu sekalian di Tanjung Banon," kata Iftitah.

Kementerian Transmigrasi menegaskan penciptaan ekonomi baru di Kawasan Transmigrasi Barelang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan melalui pendampingan langsung. Berbagai program tersebut akan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Kementerian Transmigrasi (Kementrans) beri penghargaan gelar Patriot Transmigrasi bagi seorang relawan asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang meninggal dunia setelah melaksanakan tugasnya bersama Tim Ekspedisi Patriot Transmigrasi 11.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara di Sidoarjo, Selasa, menyatakan bahwa relawan bernama Abdul Rohid tersebut meninggal dunia pada 10 November 2025 setelah melaksanakan tugasnya di kawasan Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah.

"Kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum. Almarhum Abdul Rohid merupakan Anggota Tim Ekspedisi Patriot 11 yang melakukan riset pemetaan potensi ekonomi di kawasan transmigrasi Bahari Tomini Raya, Sulawesi Tengah," kata Iftitah.

Menurutnya, almarhum Rohid yang merupakan mahasiswa Departemen Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) lebih memilih untuk bergabung dengan ekspedisi tersebut pada Agustus lalu, dibandingkan mengikuti wisuda yang sejatinya dilaksanakan pada bulan September lalu.

Iftitah berkata, semangat Rohid dalam memberikan kontribusi nyata bagi negara tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi seluruh generasi muda di Indonesia.

Dalam upacara pemberian penghargaan gelar Patriot Transmigrasi di Sidoarjo, Selasa (11/11) sore tersebut, Iftitah juga menyatakan Kementrans akan memenuhi seluruh keinginan dan cita-cita Rohid yakni memastikan adik perempuan almarhum yang kini duduk di bangku sekolah menengah atas untuk dapat menempuh pendidikan sarjana di masa mendatang.

Iftitah memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan secara penuh dari pemerintah yang bekerja sama dengan ITS. Selain itu Iftitah juga memastikan pihaknya akan memberikan baju batik terbaik bagi keluarga yang ditinggalkan guna dapat digunakan pada momen wisuda Rohid yang dijadwalkan pada Maret 2026 mendatang.

"Kami pastikan akan memberi bantuan berupa beasiswa bagi adik perempuan korban hingga selesai pendidikan sarjana. Kami juga akan memberikan batik terbaik bagi orang tua dan saudara korban agar digunakan pada wisuda almarhum pada Maret 2026 mendatang," kata Iftitah.

Iftitah turut menegaskan bahwa program Ekspedisi Patriot Transmigrasi Kementrans merupakan salah satu upaya lembaga dalam melaksanakan pemerataan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan melalui pendistribusian SDM unggul dan terpilih tersebut menuju 154 daerah transmigrasi di seluruh Indonesia.

Selain upacara pemberian penghargaan Patriot Transmigrasi tersebut, pihak kampus juga menyerahkan ijazah almarhum kepada keluarga sekaligus menyerahkan secara simbolis gelar sarjana bagi almarhum.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam memperingati hari jadinya ke-54 tahun. Pada momen istimewa ini, BP Batam berbagi kebahagiaan dengan menggelar kegiatan bakti sosial di kawasan Tanjung Banon, Pulau Rempang, Kepulauan Riau, Sabtu (25/10/2025).

Kegiatan ini diisi dengan gelaran bazar UMKM dan door prize. Hadiah utamanya dua unit sepeda motor, dua lemari es, dan dua televisi LED, layanan kesehatan gratis, khitanan massal, pembagian sembako, hingga door prize bagi masyarakat sekitar. Tarif Listrik Naik Mulai 1 Juli di Batam, Ini Golongan Terdampak

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad berterima kasih atas dukungan penuh pemerintah pusat yang konsisten memberikan arahan dan kebijakan untuk mempercepat pembangunan kawasan Tanjung Banon dan Pulau Rempang Co-City. "Kami sangat berterima kasih karena Pak Menteri konsisten memberikan dukungan untuk percepatan kegiatan di Pulau Rempang. Tanjung Banon juga mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari rangkaian HUT BP Batam tahun ini," ujar Amsakar dalam sambutannya.

Dalam kegiatan sosial tersebut, BP Batam menghadirkan tujuh dokter spesialis dan beberapa dokter umum untuk memberikan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat. Selain itu, 300 kacamata baca dibagikan secara gratis, khitanan massal untuk 100 anak, dan 1.500 paket sembako yang dibagikan bersama Baznas.

Sebagai bentuk apresiasi tambahan, panitia juga menyiapkan dua sepeda motor sebagai hadiah utama door prize bagi warga Tanjung Banon. Tak hanya itu, Amsakar juga mengumumkan kabar baik terkait pengembalian penuh selisih biaya rumah bagi masyarakat Tanjung Banon.

Amsakar menegaskan, peringatan hari jadi BP Batam bukan sekadar seremoni, melainkan momen untuk lebih dekat dan berpihak kepada masyarakat. Amsakar menambahkan bahwa peringatan HUT ke-54 tahun ini juga dimaknai untuk melakukan evaluasi dan refleksi diri.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mewujudkan aspirasi masyarakat Tanjung Banon secara bertahap. Salah satunya adalah percepatan penerbitan sertifikat lahan bagi warga yang sudah pindah.

Ia menjelaskan, kawasan transmigrasi di Tanjung Banon akan dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang nyaman, dengan dukungan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga rencana pembangunan Kampus Patriot. Kampus ini nantinya akan bekerja sama dengan berbagai universitas terbaik di Indonesia untuk menyediakan program beasiswa S2 bagi SDM unggul.

Selain meningkatkan fasilitas, pemerintah juga berupaya mengembangkan potensi ekonomi lokal agar masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan. "Kami ingin transmigrasi bukan hanya perpindahan penduduk, tapi juga memberikan lapangan kerja dan kesejahteraan. BP Batam dan Pemkot Batam telah melakukan langkah luar biasa," tuturnya.

Iftitah menjelaskan hasil riset tim mahasiswa dan peneliti yang menemukan potensi besar di wilayah tersebut. Termasuk kawasan Pantai Sembulang yang memiliki kedalaman laut lebih dari 20 meter dan berpotensi menjadi tempat berlabuhnya kapal besar hingga 300.000 GWT.