Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan alasan ingin tukar guling aset (ruislag) saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara.

Menurut pria yang akrab disapa Kang Dedi (KDM) ini, ada ketidaksinkronan kebijakan transportasi yang membuat BIJB Kertajati sulit berkembang secara komersial.

Salah satunya, eksistensi Bandara Halim Perdanakusuma dan Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mematikan daya tarik Kertajati bagi penumpang asal Bandung dan Jakarta.

"Ada sesuatu yang aneh. Satu sisi kita dorong ke Kertajati, tapi di sisi lain ada Whoosh, kemudian Halim tetap buka. Ya, orang pasti pilih Halim dibanding Kertajati," ujar Dedi di Bandung, seperti dikutip Antara, Jumat (23/1).

Hal itu, menurut Dedi, membuat BIJB Kertajati sampai sekarang belum mampu membiayai operasionalnya sendiri secara mandiri, tanpa suntikan dana daerah.

Karenanya, Pemprov Jabar mengusulkan agar operasional dan kepemilikan BIJB Kertajati diserahkan sepenuhnya kepada pusat.

Dedi merekomendasikan Bandara Kertajati menjadi pusat industri pertahanan, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Bukan saham BIJB Kertajati yang dilepas. Pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden, melihat ada beban fiskal pada APBD I (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jabar yang berat karena setiap tahun harus mengeluarkan biaya operasional," ujarnya.

Dedi mengklaim Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui usulan tersebut.

"Saya mengusulkan kawasan Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Ini mendapat respons positif, sehingga Presiden memiliki harapan Kertajati menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara," ucapnya.

Dedi juga berkoordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait rencana ini.

Selanjutnya, Dedi meyakini Pemprov Jabar akan lebih untung jika mengambil alih Bandara Husein Sastranegara lantaran pasarnya sudah terbentuk.

"Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Tidak butuh waktu lama untuk membenahinya. Misalnya, jika landasan pacu ditambah, dalam waktu singkat pasti ramai," terangnya.

Terkait adanya selisih nilai aset antara kedua bandara tersebut, Dedi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional (appraisal).

"Bukan jual aset, tapi tukar. Tinggal dihitung saja, kan nilai aset di Bandung berbeda. Itu bisa dihitung lewat appraisal, gampang karena ini urusan sesama pemerintah," terangnya.