Bisnis.com, BANDUNG - Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Barat kini konsisten menembus Rp20 miliar per hari.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut capaian tersebut merupakan dampak dari berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Menurut Dedi, sejak diterbitkannya kebijakan yang mempermudah pembayaran pajak kendaraan, penerimaan daerah dari sektor PKB terus menunjukkan tren positif.

"Jadi setelah edaran yang saya lakukan, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat cenderung terus meningkat, stabil dan meningkat, tidak pernah di bawah Rp20 miliar per hari," katanya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Capaian tersebut ditopang oleh sejumlah inovasi yang dikembangkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat. Selain memperluas layanan digital melalui New Sambara, Samsat Digital Mandiri, Arjuna, chatbot WhatsApp, dan integrasi e-Samsat pada aplikasi DIGI by Bank BJB, Bapenda juga memperkuat layanan jemput bola melalui Samsat Keliling hingga ke desa-desa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 47/IKU.03.02/BAPENDA yang memungkinkan pembayaran PKB tahunan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama kendaraan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memudahkan pemilik kendaraan bekas yang selama ini terkendala saat membayar pajak.

Kemudahan tersebut hanya berlaku untuk pembayaran pajak tahunan, sedangkan pembayaran pajak lima tahunan tetap memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan. Wajib pajak cukup membawa STNK asli dan KTP asli pemilik kendaraan saat ini untuk proses verifikasi data.

Berdasarkan data Bapenda Jawa Barat, rata-rata penerimaan PKB pada Mei 2026 mencapai Rp20,13 miliar per hari. Angka tersebut kembali meningkat pada Juni 2026 menjadi sekitar Rp20,74 miliar per hari, memperlihatkan tren penerimaan yang stabil di atas Rp20 miliar setiap hari.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kini lebih mudah dan efisien karena bisa dicicil melalui koperasi sehingga wajib pajak tidak perlu mengantre berjam-jam lagi di kantor Samsat wilayah setempat.

"Melalui inovasi program Samsat Koperasi Industri (Samkopi) dan Samsat Koperasi Desa Merah Putih (Samkopdes), pembayaran pajak dapat dilakukan di koperasi perusahaan maupun koperasi desa yang tersebar di Kabupaten Bekasi," kata Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha di Bekasi, Jumat.

Ia mengatakan inovasi layanan tersebut bertujuan memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terlebih program ini memungkinkan wajib pajak membayar kewajiban secara dicicil sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran setiap bulan.

Menurut dia Samkopi merupakan inovasi yang tepat diterapkan di wilayah Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan kawasan industri terbesar. Saat ini, sejumlah koperasi perusahaan besar telah bergabung dalam program tersebut.

Sementara Samkopdes sendiri saat ini telah hadir di sejumlah wilayah seperti Desa Sukasari, Kecamatan Serangbaru; Desa Sukaresmi dan Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan dan Desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara.

Kemudian di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara; Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat serta Desa Ragemanunggal dan Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu.

Sementara Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Cabang Bekasi Eko Prasetyo menyatakan menyambut baik inovasi itu sehingga memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan pada waktunya.

"Ini bagian yang menurut saya paling manusiawi. Wajib pajak bisa membayar dengan cara diangsur. Tidak harus sekaligus. Tidak harus menunggu uang terkumpul utuh baru berani datang. Negara lebih baik menerima pajak yang dicicil dan lunas daripada menunggu pajak penuh yang tak kunjung dibayar," kata Eko.

Eko menilai loket di koperasi desa mampu menjawab persoalan jarak sekaligus kemampuan keuangan masyarakat melalui sistem cicilan. Titik layanan di koperasi perusahaan maupun desa juga disebut akan memberikan multiplier effect seperti meningkatkan kunjungan maupun transaksi di koperasi.

"Buruh tidak kehilangan jam kerja, pengusaha pabrik senang karena produktivitas terjaga, pemerintah daerah senang karena penerimaan naik. Jasa Raharja menjalankan misi melindungi pengguna jalan, kepolisian memastikan registrasi dan identifikasi kendaraan dilaksanakan dengan baik dan yang paling penting masyarakat merasa dilayani bukan dipersulit," ujarnya.

Ia pun memastikan sistem terintegrasi melalui inovasi yang menguntungkan semua pihak ini akan membuat masyarakat lebih terlindungi sekaligus membantu mewujudkan tertib administrasi negara.

Kepala Samsat Kabupaten Bekasi Fajar Nugraha mengatakan berdasarkan data hingga Mei 2026, total potensi penerimaan pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor mencapai lebih dari 1,6 juta unit. Dari jumlah tersebut, kendaraan yang taat membayar pajak baru mencapai 918.152 unit atau 56,01 persen.

Melalui skema opsen Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang berlaku sejak Januari 2025, setiap rupiah pajak yang dibayarkan kini mengalir lebih besar ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hadiah ratusan juta rupiah dan puluhan gram emas kepada pembayar pajak kendaraan bermotor dalam ajang Gebyar Hadiah Samsat 2026.

Pengundian hadiah di periode I ini digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (26/6/2026). Pengundian dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.

Sumarno mengatakan, Gebyar Hadiah Samsat menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan Jawa Tengah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat agar tidak menunggu jatuh tempo dalam membayar pajak. Sebab, dalam program ini pembayaran lebih awal memberikan keuntungan berupa tambahan poin undian.

Pembayaran pajak menggunakan QRIS Bank Jateng mendapatkan enam poin, pembayaran sebelum jatuh tempo memperoleh tiga poin, pembayaran tepat waktu mendapat dua poin, sedangkan pembayaran setelah jatuh tempo mendapatkan satu poin.

“Harapan kami masyarakat Jawa Tengah termotivasi untuk melakukan pajak kendaraan bermotor minimal tepat waktu. Syukur-syukur malah sebelum jatuh tempo sudah bayar karena dapat poin lebih,” kata Sumarno dalam siaran pers.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan bahwa Gebyar Hadiah Samsat merupakan upaya pemerintah untuk memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang patuh sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat yang masih belum tertib membayar pajak.

“Yang sudah bayar pajak kita berikan apresiasi, yang belum bayar pajak dengan melihat ada hadiah yang diberikan juga akan termotivasi untuk dapat membayar pajak tepat waktu,” jelasnya.

Pada Gebyar Hadiah Samsat Tahun 2026 Periode I, terdapat sebanyak 11.454.334 nomor undian dari wajib pajak kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran mulai 1 Desember 2025 hingga 31 Mei 2026.

Hadiah yang disiapkan berupa tabungan BIMA Bank Jateng dengan total Rp385,5 juta dan emas dengan total berat 22,5 gram.

Dari hasil pengundian, sebanyak lima orang mendapatkan emas masing-masing satu gram, dua orang mendapatkan emas masing-masing 2,5 gram, serta 185 orang memperoleh tabungan BIMA senilai Rp2 juta.

Sementara hadiah utama diberikan kepada tiga pemenang. Juara pertama mendapatkan tabungan BIMA Rp7,5 juta dan emas lima gram, juara kedua memperoleh tabungan BIMA Rp5 juta dan emas lima gram, sedangkan juara ketiga mendapatkan tabungan BIMA Rp3 juta dan emas 2,5 gram.

Masrofi menambahkan, program Gebyar Hadiah Samsat akan terus berlanjut. Pengundian periode kedua dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 sebagai bentuk apresiasi berkelanjutan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor.

"Terus berkesinambungan karena tetap kita harus melakukan apresiasi karena pada wajib pajak yang telah patuh," pungkasnya.

Selain memberikan apresiasi, Pemprov Jateng juga terus mendorong digitalisasi layanan pembayaran pajak melalui kolaborasi dengan Bank Jateng dan berbagai pihak terkait, agar masyarakat semakin mudah, cepat, dan nyaman dalam membayarkan pajak.

Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat diklaim memberikan dampak positif bagi pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat justru memunculkan dorongan positif bagi daerah.

Menurutnya, di tengah keluhan kepala daerah terkait kondisi fiskal, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat merangsang daerah untuk menggerakkan sumber-sumber penerimaan lain secara lebih maksimal.

"Tapi ini (efisiensi anggaran) memunculkan satu hal positif yang selama ini susah direalisasikan, yaitu PAD [pendapatan asli daerah] yang meningkat," kata Rahmadi dalam forum Policy to Stability di Palembang, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dia menilai, pengurangan Transfer Ke Daerah dalam jumlah signifikan membuat para kepala daerah berupaya lebih keras memaksimalkan PAD agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Salah satu yang masih dapat dioptimalkan di Sumsel, kata Rahmadi, berasal dari pajak kendaraan bermotor yang realisasinya belum sebanding dengan potensi yang tersedia.

"Karena kepala daerah fokus bagaimana memaksimalkan PAD. Ini perlu didukung karena menurut kami masih banyak pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik bahkan tidak optimal," katanya.

Selain itu, daerah juga dapat meningkatkan penerimaan dari pajak alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, salah satu kendala adalah banyak pengguna alat berat di Sumsel yang belum beroperasi dalam badan usaha formal sehingga belum dapat dikenakan pajak.

"Mereka misalnya tambang yang belum dilegalkan dan sebagainya. Jadi akan sangat bagus kalau kita mau mendorong terjadinya legalitas bisnis mereka, karena mereka juga bermanfaat bagi ekonomi. Dan karena legal kita bisa mengenakan pajak atas alat-alat berat tadi," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disajikan Kantor Wilayah DJPb Sumsel, PAD Sumsel pada triwulan I/2026 terealisasi Rp1,41 triliun atau 12,80% dari pagu yang sebesar Rp11 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu yang mencapai Rp553 miliar, pendapatan asli daerah Sumsel mampu tumbuh positif hingga 154,85%.

Namun, jika dilihat lebih jauh, penyokong utama pendapatan daerah Sumsel masih berasal dari transfer yang realisasinya mencapai Rp3,99 triliun atau 15,29% dari pagu yang Rp26,1 triliun.

"Tapi dapat terlihat ada perbaikan tingkat kemandirian fiskal yang terlihat dari kontribusi PAD yang meningkat menjadi 26,08% pada 2026 dibandingkan 13,78% pada 2025, meskipun transfer pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung pendapatan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel membantah informasi yang beredar di media sosial terkait dengan rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Sekretaris Bapenda Sulsel Andi Satriady Sakka menegaskan tidak ada rencana kenaikan PKB sebagaimana yang beredar di masyarakat.

“Tidak ada kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Yang diusulkan adalah penyesuaian tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan pertama atau kendaraan baru. Sementara BBNKB kedua dan seterusnya justru digratiskan,” ujarnya dalam keterangannya di Makassar, Kamis (18/6/2026).

Pelaksana Tugas Kepala Bidang Teknologi Sistem Informasi Bapenda Sulsel ini menjelaskan bahwa Bapenda Sulsel tengah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ranperda tersebut telah dibahas bersama DPRD Sulsel pada pekan lalu. Dalam pembahasan itu, tidak terdapat usulan kenaikan tarif PKB.

Menurutnya, perubahan yang diusulkan hanya menyangkut tarif BBNKB penyerahan pertama yang direncanakan naik dari 7% menjadi 10%. Tarif tersebut berlaku untuk transaksi kendaraan baru dari dealer kepada pemilik kendaraan.

Sebaliknya, tarif BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya tetap digratiskan oleh Pemprov Sulsel.

Selain BBNKB, Bapenda Sulsel juga mengusulkan penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari 7,5% menjadi 10%.

Penyesuaian tersebut mengacu pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang mengatur bahwa tarif PBBKB paling tinggi sebesar 10 persen.

Untuk bahan bakar kendaraan umum, tarif dapat ditetapkan paling tinggi 50% dari tarif kendaraan pribadi.

Saat ini, tarif PBBKB di Sulsel sebesar 7,5% dan diberlakukan secara sama untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Karena itu, penyesuaian tarif dinilai perlu agar lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain aspek perpajakan, perubahan perda juga mencakup penataan objek retribusi daerah, penambahan objek retribusi baru, serta penyempurnaan sejumlah ketentuan teknis guna meningkatkan efektivitas pemungutan pendapatan daerah dan menyesuaikan rekomendasi dari Kementerian Keuangan.

Beberapa potensi retribusi yang diusulkan antara lain berasal dari pelayanan pada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus milik Pemprov Sulsel, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Unit Transfusi Darah.

Potensi lainnya berasal dari pemanfaatan ruang laut, Kebun Raya Pucak di Maros, layanan Bus Trans Sulsel, penggunaan stadion, produk pengecoran logam, laboratorium pengujian tenaga kerja, aplikasi Baju Bodo, pemanfaatan kendaraan bermotor dan alat berat, usaha Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK, hingga pemanfaatan jalan provinsi untuk jaringan utilitas.

“Masih banyak potensi retribusi yang belum diakomodir dalam perda saat ini. Karena itu, kami mengusulkan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Andi Satriady.

Bisnis.com, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 melalui program penghapusan denda dan pemutihan tunggakan pajak kendaraan yang telah berusia lebih dari lima tahun.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan seluruh denda keterlambatan pembayaran PKB dihapus dalam program tersebut. Selain itu, pemerintah juga menghapus tunggakan pajak kendaraan yang telah melewati lima tahun.

"Diputihkan sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak," jelas Nelly, Minggu (14/6/2026).

Melalui kebijakan itu, wajib pajak cukup membayar pokok pajak untuk lima tahun terakhir beserta pajak tahun berjalan tanpa dikenakan denda maupun tunggakan yang telah melewati batas lima tahun. Tunggakan yang dihapus mencakup tahun pajak 2020, 2019, 2018, dan tahun-tahun sebelumnya.

Selain program pemutihan, Pemprov NTB juga memberikan insentif bagi pemilik kendaraan berpelat luar daerah yang melakukan balik nama menjadi kendaraan berpelat NTB, yakni DR dan EA.

Melalui program tersebut, pemilik kendaraan memperoleh keringanan PKB sebesar 50% serta pembebasan denda. Pemerintah berharap kebijakan itu dapat mendorong lebih banyak kendaraan terdaftar dan membayar pajak di NTB.

Nelly mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.

“Keringanan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah di tengah dinamika ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kami berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus mengurangi potensi tunggakan sehingga berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Menurut dia, peningkatan kepatuhan pajak diharapkan dapat mendukung penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di NTB.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), resmi menggelar penarikan undian Gebyar Pajak Sumut (GPSU) 2026 Triwulan I. Sebanyak 936 hadiah menarik disiapkan bagi masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor, mulai dari laptop, kulkas, sepeda, hingga berbagai hadiah lainnya.

Program yang diinisiasi Bapenda Sumut ini menjadi langkah baru dalam pengelolaan pajak daerah dengan mengedepankan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, dibandingkan dengan hanya mengandalkan program pemutihan.

Kegiatan yang berlangsung secara terbuka dan transparan di Kantor Bapenda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Jumat (12/6/2026), dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut Muhammad Suib, mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution.

Dalam sambutannya, Muhammad Suib mengatakan, esensi Gebyar Pajak Sumut adalah mengedukasi masyarakat agar membangun budaya membayar pajak tepat waktu, tanpa menunggu program pemutihan.

"Melalui acara ini, ada penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap program pemutihan yang justru bisa mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak. Ini murni untuk mengedukasi warga agar membayar pajak sesuai dengan triwulannya," ujar Muhammad Suib.

Menurutnya, kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan citra positif serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Proses penyegelan alat undian yang disaksikan langsung oleh notaris dan saksi independen menjadi bukti bahwa pelaksanaan undian berlangsung objektif dan bebas intervensi.

"Tujuan akhirnya adalah memberikan dampak penerimaan fiskal daerah yang lebih stabil untuk mendukung Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan, sesuai visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur Surya," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Gebyar Pajak Sumut merupakan inovasi pertama yang dilaksanakan di Sumatera Utara. Untuk menjamin transparansi dan keadilan, seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Bapenda Sumut tidak diperkenankan menjadi pemenang undian.

"Kami perlu menyampaikan, undian ini tidak berlaku bagi ASN dan pegawai Bapenda Provinsi Sumatera Utara. Hal ini untuk menunjukkan dan menjamin kepada masyarakat bahwa proses ini benar-benar bersih dan murni diperuntukkan bagi warga Sumut yang taat pajak," tegas Sutan Tolang.

Ia menjelaskan, setelah proses pengundian selesai, Bapenda Sumut akan melakukan verifikasi dan validasi data kendaraan para pemenang yang diperkirakan berlangsung selama satu bulan sebelum hadiah diserahkan.

Sutan juga memaparkan rangkaian pelaksanaan Gebyar Pajak Sumut 2026. Untuk Triwulan I dilaksanakan pada Juni 2026, Triwulan II pada Juli 2026, Triwulan III pada Oktober 2026, serta Triwulan IV dan Grand Prize pada Desember 2026.

Pada pengundian Grand Prize, Bapenda Sumut menyiapkan hadiah utama berupa paket umrah dan satu unit mobil.

Apresiasi terhadap program tersebut juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Sumut, Nasjwin Andi Nurdin. Menurutnya, Gebyar Pajak Sumut memberikan bentuk penghargaan yang seimbang bagi wajib pajak yang selama ini tertib memenuhi kewajibannya.

"Kalau selama ini kita melakukan hal-hal yang bersifat mengajak melalui pemutihan untuk wajib pajak yang menunggak, hari ini kita memberikan keseimbangan dengan memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat dan tertib. Ini kesempatan yang sangat baik untuk seluruh warga Sumut," tutur Nasjwin.

Jasa Raharja bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut, lanjutnya, berkomitmen mendukung penuh program tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat dapat melihat daftar lengkap nomor polisi kendaraan yang memenangkan undian Gebyar Pajak Sumut 2026 Triwulan I melalui situs resmi gebyarpajak.sumutprov.go.id.**(H14/DISKOMINFO SUMUT)

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta ke-499, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan kabar gembira bagi masyarakat, khususnya para wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mendorong masyarakat kembali tertib administrasi perpajakan, Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Momentum perayaan ulang tahun Jakarta ini pun menjadi kesempatan yang tepat bagi warga untuk kembali tertib pajak sekaligus turut berkontribusi dalam mendukung pembangunan kota yang semakin maju, modern, dan melayani.

Lalu, bagaimana mekanisme pembebasan sanksi ini?

Pembebasan Denda PKB dan BBNKB Secara Otomatis

Dalam keputusan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administratif untuk jenis:

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Sanksi administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Artinya, masyarakat yang memiliki keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) membuka program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 1 Juni 2026 sampai 31 Agustus 2026.

Dilansir laman resmi Bapenda DKI Jakarta, bebas pajak dilakukan dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-499. Aturan ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan," tulis Tim Bapenda, Jumat (29/5/2026).

Pembebasan tersebut berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Dengan demikian, masyarakat yang menunggak PKB dan BBNKB hanya perlu membayar pokok pajak tanpa tambahan denda bunga.

Nantinya bebas denda pajak diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan.

Wajib pajak tidak perlu membuat surat permohonan, datang mengajukan penghapusan denda, atau menjalani proses administrasi tambahan.

Pemprov DKI Jakarta menyebut upaya ini agar masyarakat kembali tertib membayar pajak yang sebelumnya terhambat karena beban keterlambatan.

Pemberian insentif juga diharapkan mampu mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, mempermudah proses administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) selama periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kebijakan tersebut diberikan dalam rangka menyambut HUT ke-499 Kota Jakarta yang diperingati pada 22 Juni 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk PKB dan BBNKB.

Melalui kebijakan ini, wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa dikenakan bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Dalam keterangan yang diunggah Bapenda DKI Jakarta, pembebasan sanksi administratif diberikan untuk dua jenis pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

"Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajak kendaraannya tanpa dikenakan bunga keterlambatan. Menariknya lagi, pembebasan diberikan secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah tanpa perlu pengajuan permohonan," tulis Bapenda DKI Jakarta dalam laman resminya, Minggu (31/5/2026).

Mekanisme pembebasan dilakukan secara jabatan sehingga wajib pajak tidak perlu mengajukan surat permohonan, datang ke kantor untuk meminta penghapusan denda, maupun menjalani proses administrasi tambahan.

Program pembebasan denda berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

"Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan selama tiga bulan untuk menyelesaikan kewajiban PKB maupun BBNKB tanpa dikenakan bunga keterlambatan," ucapnya.

Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemprov Jakarta kepada masyarakat, khususnya wajib pajak yang ingin kembali tertib administrasi perpajakan namun terkendala beban denda keterlambatan.

Selain memberikan keringanan kepada masyarakat, program tersebut juga ditujukan untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, mempermudah administrasi perpajakan daerah, meningkatkan efektivitas pelayanan pajak berbasis digital, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa tambahan beban bunga.

Masyarakat cukup melakukan pembayaran pokok pajak kendaraan selama periode program berlangsung. Selanjutnya, sistem Pajak Daerah otomatis menyesuaikan pembebasan sanksi administratif yang berlaku.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki kewajiban pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan. Melalui kebijakan pembebasan sanksi administratif, wajib pajak dapat melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tanpa dikenakan bunga keterlambatan.

Kebijakan tersebut berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada periode 1 Juni-31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, masyarakat cukup membayar pokok pajak kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Program ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Secara Jabatan untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Adapun sanksi administratif yang dibebaskan berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang. Warga yang terlambat membayar PKB maupun BBNKB sebelumnya dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk kembali tertib administrasi tanpa tambahan beban denda.

Salah satu kemudahan utama dari kebijakan ini adalah mekanisme pembebasan yang dilakukan secara jabatan. Artinya, wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus, membuat surat pengajuan, atau menjalani proses administrasi tambahan untuk memperoleh pembebasan sanksi.

Pembebasan sanksi itu akan terproses secara otomatis melalui sistem Pajak Daerah ketika wajib pajak melakukan pembayaran sesuai periode program. Mekanisme ini diharapkan dapat membuat proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis bagi masyarakat.

Kebijakan pembebasan sanksi administratif turut menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. Selain memberikan keringanan bagi wajib pajak, program ini juga mendorong masyarakat untuk kembali menertibkan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Pada saat bersamaan, dengan membayar pajak kendaraan bermotor, masyarakat berkontribusi dalam mendukung pembangunan Jakarta. Pajak daerah yang dibayarkan warga menjadi salah satu sumber penerimaan yang kemudian digunakan membiayai berbagai program pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Bapenda DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan periode pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Dengan melunasi pokok pajak kendaraan selama periode ditentuka, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan lebih ringan, serta ikut ambil peran bagi kemajuan Jakarta.

Melalui kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap masyarakat semakin terdorong untuk membayar pajak tepat waktu dan menjaga tertib administrasi kendaraan bermotor. Kemudahan yang diberikan turut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah agar pelayanan pajak semakin sederhana, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah.

Dalam perubahan tersebut, terdapat tiga segmen utama dalam rencana penambahan pajak dan retribusi tersebut, yakni pajak kendaraan bermotor, pajak BBM bersubsidi untuk industri mineral, serta retribusi izin pertambangan rakyat (IPR).

Kendaraan listrik juga akan dikenakan pajak sebesar 11% dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sementara pajak bahan bakar minyak untuk industri mineral direncanakan naik dari 5% menjadi 7,5%. Kemudian kendaraan luar daerah yang beroperasi di NTB lebih dari tiga bulan yang diwajibkan melakukan balik nama dengan nominal pajak sebesar 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) roda dua maupun roda empat.

Selain itu, ada juga pajak kendaraan air dan angkutan air. Pengesahan Perda ini adalah satu dari beberapa Raperda inisiatif DPRD yang diusulkan diantaranya, Raperda Bale Mediasi dan Raperda Tambang Rakyat.

Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri menjelaskan regulasi ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak namun tetap mempertimbangkan masyarakat untuk pembangunan berkeadilan.

"Kebijakan ini memperkuat kapasitas fiskal, kualitas pelayanan, investasi, namun tetap memperhatikan agar tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha. Dari perubahan perda tersebut diperkirakan tambahan pendapatan sekitar Rp160 miliar," jelas Indah.

Berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, total PAD Provinsi NTB pada 2025 Rp2,7 triliun. Dengan rincian pajak daerah Rp1,72 triliun, retribusi daerah Rp850,96 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp90,8 miliar, lain - lain PAD yang sah Rp88,86 miliar.

Pemprov NTB juga menerima dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp3,53 triliun, kemudian pendapatan lainnya seperti pendapatan hibah dan pendapatan lain-lain yang sesuai dengan Perundang - undangan Rp213,07 miliar. Total Pendapatan daerah NTB Rp6,4 triliun.