Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir 2025 telah meluncurkan asuransi kredit untuk pinjaman daring (pindar) atau kerap dikenal dengan pinjaman online (pinjol).

Meski skema asuransi kredit bagi lender institusi sudah mulai berjalan, implementasinya masih terbatas, jumlah penyelenggara yang terlibat belum banyak, dan perlindungan bagi lender individu masih belum jelas arahnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (KE PVML) OJK Agusman menyampaikan, produk ini telah dipasarkan oleh Pemberi Dana, sebagai salah satu instrumen mitigasi risiko gagal bayar.

“Implementasinya menunjukkan perkembangan, meskipun cakupan produk yang tersedia saat ini masih terbatas pada segmen tertentu dan jenis pembiayaan tertentu,” kata Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip pada Selasa (2/6/2026).

Perluasan cakupan produk asuransi pindar juga terus dibahas bersama stakeholders terkait. Agusman menyebut, pembahasan mencakup kemungkinan pengembangan agar dapat menjangkau lebih luas, dengan tetap memerhatikan kesiapan industri dan prinsip kehati-hatian.

Lima bulan sejak diluncurkan, Agus mengungkapkan bahwa kerja sama antara salah satu pindar bersama dengan asuransi konsorsium tengah dalam tahap finalisasi. Dia mengharapkan, kerja sama ini dapat segera diimplementasikan dan diikuti oleh penyelenggara pindar lainnya.

Kehadiran produk asuransi kredit pindar sejatinya mendapat tanggapan positif dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), mengingat setiap platform memiliki karakteristik portofolio dan profil risiko yang berbeda.

Karena itu, keberadaan produk asuransi yang didesain khusus untuk model bisnis LPBBTI diharapkan dapat memperkaya pilihan mitigasi risiko tanpa mengganggu fleksibilitas pengelolaan operasional penyelenggara.

Ketua Umum Afpi Entjik S.Djafar mengatakan, meski program ini tidak bersifat mandatory, dan merupakan hak prerogatif dari lender, penyediaan asuransi kredit untuk Pindar diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perlindungan bagi lender dalam menyalurkan pembiayaan melalui penyelenggara pindar.

“Berkaitan dengan hal ini, AFPI memastikan industri pindar terus menyelaraskan tata kelola dengan peraturan yang berlaku, salah satunya perihal mitigasi risiko,” kata Entjik kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut bahwa skema perlindungan asuransi bagi lender saat ini masih memberikan ruang pilihan bagi investor karena tidak bersifat wajib. Dengan demikian, investor dapat mempertimbangkan sendiri manfaat dan biaya yang timbul sebelum memutuskan mengikuti program perlindungan tersebut.

Dia menilai mekanisme tersebut relatif adil karena lender memiliki keleluasaan untuk memperhitungkan berbagai aspek, mulai dari biaya tambahan hingga potensi moral hazard yang dapat muncul dalam skema perlindungan kredit.

“Saya rasa ini cukup fair bagi lender,” ungkap Nailul kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Namun, dia mengingatkan bahwa penerapan kewajiban asuransi dengan model saat ini berpotensi menimbulkan ketimpangan di antara kelompok pemberi dana. Dalam kondisi tersebut, lender institusi dinilai berpotensi menjadi pihak yang paling diuntungkan karena memiliki eksposur dan kepentingan yang lebih besar dibandingkan lender ritel.

Implementasi Belum Berjalan Mulus

Meski demikian, implementasi asuransi kredit untuk pindar masih menemui sejumlah kendala. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) setidaknya menyoroti empat kendala utama dalam mengimplementasikan produk tersebut.

Pertama, tingkat premi yang ditawarkan saat ini dinilai belum ekonomis dan belum sebanding dengan manfaat serta profil risiko yang ditanggung. Kedua, konsorsium asuransi kredit belum siap dari sisi integrasi sistem (API integration).

“Integrasi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan proses penyelesaian klaim (claim settlement) yang cepat antara platform pindar, perbankan, dan perusahaan asuransi,” ujar Kepala Departemen LPBBTI Aftech Nucky P. Djatmiko kepada Bisnis, Selasa (2/6/2026).

Kendala lainnya, yakni konsorsium asuransi dinilai belum memiliki pengalaman dan pemahaman yang memadai dalam menangani asuransi untuk industri P2P, mengingat karakteristik dan model risikonya berbeda dari lini asuransi pada umumnya.

Selain itu, terdapat keterbatasan nilai pertanggungan. Nucky menuturkan, saat ini plafon pinjaman yang dapat diasuransikan maksimal sebesar Rp5 juta. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan terkait pinjaman bernilai di atas Rp5 juta, baik dari sisi ketersediaan perlindungan maupun skema mitigasi risiko yang dapat diterapkan.

Lebih lanjut, Nucky menilai bahwa skema asuransi kredit bagi lender individu sangat mungkin dikembangkan, dengan prasyarat utama tersedianya struktur premi yang proporsional.

Sebagai gambaran, dia menuturkan bahwa premi yang ditawarkan saat ini berada di kisaran 1,5% per bulan, sementara manfaat ekonomi yang diterima lender berkisar antara 0,75% —1,5% per bulan tergantung tenor.

Dengan struktur tersebut, Nucky menilai pembebanan premi secara langsung kepada lender individu masih menghadapi tantangan keekonomian, karena imbal hasil yang diperoleh belum memadai untuk menutup premi.

“Karena itu, kunci untuk mewujudkan perlindungan bagi lender individu ke depan adalah penyesuaian premi agar lebih proporsional dan sepadan dengan manfaat ekonominya,” ucap Nucky.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa telah terdapat investasi senilai Rp52,1 triliun yang masuk melalui program Golden Visa hingga 18 Mei 2026. Hal itu sejalan dengan tujuan pemberlakuan Golden Visa, yang diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ditjen Imigrasi melaporkan bahwa angka investasi tersebut diperoleh dari penerbitan 1.274 Golden Visa. Statistik itu menghitung semua visa yang telah diterbitkan semenjak peluncuran Golden Visa pada 25 Juli 2024.

Investasi terbesar dilaporkan berasal dari Golden Visa kategori Investor Perusahaan (Index E28D), yaitu sebesar Rp50,884,158,768,681. Kemudian, investasi terbesar lainnya dihasilkan dari Golden Visa kategori Investor Individu tidak Mendirikan Perusahaan (Index E28C), yaitu Rp179,387,571,947, dan kategori Investor Individu Mendirikan Perusahaan (Index E28B), sebesar Rp130,274,964,522.

Sementara itu, tiga negara dengan jumlah pemegang Golden Visa terbesar adalah Amerika Serikat (AS), dengan 160 orang; China, dengan 147 orang; dan Taiwan, dengan 110 orang. Lembaga itu mengatakan bahwa data itu menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang makin kuat sebagai destinasi investasi, pusat bisnis regional, serta lokasi hunian jangka panjang yang kompetitif secara global

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan bahwa kebijakan Golden Visa adalah bentuk transformasi kebijakan keimigrasian Indonesia ke arah yang lebih progresif, kompetitif, serta adaptif terhadap dinamika global.

“Program ini berfungsi sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, tentunya tanpa mengesampingkan aspek keamanan,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (21/5/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Golden Visa Indonesia disebut memberikan berbagai kemudahan bagi para investor dan talenta global untuk berada di Indonesia. Beberapa kemudahan itu adalah izin tinggal jangka panjang selama 5 hingga 10 tahun tanpa kewajiban memiliki penjamin di Indonesia, fasilitas untuk membawa keluarga, dan layanan prioritas keimigrasia nyang cepat serta efisien.

Program Golden Visa memiliki banyak kategori penerima, yaitu investor perusahaan, investor individu, Global Talent, Second Home, Silver Hair, Personage, repatriasi eks WNI dan keturunan eks WNI, hingga investor Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pendekatan itu, menurut Ditjen Imigrasi, mencerminkan strategi pemerintah untuk memperkuat investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pertumbuhan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Mereka berharap bahwa Golden Visa serta kemudahan yang dibawanya dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif. Selain itu, kebijakan itu juga diharapkan dapat mendukung konsep kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.

Hendarsam mengatakan pihaknya mengedepankan semangat investasi. Meski begitu, implementasi Golden Visa dikatakan akan tetap dilaksanakan dengan prinsip pemilihan yang selektif (selective policy).

“Kami pastikan setiap pemegang visa memenuhi aspek keamanan, kepatuhan hukum, serta memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat,” pungkasnya. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA —Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi jiwa menurun 7,8% (year on year/YoY) pada periode Januari—Desember 2025 menjadi Rp146,73 triliun.

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), pada periode yang sama tahun sebelumnya klaim yang dibayarkan industri asuransi jiwa mencapaiRp159,09 triliun.

“Klaim asuransi jiwa mengalami penurunan yakni 9,1% dengan total nilai sebesar Rp26,74 triliun,” kata Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan SDM (Center of Excellence) AAJI Handojo G . Kusuma dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Handojo mengungkap hal tersebut berbanding terbalik dengan total klaim asuransi kesehatan yang dibayarkan industri asuransi jiwa yang meningkat. Secara total, pada periode Januari—Desember 2025, industri asuransi jiwa telah membayarkan klaim kesehatan Rp26,74 triliun, naik 9,1% (YoY) dari sebelumnya Rp24,18 triliun.

Handojo menyebut penurunan total klaim ini disebabkan oleh menurunnya pembayaran untuk nilai tebus (surrender).

Kemudian, klaimsurrenderatau nilai tebus, lanjut Handojo, turun 19,0% secara tahunan menjadi Rp62,72 triliun. Angka ini menurun dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat sebesar Rp77,43 triliun pada 2024.

Sementara itu, total klaim akhir kontrak tercatat mengalami kenaikan 11,1% dari sebelumnya Rp18,30 triliun, menjadi Rp18,53 sepanjang 2025.

Adapun total klaim meninggal dunia meningkat sebesar 3,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi Rp11,76. Sementara itu, total klaimpartial withdrawalmeningkat 11,1% menjadi Rp20,24dari periode sebelumnya.

Secara rinci, porsi terbesar dari klaim asuransi kesehatan ada pada produk individu yang total klaimnya mencapai Rp16,59triliun, meningkat 6,7% (YoY) dibandingkan Rp15,29 triliun pada periode 2024. Adapun untuk klaim asuransi kesehatan kumpulan tercatat sebesar Rp10,16triliun dari sebelumnya Rp8,89 triliun sepanjang 2024.

Untuk mendorong peningkatan industri, Handojo mengungkap perlu adanyakolaborasi dengan berbagai masyarakat termasuk OJK, Kamendes, BPJS Kesehatan.

“Kolaborasi dengan berbagai masyarakat termasuk OJK, Kamendes, BPJS Kesehatan, dan mengoptimalkan penerapan dari OJK Guna-guna menciptakan lingkungan asuransi kesehatan yang berkelanjutan dan bermakna bagi masyarakat kita,” tutupnya.(Putri Astrian Surahman)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Citibank, N.A., Indonesia (Citi Indonesia) melalui kelompok afinitas karyawan Citi Indonesia Women Network (IWN) menggelar talkshow bertajuk Leading with Agility: Shaping the Future dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia (International Women's Day).

Kegiatan yang merupakan hasil kolaborasi dengan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Synergy in Women’s Network (SIWN) di Shell Indonesia, dan Bank Mandiri Srikandi ini menghadirkan berbagai perspektif dari para pemimpin perempuan di berbagai sektor industri dalam format diskusi interaktif.

Executive Director IBCWE Wita Krisanti yang bertindak sebagai moderator mengatakan peringatan Hari Perempuan Sedunia tidak sekadar menjadi seremoni, tetapi juga pengingat masih banyak tantangan yang harus dihadapi perempuan Indonesia, khususnya di tingkat kepemimpinan bisnis.

“Survei yang kami lakukan bersama IDX pada 2022 menunjukkan hanya ada delapan perempuan CEO di 200 perusahaan tercatat dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu, hanya sekitar 15 persen perusahaan yang memiliki keterwakilan perempuan di level eksekutif,” ujar Wita saat membuka acara di Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Wita menambahkan, laporan Diversity Matters Even More yang dirilis McKinsey pada 2023 menunjukkan perusahaan dengan keragaman gender tinggi pada dewan direksinya memiliki peluang 28 persen lebih besar untuk mencatatkan kinerja keuangan yang unggul.

Menurutnya, keberagaman gender juga membantu perusahaan mempertahankan talenta terbaik, memperluas jangkauan pasar, serta membangun reputasi yang baik, baik di kalangan konsumen maupun investor.

“Kita tahu dunia kerja saat ini sangat dinamis dan penuh ketidakpastian. Saat ini bahkan ada empat generasi yang bekerja bersama dalam satu organisasi, mulai dari baby boomers, generasi X, milenial, hingga generasi Z. Belum lagi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Cara kerja kita harus berubah agar keempat generasi ini bisa bersinergi dengan baik,” ujarnya.

Senada dengan Wita, Direktur Country Council Citi Indonesia Vera Sihombing menilai pemimpin perempuan saat ini perlu membangun sinergi, mengubah pola pikir, serta menumbuhkan kepercayaan dalam tim.

“Leadership signature bagi saya adalah kehadiran sebagai pemimpin. Walaupun tidak selalu hadir secara fisik, tetapi tim tetap dapat merasakan kehadiran dan dukungan kita,” ujar Vera, yang telah berkarier lebih dari 30 tahun di Citi Indonesia.

Selain Vera, Presiden Direktur dan Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian juga berbagi pengalamannya sebagai pemimpin perempuan di sektor energi. Dengan pengalaman lebih dari 17 tahun di Shell, Ingrid pernah memimpin berbagai operasi regional di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong, serta memiliki pengalaman internasional di Global Network Center of Excellence Shell di London.

Ingrid mengatakan penting bagi seseorang untuk berani menyuarakan keinginannya dalam pengembangan karier. “Di Shell kami memiliki dua bisnis besar, yaitu pelumas dan mobility. Saya menyampaikan bahwa saya ingin memimpin bisnis mobility. Setiap kali kami membahas individual development plan, itu selalu menjadi prioritas utama saya,” ujarnya.

Kesempatan tersebut akhirnya datang ketika konflik Rusia-Ukraina berlangsung dan ia dipercaya memimpin tim mobility. Menurut Ingrid, tantangan tersebut menjadi ujian kepemimpinan untuk tetap memotivasi tim dan menyesuaikan strategi bisnis.

Sementara itu, pengalaman berbeda disampaikan Kurnia Sofia Rosada, Group Head Enterprise Data Analytics Bank Mandiri. Nia, sapaan akrabnya, memimpin pengelolaan data dan analitik perusahaan untuk mendukung pertumbuhan bisnis serta meningkatkan produktivitas.

Di bawah kepemimpinannya, Group Enterprise Data Analytics meraih enam penghargaan internasional pada 2025, termasuk ASEAN Tech Excellence Awards.

Nia mengaku awalnya tidak pernah membayangkan akan memimpin bidang data analytics. Sebelumnya ia lebih banyak berkarier di bidang bisnis, pemasaran, dan sektor energi. “Pemahaman saya waktu itu adalah data is the new oil. Kita memiliki banyak data yang bisa dimanfaatkan dan dimonetisasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis,” ujarnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam memanfaatkan data sekaligus mengikuti perkembangan teknologi, Nia tetap optimistis. “Ini memang domain baru dan tidak mudah, tetapi selama bukan nuclear engineering, kita masih bisa mempelajarinya,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kasus obesitas di Indonesia terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Dokter gizi masyarakat Dr. Tan Shot Yen menilai kondisi ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan anjuran diet untuk tiap individu semata, melainkan perlu perubahan cara pandang terhadap makanan.

Menurutnya, salah satu cara yang efektif adalah mengembalikan pola makan berbasis karakter masyarakat. Setiap daerah, katanya, tentu memiliki pendekatan yang berbeda sesuai dengan kesukaannya masing-masing.

Penerapan pola ini dapat dimulai dari lingkungan terdekat, terutama keluarga, dengan membangun kebiasaan makan yang lebih sehat. Sementara itu, pada tingkat kebijakan yang lebih luas, pendekatan serupa juga seharusnya diintegrasikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, MBG berpotensi menjadi contoh atau model yang menarik dalam menerapkan pola tersebut.

"Kadang ada orang yang mikir, kalau begini anak tidak mau. Sebenarnya masalah anak yang tidak mau makan makanan bergizi lokal sering kali bukan semata karena makanannya tidak enak, melainkan karena pendekatan yang kurang tepat," katanya dalam acara CISDI bertajuk World Obesity Day 2026 “Finding Healthy Food: Misi Keluar dari Lingkungan Pangan Tidak Sehat” di Sarinah, Jakarta, Sabtu, (7/3/2026).

Menurutnya, di sinilah peran penting ahli gizi. Dr Tan menyebut banyak orang awam yang masih berpikir bahwa pekerjaan ahli gizi hanya sebatas mengatur menu di dapur. Padahal, peran ahli gizi jauh lebih luas dari sekadar itu.

Seharusnya, katanya, ahli gizi berada di tengah masyarakat, memahami kebiasaan makan, serta berinteraksi langsung dengan kelompok yang menjadi sasaran program gizi. Misalnya, ketika seorang ahli gizi bekerja di fasilitas penyedia makanan seperti SPPG, dia tidak seharusnya hanya berada di dapur atau di tempat produksi makanan.

Dia perlu keluar, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan melakukan diskusi kelompok atau focus group discussion untuk mengetahui makanan apa yang disukai anak-anak di daerah tersebut.

“Kalau dari diskusi diketahui anak-anak di suatu daerah senang makan pentol, maka itu bisa menjadi pintu masuk,” ujarnya.

Dari situ, ahli gizi dapat mengembangkan alternatif yang lebih sehat, misalnya membuat bakso ikan yang teksturnya mirip dengan pentol. Saat diuji coba dalam menu, anak-anak bisa diajak mencicipi makanan tersebut.

Jika anak-anak merasa rasanya enak, maka ketika makanan seperti bakso ikan dibagikan di kemudian hari, mereka tidak akan membuangnya. Oleh karena itu, katanya, berbicara makanan bergizi bukan hal yang terlalu rumit.

Menurut Tan, makanan selalu berkaitan erat dengan karakter masyarakat dan budaya setempat. Karena itu, memahami konteks budaya sangat penting dalam upaya memperbaiki pola makan.

“Contoh lainnya, budaya orang Tionghoa punya mi, lalu konsep itu diadaptasi oleh orang Italia menjadi pasta. Kalau kita bisa pakai pendekatan ini, menarik,” katanya.

Dr Tan mengatakan jika anak-anak di Indonesia memang suka mi, maka bukan menyajikan mi yang minim gizi. Anak-anak, katanya, sebenarnya suka bentuknya yang panjang. Oleh karena itu, makanan lain bisa dimodifikasi agar menyerupai bentuk tersebut.

Sebagai contoh, nasi uduk dapat disajikan dengan telur dadar yang diiris panjang menyerupai mi. Dengan cara ini, anak tetap mendapatkan makanan yang lebih sehat tetapi dengan tampilan yang menarik bagi mereka.

“Jadi sebenarnya ini hanya soal variasi bentuk, variasi rasa, dan variasi tampilan,” kata Tan.

Sementara itu, Project Lead for Food Policy CISDI, Nida Adzilah Auliani, mengatakan narasi obesitas sebagai akibat dari perilaku individu memang keliru. Sebab, obesitas merupakan persoalan kompleks yang dipengaruhi lingkungan pangan dan kebijakan terkait pemasaran produk tidak sehat.

Menurutnya, tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pangan tidak sehat akan tetap menjadi pilihan yang paling mudah dan terjangkau. Absennya perubahan sistematis yang membatasi pangan tidak sehat juga berpotensi meningkatkan prevalensi obesitas pada masyarakat.

“Jika hanya mengandalkan edukasi tanpa memperbaiki sistem pangan, kita akan selalu kalah cepat dengan strategi industri. Karenanya, kebijakan seperti cukai minuman berpemanis, label peringatan depan kemasan, dan pembatasan pemasaran perlu berjalan bersamaan,” ujar Nida.

Pihaknya mendorong percepatan penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dengan kenaikan harga minimal 20 persen, yang telah terbukti mampu menurunkan konsumsi di lebih dari 100 negara. Selain itu, penerapan label peringatan di bagian depan kemasan pada produk tinggi gula, garam, dan lemak (GGL) dinilai penting agar konsumen mendapatkan informasi gizi yang lebih jelas.

Dia juga mendorong pembatasan pemasaran produk tinggi GGL, termasuk iklan dan promosi yang menyasar anak-anak dan remaja. Di sisi lain, penguatan regulasi Kantin Sehat juga perlu dilakukan untuk menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat bagi anak usia sekolah maupun kelompok dewasa produktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Dunia kerja saat ini semakin dinamis. Namun dibalik target, strategi, dan performa, ada satu hal yang sering luput dari perhatian: setiap individu membawa lebih dari satu identitas ke tempat kerja.

Seorang perempuan bisa sekaligus menjadi pemimpin tim dan pengasuh di rumah. Seorang karyawan muda bisa datang dari latar belakang sosial yang berbeda dari rekan-rekannya.

Inilah yang dikenal sebagai interseksionalitas, cara pandang yang melihat bahwa identitas seseorang saling beririsan dan membentuk pengalaman yang berbeda-beda, termasuk dalam dunia kerja dan pengembangan karier.

Sejumlah organisasi telah memiliki kebijakan Diversity, Equity & Inclusion (DEI), namun pendekatan interseksional menantang perusahaan untuk melangkah lebih jauh, Memahami bagaimana faktor seperti gender, usia, latar belakang pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi saling memengaruhi pengalaman seseorang di tempat kerja.

Secara global, berbagai studi menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemimpinan yang lebih beragam dan inklusif cenderung memiliki tingkat inovasi dan kinerja yang lebih tinggi.

Artinya, inklusi bukan sekadar isu sosial, tetapi strategi bisnis jangka panjang. Di Indonesia sendiri percakapan tentang kepemimpinan inklusif terus berkembang, meski masih menghadapi tantangan seperti budaya hierarkis dan bias tidak sadar.

Di sinilah sensitivitas kepemimpinan menjadi sangat krusial, yakni kepekaan untuk mendengar, memahami kompleksitas, dan mengambil keputusan secara adil. Inilah esensi dari pendekatan interseksional.

“Keberagaman bukan hanya soal representasi. Ini tentang apakah setiap orang benar-benar memiliki ruang untuk berkembang dan berkontribusi secara autentik. Dalam industri ritel yang bergerak cepat, menjaga keseimbangan antara performa dan kepemimpinan inklusif memang menantang. Namun justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji,” ujar Irma Yunita, Director Corporate Affairs UNIQLO Indonesia dalam diskusi “Interseksionalitas: Menavigasi Berbagai Lapisan Hambatan dalam Kehidupan Profesional”.

Sebagai bagian dari perusahaan global, dia mengatakan UNIQLO Indonesia mengacu pada standar perusahaan dalam menerapkan sistem evaluasi dan pengembangan karyawan yang berbasis kompetensi dan kinerja.

Tak hanya itu, UNIQLO juga membuka akses pelatihan dan pengembangan kepemimpinan bagi berbagai level karyawan, termasuk perempuan dan talenta muda. Untuk mendukung lingkungan kerja yang saling menghargai, UNIQLO mendorong dialog terbuka antara manajemen dan karyawan.

Dan terakhir, seluruh upaya tersebut dijalankan dengan mengacu pada standar global perusahaan yang menjunjung prinsip kesetaraan.

Selain itu juga perlu digaris bawahi terkait pentingnya organizational allyship yaitu peran aktif individu, terutama pemimpin, untuk menjadi sekutu bagi rekan kerja dengan latar belakang berbeda.

Menjadi sekutu bukan berarti selalu memiliki jawaban, melainkan memiliki kemauan untuk mendengar dan terus belajar. Dalam praktik sehari-hari, hal ini terlihat dari cara pemimpin membagi kesempatan berbicara dalam rapat, mempertimbangkan fleksibilitas kerja, hingga berani mengoreksi bias yang mungkin tidak disadari.

Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan karyawan, tetapi juga pada keberlanjutan bisnis. Tim yang merasa aman dan dihargai cenderung lebih berani menyampaikan ide dan perspektif baru, dan menjadi sebuah aset penting di tengah persaingan industri yang semakin kompleks.

Melalui momentum International Women‘s Day, UNIQLO Indonesia mengajak para profesional untuk melihat kepemimpinan inklusif sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar tren tahunan. Karena pada akhirnya, ketika seseorang tidak perlu menyembunyikan bagian dari dirinya untuk diterima, di situlah potensi terbaik bisa tumbuh, baik untuk individu, tim, maupun perusahaan.

UNIQLO ingin menyoroti adanya kompleksitas identitas di tempat kerja, khususnya pada perempuan, lewat diskusi inspiratif bersama Irma Yunita, Director Corporate Affairs Director UNIQLO Indonesia; Fetty Kwartati, Director PT Tara Naya Karsa, Retail Management Consulting; Rhaka Ghanisatria, Co-Founder, Menjadi Manusia; dan Wita Krisanti, Executive Director of IBCWE.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) akan menutup layanan Internet Banking mulai 21 April 2026. Penutupan layanan akan ditutup secara bertahap.

Manajemen BNI menuturkan penutupan layanan Internet Banking dilakukan seiring dengan komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi, andal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

“Bersama ini kami informasikan bahwa mulai dari 21 April 2026 akses layanan Internet Banking akan ditutup secara bertahap,” ungkap manajemen, dikutip dari laman resmi BNI, Jumat (6/3/2026).

Sejalan dengan hal itu, perseroan mengimbau nasabah untuk memindahkan transaksi keuangan melalui Channel wondr by BNI bagi Nasabah Individu.

Melalui wondr by BNI, nasabah dapat menikmati pengalaman perbankan yang lebih modern dengan tiga dimensi keuangan, yaitu Transaksi, Insight, dan Growth, yang mendukung kebutuhan transaksi harian, pengelolaan keuangan, hingga investasi.

Sementara itu, nasabah yang memiliki rekening operasional usaha dapat memindahkan transaksi keuangan melalui Channel BNIdirect bisnis.

Perseroan menjelaskan, BNIdirect bisnis hadir sebagai One-Stop Digital Business Solution yang dapat mendukung operasional usaha nasabah dengan kapabilitas instan transfer, otorisasi dengan single user, transaksi massal serta rekap finansial untuk memantau pemasukan dan pengeluaran bisnis dengan cepat sesuai kebutuhan nasabah SME.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Anda yang terus memilih BNI sebagai mitra dalam memenuhi kebutuhan transaksi keuangan,” jelas perseroan.

Adapun manajemen mengimbau para nasabah untuk selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BNI. Pihaknya menegaskan, BNI tidak pernah meminta data pribadi seperti OTP, PIN, CVC, User ID, atau password nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA - Produk SBN Ritel sepanjang 2026 masih sepi peminat seiring dengan rendahnya serapan pasar dan sejumlah sentimen baik dari domestik maupun global.

Surat utang negara untuk ritel, SBN Ritel seri ORI029 masih tersisa lebih dari Rp13 triliun menjelang tiga hari penutupan penawaran 19 Februari 2026. Kalangan analis menilai, sederet sentimen dari dalam dan luar negeri membayangi penerbitan perdana ini.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit), Senin (16/2/2026) pukul 15.10 WIB, ORI029 bertenor 3 tahun masih tersisa Rp6,13 triliun atau 40,9% dari target. Sementara ORI029 bertenor 6 tahun masih tersisa Rp7,21 triliun atau 72,2% dari target. Dengan kata lain, serapan pasar terhadap ORI029 baru mencerminkan 53,36% dari target Rp25 triliun yang ditetapkan DJPPR.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menerangkan, kombinasi ketegangan geopolitik yang kian tidak menentu dan daya beli masyarakat dalam negeri yang lesu, membuat serapan pasar terhadap produk ini kian terbatas.

Laporan Mandiri Institute, misalnya, mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

”Hal yang juga perlu dilihat adalah daya beli masyarakat ya. Harusnya ORI atau SBN Ritel ditujukan untuk investor individu dalam negeri, yang biasanya menjadi target market-nya kan kelas menengah ya. Pada saat yang sama kita lihat kelas menengah kita jumlahnya makin berkurang juga,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Fikri menilai, hal ini perlu menjadi perhatian utama pengurus negara. Sebabnya, pendanaan melalui SBN Ritel hanya dapat diakses melalui investor individu, dengan besaran yang terbatas. Dengan begitu, menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, bakal segera memberikan dampak terhadap serapan instrumen investasi ini.

”Jadi tidak hanya kondisi global saja. Saya pikir ini [menurunnya kelas menengah] perlu diwaspadai dan saya pikir ini hal utama karena memang daya beli masyarakat,” katanya.

Selain tantangan dari kondisi daya beli masyarakat, Fikri menilai kondisi geopolitik antara AS—Iran membuat investor meminta risk premi yang lebih besar, sehingga ORI029 dengan tenor 5,45—5,80% memiliki spread yang cukup berjarak dengan yield acuan saat ini sebesar 6,4%.

Terlebih, emas sebagai safe haven tengah mengalami reli yang cukup signifikan belakangan. Investor dinilai lebih memilih instrumen investasi logam mulia itu lantaran imbal hasil yang cukup besar, dengan jaminan keamanan berinvestasi.

”Mungkin investor juga melihat bahwa ada instrumen investasi yang cukup menarik dan bebas risiko juga, bentuknya emas. Bahkan return-nya lebih tinggi dibandingkan ORI atau SBN sendiri,” katanya.

menilai dalam sisa waktu penjualan peluang penyerapan ORI029 masih dapat berasal dari aksi reinvestasi investor di pasar SBN. Namun, kontribusi tersebut dinilai tidak cukup signifikan untuk menyerap seluruh sisa penerbitan.

Data BRI Danareksa Sekuritas menunjukkan sedikitnya terdapat empat Surat Utang Negara (SUN) yang jatuh tempo pada Februari 2026 dengan total Rp46,85 triliun. Kendati demikian, tidak terdapat produk SBN Ritel yang jatuh tempo pada periode tersebut.

”Hari Rabu akan ada lelang SUN juga. Mungkin investor juga melihat ini [lelang SUN] lebih menarik,” kata Fikri, Senin (16/2/2026).

Di satu sisi, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto, menilai ketegangan geopolitik antara AS—Iran membuat investor meminta imbal hasil yang lebih atas ketidakpastian yang terjadi saat ini.

”Ketegangan geopolitik ini kan menyebabkan ketidakpastian meningkat. Kalau saya lihat juga, ritel akhirnya wait and see untuk masuk,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Hanya saja, peluang terserapnya produk perdana SBN Ritel ini masih terbuka, terutama dari aksi reinvestasi investor atas obligasi jatuh tempo. Data BRI Danareksa Sekuritas, menunjukan bahwa sedikitnya terdapat empat SUN yang jatuh tempo pada 2026, dengan total Rp46,85 triliun.

Hanya saja, peluang terserap penuh ORI029 dinilai kecil, meskipun kondisi makroekonomi dalam negeri dinilai tengah dalam fase yang solid. Ramdhan memprediksi penawaran ORI029 masih akan tersisa 10% di bawah target.

Bisnis telah berupaya meminta konfirmasi DJPPR mengenai prospek penjualan ORI029 di tengah penurunan outlook Moody's, tetapi hingga berita ini terbit, tidak ada jawaban dari lembaga tersebut.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Fenomena kian menurunnya jumlah kelas menengah di Tanah Air dinilai bakal membuat peluang serapan pasar terhadap produk-produk anyar SBN Ritel sepanjang 2026 makin terbatas.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana, menerangkan, kombinasi ketegangan geopolitik yang kian tidak menentu dan daya beli masyarakat dalam negeri yang lesu, membuat serapan pasar terhadap produk ini kian terbatas.

Laporan Mandiri Institute, misalnya, mengungkapkan populasi kelas menengah di Indonesia mengalami kontraksi signifikan pada 2025, yang mana sebanyak 1,2 juta masyarakat terlempar dari kategori ini dan turun ke level ekonomi yang lebih rendah.

”Hal yang juga perlu dilihat adalah daya beli masyarakat ya. Harusnya ORI atau SBN Ritel ditujukan untuk investor individu dalam negeri, yang biasanya menjadi target market-nya kan kelas menengah ya. Pada saat yang sama kita lihat kelas menengah kita jumlahnya makin berkurang juga,” katanya kepada Bisnis, Senin (16/2/2026).

Fikri menilai, hal ini perlu menjadi perhatian utama pengurus negara. Sebabnya, pendanaan melalui SBN Ritel hanya dapat diakses melalui investor individu, dengan besaran yang terbatas. Dengan begitu, menurunnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok, bakal segera memberikan dampak terhadap serapan instrumen investasi ini.

Tidak terserapnya SBN Ritel tampak dari realisasi penjualan ORI029 per Senin (16/2/2026) pukul 15.10 WIB yang baru terjual 53,36% dari target Rp25 triliun.

Berdasarkan data PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) pukul 15.10 WIB, ORI029 bertenor 3 tahun masih tersisa Rp6,13 triliun atau 40,9% dari target. Sementara ORI029 bertenor 6 tahun masih tersisa Rp7,21 triliun atau 72,2% dari target.

”Jadi tidak hanya kondisi global saja. Saya pikir ini [menurunnya kelas menengah] perlu diwaspadai dan saya pikir ini hal utama karena memang daya beli masyarakat,” katanya.

Selain tantangan dari kondisi daya beli masyarakat, Fikri menilai kondisi geopolitik antara AS—Iran membuat investor meminta risk premi yang lebih besar, sehingga ORI029 dengan tenor 5,45—5,80% memiliki spread yang cukup berjarak dengan yield acuan saat ini sebesar 6,4%.

Terlebih, emas sebagai safe haven tengah mengalami reli yang cukup signifikan belakangan. Investor dinilai lebih memilih instrumen investasi logam mulia itu lantaran imbal hasil yang cukup besar, dengan jaminan keamanan berinvestasi.

”Mungkin investor juga melihat bahwa ada instrumen investasi yang cukup menarik dan bebas risiko juga, bentuknya emas. Bahkan return-nya lebih tinggi dibandingkan ORI atau SBN sendiri,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual obligasi. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melihat peluang investor di pasar keuangan akan memindahkan asetnya ke instrumen surat utang pemerintah atau SBN, usai sentimen negatif membayangi pasar saham.

Sekadar catatan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 8% pada perdagangan hari ini, Rabu (28/1/2026) usai penerapan trading halt oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Jatuhnya IHSG akibat laporan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengumumkan kebijakan interim terkait dengan pasar modal Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) Novi Puspita Wardani mengatakan, naik turun di pasar saham merupakan proses yang wajar.

Dia menilai hal itu justru perlu menjadi kesempatan bagi investor, utamanya ritel, untuk bisa mempelajari situasi terkini di pasar keuangan.

Menurut Novi, saat ini masih banyak investor ritel individu yang melakukan investasi baik dalam bentuk saham hingga bitcoin atas fear of missing out (FOMO) belaka. Dengan turunnya IHSG, dia menilai ada kesempatan bagi investor untuk memelajari risiko investasi.

Pada saat yang sama, eselon II DJPPR Kemenkeu itu pun mengutarakan bahwa kini pihaknya baru saja melelang SBN Ritel seri ORI029 dengan minimum pemesanan Rp1 juta atau kelipatan Rp1 juta.

"Misalnya hari ini IHSG drop dan mereka belajar, oh iya berarti saya harus naruh ke instrumen yang setidaknya ada yang sebagian uang saya supaya nggak hilang semua, saya taruh di instrumen yang aman. Kebetulan kami pas lagi ada penawaran ORI029 ini. Artinya ini ya memang enggak didesain, tetapi ya waktunya pas aja," tuturnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan data nomor tunggal investor atau single investor identification (SID), jumlah investor individu yang ada di pasar modal sebanyak 20,2 juta investor atau hanya 7% dari total populasi. Novi menilai jumlah itu masih bisa ditingkatkan dengan lebih agresif lagi.

Adapun di pasar SBN ritel, Novi mencatat porsi jumlah investor individu dari generasi Z maupun Y (milenial) sudah mencapai sekitar 57% sampai dengan 58% dari total investor.

Pada 2026, pemerintah menargetkan penerbitan SBN Ritel sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN berkisar antara Rp150 triliun sampai dengan Rp170 triliun. Pada tahun sebelumnya, DJPPR Kemenkeu merealisasikan penerbitan SBN untuk investor individu itu sebesar Rp153 triliun.

Novi mengatakan bahwa pihaknya selalu mempertimbangkan adanya investor baru saat menerbitkan SBN. Pada tahun lalu saja, dia menyebut ada sekitar 100.000 investor baru dari total 262.000 investor yang ada.

"Kami selalu melihat tren dalam beberapa tahun terakhir itu selalu ada. Ini adalah konsekuensi logis dari investor yang semakin terliterasi," terangnya.

Untuk diketahui, pemerintah menerbitkan SBN Ritel ORI029 tenor 3 dan 6 tahun dengan kupon tetap (fixed rate) masing-masing 5,45% per tahun dan 5,8% per tahun. Lelang dibuka awal pekan ini, Senin (26/1/2026), dan akan ditutup, Kamis (19/2/2026).

Pemerintah menargetkan pengumpulan dana hingga Rp25 triliun dari lelang ORI029 tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh penyedia layanan chatbot berbasis kecerdasan artifisial (AI) Grok AI, yang terintegrasi di platform X, agar aksesnya dapat dibuka kembali di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menyampaikan bahwa persyaratan tersebut meliputi penyesuaian algoritma serta penguatan sistem pengamanan atau moderasi konten agar tidak menghasilkan konten yang melanggar hukum.

“Khususnya terkait perlindungan hak dan martabat individu; penerapan mekanisme mitigasi risiko; serta kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran PSE [Penyelenggara Sistem Elektronik],” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Alexander menjelaskan pemutusan akses terhadap Grok bersifat sementara. Pemerintah akan membuka kembali layanan tersebut setelah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dipenuhi, terutama penyesuaian sistem dan algoritma agar Grok AI tidak lagi memproduksi atau memfasilitasi konten deepfake seksual nonkonsensual yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Menurut Alexander, Komdigi telah memanggil dan melakukan komunikasi resmi dengan pihak X selaku penyedia layanan Grok. Dalam pertemuan tersebut, X menyampaikan komitmen untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

“Komitmen tertulis akan segera disampaikan X ke Komdigi,” katanya.

Alexander menambahkan pemerintah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi inovasi teknologi, termasuk pengembangan kecerdasan artifisial. Namun, akses Grok AI hanya akan dibuka kembali apabila pihak X secara nyata mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dia mengatakan pertimbangan utama pemerintah adalah pelindungan masyarakat, keamanan ruang digital, serta kepastian hukum, agar pemanfaatan teknologi AI berjalan secara bertanggung jawab, etis, dan sejalan dengan norma hukum nasional serta nilai-nilai moral yang ada di masyarakat.

“Pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik, guna memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan akses sementara terhadap layanan Grok AI setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Meutya menyatakan ruang digital tidak dapat berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman terhadap keamanan publik, privasi individu, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses, Komdigi juga meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari X sebagai pengelola platform. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sumber pendanaan industri fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) masih kuat ditopang oleh perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendanaan dari lender perbankan mencapai Rp60,79 triliun atau setara 64,10% dari total outstanding pendanaan pindar per November 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro OJK Agusman mengatakan dominasi perbankan tersebut menunjukkan peran institusi keuangan formal masih menjadi tulang punggung pembiayaan di industri fintech lending.

“Pada November 2025, sumber pendanaan pindar masih didominasi oleh perbankan dengan nilai sekitar Rp60,79 triliun atau 64,10% dari total outstanding pendanaan pindar,” ujar Agusman dalam jawaban tertulis, dikutip Senin (12/1/2026).

Di sisi lain, kontribusi pendanaan dari lender individu tercatat relatif terbatas. Hingga periode yang sama, pendanaan dari lender individu tercatat sebesar Rp5,18 triliun atau setara 5,46% dari total outstanding pendanaan industri.

Meski terdapat perbedaan porsi yang cukup signifikan, Agusman menegaskan bahwa pendanaan dari perbankan dan lender individu masih bersifat saling melengkapi dalam mendukung penyaluran pembiayaan melalui platform fintech lending.

OJK menilai dominasi perbankan tersebut akan tetap berlanjut pada 2026, seiring dengan upaya penguatan struktur pendanaan industri agar lebih sehat dan berkelanjutan.

"Ke depan, prospek pendanaan pindar pada 2026 diharapkan tetap terjaga dengan struktur yang lebih sehat dan berimbang," sebutnya.

Melalui penerapan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2025, OJK membedakan kategori lender menjadi lender profesional dan non-profesional.

Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus menjaga stabilitas sumber pendanaan, baik dari institusi maupun individu.