Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengklaim Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru khusus ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak mengambil keuntungan.

"DSI tidak mengambil keuntungan, hanya mengelola dan sekaligus mengawasi kegiatan ekspornya," kata Sudaryono dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Sudaryono telah menjelaskan kepada pelaku usaha, dalam hal ini mereka yang bergerak di bidang kelapa sawit, PT DSI sebagai pengelola dan pengawas ekspor satu pintu akan menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Ia memastikan tidak ada biaya tambahan yang dibebankan kepada eksportir dalam mekanisme tersebut.

"Kalau ada isu-isu seolah-olah PT DSI nanti mengambil keuntungan, ini enggak. Tidak mengambil biaya tambahan atau mengambil keuntungan tambahan," ujar Sudaryono.

Pemerintah juga menyiapkan masa transisi selama tiga bulan untuk penerapan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT DSI.

[Gambas:Youtube]

Masa transisi itu berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan kegiatan ekspor komoditas tetap berjalan normal sambil dilakukan evaluasi.

"Ekspor komoditas tetap berjalan dalam masa evaluasi dan transisi ini dievaluasi selama tiga bulan," ujar Sudaryono.

Ia mengatakan jika pada 1 September ada perusahaan yang transisinya selesai, bisa langsung menyerahkan kegiatan ekspornya ke PT DSI.

Adapun pelaksanaan penuh kebijakan ekspor satu pintu ditargetkan berlaku pada 1 Januari 2027.

"Nah diharapkan dari masa transisi ini, kemudian kita evaluasi tiga bulan, kita evaluasi seterusnya, maka tanggal 1 Januari 2027 implementasi penuh itu kemudian dilaksanakan. Bukan hanya sawit tapi juga dua komoditas lainnya, tapi kita kan di sini kita bicara sawit," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap PT DSI akan beroperasi penuh sebagai BUMN eksportir komoditas sumber daya alam (SDA) strategis pada 1 Januari 2027.

Airlangga mengatakan komoditas yang tahap awal diatur melalui PT DSI meliputi batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro aloy).

Pelaksanaan ekspor melalui PT DSI akan dilakukan secara bertahap untuk memberi waktu penyesuaian bagi eksportir dan pembeli di luar negeri terhadap perubahan mekanisme transaksi.

Pada tahap pertama, eksportir atau pemilik barang tetap melakukan registrasi melalui Indonesia National Single Window (INSW) dengan mencantumkan PT DSI sebagai co-eksportir.

"Perusahaan-perusahaan yang saat ini melakukan ekspor qq kepada DSI, seluruh pelaporan ekspor itu akan masuk ke PT DSI," ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta Selatan, Senin (25/5).

Tahap pertama atau masa transisi akan dilakukan pada 1 Juni hingga paling lambat 31 Desember 2026. Dalam periode ini, pemerintah akan melakukan evaluasi di tiga bulan pertama, yakni 1 Juni sampai 31 Agustus 2026.

Pada tahap ini, BUMN akan memperoleh hak akses Customs Excise Information System and Automation (CEISA), tetapi pengoperasian sistem modul Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) masih dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

Dokumen PEB, dokumen pelengkap pabean, dan dokumen lainnya juga tetap atas nama BUMN dengan skema qq perusahaan.

Selain itu, kontrak dan transaksi penjualan barang ekspor dengan pembeli di luar negeri masih dilakukan oleh perusahaan.

Kewajiban terkait perizinan, pembayaran bea keluar, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan juga tetap dijalankan perusahaan atas nama eksportir.

"Jadi masing-masing perusahaan masih bisa ekspor dengan mitranya masing-masing, Nanti kita akan evaluasi secara paralel untuk 3 bulan berikutnya dan full nanti pada tanggal 1 Januari," ujar AIrlangga.

Saat pemberlakuan penuh pada 1 Januari 2027, ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh PT DSI.

Dalam skema tersebut, PT DSI akan bertindak sebagai eksportir penuh yang menjalankan seluruh proses transaksi, kontrak penjualan, hingga penerimaan devisa hasil ekspor.

BUMN juga akan mengoperasikan penuh sistem CEISA dan modul PEB. Seluruh dokumen ekspor nantinya diterbitkan atas nama PT DSI tanpa lagi menggunakan skema qq perusahaan.

Kontrak dan transaksi dengan buyer di luar negeri sepenuhnya akan dilakukan PT DSI. Begitu juga dengan pemenuhan kewajiban perizinan, pembayaran pungutan, PNBP SDA, pungutan ekspor, hingga perpajakan yang akan dijalankan sepenuhnya oleh PT DSI.

Airlangga menegaskan pemerintah tetap menghormati kontrak business to business (B2B) yang sudah berjalan antara perusahaan dengan pembeli luar negeri.

Namun, kontrak tersebut tetap akan dievaluasi selama tidak mengandung praktik under value maupun under invoicing.

"Kontrak itu tetap dihargai asal kontraknya bukan under value dan under invoicing," ujar Airlangga.

Airlangga berharap kebijakan ini dapat meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan naiknya nilai ekspor, pemerintah juga berharap penerimaan negara ikut meningkat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan ekspor kelapa sawit Indonesia melonjak signifikan pada 2025. Ternyata, volumenya naik 6 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya hingga menembus 32 juta ton.

Kenaikan ini disebut berkaitan dengan kebijakan hilirisasi dan dorongan biofuel yang memengaruhi harga global serta produksi dalam negeri.

"Ekspor kita naik 6 juta ton sawit. 2025 (tembus) 32 juta ton. Dulu 26 juta ton, naik 6 juta ton," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Amran menjelaskan lonjakan ekspor sawit tersebut tak lepas dari dampak kebijakan biofuel yang turut memengaruhi dinamika pasar global.

Menurutnya, ketika sebagian pasokan sawit dialihkan untuk kebutuhan energi dalam negeri, ketersediaan di pasar ekspor menjadi lebih terbatas.

Kondisi ini mendorong harga sawit dunia meningkat, yang pada akhirnya memberi insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Dari situ, terjadi kenaikan output yang berujung pada surplus, sehingga volume ekspor Indonesia pun ikut terdongkrak signifikan.

"Karena apa? Kebijakan Bapak Presiden ke biofuel, harga naik kan? Benar enggak? Kalau ekspor ini dikurangi 5 juta (ton). Naik enggak harga (sawit) dunia? Naik kan? Karena harga naik dunia. Petani berproduksi. Surplus 6 juta ton. Jadi hebat kebijakan. Itu baru kebijakan," lanjutnya.

Selain mendorong ekspor, pemerintah juga tengah mempercepat pengembangan energi berbasis biofuel melalui program E20, yakni campuran etanol 20 persen dalam bensin. Amran menjelaskan kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

"Ini adalah etanol. Etanol itu dicampur dengan bensin 20 persen. Brasil sudah 27 persen. Bahkan itu bisa sampai 70 persen, bahkan menuju 100 persen. Artinya apa? Kedepan ini kalau kita konsisten," katanya.

Ia menyebut implementasi E20 berpotensi menggantikan bahan bakar minyak jenis bensin secara bertahap.

"Ya, itu menggantikan (BBM seperti Pertamax dan Pertalite). Itu belum mobil listrik. Tapi itu departemen lain, kementerian lain. Yang kita bahas adalah energi dari biofuel, dari nabati," ujar Amran.

Dari sisi pasokan, pemerintah memastikan ketersediaan bahan baku untuk pengembangan biofuel mencukupi. Bahan baku tersebut berasal dari komoditas dalam negeri seperti tebu, singkong, hingga kelapa sawit.

"Sudah pasti cukup. Kita tanam. Kita akan tanam sekarang. Penanaman tebu, penanaman singkong, penanaman sawit," katanya.

Ia juga menyinggung potensi bahan baku turunan seperti molases atau tetes tebu yang selama ini diekspor. Komoditas tersebut dinilai bisa diolah menjadi etanol dalam jumlah signifikan untuk mendukung program energi nasional.

Secara paralel, pemerintah disebut telah menyiapkan langkah konkret bersama BUMN pangan untuk mempercepat implementasi program tersebut. Fokus kebijakan ke depan tak cuma pada ketahanan pangan, tetapi juga transisi menuju kemandirian energi berbasis sumber daya domestik.

Data industri menunjukkan tren serupa. Produksi dan ekspor sawit Indonesia pada 2025 memang mengalami peningkatan, didorong oleh kenaikan harga global serta peningkatan permintaan produk turunan sawit.

Kenaikan ekspor juga diikuti pertumbuhan konsumsi biodiesel domestik yang meningkat seiring kebijakan pencampuran energi.

Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menguji coba alat panjat kelapa buatan perguruan tinggi sebagai alternatif pemanenan kelapa tanpa menggunakan monyet.

Teknologi tersebut disiapkan untuk membantu petani memanen kelapa dengan lebih aman sekaligus meningkatkan produktivitas.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah meminta pengadaan awal alat tersebut untuk diuji coba di lapangan.

Ia menjelaskan alat itu merupakan inovasi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang dirancang untuk memudahkan proses panen kelapa tanpa melibatkan hewan.

Menurut Amran, Kementan telah memesan 10 unit alat panjat kelapa tersebut untuk uji coba awal. Ia menyebut teknologi itu diharapkan dapat menggantikan metode lama yang terkadang menggunakan monyet untuk memetik kelapa.

"Yang pertama dari ITS, ada alat panjat kelapa. Ada alat panjat, jadi tidak menggunakan lagi monyet, tapi ada alat baru, kami langsung minta 10 unit uji coba," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Ia menilai penggunaan alat mekanis juga dapat mengurangi risiko kerja bagi petani. Pekerjaan memanjat pohon kelapa secara manual, menurutnya, memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi karena ketinggian pohon dan kondisi angin di bagian atas.

"Oh iya (alat pertanian nanti akan diperbanyak). Itu berisiko orang panjat. Saya dulu kerja, aku panjat kelapa. Kalau kelapa, kita naik (pohon), belum ada angin. Begitu di atas, ada angin. Kita berdoa di atas, semua doa-doa keluar," ujarnya.

Selain alat panjat kelapa, Kementan juga mulai membeli sejumlah inovasi teknologi lain hasil riset kampus untuk mendukung aktivitas pertanian. Amran mengatakan pemerintah memilih langsung membeli teknologi yang dinilai siap digunakan petani.

"Kami ada sudah MoU (tanda tangan nota kesepahaman) dan banyak penemuan-penemuan baru dari kampus. Kami langsung membeli. Jadi ini aksi nyata. Bukan kita hanya dalam khayalan, tapi kita langsung beli langsung sesuai kebutuhan petani Indonesia," ujarnya.

Salah satu teknologi lain yang dibeli pemerintah adalah mesin pengering jagung (dryer) portable hasil riset dosen dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Mesin tersebut dirancang agar dapat digunakan langsung di area pertanian dan mudah dipindahkan ke lokasi panen.

"Dari ITB ada dryer jagung, tadi ada empat unit, kami langsung minta dibeli. Ini portable, ini bisa keliling ke petani-petani di tengah-tengah sawah, di tengah-tengah kebun jagung," ujar Amran.

Mesin pengering tersebut bersifat mobile sehingga dapat dibawa langsung ke lokasi panen, berbeda dengan mesin pengering konvensional yang biasanya berada di satu lokasi tetap.

Penggunaan monyet untuk memanen kelapa merupakan praktik lama yang dikenal di beberapa wilayah Asia Tenggara, terutama di Thailand dan Malaysia, serta pernah ditemukan di sebagian wilayah Indonesia. Hewan tersebut dilatih untuk memanjat pohon kelapa dan memutar buah hingga terlepas dari tangkainya.

Di Indonesia, praktik ini pernah dijumpai di beberapa daerah penghasil kelapa, seperti wilayah pesisir Sumatra dan Sulawesi, meskipun penggunaannya tidak merata dan kini semakin jarang ditemukan.

Seiring perkembangan teknologi pertanian, metode pemanenan mulai beralih ke alat bantu mekanis yang dinilai lebih aman dan efisien.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan program hilirisasi berbagai komoditas perkebunan, termasuk kelapa, dapat menghasilkan nilai tambah hingga Rp5.000 triliun bagi perekonomian nasional.

Menurut Amran, potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas dalam negeri menjadi produk bernilai tinggi sebelum diekspor sehingga nilai ekonomi tidak lagi berhenti di tahap bahan baku.

"Bayangkan, dari kelapa itu kita hilirisasi nilainya bisa sampai air kelapa dengan kelapanya, itu totalnya bisa Rp5.000 triliun. Kemudian gambir bisa Rp5.000 triliun. Ini hitungan dosen," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (12/3).

Ia menjelaskan selama ini banyak komoditas Tanah Air masih diekspor dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika diproses lebih lanjut menjadi produk jadi seperti bahan kosmetik, pangan, atau produk industri lainnya, nilai ekonominya dapat meningkat signifikan.

Amran mencontohkan komoditas gambir yang saat ini dikuasai Indonesia hingga sekitar 80 persen pasar dunia, namun sebagian besar masih diekspor dalam bentuk bahan baku.

"Insyaallah pabriknya gambir, kita menguasai pasar dunia itu 80 persen. Tapi kita ekspor bahan baku. Harusnya hilirisasi, itulah perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto). Seluruh komoditas ini kita hilirisasi," ujarnya.

Ia menambahkan melalui hilirisasi komoditas seperti kelapa, gambir, dan minyak sawit mentah (CPO), Indonesia berpeluang meningkatkan nilai ekspor sekaligus membuka lapangan kerja baru di dalam negeri.

Selain mendorong hilirisasi, Kementan juga mulai menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi pertanian.

Beberapa inovasi yang sedang diuji coba antara lain alat panjat kelapa dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) serta mesin pengering jagung mobile dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

"Yang pertama dari ITS, ada alat panjat kelapa, kami langsung minta 10 unit uji coba. Kemudian dari ITB ada dryer jagung portable, ini bisa keliling ke petani-petani di tengah sawah dan kebun jagung," ujar Amran.

Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko kerja di lapangan.

Pemerintah juga membuka peluang untuk memperluas penggunaan teknologi tersebut jika hasil uji coba menunjukkan kinerja yang efektif di lapangan.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan strategi ketahanan pangan nasional sebenarnya sudah disiapkan jauh sebelum memanasnya konflik geopolitik global, termasuk perang antara Iran dan Israel.

Menurutnya, pemerintah telah merancang berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan terburuk sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Amran mengatakan pemerintah telah mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi sektor pertanian, mulai dari konflik geopolitik, fenomena iklim ekstrem seperti El Nino dan La Nina, hingga gangguan rantai pasok global.

"Kita sudah perhitungkan semua itu. Sehingga Bapak Presiden sudah siapkan dari saat beliau dilantik. Makanya kita tenang-tenang saja. Jadi kita sudah persiapkan segala kemungkinan terburuk. Pertanian Insya Allah kokoh," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menegaskan konflik global tidak akan secara langsung mengganggu produksi pangan di dalam negeri. Menurutnya, produksi pertanian Indonesia tetap bertumpu pada kekuatan produksi domestik.

"Oh enggak (produksi pangan nasional akan terdampak situasi geopolitik global), itu pasti. Aku yang jamin," ujarnya.

Amran menjelaskan langkah antisipasi pemerintah bukan baru dilakukan setelah konflik global memanas. Ia menyebut perencanaan ketahanan pangan sudah dirancang sejak awal pemerintahan.

"Persiapannya bukan sekarang. Sejak Bapak Presiden dilantik kami diperintah persiapkan dari sekarang. Ini sudah berjalan, sudah on track. Jadi bukan kita baru mengalihkan anggaran sekarang," katanya.

Menurut Amran, strategi tersebut mencakup berbagai langkah mulai dari penguatan infrastruktur irigasi, penyediaan bibit unggul, penguatan alat dan mesin pertanian, hingga program mitigasi terhadap potensi kekeringan akibat El Nino.

Ia juga menyebut pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan produksi pangan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan global.

"Memang sudah dirancang pertanian Indonesia menghadapi segala kemungkinan, El Nino, La Nina, maupun konflik geopolitik memanas. Tiga-tiga itu sudah kita persiapkan," ujar Amran.

Konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah belakangan memicu kekhawatiran sejumlah pengamat terhadap potensi krisis pangan global. Ketegangan meningkat setelah Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Teheran pada akhir Februari.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Jalur yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab ini dilalui lebih dari 30 ribu kapal setiap tahun dan membawa sekitar 11 persen perdagangan laut global.

Selama ini Selat Hormuz dikenal sebagai jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia. Namun sebenarnya banyak komoditas lain yang juga bergantung pada jalur tersebut, termasuk pupuk, logam industri, hingga berbagai barang konsumsi.

Lebih dari 30 persen ekspor pupuk nitrogen dunia seperti urea berasal dari negara-negara kawasan Teluk dan dikirim melalui jalur laut tersebut. Gangguan distribusi pupuk berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian di banyak negara.

Selain itu, Selat Hormuz juga memiliki peran penting dalam distribusi pangan global, terutama bagi negara-negara Timur Tengah yang sangat bergantung pada impor makanan. Qatar, misalnya, mengimpor lebih dari 90 persen kebutuhan pangannya dari luar negeri.

Gangguan pelayaran di kawasan tersebut dapat menyebabkan keterlambatan distribusi pangan. Produk makanan yang dikirim menggunakan kontainer berpendingin seperti daging dan buah-buahan juga berisiko rusak jika kapal tertahan terlalu lama di laut.

Sejumlah analis menilai konflik yang berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya logistik global, memperpanjang waktu pengiriman, serta memicu kenaikan harga pangan di berbagai negara. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan kekhawatiran akan potensi krisis pangan global jika konflik terus berlanjut.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan harga sejumlah komoditas pangan relatif stabil jelang Idulfitri. Beberapa komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, hingga bawang putih diklaim turun harga.

Amran terus memantau kondisi pasokan dan harga pangan menjelang lonjakan permintaan saat Ramadan dan jelang Lebaran. Berdasarkan pemantauan tersebut, pasokan dinilai cukup sehingga harga relatif terkendali.

"Stok tinggi. Jadi ketemu stok tinggi, permintaan tinggi. Sehingga aku sudah cek tadi relatif stabil (harga pangan). Ada yang naik sedikit tadi apa itu, ayam ras. Itu naik 0,68 persen rata-rata seluruh Indonesia, relatif aman," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Ia menilai kenaikan tipis harga ayam ras masih dalam batas wajar dan bahkan bisa membantu peternak meningkatkan pendapatan menjelang Lebaran.

"Sudahlah kalau naik 0,6 persen, sayangilah juga peternak sedikit-sedikit supaya dia dapat baju Lebaran," ujarnya.

Selain ayam ras yang sedikit naik, Amran menyebut beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga.

"Ada turun. Hati-hati. Yang turun kemarin minus tuh apa? Cabai rawit turun. Cabai merah turun. Bawang merah sama bawang putih juga turun," kata Amran.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) hingga minggu keempat Februari 2026, harga cabai rawit memang sempat naik-turun.

Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit sebesar Rp70.036 per kilogram (kg) pada akhir Februari 2026. Harga ini meningkat sekitar 21,82 persen dibandingkan Januari, meski dalam beberapa pekan terakhir mulai menunjukkan tren koreksi di sejumlah daerah.

Data yang sama menunjukkan cabai rawit mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sekitar 61,39 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia.

Sementara itu, cabai merah tercatat memiliki harga rata-rata sekitar Rp43.746 per kg pada periode yang sama. Harga komoditas ini naik relatif terbatas yakni sekitar 2,81 persen dibandingkan Januari 2026, dan masih berada dalam rentang Harga Acuan Penjualan (HAP).

Cabai merah juga mengalami kenaikan IPH di sekitar 59,72 persen wilayah Indonesia, menandakan adanya tekanan harga di sebagian daerah meskipun secara nasional masih terkendali.

Di sisi lain, harga bawang putih justru mengalami penurunan tipis. Secara nasional harga rata-rata komoditas ini berada di sekitar Rp39.811 per kg pada akhir Februari 2026. Harga tersebut turun sekitar 0,01 persen dibandingkan Januari, meskipun secara umum masih berada di atas harga acuan penjualan yang ditetapkan pemerintah.

Penurunan harga bawang putih tercatat terjadi di sekitar 40,83 persen wilayah kabupaten/kota di Indonesia, sementara sebagian daerah lainnya mengalami pergerakan harga yang relatif stabil.

Adapun untuk daging ayam ras, harga rata-rata nasional tercatat sekitar Rp41.013 per kg pada akhir Februari 2026. Angka tersebut berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) konsumen sebesar Rp40 ribu per kg.

Secara bulanan, harga ayam ras naik sekitar 2,21 persen dibandingkan Januari 2026. Kenaikan ini juga tercermin dari peningkatan IPH di sekitar 58,06 persen wilayah Indonesia.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan stok dan harga pupuk urea nasional tetap aman meskipun kondisi geopolitik global tengah memanas, termasuk penutupan Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi utama pupuk dunia. Sekitar 45 persen ekspor urea global berasal dari fasilitas produksi di Negara Teluk.

Amran menegaskan pasokan pupuk untuk kebutuhan pertanian dalam negeri masih mencukupi dan tidak mengalami gangguan distribusi.

"Pupuk ini pasokannya cukup, bahkan dibanding tahun sebelumnya itu kalau tidak salah terakhir naik 40 persen Januari-Februari. Aku bisa (pastikan) aman lah pupuk kita," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Amran mengatakan pemerintah terus memantau kondisi produksi pangan dan ketersediaan input pertanian di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga bahan baku.

"Aku keliling cek memastikan produksi beras aman. Kita harus pastikan dengan kondisi geopolitik yang tidak menentu. Ini hampir pasti harga bahan baku bisa naik, pupuk. Makanya kita antisipasi pangan kita cukup, protein kita cukup, Indonesia aman," ujarnya.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu juga menegaskan pasokan pupuk, khususnya urea, tidak terganggu meskipun terdapat kekhawatiran terhadap jalur distribusi global seperti Selat Hormuz.

"Eggak terhambat (produksi pupuk), aman. Pupuknya sudah masuk," kata Amran.

Menurutnya, bahan baku untuk produksi pupuk urea juga tersedia cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan petani di dalam negeri.

"(Bahan baku urea) cukup, aman," ujarnya.

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan pupuk dunia. Kawasan Teluk Persia merupakan salah satu pusat produksi dan distribusi pupuk terbesar di dunia.

Wilayah tersebut menangani sekitar sepertiga perdagangan global nutrisi pertanian, termasuk pupuk urea yang menjadi komponen penting bagi produktivitas tanaman.

Salah satu jalur distribusi utama adalah Selat Hormuz yang menjadi rute penting pengiriman energi dan bahan baku industri, termasuk pupuk. Gangguan di jalur ini berpotensi memengaruhi distribusi pupuk ke berbagai negara.

Sekitar 45 persen ekspor urea global berasal dari fasilitas produksi di kawasan Teluk, termasuk dari Qatar yang menyumbang sekitar 11 persen ekspor urea dunia.

Seiring meningkatnya ketegangan, harga urea granular di beberapa pasar internasional dilaporkan mulai naik. Di Mesir, harga pupuk urea tercatat meningkat sekitar US$60 per ton setelah aktivitas perdagangan di Selat Hormuz terganggu.

Selain itu, biaya asuransi pengiriman dan logistik juga berpotensi meningkat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi biaya produksi pertanian dan harga pangan di berbagai negara.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan harga cabai rawit mulai kembali normal pada pekan ketiga Ramadan seiring masuknya masa panen raya di sejumlah sentra produksi di Pulau Jawa.

"Minggu ketiga puasa ini sudah mulai panen raya (cabai rawit). Itu informasi dari Ditjen Hortikultura. Panennya wilayah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat," kata Sekretaris Bapanas Sarwo Edhy di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Ia menyebut harga cabai rawit saat ini sebenarnya sudah mulai turun dibandingkan pekan sebelumnya karena panen mulai berlangsung di beberapa daerah.

"Cabai rawit itu sekarang sudah mulai turun (harganya) karena di beberapa sentra ada panen. Harga pangan lain secara umum relatif stabil," ujarnya.

Berdasarkan paparan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Minggu keempat Februari 2026, rata-rata harga cabai rawit nasional tercatat Rp70.036 per kilogram (kg).

Secara umum, harga cabai rawit naik 21,82 persen dibandingkan Januari 2026 dan berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp57 ribu per kilogram.

Kenaikan IPH cabai rawit terjadi di 61,39 persen wilayah Indonesia, dengan 221 kabupaten/kota mengalami kenaikan harga. Dalam catatan tersebut, harga tertinggi mencapai Rp200 ribu per kg, sementara harga terendah Rp26.111 per kg.

Sejumlah daerah dengan lonjakan signifikan antara lain Kabupaten Lombok Tengah yakni menjadi Rp98.861 per kg, Kabupaten Pamekasan menjadi Rp90.370 per kg, dan Kabupaten Sidoarjo Rp83.333 per kg.

Sarwo menjelaskan salah satu kendala yang membuat harga sempat melonjak adalah faktor cuaca. Petani cenderung menunda panen saat musim hujan karena risiko kerusakan produk.

"Para petani kan biasanya enggan memanen ketika musim hujan. Karena kalau musim hujan dipanen, itu biasanya busuk. Nah, itu kendalanya. Sehingga para petani kalau misalnya hari ini tidak hujan, itu panen sampai malam hari. Kemudian langsung di-drop ke pasar-pasar induk biasanya, atau pasar-pasar langganan mereka," katanya.

Ia mengakui harga di sejumlah wilayah sempat menembus di atas Rp100 ribu per kg. Namun kini harga mulai bergerak turun.

"Kalau minggu depan mungkin ada yang di atas Rp100 ribu (per kg), sekarang sudah Rp90 ribu. Saya dengar tadi pagi sekitar Rp70 ribu di pengecer. Mungkin kalau di Kramat Jati sekitar Rp65 ribu atau Rp60 ribu (per kg(. Harga acuan pemerintah Rp57 ribu. Memang untuk cabai rawit merah ini agak tinggi," ujarnya.

Bapanas, lanjut Sarwo, terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) serta para petani Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI) untuk menjaga suplai ke pasar tradisional, terutama menjelang Lebaran.

Fasilitasi distribusi akan tetap dilakukan berdasarkan permintaan pemerintah daerah agar harga di wilayah sentra dan daerah defisit bisa lebih seimbang.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan rencana impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS) dalam kerangka perjanjian dagang resiprokal tidak bertentangan dengan kondisi swasembada beras Indonesia.

Ia menyebut beras yang akan diimpor merupakan jenis khusus dan volumenya sangat kecil dibandingkan stok nasional.

"Sudah swasembada (beras). Aku tanya, meluber enggak beras di Bulog? Meluber. Jumlah beras di Bulog hampir 4 juta ton, banyak enggak? Kalau dibagi 1.000 (ton) itu berapa? 1.000 bagi 4 juta berapa? Kalau tidak salah empat nolnya, benar enggak? 0,0004 (persen). Kecil enggak? Terjawab ya, selesai," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Ia menilai angka impor tersebut tidak signifikan jika dibandingkan dengan cadangan beras pemerintah yang mendekati 4 juta ton. Bahkan, menurutnya, Indonesia justru akan mengekspor beras dalam waktu dekat.

"Kalau aku ekspor minggu depan itu baru akan. Ekspor 2.000 ton. Hebat enggak? Hebat pemerintah Indonesia," ujarnya.

Amran menjelaskan beras yang diimpor dari AS bukan beras konsumsi umum, melainkan beras khusus seperti basmati yang memiliki segmen pasar tersendiri. Ia menyebut jenis tersebut biasanya dikonsumsi turis atau investor asing yang datang ke Indonesia.

"Kalau diimpor itu adalah beras khusus, karena basmati sesuai dengan turis-turis yang datang, investor datang. Paham? Jadi taste-nya ini untuk turis kita yang datang," kata Amran.

Ia juga membandingkan rencana impor dari AS 1.000 ton yang belum terealisasi dengan rencana ekspor 2.000 ton yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, jika dilihat secara proporsional, langkah ekspor dalam jumlah lebih besar menunjukkan posisi RI yang lebih kuat dalam perdagangan beras.

"Mana 2.000 ton akan diekspor minggu depan, 1.000 ton belum pasti. Itu pun beras khusus. Mana lebih bagus?" ujarnya.

Rencana impor beras tersebut tercantum dalam dokumen perjanjian dagang resiprokal AS-RI. Dalam kesepakatan itu, Indonesia disebut akan memastikan impor beras asal AS melebihi 1.000 metrik ton per tahun.

Selain beras, komitmen peningkatan impor juga mencakup sejumlah komoditas pertanian lain seperti apel, daging sapi, jagung, kedelai, gandum, kapas, etanol, hingga buah anggur dengan volume tertentu setiap tahunnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan Indonesia tetap mengekspor beras sebanyak 2.280 ton ke Arab Saudi meski Selat Hormuz dilaporkan ditutup menyusul eskalasi perang Israel dan Iran.

Adapun Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis penghubung Teluk Persia dengan Laut Arab yang menjadi salah satu rute utama perdagangan minyak dunia. Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menegaskan kondisi sektor pertanian dan peternakan nasional tidak terdampak situasi geopolitik tersebut.

"Ekspor berasnya (ke Arab Saudi) tanggal 7 (Maret)," kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, Amran menepis kekhawatiran adanya gangguan terhadap produksi dalam negeri.

"(Peternakan dan pertanian Indonesia) tidak terganggu, aman-aman," ujarnya singkat.

Amran mengatakan pemerintah tetap melanjutkan rencana ekspor beras sebanyak 2.280 ton dalam beberapa hari ke depan. Ia berharap pengiriman tersebut berjalan lancar tanpa kendala, meski situasi geopolitik global tengah tidak menentu.

Menurutnya, ketegangan internasional berpotensi mendorong kenaikan harga bahan baku, sehingga pemerintah perlu mengantisipasi dengan memastikan ketersediaan pangan dan protein dalam negeri tetap cukup agar kondisi nasional tetap aman.

"Ini hampir pasti harga bahan baku bisa naik. Makanya kita antisipasi pangan kita cukup, protein kita cukup, Indonesia aman," kata Amran.

Ekspor beras 2.280 ton tersebut merupakan bagian dari pengiriman untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya menyebut pengiriman ini menjadi ekspor perdana beras RI ke Arab Saudi.

Pengiriman dilakukan dalam dua gelombang, masing-masing pada akhir Februari dan awal Maret 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menjelaskan total beras yang dikirim sesuai permintaan Kementerian Haji Arab Saudi sebanyak 2.280 ton, dan telah melalui koordinasi lintas kementerian serta prosedur ekspor yang berlaku.

Langkah ekspor tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan menutup Selat Hormuz setelah serangan Amerika Serikat bersama Israel ke Iran pada Sabtu (28/2). Media lokal Iran, Tasnim, menyebut penutupan dilakukan karena situasi dinilai tidak aman akibat agresi militer dan respons Iran.

Selat Hormuz merupakan jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia. Penutupan jalur tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan berdampak pada biaya logistik serta harga bahan baku di berbagai negara.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sempat menanyakan langsung kondisi ketersediaan pangan nasional menyusul eskalasi konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS).

Amran memastikan stok pangan Indonesia dalam kondisi aman dan lebih dari cukup.

"Sempat ditanya Pak Presiden (soal dampak eskalasi konflik Timur Tengah terhadap stok pangan nasional), pangan kita lebih dari cukup. Ingat, pangan yang menjadi sangat inti untuk Indonesia itu karbohidrat dan beras," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Menurut Amran, beras merupakan komoditas paling strategis bagi Indonesia. Sementara untuk sumber pangan lain, masyarakat masih memiliki berbagai alternatif substitusi.

Ia mencontohkan jika daging tidak tersedia, bisa diganti telur atau ikan. Untuk sumber karbohidrat, selain beras masih ada ubi dan singkong.

"Kalau enggak ada daging bisa telur, kalau enggak ada telur bisa ikan. Kalau karbohidrat kita bisa subtitusi ke ubi dan singkong. Swasembada beras kita sudah dominan, apalagi ada telur, ada ayam, jagung aman sudah," ujarnya.

Ia juga memaparkan kondisi stok beras nasional yang disebut dalam posisi tinggi. Saat ini, stok beras berada di kisaran 3,67 juta ton dan diperkirakan mencapai 3,7 juta ton dalam waktu dekat. Amran menyebut angka tersebut belum pernah terjadi sepanjang sejarah Indonesia.

"Besok insya Allah (stok beras nasional) 3,7 juta ton, tidak pernah terjadi selama republik ini berdiri. Perkiraan April 5 juta ton tanpa impor. Gudangnya hanya 3 juta ton kapasitasnya, kami minta sewa gudang 2 juta (ton) untuk antisipasi beras yang masuk enggak ada tempat," jelasnya.

Terkait pasokan pupuk, Amran juga memastikan tidak ada gangguan meski Selat Hormuz dilaporkan ditutup oleh Garda Revolusi Iran (IRGC) setelah serangan AS-Israel ke Iran. Ia menegaskan sumber pupuk Indonesia beragam dan tidak bergantung pada jalur tersebut.

Ia juga menepis kekhawatiran adanya gangguan jalur perdagangan akibat konflik tersebut.

"Aman pokoknya. Pertanian aman," ujarnya.

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menambahkan akses ekspor komoditas pertanian Indonesia ke AS tetap berjalan, termasuk sejumlah produk yang mendapat tarif nol persen.

"Masuk ke Amerika itu 0 persen. Komoditas pertanian kita ada 50 yang 0 persen," katanya.

Sebelumnya, eskalasi konflik memanas setelah AS bersama Israel melancarkan serangan ke Iran pada Sabtu (28/2). Media lokal Iran, Tasnim, melaporkan IRGC menutup Selat Hormuz karena situasi dinilai tidak aman akibat agresi militer dan respons Iran.

Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan minyak dan gas dunia. Penutupan jalur tersebut berpotensi memicu lonjakan harga energi global dan mengganggu distribusi pasokan.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebut perlu kajian lebih lanjut untuk mengukur potensi dampaknya terhadap perdagangan Indonesia, termasuk ekspor-impor dengan negara Timur Tengah seperti Iran, Oman, dan Uni Emirat Arab.