Bisnis.com, BRISBANE — Pengiriman perdana pupuk urea Indonesia ke Australia dengan skema government-to-government (GTG) menandai semakin eratnya kerja sama kedua negara di bidang ketahanan pangan.

Di satu sisi, urea dari Indonesia menopang produksi gandum dan kapas Australia. Di sisi lain, hasil pertanian negara kanguru tersebut menjadi pemasok penting bagi industri pangan dan tekstil nasional.

Keterkaitan tersebut mengemuka seiring tibanya kapal MV Medi Luna di Port of Brisbane, Australia, yang membawa 47.250 ton urea yang diekspor PT Pupuk Indonesia (Persero) pada Senin (22/6/2026).

Pengiriman itu merupakan realisasi pertama dari pasokan 250.000 ton urea antara Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers yang menjadi pelaksana kesepakatan kedua negara tersebut.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kebutuhan Australia terhadap pupuk Indonesia pada akhirnya berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia sendiri.

Sebab, komoditas pertanian Australia yang dihasilkan dari lahan-lahan tersebut merupakan bagian penting dari rantai pasok industri nasional.

"Australia membutuhkan 3,7 juta ton urea yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah. Indonesia memproduksi sekitar 9,3 juta ton urea. Ini penting bagi Australia, tetapi juga penting bagi Indonesia karena kami memperoleh berbagai komoditas pertanian penting dari negara ini, khususnya dari Queensland,” ungkap Siswo dalam sambutan dalam seremoni kedatangan ekspor pupuk urea di Port of Brisbane, Senin (22/6/2026).

Siswo mengatakan komoditas kapas dari Queensland menjadi salah satu sumber utama bagi industri tekstil Indonesia. Begitu pula gandum yang dibutuhkan Indonesia sebagai salah satu produsen mi terbesar di dunia.

Berdasarkan data Kedutaan Besar Indonesia di Canberra, komoditas pupuk masuk ke dalam 10 komoditas ekspor terbesar ke Australia dengan nilai mencapai A$217,47 miliar pada 2025.

"Indonesia membantu Australia dan Australia membantu Indonesia. Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," katanya.

Dengan demikian, urea yang dikirim dari Bontang tidak hanya membantu menjaga produktivitas pertanian Australia, tetapi juga secara tidak langsung ikut menjaga pasokan bahan baku bagi sektor industri Indonesia.

Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman mengatakan pengiriman perdana tersebut menunjukkan eratnya hubungan perdagangan antara perusahaannya dan PT Pupuk Indonesia yang didukung penuh oleh kedua pemerintah.

Menurut Scott, pengiriman tersebut merupakan bagian dari serangkaian pasokan yang akan diterima Australia dalam beberapa bulan mendatang.

Dia menegaskan keberadaan pupuk tersebut sangat penting bagi produktivitas pertanian Australia yang menjadi salah satu penopang ketahanan pangan kawasan.

"Produksi pertanian Australia sangat penting bagi ketahanan pangan regional. Pengiriman ini menjadi kontribusi penting untuk mengamankan pasokan melalui distributor pupuk terbesar Australia, Incitec Pivot," katanya.

Scott juga menyoroti peran aktif kedua pemerintah dalam memastikan pasokan pupuk tetap tersedia di tengah gejolak global.

"Penghargaan patut diberikan kepada pemerintah Australia dan Indonesia atas keterlibatan aktif mereka dalam mendukung pasokan pupuk selama periode volatilitas global yang signifikan," ujarnya.

Perluasan Ekspor

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menilai kedekatan geografis menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan kedua negara semakin strategis.

Rahmad mengatakan pengiriman kali ini berbeda dari ekspor sebelumnya karena dilakukan melalui skema antarpemerintah (G2G) dan kontrak jangka panjang.

Selama ini perdagangan pupuk lebih banyak berlangsung melalui transaksi spot yang rentan terhadap fluktuasi harga dan kondisi pasar. Melalui kontrak jangka panjang, baik Indonesia maupun Australia memperoleh kepastian yang lebih besar.

"Kapal ini spesial karena diangkat melalui skema antarpemerintah dan kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian di tengah gejolak pasar yang penuh ketidakpastian," katanya.

Dari sisi Australia, kerja sama tersebut juga menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan rantai pasok di bidang pertanian.

Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese menyebut pengamanan pasokan urea menjadi bagian dari langkah menjaga sektor pertanian Australia dari dampak konflik di Timur Tengah yang memicu ketidakpastian pasokan pupuk global.

Pemerintah Australia menilai tambahan pasokan tersebut memberikan kepastian bagi petani dalam mengambil keputusan penanaman dan pengelolaan lahan sekaligus menjaga keberlangsungan sistem produksi pangan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, nilai produksi pertanian Australia diperkirakan mencapai lebih dari AU$98 miliar pada periode 2026—2027. Di sisi lain, Australia masih membutuhkan sekitar 3,7 juta ton urea setiap tahun yang selama ini sebagian besar dipasok dari Timur Tengah.

Sementara itu melalui program Fuel and Fertiliser Security Facility senilai AU$7,5 miliar, Pemerintah Australia telah mengamankan sekitar 340.000 ton tambahan pasokan urea bagi petaninya. Selain pupuk, pemerintah juga mengamankan hampir 800 juta liter solar untuk mendukung aktivitas pertanian.

Menteri Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia Julie Collins mengatakan tambahan pasokan pupuk dari Indonesia menjadi kabar baik bagi petani dan produsen Australia.

"Kami terus mengambil langkah agar sektor pertanian Australia tetap berjalan. Kedatangan pupuk ini merupakan kabar baik bagi petani dan produsen kami," ujarnya.

Julie juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang membantu mengamankan tambahan pasokan tersebut.

"Saya sangat berterima kasih atas kerja sama dan dukungan Pemerintah Indonesia dalam memastikan tambahan pasokan pupuk ini," katanya.

Menurut dia, tambahan pupuk yang diamankan bersama pelaku industri menjadi faktor penting untuk menjaga produksi pangan Australia sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia.

"Tambahan pupuk yang diamankan Pemerintah Albanese bersama industri sangat penting untuk menjaga kekuatan produksi pangan kami serta mendukung ketahanan pangan Australia dan kawasan Indo-Pasifik, termasuk Indonesia," ujarnya.

Pemerintah Australia bahkan secara terbuka menyebut Indonesia sebagai mitra terdekat dalam menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian global.

Jika produksi komoditas pertanian melimpah dan distribusinya lancar maka tidak akan trigger untuk inflasi pangan

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mendorong pemerintah memperkuat insentif untuk peningkatan produksi kedelai domestik guna mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan industri tahu-tempe nasional.

Ia mengatakan kebijakan insentif akan lebih optimal apabila diarahkan pada penguatan sektor produksi dan penciptaan lapangan kerja.

“Jika ingin memberikan insentif sebaiknya untuk kegiatan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat punya income dan meningkatkan daya beli,” kata Esther kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penguatan produksi kedelai dan komoditas pertanian lain di dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat fondasi swasembada pangan nasional.

“Jika ingin memberikan subsidi maka berikan insentif untuk peningkatan produksi kedelai dan komoditas pertanian lainnya, bukan tergantung kedelai impor,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) melalui Perum Bulog untuk tahap awal sebanyak 250 ribu ton guna menjaga stabilitas harga kedelai di tengah pelemahan rupiah dan tingginya ketergantungan impor komoditas tersebut.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, rata-rata harga kedelai impor secara nasional tercatat Rp13.722 per kg pada Kamis (11/6), naik tipis dibandingkan satu hari sebelumnya Rp13.705 per kg.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan subsidi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas harga kedelai agar tidak membebani perajin tahu-tempe maupun masyarakat. Pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran subsidi tahap awal tersebut mencapai sekitar Rp500 miliar.

Lebih lanjut, Esther menilai peningkatan produksi pangan domestik diperlukan guna membantu menjaga stabilitas harga pangan apabila didukung distribusi yang lancar.

“Jika produksi komoditas pertanian melimpah dan distribusinya lancar maka tidak akan trigger untuk inflasi pangan,” tuturnya.

Ia mengatakan penguatan sektor produksi pangan domestik juga akan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas karena mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri pengolahan pangan.

Menurut Esther, kebijakan penguatan produksi kedelai domestik juga sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan nasional dan mengurangi tekanan terhadap impor bahan baku pangan strategis.

Selain itu, ia menilai penguatan produksi dalam negeri dapat membantu menjaga stabilitas harga pangan dalam jangka panjang di tengah tantangan fluktuasi nilai tukar rupiah dan dinamika rantai pasok global.

Esther menambahkan langkah peningkatan produksi komoditas pertanian dalam negeri perlu diikuti penguatan distribusi, produktivitas petani, serta dukungan infrastruktur pangan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penguatan produksi pangan domestik melalui peningkatan produktivitas pertanian dan penguatan sarana produksi untuk mendukung target swasembada pangan nasional.

Komisi IV DPR RI dalam rapat dengan Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2026 mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun guna mempercepat program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas strategis, hilirisasi perkebunan, pengembangan ternak, produksi benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, serta pendidikan pertanian.

Hasil rapat tersebut juga menilai peningkatan produksi komoditas pangan strategis penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor, termasuk kedelai dan bawang putih.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian ditugaskan untuk segera meningkatkan produksi komoditas pangan strategis yang selama ini masih bergantung pada impor dalam pemenuhan kebutuhannya di dalam negeri,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - Organisasi Meteorologi Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Meteorological Organization (WMO), dalam siaran persnya pada Selasa (2/6/2026), memperingatkan bahwa El Nino diperkirakan akan muncul pada periode Juni-Agustus 2026 dan berpeluang untuk berlanjut hingga November 2026.

"Kita perlu bersiap untuk menghadapi potensi El Nino yang kuat, yang akan menyebabkan kekeringan dan curah hujan yang lebat, serta meningkatkan risiko gelombang panas baik di darat maupun di laut. Kejadian El Nino terakhir, pada 2023-2024, adalah salah satu dari lima El Niño terparah yang pernah tercatat dan berperan besar dalam meningkatkan suhu global pada tahun 2024 silam," kata Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo dalam keterangan resminya.

Jauh sebelum peringatan WMO, Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) telah lebih dulu mengeluarkan peringatan sejenis, tepatnya sejak 14 Mei 2026 silam.

Peringatan El Nino dengan kriteria kuat dikeluarkan setelah NOAA mencatat kenaikan suhu permukaan laut sebesar 0,5 °C atau lebih di wilayah Samudera Pasifik. Fenomena itu diproyeksikan masih akan berlanjut hingga 3 bulan ke depan dan terus bergerak ke belahan bumi bagian utara pada musim dingin 2026-2027 atau sekitar bulan Desember 2026-Februari 2027.

Guru Besar Agroklimatologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Bayu Dwi Apri Nugroho, menyebut bahwa fenomena El Nino sejatinya adalah bagian dari siklus iklim biasa. Namun, perubahan iklim dan pemanasan global telah menyebabkan pergeseran, sehingga muncul istilah 'Godzilla El Nino' yang menggambarkan besarnya intensitas dan dampak yang dihasilkan dari fenomena iklim tersebut.

"Polanya terasa semakin cepat karena pemanasan global. Nah, kalau intensitasnya sudah sangat kuat, dampaknya pasti terasa ke pertanian, terutama dari sisi produksi,” jelasnya.

Di Jawa Tengah, peringatan Godzilla El Nino itu coba diantisipasi melalui penyaluran ragam bantuan. Seperti bantuan alat dan mesin pertanian yang diterima Karyono, Anggota Kelompok Tani Budi Luhur di Desa Mojorembun, Kaliori, Kabupaten Rembang. Dengan bantuan itu, Karyono mengaku siap untuk menghadapi musim kemarau tahun ini.

"[Sebelumnya] mampu dua kali tanam saja itu kalau curah hujan tinggi. Alhamdulillah, sejak mendapat bantuan irigasi perpompaan dari pemerintah pusat, petani di sini bisa merasakan panen tiga kali," ungkapnya pada pengujung Mei 2026 lalu.

Ada 80 orang petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Budi Luhur. Kelompok tersebut mengelola lahan pertanian seluas 35 Hektare (Ha) dengan produktivitas sekitar 7-7,5 ton gabah/Ha.

Karyono mengatakan, kelompoknya telah beberapa kali menerima bantuan pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten. Bantuan berupa mesin pengering gabah, transplanter, hingga combine harvester telah dimanfaatkan.

Infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi perpompaan yang dipasok dari Bendungan Randugunting juga telah dirasakan petani.

“Alhamdulillah, belum begitu terpengaruh kemarau panjang, karena hampir satu minggu sekali masih ada hujan. Kami dari pengurus akan memanfaatkan bantuan irigasi pompa dari sungai ke lahan-lahan yang siap diolah tanahnya,” tutur Karyono.

Langkah Normatif Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam berbagai kesempatan telah memaparkan kesiapan wilayahnya dalam mengantisipasi fenomena El Nino pada tahun ini.

Kendati begitu, Luthfi tampak menyederhanakan ancaman iklim tersebut sebagai periode kemarau berkepanjangan semata. Hal tersebut terlihat dari strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang secara normatif masih fokus pada penyediaan sumber daya air bagi sektor pertanian.

Sejumlah bantuan telah diberikan kepada petani untuk menghadapi kemarau panjang. Di antaranya, bantuan dari APBD provinsi berupa rehabilitasi jaringan sebanyak 334 unit, dan irigasi alternatif sebanyak 75 unit. Ada pula bantuan irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian sebanyak 1.823 unit, serta irigasi perpipaan sebanyak 366 unit.

Dalam acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa (2/6/2026), Luthfi menyebut infrastruktur tersebut telah siap untuk menghadapi El Nino. "Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi," ucapnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jateng, Defransisco Dasilva Tavares, tidak menampik potensi dampak cuaca kering atau El Niño terhadap target produksi padi Jawa Tengah yang mesti memenuhi angka 10,5 juta ton pada akhir 2026. Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis.

“Langkah pertama percepatan masa tanam, penggunaan ‘sistem sepur’, begitu panen langsung disambung tanam setelah tanah diolah. Koordinasi dengan BBWS dan PSDA juga dilakukan untuk mengecek lokasi yang kering terlebih dahulu, penanaman varietas tahan cuaca kering, serta pengawalan terhadap hama dan perubahan iklim,” sebutnya.

Adapun hingga Kuartal I/2026, produksi padi di Jawa Tengah menyentuh angka 4.696.422 ton atau 44,48% dari target tahunan sebesar 10,5 juta ton. BPS memproyeksikan produksi Gabah Kering Giling (GKG) di Jawa Tengah pada periode Januari-Juni 2026 bisa menyentuh angka 5.674.991 ton.

Berbagai Ancaman yang Perlu Dimitigasi

Jawa Tengah boleh percaya diri dengan capaian positif dan strategi antisipasi yang sudah dilakukan itu. Namun, jangan sampai salah satu sentra produksi pangan untuk Pulau Jawa itu berbesar kepala. Pasalnya, fenomena Godzilla El Niño masih menyimpan lebih banyak ancaman yang perlu diantisipasi.

Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), mengungkapkan bahwa Jawa Tengah masuk ke dalam lima besar provinsi yang diperkirakan bakal terdampak serius oleh fenomena El Niño.

Mengutip data Bappenas pada 2022, potensi kerugian sektor pertanian yang mesti ditanggung Jawa Tengah akibat fenomena El Nino bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun.

Secara nasional, fenomena El Niño yang terjadi pada 2023 silam diperkirakan telah menimbulkan kerugian hingga Rp77,9 triliun dengan penurunan produksi padi di Pulau Jawa dan Sumatera sebesar 10-17,5%.

"Kita berharap sekarang tidak sampai segitu, karena semakin berat, dengan situasi yang ada seperti kondisi geopolitik dan situasi global. Soal perang Hormuz, itu juga punya implikasi yang serius. Jadi perlu hati-hati," ujar Said dalam diskusi daring yang digelar Koalisi Sistem Pangan Lestari pada Rabu (3/6/2026).

Menyamakan fenomena El Niño dengan kemarau panjang tentu menjadi penyederhanaan yang naif. Said menyebut, ada lebih banyak ancaman yang muncul ketika fenomena El Niño terjadi.

Dari sisi Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) misalnya, hama pada komoditas padi, jagung, hingga cabai bakal semakin tumbuh subur. Imbasnya, kualitas dan kuantitas produksi pertanian bisa menurun, sementara ongkos produksi yang mesti ditanggung petani bakal semakin membengkak.

Belajar dari pengalaman tahun 2023, Said mengungkapkan bahwa biaya usaha tani bisa naik 10-30% ketika terjadi El Niño. Padahal, dari sisi pemasukan, petani justru mengalami penurunan pendapatan hingga 34%. Menurut hitung-hitungan Said, kerugian bersih yang mesti ditanggung petani akibat El Niño bisa mencapai Rp5-9 juta/Ha/musim.

"Selama ini yang dilakukan pemerintah [adalah dengan menyalurkan] bantuan pompa dan segala macam. Menurut saya, itu tidak cukup untuk menghadapi situasi yang rumit seperti ini. Perlu langkah yang lebih besar," ujar Said.

KRKP memberikan empat rekomendasi untuk memitigasi ancaman perubahan iklim, termasuk El Niño, tersebut. Pertama, adalah dengan menerapkan konsep agroekologi sebagai strategi adaptasi. Dengan memperbanyak jenis tanaman, termasuk tanaman lokal dan bibit unggul tahan iklim, risiko gagal panen dapat ditekan dan ketahanan pangan masyarakat bisa dipenuhi dengan lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, Said juga mendorong penguatan komunitas berbasis Climate-Informed Food System melalui pembuatan kalender iklim komunitas, observatorium iklim desa, serta Early Warning System (EWS) berbasis lokal. Dengan informasi iklim yang tepat, komunitas masyarakat diharapkan dapat ikut mengambil langkah yang tepat untuk menjamin ketersediaan pangan di tempatnya.

"Supaya mereka tidak hanya tahu, memprediksi, menggunakan data soal musim, tetapi juga bisa mengambil keputusan untuk menanam komoditas apa dan kapan," ujar Said.

Reformasi sistem pangan menjadi semakin mendesak untuk dilakukan. Kata Said, Indonesia sudah tidak bisa bertumpu sepenuhnya pada komoditas padi. Sejalan dengan strategi penerapan konsep agroekologi, penanaman dan konsumsi tanaman pangan lokal perlu dipromosikan secara lebih masif.

Lebih daripada itu, hubungan antara kota ke kota atau kota ke desa melalui City-Region Food System juga diperlukan untuk membangun ekosistem pangan yang lebih resilien.

Said menyebut, untuk mewujudkan semua itu, pemerintah bisa memulai dari penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada petani. Tidak hanya untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat perubahan iklim, tetapi juga melalui pembiayaan transisi, asuransi pertanian yang realistis, serta investasi adaptasi berbasis komunitas.

"Melihat [pengalaman El Niño pada] 2023, seharusnya kita sudah melewati proses belajar yang cukup. Mau lemah, mau kuat, tetap saja [El Niño] harus direspon dengan tepat," tegas Said.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Petani Pangan Nasional (P3NA) menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) mulai memicu lonjakan harga pupuk nonsubsidi. Kondisi tersebut membuat biaya produksi pertanian semakin berat di tengah meningkatnya kebutuhan pupuk untuk menjaga produktivitas tanaman pangan.

Ketua Umum P3NA Jumantoro mengatakan keterbatasan kuota pupuk subsidi membuat petani tetap bergantung pada pupuk nonsubsidi. Akibatnya, petani ikut terdampak ketika harga pupuk naik seiring mahalnya bahan baku impor akibat pelemahan rupiah.

“Padahal, selisih harga pupuk subsidi dengan nonsubsidi berkali-kali lipat. Selisih harga itulah yang memberatkan petani,” kata Jumantoro dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).

Ia menjelaskan kebutuhan pupuk urea dan phonska untuk tanaman pangan rata-rata mencapai 400-600 kilogram per hektare. Di sisi lain, alokasi pupuk subsidi hanya sekitar 200-300 kilogram per hektare sehingga kekurangannya harus dipenuhi menggunakan pupuk nonsubsidi.

Harga pupuk subsidi masih berada di level Rp 1.800 per kilogram untuk urea dan Rp 1.840 per kilogram untuk phonska. Namun, harga pupuk nonsubsidi melonjak tajam. Harga Nitrea, salah satu merek pupuk urea nonsubsidi, mencapai Rp 950 ribu per kemasan 50 kilogram atau lebih dari 10 kali lipat dibanding pupuk subsidi.

“Harga pupuk nonsubsidi berpotensi naik lagi jika rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Hal itu karena sebagian bahan baku pupuk masih berasal dari impor,” ujar Jumantoro.

Harga phonska nonsubsidi juga mencapai Rp 625 ribu per kemasan 50 kilogram atau sekitar tujuh kali lebih mahal dibanding pupuk subsidi. Di sejumlah daerah, harga urea nonsubsidi bahkan telah menembus Rp 1,2 juta per kemasan 50 kilogram. Adapun harga phonska berada di kisaran Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta per kemasan 50 kilogram.

Nilai tukar rupiah pada Senin (18/5/2026) tercatat berada di level Rp 17.673 per dolar AS. Pelemahan kurs tersebut mulai memengaruhi harga sarana produksi pertanian, terutama pupuk yang masih menggunakan bahan baku impor.

Jumantoro menuturkan kebutuhan petani tidak hanya terbatas pada pupuk urea dan phonska. Petani juga membutuhkan pupuk organik, ZA atau amonium sulfat, hingga pestisida untuk menjaga produktivitas tanaman.

“Tingginya harga pupuk nonsubsidi sangat memberatkan biaya produksi pertanian karena biaya tenaga kerja, sewa lahan, bahan bakar minyak, dan benih juga naik,” tutur petani asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, tersebut.

Menurut dia, jika terdapat kelebihan produksi pupuk nasional, pemerintah sebaiknya memprioritaskan tambahan alokasi pupuk subsidi untuk kebutuhan domestik. Langkah itu dinilai dapat menekan dampak pelemahan rupiah terhadap biaya produksi pertanian.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Madiun Suharno mengatakan sebagian besar petani masih membutuhkan pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Namun, kenaikan harga pupuk membuat kemampuan petani membeli pupuk semakin terbatas.

“Sebagian besar petani masih memerlukan pupuk nonsubsidi untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi,” kata Suharno.

Ia menilai harga pupuk yang tetap terjangkau akan membantu menjaga produksi pangan di tengah tekanan biaya produksi. Petani juga berharap pembelian pupuk tidak dibatasi agar kebutuhan musim tanam dapat terpenuhi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) pada April 2026 menjadi sinyal tekanan baru di sektor pertanian. Di tengah harga pangan konsumen yang masih tinggi, kemampuan petani menutup biaya produksi justru melemah. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan usaha tani dan daya beli rumah tangga petani.

Badan Pusat Statistik mencatat NTP April 2026 sebesar 125,24 atau turun 0,09% dibandingkan Maret 2026. Penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani hanya naik 0,16% atau lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,24%.

Artinya, kenaikan pendapatan dari hasil panen belum mampu mengimbangi lonjakan biaya konsumsi rumah tangga maupun ongkos produksi pertanian.

Secara sektoral, tekanan paling dalam terjadi pada subsektor hortikultura yang turun 5,31%. Pelemahan dipicu anjloknya harga jual komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, kol, kubis, dan bawang merah di tingkat petani, sementara biaya yang harus dibayar tetap naik.

Subsektor peternakan juga turun 0,97%, sedangkan perikanan melemah 0,98%, baik nelayan tangkap maupun budidaya.

Perbandingan NTP Januari–April 2025 vs 2026

Sumber: BPS, diolah

Namun, seberapa besar pengaruh penurunan NTP terhadap kesejahteraan petani?

Pengamat pertanian Khudori menilai penurunan NTP tidak bisa dibaca secara sederhana sebagai penurunan kesejahteraan petani. Menurut dia, NTP pada dasarnya hanya mengukur perbandingan harga yang diterima dan dibayar petani, bukan kondisi kesejahteraan secara utuh.

“NTP itu hanya membandingkan harga-harga. Sama sekali bukan cara untuk mengukur kesejahteraan, bahkan proksi pun tidak,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan pendapatan rumah tangga petani tidak hanya berasal dari usaha tani. Banyak petani kecil mengandalkan pemasukan nonpertanian, terutama mereka yang memiliki lahan sempit di bawah setengah hektare.

Karena itu, penurunan NTP lebih tepat dibaca sebagai melemahnya nilai tukar hasil panen terhadap biaya yang harus dikeluarkan petani. Ketika ongkos pupuk, pestisida, tenaga kerja, sewa alat, dan transportasi naik lebih cepat dibanding harga jual panen, margin usaha tani otomatis tertekan.

Meski penurunan April hanya 0,09% dan tergolong tipis, Khudori menilai tekanan biaya produksi memang nyata. Kenaikan harga BBM nonsubsidi, ongkos angkut, hingga biaya sewa mesin pertanian memberi efek berantai terhadap struktur biaya petani.

Di sisi lain, Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI Kusnan menyebut kondisi saat ini sebagai fenomena “double squeeze”, yakni tekanan yang muncul tatkala harga input naik ketika harga panen justru turun.

Menurut dia, pupuk nonsubsidi dan pestisida masih mahal akibat gangguan rantai pasok global dan fluktuasi kurs. Sementara saat panen raya datang, harga di tingkat petani cepat jatuh karena lemahnya posisi tawar.

“Banyak petani sebenarnya hanya bertahan, bahkan merugi jika menghitung tenaga kerja keluarga sendiri,” kata Kusnan saat dihubungi terpisah.

Kondisi ini menjelaskan paradoks yang kerap berulang. Harga cabai, beras, atau telur di tingkat konsumen tetap tinggi, tetapi petani tidak otomatis menikmati keuntungan. Margin justru banyak terserap di rantai distribusi, logistik, dan perantara.

Kusnan menilai lemahnya infrastruktur pascapanen menjadi akar persoalan. Tanpa gudang, cold storage, atau akses pasar langsung, petani terpaksa menjual hasil panen cepat-cepat saat harga murah karena risiko rusak.

Jika tekanan berlanjut, risiko yang muncul bukan hanya penurunan pendapatan jangka pendek. Petani bisa mengurangi luas tanam, beralih ke komoditas lain yang dianggap lebih aman, bahkan meninggalkan sektor pertanian untuk mencari pekerjaan nonpertanian.

Risiko itu penting dicermati karena bisa berdampak pada produksi pangan nasional dalam jangka menengah. Ketika petani enggan menanam, pasokan bisa menurun dan harga pangan berpotensi lebih bergejolak di masa depan.

Untuk meredam tekanan, pelaku usaha tani mendorong kebijakan yang lebih struktural. Mulai dari subsidi input yang tepat sasaran, penguatan koperasi tani, pembangunan fasilitas penyimpanan desa, hingga digitalisasi rantai pasok agar petani terhubung langsung dengan pembeli.

Penurunan NTP April memang kecil, tetapi menjadi pengingat bahwa stabilitas harga pangan nasional belum otomatis berarti kesejahteraan petani membaik. Selama biaya produksi terus naik dan tata niaga belum efisien, petani tetap berada di posisi paling rentan dalam rantai pangan.

Bisnis.com, CIREBON — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi musim kemarau 2026 di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) lebih awal dibandingkan daerah lainnya.

Kepala Stasiun Meteorologi Kertajati, Muhammad Syifaul Fuad, mengatakan awal kemarau diperkirakan terjadi pada akhir April hingga pertengahan Mei 2026. Sementara itu, puncak periode kering diproyeksikan berlangsung pada Agustus hingga September.

"Tahun ini ada kecenderungan kemarau datang lebih cepat dan durasinya lebih lama. Intensitas kekeringannya juga berpotensi lebih tinggi," ujarnya, Senin (27/4/2026).

Menurutnya, wilayah Ciayumajakuning dinilai memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap kekurangan air, terutama pada sektor pertanian dan kebutuhan domestik.

Menurut Fuad, salah satu faktor yang memperkuat potensi kekeringan adalah kehadiran El Nino dengan intensitas lemah hingga sedang. Meski tidak berada pada kategori kuat, fenomena ini tetap berpengaruh terhadap distribusi hujan di Indonesia.

"El Nino menekan pembentukan awan hujan sehingga curah hujan cenderung menurun. Dampaknya akan terasa pada panjangnya periode kering,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Fuad, dapat berimbas langsung pada pola tanam petani. Ketersediaan air irigasi diperkirakan menurun jika tidak diantisipasi sejak awal. Ia menilai langkah mitigasi menjadi kunci untuk menekan risiko kerugian, terutama di wilayah sentra produksi pangan.

Di sisi lain, masyarakat juga diimbau mulai melakukan penghematan penggunaan air sejak masa peralihan musim. Air hujan yang masih turun dalam periode pancaroba disarankan untuk ditampung sebagai cadangan.

Selain itu, perbaikan instalasi air rumah tangga penting dilakukan guna mencegah kebocoran yang dapat mempercepat berkurangnya pasokan air.

“Upaya sederhana seperti menampung air hujan dan memperbaiki saluran air bisa membantu menjaga ketersediaan air selama kemarau,” ujar Fuad.

Saat ini, wilayah Cirebon masih berada dalam fase pancaroba. Pada periode ini, perubahan cuaca terjadi secara cepat dan sulit diprediksi. Suhu udara cenderung panas pada siang hari, namun hujan masih berpotensi turun pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat.

BMKG juga mengingatkan potensi cuaca ekstrem selama masa peralihan tersebut. Hujan singkat dapat disertai angin kencang, petir, bahkan hujan es dalam kondisi tertentu. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang mendadak, terutama bagi aktivitas di luar ruangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi hingga menembus Rp23.900 per liter berpotensi meningkatkan biaya produksi di sektor pertanian, terutama pada penggunaan alat dan mesin berbasis diesel.

Per 18 April 2026, harga BBM jenis diesel mengalami kenaikan signifikan. Pertamax Turbo tercatat naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

Kondisi ini menjadi perhatian mengingat operasional alat mesin pertanian (alsintan) masih sangat bergantung pada bahan bakar diesel.

Namun, Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Sam Herodian menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk meredam dampak kenaikan harga tersebut, salah satunya melalui penyediaan BBM bersubsidi untuk sektor pertanian.

“Jumat nanti akan ada groundbreaking pompa bahan bakar pertanian. Di sana petani akan mendapatkan harga [BBM] lebih murah, Rp6.800 per liter sehingga tidak ada pengaruh kenaikan harga BBM,” ujarnya di Jakarta, dikutip Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebagian besar petani memang menggunakan BBM bersubsidi, sehingga secara umum kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak berdampak langsung.

Namun demikian, di lapangan masih terdapat petani yang mengakses BBM secara mandiri dengan harga lebih tinggi, sehingga berisiko meningkatkan biaya produksi.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penguatan sistem distribusi berbasis kelembagaan petani, seperti gabungan kelompok tani (gapoktan) dan koperasi.

“Petani harus di-handle gapoktan atau koperasinya supaya distribusinya lebih efektif,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, dengan mengundang 170 bupati dari seluruh Indonesia. Tawaran juga diberikan khususnya bagi wilayah sentra produksi pangan, guna memperluas akses petani terhadap BBM bersubsidi.

Sejumlah titik distribusi bahkan telah bermitra dengan Pertamina sebagai agen penyalur untuk memastikan ketersediaan energi bagi petani.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kenaikan harga energi tidak berdampak signifikan terhadap biaya produksi, sehingga stabilitas produksi pangan nasional tetap terjaga.

Bisnis, JAKARTA — Klaim surplus beras dan target swasembada pangan pada 2026 menghadapi tekanan serius dari lonjakan biaya energi dan ketidakefisienan rantai pasok, yang membuat harga beras tetap bergejolak di tengah produksi yang melimpah.

Pemerintah menyatakan optimisme tinggi terhadap ketahanan pangan nasional, seiring proyeksi surplus sejumlah komoditas strategis.

Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan, Sam Herodian memaparkan bahwa hingga Juni 2026, Indonesia diperkirakan swasembada delapan komoditas, termasuk beras dengan surplus 15.893 ton serta jagung 4.757 ton, bahkan sebagian telah memasuki pasar ekspor seperti daging dan telur ayam.

Dia menegaskan kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan penguatan produksi dan cadangan pangan nasional.

Namun, stabilitas harga di tingkat konsumen belum sepenuhnya mengikuti capaian tersebut. Fluktuasi harga beras masih terjadi, menunjukkan adanya persoalan struktural yang belum terselesaikan.

Untuk meredam gejolak, pemerintah mengerahkan berbagai instrumen, mulai dari pembentukan Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan hingga penyaluran beras SPHP sebesar 828.000 ton dengan anggaran Rp4,97 triliun. Program bantuan pangan bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat serta Gerakan Pangan Murah juga diperluas.

Langkah ini diperkuat dengan fasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke daerah defisit serta pemantauan harga oleh lebih dari 1.000 enumerator di seluruh Indonesia.

Namun, di tingkat lapangan, tantangan utama justru terletak pada ketidaksinkronan kebijakan dengan kebutuhan petani. Kepala Badan Perbenihan Nasional dan Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia, Kusnan menilai bantuan pemerintah sering kali belum sesuai dengan kondisi spesifik wilayah, terutama di tengah anomali iklim.

“Seringkali kebijakan pusat seperti alsintan atau benih belum sepenuhnya klik dengan kebutuhan spesifik lahan di daerah,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (20/4/2026).

Dia juga menyoroti fenomena harga beras yang tetap tinggi meski produksi mencukupi. Panjangnya rantai distribusi serta tingginya harga gabah di tingkat petani menjadi faktor utama yang mendorong harga di hilir.

Kenaikan Harga BBM

Kondisi harga beras yang masih fluktuatif di tengah surplus pasokan semakin diperparah oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi.

Menurut Kusnan, banyak alat mesin pertanian modern bergantung pada BBM nonsubsidi, sehingga kenaikan harga energi otomatis meningkatkan biaya sewa alat mesin pertanian (alsintan) dan operasional petani. Kenaikan biaya ini berisiko menggerus margin petani meski harga gabah sedang tinggi.

“Kenaikan harga jual gabah saat ini seringkali habis untuk menutupi kenaikan biaya input,” ujarnya.

Namun, Sam menegaskan bahwa pemerintah menyatakan telah menyiapkan skema BBM bersubsidi untuk sektor pertanian guna meredam dampak tersebut. Sam Herodian menegaskan bahwa mayoritas petani menggunakan BBM subsidi, sehingga tidak terdampak langsung oleh kenaikan harga.

“Para petani itu umumnya menggunakan bahan bakar bersubsidi, jadi seharusnya tidak mengalami kenaikan harga yang nyata dan langsung,” ujarnya.

Meski demikian, tekanan biaya dinilai tetap signifikan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti menyebut kenaikan harga BBM memberikan efek domino terhadap harga beras.

“Kenaikan harga BBM berkontribusi langsung pada kenaikan harga beras melalui peningkatan biaya distribusi dan produksi,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kenaikan biaya transportasi dan operasional penggilingan padi mendorong harga beras di pasar, bahkan dapat menambah hingga Rp2.000 per kilogram.

Lebih jauh, tekanan biaya energi memperlihatkan ketergantungan sektor pertanian pada bahan bakar fosil. Kondisi ini membuat rantai pasok beras rentan terhadap gejolak global, termasuk gangguan logistik dan kenaikan harga energi.

Di tengah dorongan transisi energi melalui biodiesel dan alsintan listrik, implementasi di lapangan dinilai belum mampu memberikan dampak cepat bagi petani.

Dengan demikian, keberhasilan swasembada beras tidak hanya ditentukan oleh produksi dan stok, tetapi juga kemampuan mengendalikan biaya dan memperbaiki efisiensi distribusi.

Tanpa pembenahan menyeluruh, surplus produksi berisiko tidak berbanding lurus dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkap sektor pertanian menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.

Gibran mengatakan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi sudah sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, swasembada energi juga turut menjadi fokus pemerintah.

“Bapak, Ibu, sekarang kan fokusnya Pak Presiden ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi Pak Presiden pesan ke kita, produksi pertanian itu benar-benar ingin digenjot,” ujar Gibran saat mengunjungi Desa Mata Air, Kupang, NTT pada Senin (6/4/2026).

Dalam koridor swasembada pangan, Gibran menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi modern.

Selain itu, mantan Wali Kota Solo ini juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian modern.

“Akan kita pikirkan dari A sampai Z. Jadi masalah air, masalah benih, bibit, masalah pupuk dan juga yang paling penting peralatan modernnya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tenaga, alat-alat manual, nanti kerja keras kita terbuang,” imbuhnya.

Di samping itu, Gibran menuturkan bahwa hasil panen dari sektor pertanian bisa memberikan efek domino terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, hasil panen itu bisa disuplai untuk MBG, sehingga memberikan kepastian pasar.

“Tadi saya lihat hasil panen sudah disuplai untuk MBG. Jadi kan untuk off-takernya sudah jelas, ya, nanti digunakan untuk MBG, termasuk yang perikanan ini disuplai juga,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Timur untuk memperkuat langkah strategis dalam mengantisipasi dampak musim kemarau tahun 2026 terhadap produksi pertanian.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI. 050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau yang berpotensi menyebabkan kekeringan di sejumlah wilayah.

Gubernur Khofifah mengatakan, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya saat ditemui di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (2/4).

Khofifah pun menekankan bahwa upaya mitigasi tidak boleh menunggu hingga dampak kekeringan terjadi. Menurutnya, produksi pertanian harus tetap dijaga untuk keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok di tingkat daerah maupun nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung pada April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Melihat hal itu, Khofifah meminta pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah konkret. Yakni dengan melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sekaligus membangun sistem peringatan dini (_early warning system_) serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Kemudian, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, embung, pemanfaatan sumur air dangkal, hingga pemanfaatan teknologi pompanisasi, perpipaan dan irigasi perpompaan.

Selanjutnya, mendorong percepatan masa tanam di wilayah potensial dengan menggunakan varietas tanaman yang tahan kekeringan dan berumur genjah. Selanjutnya keempat, menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim serta ketersediaan air di masing-masing daerah.

Terakhir, Khofifah menyampaikan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, forkompinda dan seluruh stakeholder agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga diminta untuk secara aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian di wilayah masing-masing sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginstruksikan bupati dan wali kota memperkuat langkah strategis menjaga produksi pertanian guna mengantisipasi dampak musim kemarau 2026 di wilayah Jawa Timur.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor B-73/TI.050/M/03/2026 tanggal 9 Maret 2026 terkait antisipasi dini musim kemarau.

“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati dan Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujarnya di Surabaya, Kamis.

Khofifah menegaskan langkah antisipatif harus dilakukan sejak dini guna menjaga keberlanjutan produksi pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.

“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” katanya.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim kemarau di Jawa Timur diperkirakan berlangsung April hingga Agustus 2026 dengan potensi peningkatan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan, membangun sistem peringatan dini (early warning system), serta mengaktifkan brigade kekeringan.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya air dilakukan melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan sumur air dangkal, serta teknologi pompanisasi dan perpipaan.

Pemerintah daerah juga didorong mempercepat masa tanam di wilayah potensial menggunakan varietas tahan kekeringan dan berumur genjah, serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim dan ketersediaan air.

“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan seluruh pemangku kepentingan agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah diminta aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi.

Dengan langkah strategis tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis mampu meminimalisir dampak kemarau serta menjaga stabilitas produksi pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengaku saat ini harga cabai tengah melambung tinggi karena kesulitan produksi. Ia menyebutkan Bulog tengah mencari solusi agar kenaikannya tidak terlalu tinggi.

"Kita sekarang coba bagaimana mencari solusi supaya cabai itu bisa ada stoknya terus. Nah, memang cabai ini kan perawatannya agak ribet. Dari seluruh tanaman yang paling sulit untuk dirawat adalah cabai, memang harus profesional betul," kata Rizal saat ditemui di Kantor Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (17/3).

Diketahui, Data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional menunjukkan harga cabai rawit merah masih berada di level relatif tinggi, di tingkat pedagang eceran.

Berdasarkan data PIHPS Nasional yang dikelola Bank Indonesia per Selasa (17/3), harga cabai rawit merah mencapai Rp92.950 per kilogram.

Sementara itu, untuk kelompok cabai lain juga mengalami kenaikan. Harga cabai merah keriting mencapai Rp55.950 per kilogram, cabai merah besar Rp56.100 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp59 ribu per kilogram.

Terbaru, harga sejumlah komoditas sayuran di pasar tradisional Kabupaten Tangerang, Banten, mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang kini mencapai Rp120 ribu per kilogram.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Gudang Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Selasa (17/3), harga cabai rawit merah naik dari kisaran Rp80 ribu per kilogram menjadi Rp120 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada cabai rawit merah besar yang kini dijual Rp80 ribu per kilogram, dari sebelumnya Rp40 ribu per kilogram.

Salah satu pedagang, Sukarta, mengatakan harga cabai cenderung fluktuatif, terutama menjelang hari besar keagamaan karena meningkatnya permintaan masyarakat.

"Ini kan menjelang hari raya, permintaan masyarakat banyak, sedangkan barang di pasar induk dibagi rata ke pedagang-pedagang," ujar Sukarta.

Ia memperkirakan harga komoditas seperti cabai dan bawang masih berpotensi mengalami kenaikan seiring semakin dekatnya perayaan Idulfitri.

"Pasti harga semakin tinggi. Nanti malam juga sudah mulai naik lagi,"tuturnya.