Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM di sejumlah bidang memang tinggi. Namun, terdapat pekerjaan rumah (PR) yang juga dinilai mesti dientaskan.

Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 30 Januari–8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5%. Hasilnya menunjukkan kepuasan warga terhadap Pemprov Jawa Barat dalam menjalankan sejumlah urusan wajib tergolong tinggi.

Pada penyediaan jaringan listrik, tingkat kepuasan mencapai 92%, meningkat dibandingkan survei tahun sebelumnya yang sebesar 89%. Kepuasan terhadap penyediaan jaringan komunikasi, termasuk telepon dan internet, tercatat 90%. Sementara itu, kepuasan atas peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 86%, serta layanan kesehatan bagi masyarakat sebesar 85%.

Namun, survei juga mencatat sejumlah bidang dengan tingkat kepuasan relatif rendah yang dinilai menjadi PR bagi Pemprov Jawa Barat. Kepuasan terhadap pengembangan usaha kecil atau usaha rakyat berada di angka 64%. Untuk urusan jaminan sosial bagi warga kurang mampu, tingkat kepuasan tercatat 60%, disusul kualitas tenaga kerja 58%.

Adapun kepuasan terhadap pengentasan kemiskinan hanya mencapai 51%. Pembinaan koperasi di masyarakat berada di angka 50%, sedangkan kemudahan akses permodalan menjadi yang terendah dengan tingkat kepuasan 49%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terdapat sejumlah variabel ekonomi yang secara detail masih dipersepsikan kurang baik oleh warga Jawa Barat. “Ada beberapa bidang yang tingkat kepuasan kinerja Pemprov lebih kecil di antaranya pengentasan kemiskinan. Ini jadi PR. Meskipun, dibandingkan survei sebelumnya ada peningkatan,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin (16/2/2026).

Survei juga memotret persepsi warga terhadap kondisi ekonomi secara umum. Sebanyak 42,9% responden menilai kondisi ekonomi berada pada tingkat sedang. Sebanyak 34,8% menilai kondisi ekonomi baik dan 3,9% sangat baik. Di sisi lain, 15,7% responden memandang kondisi ekonomi buruk dan 2,2% menilai sangat buruk.

Untuk penilaian terhadap figur gubernur, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap Dedi Mulyadi. Sebanyak 95,5% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas. Rinciannya, 35,8% merasa sangat puas dan 59,7% cukup puas, sementara sekitar 4% responden menyatakan kurang puas.

Tingkat kepuasan tersebut meningkat dibandingkan survei tahun lalu yang sebesar 94,7%, dengan responden yang merasa kurang puas tercatat 4,1%.

Burhanuddin menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi mencerminkan persepsi positif terhadap pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Menurut dia, pada fase awal kepemimpinan, tingkat kepuasan publik umumnya menghadapi tantangan dan kerap mengalami penurunan.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 10,23% warga KabupatenCirebon masih terjebak dalam kemiskinan. Pemerintah daerah dinilai belum melakukan upaya ekstra dan angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berada di angka 7,08%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon per Oktober 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 229.640 jiwa.

Meski turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 245.921 atau 11%, penurunan tersebut belum dianggap signifikan mengingat kesenjangan ekonomi di tingkat akar rumput masih melebar.

Secara nominal, penurunan sekira 16.280 ribu jiwa memang mencerminkan adanya perbaikan pengeluaran rumah tangga. Namun, indikator lain menunjukkan sinyal bahaya.

Dalam catatan tersebut, garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon naik dari Rp475.046 per kapita per bulan menjadi Rp491.604, meningkat 3,49%.

Artinya, kebutuhan minimum untuk hidup layak ikut naik, sementara daya beli masyarakat miskin belum pulih sepenuhnya.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa tren penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural.

"Ada paradoks di balik data itu. Jumlah penduduk miskin memang turun, tapi tingkat kerentanannya justru meningkat. Ini menunjukkan program pemerintah daerah masih bersifat jangka pendek," ucap Imron, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial masih tinggi, sementara sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif belum diperkuat secara optimal.

Imron menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarinstansi dan memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami mendorong program berbasis pemberdayaan, bukan sekadar bantuan. Tahun depan kami akan memperluas pelatihan wirausaha dan akses modal bagi kelompok rentan," ujar Imron.

Imron pun menyebutkan, berbagai kalangan menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih terukur dan berorientasi hasil.

Selama ini, efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat desa dinilai belum merata. Beberapa desa pesisir dan wilayah selatan masih mengalami tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata kabupaten.

"Kemiskinan di Cirebon cenderung bersifat multidimensi. Selain faktor ekonomi, persoalan pendidikan, sanitasi, dan lapangan kerja turut menjadi penyumbang utama. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan lintas sektor," tutur Imron.