Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menilai pendampingan usaha yang disertai akses permodalan terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pengusaha ultra mikro, termasuk para pengusaha perempuan.

Direktur Utama PNM Kindaris di Jakarta, Rabu, menilai model pemberdayaan yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya memperkuat kapasitas usaha, tetapi juga mendorong semakin banyak pelaku usaha naik kelas ke layanan keuangan formal.

“Sebagai lembaga pemberdayaan perempuan terbesar di dunia, kami melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas bagi perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah,” kata Kindaris.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau 23,3 juta nasabah yang sebagian besar sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Pemberdayaan menjadi faktor utama yang membuat pembiayaan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, katanya menambahkan.

“Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan perempuan pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga,” ujar Kindaris.

Temuan Indekstat (2025), menurut dia, menunjukkan pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat rata-rata Rp875.738 per bulan. Selain itu, indeks kemampuan pengembangan usaha meningkat 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Sementara itu, lanjutnya, penelitian Lembaga Penyelidik dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) mencatat dampak ekonomi program tersebut turut meningkatkan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025.

Penelitian yang sama juga menunjukkan sebanyak 2,35 juta nasabah berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Data tersebut, lanjut Kindaris, menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya memperluas akses pembiayaan bagi kelompok usaha ultra mikro, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas usaha, penguatan ekonomi keluarga, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tetapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacitybuilding,” katanya.

“Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual,” ujar dia menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekosistem startup di negara berkembang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, akses pendanaan bagi founder perempuan masih menjadi tantangan, meski banyak startup yang dipimpin perempuan menunjukkan pertumbuhan bisnis yang kompetitif.

Sejumlah studi menunjukkan founder perempuan masih menghadapi kesenjangan dalam memperoleh investasi tahap awal dibandingkan founder laki-laki. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan akses jaringan investor hingga keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan perempuan dalam membangun bisnis berskala besar.

Kondisi itu mendorong lahirnya berbagai inisiatif yang berfokus pada peningkatan akses pendanaan bagi startup yang dipimpin perempuan. Salah satunya melalui peluncuran Aurora Ventures, program investasi tahap awal yang menyasar founder perempuan di negara berkembang.

Program yang didukung inDrive tersebut diluncurkan setelah penyelenggaraan Aurora Tech Award 2026 di Santiago, Chile. Ajang itu mencatat lebih dari 3.400 pendaftar dari berbagai negara dan menghadirkan sejumlah founder perempuan dari Amerika Latin, Afrika, hingga Timur Tengah sebagai finalis.

Aurora Ventures dibentuk berdasarkan temuan selama lima tahun penyelenggaraan Aurora Tech Award yang menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendanaan bagi founder perempuan, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, Afrika, serta Amerika Latin.

Riset Aurora yang melibatkan lebih dari 900 founder dari 127 negara juga menemukan bahwa banyak founder perempuan masih menghadapi fenomena yang disebut competence scepticism atau keraguan terhadap kemampuan mereka, serta tuntutan pencapaian bisnis yang lebih tinggi dibandingkan founder laki-laki.

Melalui program tersebut, startup yang terpilih akan memperoleh investasi tahap awal senilai 180 ribu dolar AS hingga 250 ribu dolar AS. Selain pendanaan, peserta juga mendapatkan akses mentoring, jaringan investor, dan dukungan operasional untuk membantu pengembangan bisnis menuju tahap pendanaan berikutnya.

Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, mengatakan dukungan terhadap program tersebut dilatarbelakangi masih terbatasnya akses pendanaan yang diterima founder perempuan di sejumlah negara berkembang.

“inDrive lahir dan berkembang dengan menghadapi berbagai tantangan besar di industri. Kami melihat semangat yang sama juga dimiliki oleh banyak founder perempuan di emerging markets saat ini. Karena itu, dukungan terhadap Aurora Ventures bukan hanya soal inisiatif sosial, tetapi juga tentang membuka peluang besar yang selama ini kurang mendapatkan perhatian,” ujar Rio, Senin (8/6/2026).

Program percontohan Aurora Ventures 2026 akan difokuskan untuk membangun portofolio awal sekaligus memperkuat fondasi pembentukan skema pendanaan venture capital yang lebih besar pada masa mendatang.

Di tengah meningkatnya jumlah startup di negara berkembang, isu kesetaraan akses pendanaan diperkirakan akan menjadi perhatian yang semakin penting. Pelaku industri menilai keberagaman pendiri perusahaan dapat memperluas inovasi dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih inklusif di berbagai sektor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Akses pembiayaan masih menjadi tantangan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro. Keterbatasan modal dan minimnya agunan membuat banyak pelaku usaha kecil kesulitan memperoleh akses keuangan formal untuk mengembangkan usaha.

Kebutuhan pembiayaan di sektor ultra mikro sendiri terus meningkat. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mencatat outstanding pembiayaan program Mekaar mencapai Rp45,35 triliun sepanjang 2025 dan telah menjangkau 22,7 juta perempuan prasejahtera di berbagai daerah.

Bagi sebagian pelaku usaha, pembiayaan tanpa agunan dinilai menjadi peluang untuk memulai dan mengembangkan usaha dari skala kecil.

Kondisi tersebut dialami Sri Aryanti Nurafiah, nasabah PNM Mekaar Cikarang Barat. Sebagai ibu rumah tangga, sosok yang akrab disapa Yanti ini ingin membantu perekonomian keluarga melalui usaha kriya gantungan kunci. Namun keterbatasan modal sempat membuatnya ragu memulai usaha.

“Kalau hanya mengandalkan gaji suami saya rasa kurang cukup. Saya ingin membuka usaha kriya-kriya, tapi dengan keterbatasan modal saya bimbang,” ujar dikutip pada Jumat (22/5/2026).

Menurut Yanti, pembiayaan yang diperoleh dari program Mekaar digunakan untuk membeli bahan baku dan mengembangkan usaha dari rumah. Seiring waktu, usaha tersebut berkembang hingga ia membuka lapak sendiri.

“Tak terpikirkan sebelumnya, ternyata usaha saya makin berkembang sampai saat ini. Modal saya juga makin ditambah oleh PNM, maka dari itu saya berani membuka lapak usaha saya,” kata Yanti.

Selain pembiayaan, Yanti juga mengikuti pelatihan melalui program Mekaarpreneur. Pelatihan tersebut mencakup promosi, branding, pengemasan produk, hingga pemasaran digital.

Saat ini, produk usahanya dipasarkan melalui sejumlah platform digital seperti TikTok dan Shopee.

Perkembangan usaha tersebut membuat Yanti meraih Juara 2 Mekaarpreneur kategori nasabah naik kelas wilayah Bekasi-Jakarta.

Kisah tersebut dinilai mencerminkan masih besarnya kebutuhan pembiayaan inklusif bagi perempuan pengusaha ultra mikro. Pendampingan dan pelatihan usaha juga dianggap menjadi faktor penting agar pelaku usaha kecil dapat bertahan dan memperluas usahanya.

Bisnis.com, PADANG - Sejumlah pedagang sapi untuk kurban di Provinsi Sumatra Barat menyebutkan permintaan sapi mengalami peningkatan yang tinggi pada perayaan Iduladha 2026 ini tapi tidak diiringi dengan ketersediaan dan pasokan sapi yang ada.

Jasman, pedagang sapi di Padang, mengatakan jauh sebelum masuknya momen Iduladha 2026 ini, dirinya telah memperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan sapi kurban pada tahun ini. Sehingga dia berupaya untuk menyediakan sapi, sebagai bentuk antisipasi lonjakan permintaan itu.

“Kami dari sejumlah pedagang telah memprediksi soal peningkatan permintaan ini. Makanya, saya pribadi telah mencari modal untuk bisa membeli sapi lebih banyak lagi, hanya saja terkendala akses ke perbankan,” katanya, Rabu (20/5/2026).

Dia menjelaskan dari modal yang dimilikinya saat ini hanya mampu untuk menyediakan 40 ekor sapi kurban yang terdiri dari sapi lokal dan sapi bali. Kini, sapi yang ada di kandang itu telah dibeli seluruhnya, dan bahkan masih ada permintaan lainnya yang belum terpenuhi.

Pria yang akrab disapa Ujang ini menyebutkan bahwa untuk menjalani usaha sapi kurban ini, minimal harus dipersiapkan 6 bulan sebelum masuk waktu Hari Raya Iduladha. Karena sapi-sapi yang dibelinya itu, secara fisik dan bobot masih perlu untuk ditingkatkan lagi, makanya perlu waktu minimal 6 bulan untuk melakukan proses penggemukannya.

“Kalau sapinya melakukan perjalanan jauh, dipastikan secara bobot bakal berpengaruh turun. Nah, kondisi ini saya tangani dengan waktu 6 bulan itu, sehingga nantinya bisa memiliki bobot yang bagus dan layak dijadikan sapi kurban,” jelasnya.

Oleh karena itu, melihat butuhnya waktu untuk menyiapkan sapi kurban yang layak. Jauh-jauh hari, Ujang telah mengajukan pinjaman modal usaha ke perbankan, mulai dari bank daerah hingga ke himbara. Ternyata, pihak perbankan tidak memberikan kemudahan, dan malah meminta syarat yang rumit untuk dipenuhi.

“Saya tahu, kalau mengajukan pinjaman KUR di bawah Rp100 juta, tidak wajib ada agunan. Kalau bagi pedagang sapi untuk kurban seperti saya ini, modal Rp100 juta terbilang sedikit, hanya membeli beberapa ekor sapi saja,” sebutnya.

Dia menceritakan saat mengajukan pinjaman KUR ke perbankan, dengan nilai Rp200 juta, diminta ada agunan seperti surat-surat kendaraan roda empat atau pun lahan yang luas. Sementara, bagi pedagang sapi, agunan yang demikian sulit untuk dipenuhi.

“Dari sini saya telah coba diskusikan dengan dinas-dinas yang ada di Pemkot Padang, memang tidak ada solusinya. Bagi saya, momen ini perlu didukung pemerintah, mungkin ada skema lain yang diberi ke pedagang sapi kurban ini,” tegasnya.

Dia berharap meski kondisi kesulitan untuk mengakses pinjaman KUR ke perbankan mengalami kendala pada Iduladha 2026 ini, ke depan persoalan ini bisa jadi perhatian serius, sehingga kehadiran KUR yang sejatinya membantu pelaku usaha, benar-benar terlaksana dengan baik.

“Modal ini perlu. Karena sapi yang kami beli luar daerah dari Padang dan juga ada datang dari luar provinsi. Sekarang itu beli sapi di luar daerah, harus bayar dulu, tidak bisa barang terjual baru dibayar. Makanya butuh modal besar untuk berdagang sapi kurban,” kata dia.

Akibat adanya kendala itu, Ujang bilang cukup banyak permintaan sapi kurban di Padang sulit untuk dipenuhi. Bahkan kendati sapi yang di kandangnya saat ini telah habis terjual dan tinggal diantar sesuai lokasi permintaan, apabila ada masuk permintaan dia berupaya membantu untuk mengarahkan ke pedagang sapi lainnya.

“Supaya pembeli ini tidak kecewa dan gelisah. Setiap ada permintaan yang masuk, saya jawab bisa dicarikan. Jadi saya hubungi lah teman-teman pedagang sapi lainnya. Tapi juga tidak mudah mendapatkan. Intinya, ketersediaan sapi kurban di Padang memang tinggi,” ungkapnya.

Pedagang sapi lainnya, Jeri juga mengakui bahwa permintaan sapi kurban terbilang cukup tinggi pada tahun ini. Sehingga sapi-sapi yang ada di kandangnya itu biasanya digunakan pedaging, kini dicoba dialihkan khusus untuk pemenuhan kebutuhan sapi kurban.

“Lagi tinggi permintaan, dan sapi yang saya jual memiliki bobot yang besar, jadi harganya memang tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumbar, Hilman menyampaikan dari pantauan beberapa kabupaten dan kota, memang kondisi terjadi tengah tingginya permintaan hewan kurban pada Iduladha 2026 ini.

“Data pasti berapa total kebutuhan sapi kurban dan yang tersedia saat ini di pedagang di Sumbar, saya memang tidak punya. Biasanya akan dapat data itu, bila kurban telah selesai dikerjakan. Kalau sekarang belum ada laporan, tapi dari pantauan di lapangan seperti di masjid dan mushola, memang meningkat jumlah hewan kurban pada tahun ini,” sebutnya.

Seorang pengurus Masjid Baiturrahmi di Kabupaten Pesisir Selatan, Julai mengatakan tahun ini dari data yang mendaftar untuk ikut kurban memang terjadi peningkatan jumlah. Bahkan hingga saat ini, telah ada 9 kelompok yang sudah bisa melaksanakan ibadah Iduladha, artinya akan melakukan kurban pada 9 ekor sapi.

“Kami perkirakan bisa lebih dari 10 ekor sapi pada tahun ini, karena ada dua kelompok lagi yang masih kurang jumlah orangnya. Kalau terisi semua, ada belasan ekor bisa itu. Semoga saja bisa terwujud, karena waktu masih ada sekitar sepekan lagi,” ujarnya.

Dia menyampaikan melihat pada tahun lalu sapi kurban di masjid itu sekitar 7 ekor sapi, dan sisanya ada kambing. Kalau sekarang bertambah, dan hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dan kesadaran masyarakat untuk mengikuti kurban lebih baik dari tahun ke tahun.

Pelaku usaha ultra mikro asal Cimanggis, Depok, Mardiana, memulai bisnisnya dari hal yang sederhana, berjualan beras merah dari rumah. Perjalanannya berubah ketika ia bergabung dengan PNM Mekaar dan mulai mengikuti berbagai pelatihan yang ditawarkan.

Bagi Mardiana, bergabung dengan PNM bukan sekadar urusan akses modal, melainkan akses terhadap pengetahuan baru. Ia mengikuti berbagai pelatihan seperti pemasaran digital, teknik promosi, hingga pengelolaan media sosial secara rutin.

"Dari pelatihan, saya jadi tahu ternyata jualan itu bukan cuma soal barang, tapi cara kita menawarkan dan mengemasnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (17/4).

Pengetahuan tersebut mengubah strategi bisnisnya yang semula pasif menjadi lebih agresif dalam menjemput peluang pasar. Mardiana mulai aktif memasarkan produk di berbagai bazar tingkat kelurahan, kecamatan, hingga merambah ke lingkungan kampus di Jakarta.

Interaksi dengan pelanggan di lapangan memberinya ide untuk melakukan inovasi produk agar lebih kompetitif. Ia mengembangkan Beras Merah Sosoh 'Cak Har' menjadi nasi liwet beras merah siap saji yang dilengkapi dengan lauk pauk.

Inovasi produk ini ternyata mendapat respon positif dan membuka peluang bisnis yang jauh lebih luas. Saat ini, Mardiana dipercaya menjadi penanggung jawab kantin di Kantor Kecamatan Cimanggis.

Keberhasilan tersebut tidak dinikmati sendiri, karena ia juga membantu memasarkan produk dari pelaku usaha mikro lainnya di kantin tersebut. Nasi liwet buatannya kini menjadi menu favorit harian bagi para pekerja di lingkungan kantor kecamatan.

Peningkatan kapasitas usaha ini juga terlihat dari skala permodalan yang berhasil dikelola oleh Mardiana. Awalnya ia hanya mengakses pinjaman sebesar Rp2 juta, namun kini jumlah tersebut telah berkembang menjadi Rp7 juta.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menjelaskan bahwa pelatihan merupakan elemen kunci dalam mendorong kemandirian para nasabah. Pendampingan yang konsisten diharapkan mampu membuat pelaku usaha mikro memiliki daya saing yang lebih tinggi.

"Nasabah PNM Mekaar memiliki potensi yang luar biasa, kapasitas usaha mereka perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan. Dari sana, nasabah bisa menemukan ide-ide baru, meningkatkan nilai tambah produk, dan memperluas pasar. Inilah yang kami dorong agar mereka benar-benar naik kelas," kata dia.

Dodot menambahkan bahwa pemberian akses pengetahuan kepada perempuan memberikan dampak positif yang luas bagi keluarga dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan untuk menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kisah Mardiana menjadi bukti bahwa adaptasi dan kemauan belajar adalah modal utama dalam mengembangkan sebuah unit usaha. Dari skala rumahan, kini ia mampu mengelola bisnis yang lebih profesional dan bermanfaat bagi komunitas sekitarnya.

Bisnis.com, GARUT - Akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Garut diperluas melalui sejumlah skema kredit dengan plafon beragam, mulai dari ratusan ribu rupiah hingga ratusan juta rupiah.

Skema tersebut mencakup pembiayaan tanpa bunga untuk usaha mikro berbasis kelompok hingga dukungan pendanaan riset bagi rintisan usaha berbasis inovasi.

Pimpinan Cabang GarutBank BJBAsep Wahyu Ismailmengatakan salah satu skema yang disiapkan menyasar pelaku usaha skala sangat kecil dengan plafon pinjaman antara Rp500 ribu hingga Rp5 juta.

Pembiayaan ini diberikan tanpa bunga, namun disalurkan melalui mekanisme kelompok dan didahului dengan proses edukasi kepada calon penerima.

“Plafonnya kecil, mulai dari Rp500 ribu sampai Rp5 juta. Skema ini tanpa bunga, tapi berbasis kelompok dan ada edukasi sebelum pencairan,” ujar Asep, Kamis (9/4/2026).

Selain pembiayaan mikro tanpa bunga, tersedia pula Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan skala lebih besar. Skema KUR mencakup segmen super mikro hingga usaha kecil, yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi lokal.

Di luar sektor perbankan, dukungan pembiayaan juga datang dariBRINmelalui skema pendanaan riset dan pengembangan startup.

Direktur Pendanaan Riset dan Inovasi BRINRaden Arthur Ario Lelonomenyebutkan bahwa setiap startup berpotensi memperoleh pendanaan hingga Rp600 juta untuk jangka waktu dua tahun.

“Pendanaan bisa dimanfaatkan untuk membangun ekosistem innopreneur dan technopreneur berbasis keunggulan lokal,” kata Arthur.

Menurutnya, skema pembiayaan yang berlapis ini diarahkan untuk menjangkau pelaku usaha dari berbagai level, mulai dari usaha ultra mikro hingga rintisan berbasis teknologi.

"Model ini juga menempatkan edukasi sebagai prasyarat dalam penyaluran kredit mikro, guna menekan risiko gagal bayar sekaligus meningkatkan kapasitas usaha penerima," kata Arthur.

Bupati GarutAbdusy Syakur Aminmenilai kombinasi akses permodalan dan dukungan inovasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di daerah.

Menurutnya, integrasi antara pembiayaan dan teknologi akan menentukan kemampuan pelaku usaha menembus pasar yang lebih luas.

“Akses finansial dan dukungan inovasi menjadi kunci untuk mendorong daya saing UMKM,” ujarnya.

Meski demikian, kata Syakur, efektivitas program pembiayaan ini masih akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, termasuk akurasi penyaluran, kualitas pendampingan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola pinjaman.

Skema tanpa bunga untuk kredit mikro dinilai dapat membantu pelaku usaha pemula, namun tetap memerlukan pengawasan agar tidak menimbulkan ketergantungan atau moral hazard.

"Dengan struktur pembiayaan yang berlapis, pelaku UMKM di Garut memiliki opsi akses modal sesuai skala usaha. Tapi, keberhasilan program akan ditentukan oleh konsistensi penyaluran dan keberlanjutan pendampingan, bukan semata pada besaran plafon yang ditawarkan," kata Syakur.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Indonesia Tbk. (BBKP) atau KB Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp500 miliar kepada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro di Indonesia.

Direktur KB Bank Widodo Suryadi menyampaikan kerja sama ini sekaligus memperkuat komitmen perseroan terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat.

“Pelaku usaha mikro dan ultra mikro merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia. Melalui kerja sama dengan PNM, KB Bank tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga menjalankan komitmen ESG kami dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Widodo dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Widodo menjelaskan, pembiayaan senilai Rp500 miliar itu akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi PNM, termasuk program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang telah menjangkau jutaan perempuan prasejahtera di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya, PNM memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini masih terbatas aksesnya terhadap layanan keuangan formal.

PNM sebagai lembaga pembiayaan mikro yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat prasejahtera memiliki jaringan luas serta berbagai program pembiayaan dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro. Hingga saat ini, program Mekaar tercatat telah menjangkau lebih dari 22,9 juta perempuan prasejahtera di 60.250 desa di seluruh Indonesia.

Selain menyediakan akses pembiayaan, PNM juga memberikan pendampingan usaha kepada para nasabahnya guna meningkatkan kapasitas bisnis serta keberlanjutan usaha mereka. Bank menilai, pendekatan ini menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

“Dengan mendukung program-program tersebut, kami dapat memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada kegiatan ekonomi produktif yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi perempuan pengusaha yang berperan besar dalam menopang ekonomi keluarga dan komunitas,” jelasnya.

Adapun, kerja sama ini memperkuat peran KB Bank sebagai lembaga keuangan yang menerapkan praktik perbankan bertanggung jawab sekaligus mendukung agenda nasional dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ke depan, KB Bank dan PNM akan terus mengeksplorasi peluang kolaborasi untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi atau KDM di sejumlah bidang memang tinggi. Namun, terdapat pekerjaan rumah (PR) yang juga dinilai mesti dientaskan.

Survei Indikator Politik Indonesia tersebut dilakukan pada 30 Januari–8 Februari 2026 terhadap 800 responden dengan margin of error sekitar 3,5%. Hasilnya menunjukkan kepuasan warga terhadap Pemprov Jawa Barat dalam menjalankan sejumlah urusan wajib tergolong tinggi.

Pada penyediaan jaringan listrik, tingkat kepuasan mencapai 92%, meningkat dibandingkan survei tahun sebelumnya yang sebesar 89%. Kepuasan terhadap penyediaan jaringan komunikasi, termasuk telepon dan internet, tercatat 90%. Sementara itu, kepuasan atas peningkatan kualitas jalan dan jembatan mencapai 86%, serta layanan kesehatan bagi masyarakat sebesar 85%.

Namun, survei juga mencatat sejumlah bidang dengan tingkat kepuasan relatif rendah yang dinilai menjadi PR bagi Pemprov Jawa Barat. Kepuasan terhadap pengembangan usaha kecil atau usaha rakyat berada di angka 64%. Untuk urusan jaminan sosial bagi warga kurang mampu, tingkat kepuasan tercatat 60%, disusul kualitas tenaga kerja 58%.

Adapun kepuasan terhadap pengentasan kemiskinan hanya mencapai 51%. Pembinaan koperasi di masyarakat berada di angka 50%, sedangkan kemudahan akses permodalan menjadi yang terendah dengan tingkat kepuasan 49%.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, terdapat sejumlah variabel ekonomi yang secara detail masih dipersepsikan kurang baik oleh warga Jawa Barat. “Ada beberapa bidang yang tingkat kepuasan kinerja Pemprov lebih kecil di antaranya pengentasan kemiskinan. Ini jadi PR. Meskipun, dibandingkan survei sebelumnya ada peningkatan,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers, Senin (16/2/2026).

Survei juga memotret persepsi warga terhadap kondisi ekonomi secara umum. Sebanyak 42,9% responden menilai kondisi ekonomi berada pada tingkat sedang. Sebanyak 34,8% menilai kondisi ekonomi baik dan 3,9% sangat baik. Di sisi lain, 15,7% responden memandang kondisi ekonomi buruk dan 2,2% menilai sangat buruk.

Untuk penilaian terhadap figur gubernur, survei menunjukkan tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi terhadap Dedi Mulyadi. Sebanyak 95,5% responden menyatakan sangat puas dan cukup puas. Rinciannya, 35,8% merasa sangat puas dan 59,7% cukup puas, sementara sekitar 4% responden menyatakan kurang puas.

Tingkat kepuasan tersebut meningkat dibandingkan survei tahun lalu yang sebesar 94,7%, dengan responden yang merasa kurang puas tercatat 4,1%.

Burhanuddin menilai tingginya kepuasan publik terhadap Dedi Mulyadi mencerminkan persepsi positif terhadap pelaksanaan pemerintahan secara keseluruhan. Menurut dia, pada fase awal kepemimpinan, tingkat kepuasan publik umumnya menghadapi tantangan dan kerap mengalami penurunan.

“Memang menjadi kompleks dan jadi tantangan sendiri, karena baseline terlalu tinggi. Untuk mempertahankan saja sudah bagus, di beberapa tempat tidak mudah mempertahankan setinggi ini. Di atas 95% sangat tinggi,” kata Burhanuddin.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI menjadi instrumen penting bagi keberlanjutan sektor informal di Kota Semarang. Salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan fasilitas ini adalah Heddy Pamungkas melalui unit usaha Angkringan Moses.

Heddy memulai usaha ini sebagai langkah adaptasi setelah kehilangan pekerjaan sebelumnya. Ia memilih konsep angkringan karena menilai model bisnis kuliner ini memiliki daya tahan yang panjang.

"Saat itu memang lagi ramai dan menurut saya bisa untuk usaha jangka panjang," ujar Heddy menjelaskan alasan pemilihan jenis usahanya.

Lokasi operasional angkringan yang berada di pinggir jalan raya memberikan aksesibilitas tinggi bagi pelanggan. Keberadaan hotel di sekitar tempat berjualan turut memperluas segmentasi konsumen yang datang.

Meski demikian, Heddy mengakui adanya tantangan operasional seperti faktor cuaca dan fluktuasi jumlah pembeli. Kondisi lalu lintas yang ramai tidak selalu menjamin volume penjualan harian yang stabil.

"Perkembangan pelanggan baru selalu ada. Tapi yang namanya jualan, ya tidak pasti setiap hari," kata Heddy mengenai dinamika usahanya.

Kebutuhan akan peremajaan peralatan dan penambahan stok membuat Heddy memutuskan untuk mencari akses permodalan resmi. Atas rekomendasi rekan di lingkungan tempat tinggalnya, ia mengajukan pinjaman melalui skema KUR BRI.

Proses administrasi yang dilakukan tergolong efisien bagi pelaku usaha kecil. Heddy mendapatkan dana sebesar Rp15 juta yang dialokasikan untuk pembenahan infrastruktur angkringan miliknya.

"Prosesnya cepat, satu hari langsung selesai. Malam itu saya pengajuan dan disurvei, besoknya saya diminta ke kantor, tanda tangan dan langsung cair," ungkapnya.

Pemanfaatan dana tersebut digunakan untuk mengganti perkakas lama dan menambah inventaris meja bagi pelanggan. Tampilan angkringan kini menjadi lebih tertata setelah mendapatkan dukungan modal kerja tersebut.

Heddy menilai akses keuangan tanpa jaminan tambahan sangat membantu pelaku ekonomi skala mikro. Pengalaman positif ini juga ia bagikan kepada rekan sesama pedagang yang membutuhkan modal pengembangan.

"Sangat membantu, terutama untuk pedagang kecil seperti saya. KUR ini sangat membantu karena tanpa jaminan dan prosesnya cepat, tidak berbelit-belit," tutur Heddy.

Pihak perbankan menyatakan bahwa kemudahan akses modal bertujuan untuk memperkuat daya saing ekonomi di tingkat daerah. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong UMKM untuk naik kelas dan memperluas lapangan kerja.

Corporate Secretary BRI, Dhanny, menjelaskan bahwa kisah ini merupakan contoh nyata implementasi program prioritas pemerintah. BRI berkomitmen untuk terus mendampingi sektor produktif agar memiliki kapasitas usaha yang lebih besar.

"Kisah pelaku usaha Angkringan ini menjadi contoh nyata dukungan KUR dalam mendorong perekonomian masyarakat," kata Dhanny dalam keterangan tertulisnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SOFIFI – Langkah memperluas akses keuangan bagi perempuan prasejahtera terus dilakukan PNM dengan menjangkau wilayah-wilayah terluar Indonesia.

Di Maluku Utara, empat unit baru program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) resmi dibuka di Morotai, Tidore, Weda, dan Sofifi. Keempat wilayah tersebut selama ini dikenal memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan keuangan formal.

Peresmian unit Mekaar tersebut disaksikan langsung Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menandai dukungan penuh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap penguatan ekonomi masyarakat subsisten, khususnya perempuan pengusaha ultramikro.

“Permasalahannya selalui di akses modal, bingung harus menjual produk apa, pelatihan, dan pemasaran.Tugas kami di sini memastikan ibu-ibu naik kelas dan literasi keuangan bukan hanya menjadi PR PNM tetapi juga Pemprov Maluku Utara,” ungkap Sherly dalam seremonial pembukaan 4 unit Mekaar di Maluku Utara, Rabu (21/1/2026).

Kehadiran PNM Mekaar di empat titik ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi perempuan prasejahtera untuk membangun usaha yang lebih berkelanjutan, sekaligus keluar dari ketergantungan pada praktik pembiayaan informal yang berisiko.

Di lapangan, program Mekaar tidak hanya menghadirkan pembiayaan usaha, juga pendampingan rutin dan penguatan kapasitas, mulai dari pengelolaan keuangan sederhana hingga membangun disiplin usaha.

Pola ini dinilai relevan bagi masyarakat kepulauan yang selama ini mengandalkan usaha kecil berbasis rumah tangga sebagai penopang ekonomi keluarga.

Sekretaris Perusahaan PNM, L Dodot Patria Ary, menegaskan, ekspansi ke Maluku Utara merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PNM untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari akses keuangan formal.

“PNM berkomitmen hadir hingga ke titik-titik yang sulit dijangkau. Kami ingin memastikan seluruh masyarakat, termasuk perempuan prasejahtera di wilayah kepulauan, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses keuangan yang aman, legal, dan disertai pendampingan,” ujar Dodot.

Menurutnya, kehadiran PNM Mekaar bukan semata membuka unit layanan, juga membangun ekosistem pemberdayaan yang memberi rasa aman bagi nasabah dalam mengembangkan usaha mereka.

Dengan akses pembiayaan yang terjangkau dan pendampingan berkelanjutan, perempuan prasejahtera diharapkan mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pemprov Maluku Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat subsisten melalui pendekatan pemberdayaan.

Di wilayah kepulauan seperti Morotai hingga Weda, keberadaan layanan keuangan yang dekat dan terpercaya menjadi faktor penting untuk mendorong usaha kecil tumbuh dan bertahan.

Pembukaan empat unit Mekaar itu menjadi penanda, pemberdayaan perempuan tak berhenti di pusat-pusat ekonomi, tetapi terus bergerak hingga ke pulau-pulau terluar di mana harapan sering tumbuh dari usaha yang dijalankan dengan ketekunan dan keberanian.

Bisnis.com, SAPARUA - Kisah dari lapangan kini datang di Pulau Saparua, Ambon. Di wilayah kepulauan yang identik dengan tantangan mengenai akses dan jarak, Selly, seorang ibu rumah tangga yang dikenal sebagai nasabah inspiratif PNM Mekaar.

Ibu Selly adalah potret keteguhan dari Pulau Saparua yang menjadikan pendidikan sebagai panggilan hati. Ia membuka TK Sintiche secara gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan membiayai operasional sekolahnya seorang diri, bahkan sempat berada di titik hampir menyerah.

Demi menjaga sekolah tetap berjalan, ia memulai warung kecil hingga akhirnya bertemu PNM pada 2022 melalui program Mekaar, yang memberinya akses modal dan pelatihan usaha. Sejak itu, usahanya berkembang, sekolahnya bertahan, dan kini bahkan menampung anak-anak nasabah Mekaar lainnya.

Kisah Ibu Selly menjadi bukti bahwa dari pulau kecil dan peran sederhana seorang guru, lahir kekuatan besar yang mengubah masa depan anak-anak dan lingkungan sekitarnya.

Perjalanan Bu Selly tidak berdiri sendiri. Dukungan pendampingan dari Account Officer (AO) PNM Mekaar dan pertemuan rutin kelompok setiap minggunya menjadi ruang belajar kolektif yang menguatkan kepercayaan diri dan kapasitas kepemimpinannya.

“Dulu beta cuma pikir bagaimana caranya bantu ekonomi keluarga. Tapi sejak ikut Mekaar, beta belajar pimpin kelompok, saling berbagi, dan percaya kalau usaha kecil juga bisa berkembang asal jalan sama-sama. Dari pertemuan tiap minggu dan pendampingan itu, beta jadi lebih berani dan lebih yakin jalani semua,” ujar Selly.

Kisah Bu Selly adalah cerita tentang harapan yang terus dijaga. Tentang bagaimana PNM hadir bukan sekadar memberikan pinjaman, tetapi menemani setiap langkah kecil agar terus berani menatap masa depan.

Lewat Mekaar, pembiayaan berubah menjadi proses belajar untuk menata usaha, menguatkan diri, dan bertumbuh bersama kelompok yang saling menguatkan setiap harinya.

Dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya, PNM menjaga agar kualitas kapasitas usaha mereka tumbuh dengan perlahan, agar mereka yang dulu hanya bertahan, kini punya keyakinan untuk bermimpi lebih jauh dan berjalan lebih kuat menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Sejauh ini, komitmen tersebut telah terbukti dalam hasil Customer Survey Indeks Mekaar 2024, di mana 72 persen nasabah merasakan peningkatan peran dalam pengambilan keputusan keluarga, 74 persen mengalami peningkatan pendapatan setelah menjadi nasabah, 78 persen telah memiliki dan memahami implementasi laporan keuangan bisnis, serta 90 persen merasakan dampak kemandirian finansial.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa capaian ini menjadi penguat arah pemberdayaan PNM ke depan. “Ini bukan sekedar survei, di balik angka-angka ini, ada cerita tentang ibu-ibu yang kini lebih berani berpendapat di rumahnya, usaha yang perlahan tumbuh, dan keluarga yang mulai berdiri di atas kakinya sendiri. Itulah adalah upaya kami untuk terus hadir ditengah masyarakat dan mendorong agar semakin banyak kisah Bu Selly lainnya dari seluruh Indonesia,” ujarnya.

#PNMuntukUMKM
#PNMPemberdayaanUMKM

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Blora menyalurkan bantuan kepada sejumlah petani melalui Program Program Keberlanjutan Penuntasan Kemiskinan (PKPK). Bantuan tersebut diberikan kepada para petani yang mengembangkan pertanian organik di kawasan persawahan Desa Andongrejo.

Bupati Blora Arief Rohman berharap agar program PKPK yang bergulir di Desa Andongrejo dapat memperkuat ekosistem pertanian organik di wilayah tersebut. “Dukungan perbankan sangat krusial agar pertanian organik yang ramah lingkungan dapat menjadi masa depan ekonomi Blora yang berkualitas tinggi,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (23/12/2025).

Pemimpin Bank Jateng Cabang Blora Djoko Salbiyanto menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk nyata kehadiran Bank Jateng dalam mengawal program-program strategis pemerintah daerah, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi petani.

"Penyaluran bantuan PKPK ini adalah komitmen kami untuk memastikan petani di Blora memiliki akses modal dan teknologi yang cukup. Kami ingin sektor pertanian organik ini tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tapi juga naik kelas secara kualitas sehingga kesejahteraan petani benar-benar meningkat secara berkelanjutan," ujar Djoko.

Sebagai bentuk nyata tanggung jawab sosial dan komitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, Bank Jateng menyalurkan tiga paket bantuan strategis dengan total nilai hampir Rp1 miliar.

Dukungan ini diawali dengan pemberian bantuan modal senilai Rp420 juta yang diserahkan kepada 40 petani organik binaan Kadang Tani Sarwo Tulus (KTSt). Setiap petani menerima Rp10,5 juta untuk memastikan proses produksi berjalan lebih optimal dan mandiri.

Tak hanya berhenti pada dukungan modal individu, Bank Jateng juga mengucurkan dana sebesar Rp480 juta melalui PCNU Kabupaten Blora yang dialokasikan khusus untuk pengembangan kapasitas kader serta pengadaan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) modern, seperti traktor, mesin pengering (dryer), hingga mesin penggilingan padi. Selain itu, Bank Jateng juga menyalurkan tambahan modal usaha sebesar Rp10,5 juta sebagai stimulan bagi usaha produktif masyarakat di sektor pertanian organik.

Sinergi bantuan ini diharapkan mampu mempercepat modernisasi pertanian di Blora sekaligus meningkatkan taraf hidup para petani lokal secara berkelanjutan. Ketua PCNU Kabupaten Blora HM Fatah, menyambut baik bantuan ini dan menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal 139 kader petani organik yang saat ini mengelola lahan seluas 40 hektare.