Ombudsman RI menerima 1.461 pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2026, termasuk temuan praktik pembayaran THR secara dicicil.

Temuan tersebut merupakan hasil monitoring Ombudsman di 11 provinsi sepanjang Maret 2026, yang mengungkap berbagai persoalan mulai dari level kebijakan, implementasi di lapangan, pengelolaan pengaduan, hingga persoalan pada tataran makro.

Pada level kebijakan, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng menyoroti lemahnya instrumen regulasi yang masih berbentuk surat edaran, sehingga memiliki daya ikat terbatas.

Selain itu, terdapat ketidaksinkronan antara regulasi ketenagakerjaan terkait penegakan aturan, dengan regulasi perizinan yang terkait dengan penegakan sanksi.

Ombudsman menilai kewenangan Pemda juga minim dalam implementasi perizinan di bidang ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut setidaknya ditemukan di sejumlah kabupaten dengan kawasan padat industri di Pulau Jawa.

Kemudian, pada level implementasi di lapangan, ada dua isu krusial. Pertama, absennya standar operasional prosedur (SOP) akibat belum adanya panduan teknis yang mengintegrasikan alur penanganan pelanggaran dari tahap pengawasan hingga eksekusi sanksi.

Kedua, terbatasnya kewenangan pengawas ketenagakerjaan yang hanya mampu menjalankan fungsi pembinaan tanpa daya paksa.

"Ketiadaan SOP mengakibatkan penanganan kasus di lapangan sangat bergantung pada diskresi dan inisiatif individu pejabat di daerah, tanpa standar layanan dan sistem kerja yang baku," kata Robert dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3).

Dalam hal pengelolaan pengaduan, Ombudsman RI menemukan sejumlah permasalahan.

Di antaranya, belum optimalnya pemutakhiran data pengaduan di tingkat kabupaten/kota seperti yang ditemukan di Provinsi Jambi serta ketiadaan standar waktu penyelesaian pengaduan seperti yang ditemukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor.

Ombudsman juga menemukan belum terintegrasinya posko pengaduan THR di daerah dengan sistem nasional poskothr.kemnaker.go.id.

Pada tataran makro, hasil temuan lapangan Ombudsman menunjukkan adanya praktik maladministrasi pelayanan publik.

Di antaranya, penundaan pembayaran THR, pengabaian terhadap larangan pembayaran THR secara dicicil, serta tidak diberikannya pelayanan penerbitan nota pemeriksaan kepada perusahaan yang melanggar.

Robert bilang, bentuk maladministrasi tersebut terus terjadi sejak 2023 hingga 2025, yakni sebanyak 652 pengaduan.

Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk memastikan setiap pengaduan THR memperoleh penyelesaian.

"Pada tahun 2026, terdapat 1.461 pengaduan baru yang berpotensi menjadi 'hutang' pada tahun mendatang apabila tidak segera diselesaikan," ujar Robert.

Pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan pemerintah daerah (Pemda), kembali diingatkan untuk tidak mengabaikan kewajiban hukum dalam memastikan hak pekerja terpenuhi secara utuh dan tepat waktu.

Ombudsman pun meminta Kemnaker dan pemerintah daerah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pembenahan itu seperti perbaikan kebijakan dan penegakan aturan terkait larangan pembayaran THR secara dicicil serta penguatan pengawasan melalui harmonisasi penegakan sanksi lintas kementerian.

Sistem kerja posko THR juga diminta dioptimalisasi sehingga mampu lebih terintegrasi, yang mana dapat meliputi berbagi data dan proses bisnis.

Robert juga mengungkap perlunya peningkatan dukungan anggaran bagi pengawasan ketenagakerjaan.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menjamin keadilan administratif dan substantif bagi pekerja atas hak normatifnya, sekaligus mendorong praktik bisnis yang adil dan menyejahterakan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghapus batasan tahun kelulusan untuk peserta program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1.

Keputusan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023-2025.

"Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangan yang dikutip Antara, Minggu (22/3).

Menurut Darmawan kebijakan ini akan membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20 ribu peserta.

Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja dengan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing.

"Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja," ujarnya.

Pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif.

Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai balai latihan kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah.

Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatihan di lebih banyak daerah.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.

Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Karenanya, Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 untuk pekerja swasta atau buruh diberikan paling lambat H-7 lebaran.

Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/3/HK.04.00/III/2026 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2026 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, perusahaan kita imbau agar dapat membayarnya lebih awal sebelum batas waktu tersebut," ujar Yassierli dalam konferensi pers, Selasa (3/3).

Selain itu, ia menekankan THR keagamaan wajib dibayarkan oleh perusahaan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Terkait pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Sementara bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," disebutkan dalam SE.

Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan yang disebutkan dalam SE, maka THR yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

Untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR tahun 2026, Menaker meminta para gubernur untuk mengupayakan agar perusahaan di wilayahnya membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, setiap daerah diminta untuk membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2026.

Agar masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2026 yang nanti terintegrasi dengan poskothr.kemnaker.go.id," pungkas Menaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan lowongan kerja bagi 200 ribu orang bisa diakses melalui portal Karirhub. Posisi yang dibutuhkan bisa diisi oleh lulusan SMA.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan karirhub adalah portal lain instansinya selain maganghub yang saat ini tengah digencarkan untuk program magang fresh graduate.

"Kami ingin sampaikan selain magang hub, Kemnaker juga memiliki aplikasi karir hub pada platform siap kerja yang berisi loker. Jadi bukan magang, saat ini tersedia sudah 200 ribu loker aktif," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantornya, Senin (13/10).

Namun, ia berupaya agar jumlah lowongan yang ada di Karirhub bisa bertambah hingga 1 juta posisi. Koordinasi dengan perusahaan swasta tengah dilakukan.

"Kami konsolidasi data dengan berbagai portal kerja swasta nasional dan berdasarkan penelitian kita bisa dapat jumlah loker sampai 1 juta dan ini yang sedang kami upayakan," ujar dia.

Yassierli mengungkap program ini terus didorong untuk memastikan jumlah pengangguran di dalam negeri tak terus bertambah.

"Karir hub dapat diakses bukan hanya lulusan perguruan tinggi, tapi lulusan SMA. Jadi bisa dilihat syarat-syarat terkait lulusan tahun akademiknya. Jadi silahkan dalam kesempatan ini tidak hanya magang hub tapi juga karir hub bisa dimanfaatkan," tegasnya.

Karirhub adalah salah satu Layanan ketenagakerjaan pada Portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan. Layanan ini mempertemukan antara pemberi kerja perusahaan atau pemberi kerja individu dengan pencari kerja baik dalam negeri maupun luar negeri.

Lowongan yang tersedia di Karirhub dipastikan gratis dan tidak dikenakan biaya apapun. Selain itu, lowongan kerja itu juga terpercaya dan valid.