Bisnis.com, BATAM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepulauan Riau menyoroti tingkat kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja yang dinilai masih rendah karena baru mencakup sekitar separuh dari total pekerja di daerah tersebut.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan tingkat kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan saat ini baru berada di kisaran 51%.

"Ketaatan terhadap jaminan sosial tenaga kerja masih sekitar 51%, artinya masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan," kata Diky.

Menurut dia, rendahnya cakupan kepesertaan menjadi perhatian karena perlindungan jaminan sosial tenaga kerja penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi pekerja dari risiko kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.

Berdasarkan data Disnakertrans Kepri, Kota Batam menjadi daerah dengan jumlah pekerja terbesar, yakni 581.006 orang. Namun dari jumlah tersebut, baru 339.519 pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau dengan cakupan 58,44%.

Sementara di Tanjungpinang, dari total 101.576 pekerja, baru 39.652 orang yang menjadi peserta aktif atau sekitar 39,04%.

Kemudian di Kabupaten Natuna, jumlah pekerja tercatat 36.661 orang dengan peserta aktif sebanyak 15.090 orang atau cakupan 41,16%.

Adapun Kabupaten Kepulauan Anambas, dari 21.281 pekerja, sebanyak 10.537 orang telah terdaftar dengan cakupan 49,51%.

Selain mendorong peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, Disnakertrans Kepri juga terus mengoptimalkan peran Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal.

Menurut Diky, program pelatihan di BLK terbuka bagi masyarakat maupun serikat pekerja agar memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri.

"BLK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, agar siap masuk ke pasar kerja," ujarnya.

Pelatihan yang diberikan mencakup berbagai keterampilan teknis seperti pengelasan 3G, 4G, hingga 6G dan bidang lainnya yang dibutuhkan dunia industri.

"Industri membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, tugas kami melatih, setelah itu mereka siap masuk ke pasar kerja," kata Diky.

Ia optimistis cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kepri dapat terus meningkat melalui sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pemangku kepentingan.

"Dengan literasi yang meningkat, akses yang lebih mudah, dan pengawasan yang kuat, perlindungan pekerja di Kepri akan semakin luas," ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Ratusan siswa dari sejumlah sekolah di wilayah Tembok Dukuh, Surabaya, Jawa Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (11/5/2026). Gejala yang dikeluhkan para murid antara lain adalah pusing, mual, hingga muntah.

Para peserta didik yang mengalami gejala keracunan diduga usai mengonsumsi MBG tersebut dilarikan dewan guru ke satuan pelayanan kesehatan terdekat, seperti Puskesmas Dukuh Tembok serta RSIA Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Jalan Dupak, Surabaya.

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg. Tyas Pranadani menerangkan berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya terdapat kurang lebih 200 siswa yang berasal dari 12 sekolah yang diduga mengalami gejala keracunan tersebut.

"Sejauh ini yang kita dapatkan datanya itu hampir 200 siswa [yang mengalami gejala keracunan MBG]. Hampir semua sudah kami tangani. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya. Datanya masih kami update lagi," ungkap Tyas, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan siswa-siswi yang mengalami gejala keracunan makanan tersebut disebut berasal dari 12 sekolah yang dikabarkan menerima pasokan MBG dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sama.

“Ada beberapa sekolah dari satu SPPG itu memang semua dikirimi makanan ini mengeluh, hampir semuanya mengeluh. Jadi total itu sekitar 12 sekolah yang di dapur sama,” ujarnya.

Tyas menerangkan bahwa seluruh siswa yang sempat menjalani perawatan tersebut mengalami gejala keracunan ringan. Selain dirawat di Puskesmas maupun rumah sakit, terdapat siswa yang juga mengalami perawatan oleh tim medis di sekolah masing-masing.

"Ada yang kami datangi di sekolah dari pihak Puskesmas. Kita turun ke sekolah karena gejalanya masih ringan ya, masih memungkinkan kita tangani, kita obati di tempat. Ada beberapa sekolah, kemudian juga ada yang datang ke Puskesmas, dan alhamdulillah semuanya gejalanya masih ringan," paparnya.

Mengenai menu dalam porsi MBG yang ditengarai menjadi penyebab utama dari gejala keracunan yang dialami ratusan siswa-siswi tersebut, Tyas menerangkan bahwa pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih lanjut. Sampel porsi MBG tersebut sudah dikirimkan ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) untuk diteliti secara mendalam.

"Masih kita cek ulang ya. Sampel sudah kami ambil di lokasi, kemudian masih akan kami cek di BBLK bersama Dinas Kesehatan," tambahnya.

Tyas pun menyebut siswa-siswi diduga mengalami gejala keracunan dari makanan olahan daging. Sebab, pihak sekolah mengaku kepada tim medis baru perdana menerima menu tersebut dari SPPG terkait.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin dari dagingnya, karena selama ini enggak pernah dikasih daging," pungkasnya.

Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengembangkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai inkubator bisnis, klinik produktivitas, dan pusat pengembangan talenta untuk menjawab kebutuhan dunia kerja.

“BLK tidak hanya sekadar menjadi tempat pelatihan, tetapi juga dikembangkan sebagai Talent and Innovation Hub, klinik produktivitas, serta inkubator bisnis,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Transformasi tersebut, lanjut Yassierli, menjadi bagian dari langkah strategis Kemnaker dalam mengoptimalkan BLK sebagai pusat pelatihan vokasi yang adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan industri, baik domestik maupun internasional, pada tahun 2026.

“Fokus Kemnaker adalah memastikan lulusan BLK dapat langsung terserap di dunia kerja atau mampu merintis usaha secara mandiri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menaker turut memaparkan strategi ketenagakerjaan Indonesia periode 2025–2029 yang berfokus pada penguatan link and match antara vokasi dan industri dan optimalisasi BLK.

Selain itu, perlindungan pekerja informal, penyediaan pekerjaan layak dan inklusif, serta penguatan regulasi ketenagakerjaan, termasuk regulasi platform digital dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Ia mengatakan, untuk mempercepat transformasi tersebut, pengelolaan BLK kini diarahkan menggunakan pendekatan user journey approach atau alur pencari kerja.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan pencari kerja memperoleh layanan yang tepat sasaran, mulai dari proses pendaftaran, pelatihan, hingga penempatan kerja.

“Kemnaker mendesain ulang alur layanan BLK agar lebih berfokus pada kebutuhan pencari kerja. Pelatihan tidak lagi hanya berorientasi pada materi di kelas, tetapi juga mengedepankan metode Project-Based Learning (PBL) dan program magang langsung di industri,” kata Menaker.

Lebih lanjut, BLK juga akan memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri, perguruan tinggi, serta komunitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pelatihan vokasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam pengelolaannya, BLK akan memanfaatkan data berbasis teknologi informasi untuk memetakan kebutuhan pasar kerja secara lebih presisi, memastikan pelatihan tepat sasaran, serta mempermudah evaluasi dampak program pelatihan.

“Dengan sinergi data, kolaborasi yang kuat, dan pendekatan humas yang proaktif, kami yakin BLK akan menjadi motor penggerak SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten menyiapkan sejumlah program unggulan dalam upaya peningkatan SDM ketenagakerjaan salah satunya melalui pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).

"Salah satu program yang terus kita tingkatkan yakni pelatihan-pelatihan. Ini disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Septo Kalnadi di Serang, Rabu.

Ia mengatakan tahun 2026 Disnakertrans Banten membuka kuota pelatihan kerja di BLK dengan beragam pelatihan kompetensi berjumlah sekitar 600 orang untuk program provinsi. Jumlah tersebut belum termasuk program kabupaten/kota dan juga dari pusat.

Menurut Septo, Disnakertrans Banten tahun sebelumnya menyelenggarakan pelatihan yang dilangsungkan dalam tiga angkatan atau tiga gelombang dengan jumlah masing-masing gelombang sebanyak 200 orang.

"Ada 13 kejuruan yang bisa dipilih dalam pelatihan ini," kata Septo.

Pelatihan tersebut di antaranya kejuruan teknis mesin bubut/CNC, las (SMAW/GMAW), listrik, otomotif (motor/mobil), IT, menjahit, hingga tata rias

Septo mengatakan, Disnakertrans telah mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Desk Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 terkait program unggulan.

Menurut dia, kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus forum strategis untuk menyelaraskan program prioritas antar perangkat daerah demi mewujudkan pembangunan Provinsi Banten yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Septo mengatakan bahwa Disnakertrans berkomitmen untuk terus mendorong program-program unggulan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi agar selaras dengan visi pembangunan daerah tahun 2027, khususnya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Banten.

"Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam merancang kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat," kata Septo.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta agar dua indikator utama bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi di Provinsi Banten dapat dipenuhi. Yakni terkait peningkatan serapan tenaga kerja terlatih dan peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai norma dan ketentuan. Keduanya menjadi indikator strategis yang bersifat krusial untuk peningkatan mutu tenaga kerja.

“Ada dua indikator utama yang harus dicapai Disnakertrans, yaitu meningkatkan serapan tenaga kerja terlatih di pasar kerja baik di dalam maupun luar negeri, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja sesuai norma yang berlaku,” kata Deden Apriandhi di Forum OPD Disnakertrans Provinsi Banten.

Deden mengatakan, dua indikator itu menjadi amanat Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2030. Meski terlihat sederhana, tantangan dalam pencapaiannya membutuhkan komitmen berbagai pihak. Terutama menghadapi dinamika ketenagakerjaan yang berkembang, turut mempengaruhi pencapaian target dua indikator tersebut.

"Sehingga, kami mengharapkan ada masukan dan saran dalam forum ini, agar kedua indikator itu bisa dicapai," katanya.

Di satu sisi, potensi Provinsi Banten terhadap sektor investasi, harus mampu ditangkap dengan baik. Khususnya dalam upaya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Banten.

"Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua agar pemerintah daerah bisa lebih banyak membuka peluang kerja,” katanya menjelaskan.

Oleh karena itu, Deden mendorong beberapa langkah strategis sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Termasuk penguatan komunikasi dengan para investor yang akan menanamkan modal di Provinsi Banten.

Terkait pengembangan SDM, ia juga menyampaikan pentingnya konsep "link and match" antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Koordinasi dengan SMK serta optimalisasi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) harus terintegrasi agar peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja.

“Penyesuaian dengan kebutuhan lapangan kerja itu penting. Link and match antara sekolah-sekolah dengan perusahaan harus berjalan agar lulusan siap terserap,” kata Deden.

Pewarta: Bayu Kuncahyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemengaruh atau influenser dinilai memiliki peran strategis dalam menyampaikan edukasi sekaligus membentuk persepsi publik yang lebih positif terhadap aset kripto seiring meningkatnya konsumsi informasi digital.

Menurut CEO Indodax William Sutanto, kehadiran pemengaruh tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri kripto di Indonesia, namun tetap memerlukan standardisasi atau batasan yang jelas.

"Platform seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan lainnya banyak dimanfaatkan oleh para influenser untuk menyampaikan berita. Namun di luar itu, ini juga menjadi ladang bisnis bagi para influenser, karena di dalamnya ada aktivitas pemasaran, distribusi informasi, serta edukasi,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Saat memberikan pemaparan dalam salah satu sesi Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026, ia menyatakan kontribusi pemengaruh selama ini berperan penting dalam pertumbuhan industri kripto, khususnya dalam menjembatani kompleksitas informasi kepada masyarakat.

Kripto, lanjutnya, merupakan topik yang tidak mudah karena cukup teknis, dan banyak sekali proyek di luar sana, oleh karena itu tanpa peran pihak yang mengedukasi masyarakat, pesan yang disampaikan berpotensi keliru atau tidak tersampaikan dengan baik.

"Ekosistem kripto di Indonesia pun tidak akan berkembang seperti saat ini tanpa kontribusi influenser dan konten kreator yang menggaungkan pasar kripto," katanya.

Namun demikian, William menegaskan perlunya penguatan pengawasan terhadap akun-akun anonim yang berpotensi menyebarkan misinformasi atau melakukan black campaign atau kampanye negatif terkait industri kripto.

"Seiring berkembangnya industri, mulai muncul akun-akun anonim yang suaranya tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun memiliki pengaruh besar," katanya.

Dia mengungkapkan dalam beberapa kasus, termasuk yang dialami Indodax, akun-akun tersebut melakukan pencemaran nama baik dan kampanye negatif yang merugikan, baik bagi perusahaan maupun individu.

"Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat agar ekosistem kripto tetap sehat dan berintegritas," ujarnya.

Menurutnya, di satu sisi peran influenser sangat membantu dalam menyebarkan pemahaman kepada masyarakat, namun di sisi lain tetap memerlukan pengaturan yang jelas untuk melindungi publik.

Ketika berbicara tentang aset finansial, tambahnya, tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut secara merugikan.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mendukung adanya pengaturan dari otoritas agar kondisi tetap terkendali dan masyarakat terlindungi.

"Di sisi lain, langkah-langkah edukasi yang dilakukan oleh influenser dan konten kreator tetap perlu berjalan, selama memiliki batasan yang jelas dan tidak merugikan orang lain," katanya.

Sebelumnya, Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar Bulan Literasi Kripto (BLK) 2026 yang berlangsung sepanjang April hingga Mei 2026.

Memasuki tahun keempat, program edukasi ini hadir dengan cakupan yang lebih luas dan inklusif dengan menyasar masyarakat umum, akademisi, influenser, developer teknologi, hingga aparat penegak hukum.

Mengusung tema "Integrasi Inovasi Blockchain dan Kripto: Mewujudkan Transformasi Ekosistem Digital yang Inklusif", BLK 2026 menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong transformasi digital nasional yang lebih merata, berkelanjutan, dan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Dalam salah satu sesi panel, peran influenser dan konten kreator menjadi sorotan dalam ekosistem kripto.

BLK 2026 menekankan pelibatan influenser dan konten kreator untuk meminimalkan misinformasi serta mendorong literasi kripto secara lebih luas.

Sejalan dengan upaya tersebut, BLK 2026 juga menggandeng influenser dan konten kreator sebagai langkah konkret dalam memperkuat literasi dan pemahaman masyarakat terhadap aset kripto.

Program ini turut menghadirkan rangkaian kegiatan edukasi di berbagai kota melalui diskusi dan workshop yang melibatkan komunitas, akademisi, developer, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya.

William menyatakan guna mendukung inisiatif tersebut pihaknya terus mendorong edukasi yang komprehensif lewat Indodax Academy, serta menghadirkan platform yang aman dan transparan sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri kripto nasional.

Pewarta: Subagyo
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunan Feasibility study (studi kelayakan) dan Detail Engineering Design (DED),

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok Jawa Barat menyiapkan bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berfokus pada pengembangan keterampilan industri kreatif dan digital.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Depok, Dadang Wihana, Senin mengatakan, lokasi pembangunan BLK direncanakan berada di Kampung Kekupu, Sawangan.

“Untuk BLK tempatnya di Kampung Kekupu, di belakang Depok Maharaja. Tahun ini kita mulai penyusunanFeasibility study(studi kelayakan)danDetail Engineering Design (DED),” ujarnya.

Ia menyebutkan, luas lahan yang disiapkan sekitar 4.000 meter persegi. Namun, untuk kebutuhan anggaran masih menunggu hasil penyusunan terlebih dahulu.

“Anggarannya nanti setelah DED disusun baru kelihatan,” jelasnya.

Dadang menargetkan, pembangunan fisik BLK dapat dimulai pada 2027 dan rampung paling lambat 2028.

“Insya Allah tahun depan atau 2027 bisa mulai pembangunan, paling lambat 2028,” katanya.

Sementara menunggu pembangunan, program pelatihan akan mulai dijalankan melalui fasilitas sementara.

“Embrionya saat ini kita mulai di lantai 7 gedung parkir kawasan Balai Kota Depok,” ungkapnya.

Program tersebut juga akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut Dadang, BLK Depok tidak akan berbentuk seperti balai latihan kerja pada umumnya yang dilengkapi asrama.

“Jadi kita bukan BLK yang seperti ada tempat inap dan lain-lain, tetapi sebagai simpul atau hub,” jelasnya.

BLK ini nantinya akan terhubung dan berkolaborasi dengan balai latihan kerja lain yang sudah ada, termasuk yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, BLK juga akan menjadi pusat persiapan tenaga kerja, termasuk bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri melalui program Depok Maju Go Global (DMGG).

Ke depan, BLK Depok akan difokuskan pada pengembangan industri kreatif dan digital, menyesuaikan dengan potensi ekonomi daerah.

“Di Depok nanti lebih banyak ke industri kreatif,” ujarnya.

Berdasarkan data, sektor ekonomi kreatif unggulan di Kota Depok meliputi, kuliner, fashion, riya (craft), media art (aplikasi, game, robotik, dan lainnya).

“Yang paling dominan itu kuliner. Karena tren makan minum saat ini meningkat cukup tinggi,” jelasnya.

Dengan konsep tersebut, BLK Depok diharapkan mampu menjadi pusat pengembangan talenta kreatif yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus mendorong daya saing tenaga kerja di tingkat nasional hingga global.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghapus batasan tahun kelulusan untuk peserta program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 1.

Keputusan ini diambil agar akses pelatihan tidak hanya bagi lulusan baru, tetapi juga lulusan lama yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Sebelumnya, program ini hanya diperuntukkan bagi lulusan 2023-2025.

"Penghapusan batasan tahun kelulusan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk membuka akses pelatihan seluas-luasnya bagi masyarakat," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah, dalam keterangan yang dikutip Antara, Minggu (22/3).

Menurut Darmawan kebijakan ini akan membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat, termasuk lulusan lama, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, dengan target 20 ribu peserta.

Menurutnya, perubahan ini penting karena masih banyak lulusan SMA/SMK/MA sederajat yang belum sempat mengikuti pelatihan untuk memperkuat bekal kerja dengan keterampilan yang relevan agar lebih siap bersaing.

"Ini menjadi peluang bagi lulusan lama untuk kembali meningkatkan kompetensinya, sehingga dapat lebih siap memasuki maupun bersaing di dunia kerja," ujarnya.

Pelatihan vokasi yang diselenggarakan Kemnaker dirancang berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match), sehingga peserta dibekali keterampilan yang relevan dan aplikatif.

Pendaftaran tidak hanya tersedia di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kemnaker atau yang juga dikenal sebagai balai latihan kerja (BLK), tetapi juga melalui BLK milik pemerintah daerah.

Keterlibatan lebih banyak lembaga pelatihan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan serta memudahkan masyarakat mengakses pelatihan di lebih banyak daerah.

Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 terbuka bagi warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun dan lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat.

Peserta pelatihan akan memperoleh berbagai fasilitas, mulai dari pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan.

Karenanya, Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera mendaftar melalui platform Skillhub Kemnaker di laman skillhub.kemnaker.go.id sebelum batas akhir pendaftaran pada 24 Maret 2026.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta agar peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) memiliki akses ke dunia kerja melalui jejaring.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai BLK tidak boleh berhenti pada proses pelatihan dan penerbitan sertifikat semata, tapi juga harus aktif membantu para peserta menembus peluang kerja nyata.

“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas,” kata Menaker.

Oleh Karena itu, lanjutnya, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas.

“Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” ujar dia.

Lebih lanjut Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker.

Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.

Model tersebut, lanjut Menaker, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai.

“Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.

Sementara itu, Menaker juga menjelaskan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di daerah, seperti di BLK Lahat, Sumatera Selatan, turut didorong melalui pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket.

Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK di daerah sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah menyiapkan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar pelatihannya makin relevan dengan kebutuhan industri, lebih mudah diakses, buka kesempatan kerja serta wirausaha lebih luas.

“Transformasi itu mencakup penguatan BLK sebagai klinik produktivitas, talent and innovation hub (TIH), serta inkubator bisnis,” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut Yassierli, transformasi BLK ditujukan agar manfaat pelatihan lebih terasa bagi publik dimana keterampilan yang dipelajari lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah, sekaligus memperluas peluang masyarakat untuk bekerja maupun berusaha.

Untuk mengimplementasikan transformasi tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan berkolaborasi dengan kalangan akademisi agar kompetensi SDM selaras dengan kebutuhan industri terkini.

“Kami akan mengajak dunia kampus untuk menjadikan BLK sebagai klinik produktivitas untuk memenuhi kebutuhan industri dalam dan luar negeri. Misalnya dengan pelatihan di bidang green jobs, smart creative IT skills, dan smart operation,” ujar Menaker.

Ia menjelaskan, sinergi dengan akademisi juga akan dilakukan untuk memperkuat transformasi fungsi BLK sebagai pelaksanaan TIH, pusat pelatihan bagi penyandang disabilitas, serta pusat peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Lebih jauh, Yassierli menilai penguatan fungsi ini diperlukan agar BLK bukan hanya tempat pelatihan, tetapi juga ruang peningkatan kompetensi yang lebih inklusif dan berdampak.

Selain pelatihan, Kemnaker juga menyiapkan peran BLK sebagai inkubator bisnis (wirausaha).

“Kemnaker sedang menyiapkan BLK sebagai inkubator bisnis. Yang mau mulai wirausaha akan dicarikan ide bisnisnya apa, siapa kompetitornya, model bisnisnya, strategi pengembangan bisnisnya, dan pemasarannya,” kata Yassierli.

Menaker mengatakan selama ini BLK menghadapi sejumlah tantangan yang perlu dibenahi agar dampaknya lebih besar bagi masyarakat, antara lain jumlah penerima manfaat, efisiensi biaya, sistem jaminan kualitas pelatihan, kebaruan kurikulum, transparansi rekrutmen, serta pelacakan data lulusan atau alumni.

“Optimalisasi BLK ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas BLK yang saat ini dinilai perlu ditingkatkan agar lebih efisien dalam menjawab tantangan pengangguran,” ujar Yassierli.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) harus inklusif demi memperluas kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang layak.

“Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan, seperti teknologi informasi, digital marketing, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Pelatihan vokasi ia nilai menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Menaker mengatakan salah satu fokus pemerintah adalah dengan melakukan revitalisasi BLK sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu mengatakan, BLK harus merancang kelas-kelas pelatihan khusus dan menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian.

“BLK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” kata Yassierli.

Di sisi lain, Menaker menilai langkah revitalisasi serta pemindahan BLK ke pusat kabupaten akan memperluas jangkauan layanan pelatihan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya transportasi.

Dengan akses yang lebih baik, BLK diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Menaker juga menilai daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun perlu didukung pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Karena itu, pengembangan BLK tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa lulusan pelatihan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP/BLK) tidak boleh berhenti setelah menerima sertifikat namun harus bekerja atau dapat mengikuti program Perluasan Kesempatan Kerja.

Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan target akhir dari lulusan BLK harus jelas, yaitu bekerja lewat jalur penempatan atau berwirausaha melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) seperti Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

“Yang harus kita kejar bukan sekadar berapa orang dilatih, tapi berapa yang benar-benar bekerja setelah dilatih ataupun mereka yang dapat wirausaha,” kata Menaker.

Menurut dia, ukuran sukses balai pelatihan tidak lagi sekadar banyaknya kegiatan atau tebalnya laporan.

Ia mengatakan bahwa yang dinilai adalah hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, terutama pada penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu, Yassierli meminta setiap program pelatihan vokasi didukung data yang akurat dan bisa ditelusuri, mulai dari identitas peserta hingga status pascapelatihan, seperti apakah para peserta BPVP atau BKL terserap kerja atau langsung merintis usaha.

Ia mengatakan pendekatan berbasis data tersebut penting agar program pemerintah benar-benar tepat sasaran dan mudah dievaluasi.

Di sisi lain, Yassierli menyoroti kapasitas BPVP Kemnaker yang saat ini baru mampu melatih sekitar 70 ribu orang per tahun, atau sekitar 1 persen dari total pengangguran nasional.

Kondisi itu menjadi alasan Kemnaker menyiapkan transformasi balai agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Transformasi itu mencakup penguatan balai sebagai pusat pelatihan vokasi, talent and innovation hub, pusat pelatihan dan penempatan penyandang disabilitas, hingga pusat referensi peningkatan produktivitas usaha kecil dan menengah.

“Tujuan utamanya membangun kembali marwah dan kebanggaan Kemnaker melalui kinerja yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Binalavotas Kemnaker Darmawansyah mengatakan rapat koordinasi menjadi momentum menyinkronkan program prioritas lintas unit, mulai dari pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, hingga perluasan kesempatan kerja.

“Sinkronisasi dilakukan pada aspek waktu, mekanisme, hingga standar operasional prosedur (SOP) agar program ini selaras dan mudah dimonitor,” kata Darmawansyah.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperkuat Infrastruktur Mutu Nasional (IMN). Langkah ini dilakukan agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan tetapi juga dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia.

Upaya yang diwujudkan adalah melalui ketersediaan standar yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan dalam penerapannya melalui dukungan lembaga penilaian kesesuaian yang meliputi laboratorium uji, lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, dan layanan metrologi.

"Pemerataan Infrastruktur Mutu Nasional adalah fondasi agar transformasi ekonomi tidak hanya terjadi di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi dirasakan hingga ke seluruh wilayah Indonesia," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSN Y. Kristianto Widiwardono dalam kegiatan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2025 di Aula Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Jakarta pada Rabu (26/11/2025).

Kristianto mengatakan BSN menjalankan fungsi fasilitasi, pembinaan, dan harmonisasi kebijakan, termasuk pengembangan pedoman IMN serta koordinasi lintas sektor dengan kementerian, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, perguruan tinggi, asosiasi industri, serta mitra pembangunan.

Kristianto menyebut upaya ini bertujuan memastikan IMN terus berkembang dan memberikan layanan yang lebih luas, efisien, dan kredibel bagi seluruh pemangku kepentingan. Menurut Kristianto, produk unggulan daerah memiliki potensi besar, dan menjadi tugas BSN untuk memastikan masyarakat memperoleh akses yang efisien terhadap layanan pengujian, sertifikasi, dan metrologi.

"Dengan IMN yang kuat, kredibel, dan inklusif, kita memperkuat daya saing nasional untuk menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya menegaskan.

Dalam penguatan ekosistem mutu nasional, BSN hingga saat ini telah memfasilitasi pengembangan 116 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) agar siap memberikan layanan yang kredibel. Melalui program SNI Bina UMK, sebanyak 2.109.202 produk UMK telah mendapatkan pendampingan pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain itu, BSN juga telah melakukan pembinaan kepada 2.671 pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memenuhi persyaratan mutu. "Hingga Oktober 2025, BSN telah menerbitkan 4.016 Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI sebagai bentuk pengakuan atas produk yang memenuhi standar," ucap dia.

Melalui langkah ini Kristanto berharap pihaknya dapat memperkuat komitmen nasional dalam membangun IMN yang kokoh, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan global.

"Dengan pemanfaatan IMN yang merata di seluruh Indonesia, hilirisasi produk unggulan daerah dapat berkembang lebih kuat, daya saing industri nasional meningkat, dan masyarakat memperoleh layanan mutu yang kredibel sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.