Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meyakini tekanan global malah akan memaksa pemerintah lebih berhemat sehingga defisit APBN 2026 menyusut.

Said merasa banyak sekali kekhawatiran terkait ketahanan APBN 2026 yang kian menipis dan berisiko jebol dengan defisit melampaui 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurut Said, di tengah tekanan depresiasi rupiah dan situasi makroekonomi global yang menantang, kinerja kas negara pada kuartal pertama tahun ini justru menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Dia memproyeksikan defisit fiskal hingga akhir 2026 justru akan lebih rendah dari target yang dipatok pemerintah.

"Strategi percepatan belanja memang berkonsekuensi pada pelebaran defisit APBN, yang saat ini mencapai Rp240,1 triliun atau setara 0,93% PDB. Akan tetapi, saya menilai porsi ini masih pada rentang terkendali," ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Said menjelaskan, APBN 2026 sejatinya merencanakan defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB. Hanya saja, klaimnya, pemerintah akan menempuh langkah penyesuaian atau refocusing anggaran program akibat tekanan eksternal seperti kenaikan harga minyak mentah dan pelemahan kurs rupiah.

"Karena pilihan refocusing ini, saya memperkirakan defisit APBN bahkan akan lebih rendah dari rencana, yakni di kisaran 2,56% PDB atau setara Rp658,3 triliun, karena belanja hingga akhir tahun berpotensi lebih rendah dari pagu," katanya.

Sebagai catatan, APBN membukukan defisit sebesar Rp240,1 triliun per akhir Maret 2026 atau setara 0,93% dari PDB.

Di samping itu, sambungnya, otoritas fiskal juga masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) yang masih besar. Bantalan anggaran itu bisa digunakan untuk mengurangi defisit.

Politisi PDI Perjuangan itu meluruskan kabar yang menyebut bahwa SAL APBN 2026 hanya tersisa Rp120 triliun. Dia menjelaskan bahwa SAL APBN 2025 yang menjadi landasan bantalan kas tahun ini masih utuh sebesar Rp420 triliun.

"Anggaran ini masih utuh. Hanya saja, senilai Rp300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia ke bank-bank Himbara. Artinya, SAL masih utuh Rp420 triliun, bahkan pemerintah menerima yield [imbal hasil] dari penempatan di Himbara tersebut. SAL ini hanya bisa digunakan untuk belanja bila ada persetujuan DPR," urai Said.

Tantangan Sisa Tahun

Memasuki kuartal II/2026, Said mengingatkan bahwa tantangan fiskal akan jauh lebih berat. Ketiadaan faktor musiman seperti momentum Ramadan dan Lebaran, ditambah tren kenaikan harga komoditas global, menuntut pengelolaan APBN yang lebih ekstra hati-hati.

Oleh karena itu, Banggar DPR mendukung agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaktivasi kebijakan mode aman (safe mode).

"Dengan kebijakan safe mode, ini serta-merta akan meredam kebutuhan pembiayaan yang besar di tahun ini. Pemerintah juga tidak dihadapkan pada situasi sulit untuk membiayai cost of fund yang mahal," jelas Said.

Sebagai kompensasi dari pengereman belanja di masa safe mode, Said mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan program quick win yang terukur guna membangkitkan sektor riil, khususnya manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan yang menyumbang 63,52% PDB.

"Bila hanya mengandalkan belanja pemerintah yang proporsinya pada PDB hanya 6,72%, tentu tidak memadai. Arah kebijakan fiskal harus memberi insentif agar sektor-sektor ini tumbuh ekspansif dan menyerap lapangan kerja formal. Jika kelas menengah tumbuh, tanggung jawab APBN untuk perlindungan sosial akan makin ringan," tutupnya.