Kabupaten Bogor (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan secara simbolis kompensasi kepada sopir angkutan kota (angkot) yang melayani jalur Puncak di Mako Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Penyerahan kompensasi tersebut merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan sementara operasional angkot di kawasan Puncak selama periode libur Lebaran guna mengurangi potensi kemacetan di jalur wisata tersebut.

“Di sini hampir 2.000 orang sopir angkot dari sekitar 700 angkot yang mendapatkan kompensasi agar tidak beroperasi sementara saat libur Lebaran, supaya kemacetan di Puncak bisa ditekan,” ujar Dedi Mulyadi.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengatakan program kompensasi tersebut diberikan kepada 2.068 sopir angkot yang melayani rute menuju kawasan Puncak.

Menurut dia, penghentian operasional angkot dilakukan pada 22, 23, 24, 27, dan 28 Maret selama periode libur Lebaran berdasarkan hasil survei dan prediksi peningkatan aktivitas masyarakat menuju kawasan wisata Puncak.

“Jumlah sopir yang menerima kompensasi sebanyak 2.068 orang. Ini dilakukan karena setiap tahun kawasan Puncak menjadi titik dengan tingkat kepadatan lalu lintas paling tinggi,” kata Dhani.

Ia menjelaskan kompensasi diberikan sebesar Rp200 ribu per hari sehingga setiap sopir menerima total Rp1 juta selama lima hari penghentian operasional. Dana kompensasi tersebut telah ditransfer langsung ke rekening penerima melalui Bank BJB.

Program ini hanya berlaku bagi angkot yang melayani rute di kawasan Puncak, sementara operasional angkutan umum di wilayah lain tetap berjalan seperti biasa untuk melayani kebutuhan masyarakat.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Dadang Kosasih menambahkan angkot yang terlibat dalam program tersebut berasal dari tiga trayek utama di kawasan Puncak.

Trayek tersebut antara lain angkot 02C rute Pasir Muncang–Ciawi sebanyak 73 kendaraan, 02B rute Sukasari–Cibedug sebanyak 175 kendaraan, serta 02A rute Sukasari–Cisarua sebanyak 530 kendaraan.

Dadang menegaskan seluruh angkot pada trayek tersebut wajib mematuhi kebijakan penghentian operasional pada tanggal yang telah ditentukan.

“Pertama harus mengikuti aturan. Pada tanggal 22, 23, 24, 27, dan 28 itu murni tidak ada kendaraan angkot yang beroperasi di tiga jurusan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan petugas dari Dinas Perhubungan bersama kepolisian akan melakukan pengawasan di lapangan. Jika ditemukan angkot yang tetap beroperasi, maka akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pertama kami imbau, jika masih beroperasi akan kami tindak tilang bersama kepolisian,” ujar Dadang.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,BANDUNG—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali memberikan program kompensasi pada pemilik angkutan kota, sopir angkot dan sopir cadangan di kawasan Puncak, Bogor, yang akan setop beroperasi sementara selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan pemberian kompensasi menyasar angkot yang melayani rute menuju dan dari kawasan Puncak, baik di wilayah Kabupaten Bogor maupun Cianjur.

Berkaca pada saat mudik lebaran 2025, kebijakan ini diterapkan guna memperlancar arus lalu lintas di kawasan Puncak yang sangat padat saat libur akhir tahun.

“Kebijakan ini akan diberlakukan kembali,” katanya, Selasa (16/12/2025).

Pada kebijakan sebelumnya, program kompensasi ini diberikan kepada 1.322 sopir angkot di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor.

Menurut Dedi, uang sebesar Rp200.000 sangat berarti bagi keluarga sopir angkot. Dengan asumsi kebutuhan makan Rp50.000 per hari, uang tersebut dapat mencukupi kebutuhan makan selama empat hari.

Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat, Diding Abidin, menambahkan pemberian kompensasi dilakukan sebagai bentuk pengganti pendapatan sopir angkot yang diminta berhenti beroperasi selama periode tertentu.

"Yaitu kepada angkot-angkot yang menuju dan dari Puncak. Jadi kami memberikan kompensasi kepada supir angkot, baik di Kabupaten Bogor maupun Cianjur," katanya.

Kompensasi diberikan selama empat hari, yakni pada 24 Desember–25 Desember dan 30 Desember–31 Desember 2025. Selama periode tersebut, angkot diminta tidak beroperasi di jalur wisata Puncak.

Besaran kompensasi yang disiapkan Pemprov Jabar mencapai Rp200.000 per orang per hari. Dengan demikian, setiap penerima akan memperoleh total Rp800.000 selama empat hari kebijakan diberlakukan.

"Kami peruntukkan buat 1.825 orang. Jadi orang ini adalah satu pemilik, kedua adalah supir utama dan supir cadangan. Kompensasinya adalah kurang lebih Rp200.000 per hari," ungkapnya.

Tak hanya angkot di kawasan Puncak, kebijakan serupa rencananya menyasar moda transportasi tradisional di sejumlah daerah lain di Jawa Barat.

Pemprov Jabar akan memberikan kompensasi kepada delman dan becak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Kuningan, dan Kabupaten Cirebon.

"Total delman dan becak itu kurang lebih ada 1.470 di enam daerah," katanya.

Untuk memastikan efektivitas kebijakan tersebut, Dishub Jabar akan melakukan pengawasan langsung selama masa libur Nataru. Monitoring dilakukan guna memastikan angkot, becak, dan delman penerima kompensasi benar-benar berhenti beroperasi sesuai ketentuan.

"Kita akan monitoring, apakah betul mereka berhenti setelah diberikan [kompensasi]. Itu akan terbaca," katanya.

Kebijakan tersebut terbukti efektif pada mudik lebaran 2025 lalu. Data Dinas Perhubungan Jawa Barat menunjukkan peningkatan kecepatan kendaraan selama masa mudik.

Misalnya, kecepatan rata-rata perjalanan Garut–Bandung (lintas Limbangan–Malangbong) meningkat menjadi 20–30 km per jam dari sebelumnya 10–20 km per jam pada 2024. Sementara itu, lintas Garut–Tasikmalaya meningkat menjadi 30–40 km per jam dari 20–30 km per jam.