Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyiapkan Tim Ekspedisi Patriot untuk mengembangkan industri berbasis potensi lokal di kawasan transmigrasi guna menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Transformasi transmigrasi bukan lagi sekadar memindahkan orang. Yang kita bangun adalah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi dan hilirisasi," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan hal itu saat memimpin diskusi bersama para guru besar dari 10 perguruan tinggi mitra Program Tim Ekspedisi Patriot pada Selasa (30/6).

Menurut dia, kawasan transmigrasi tidak lagi hanya dipandang sebagai lokasi permukiman, tetapi perlu dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan potensi sumber daya alam, riset, inovasi perguruan tinggi, dunia usaha, investasi, dan akses pasar.

Ia mengatakan Tim Ekspedisi Patriot akan menjadi penghubung antara masyarakat, perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha dalam merancang pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Tim tersebut disiapkan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan, mendorong pengembangan industri pengolahan, memperkuat sumber daya manusia, serta membangun kemitraan dengan pelaku usaha yang dapat menyerap hasil produksi masyarakat.

Program Transmigrasi Patriot akan difokuskan di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua dengan melibatkan perguruan tinggi mitra, ujar dia.

Kementerian Transmigrasi menargetkan potensi lokal di kawasan transmigrasi tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang mampu bersaing di pasar nasional maupun global.

Menurut Iftitah, pengembangan kawasan transmigrasi diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, menarik investasi, dan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui industrialisasi berbasis potensi lokal.

"Ada gula, ada semut. Kita bangun dulu ekonominya. Ketika peluang kerja dan usaha tumbuh, masyarakat akan datang karena melihat masa depan yang lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan masukan para akademisi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan indikator keberhasilan Tim Ekspedisi Patriot.

Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari jumlah kajian atau pemetaan yang dihasilkan, tetapi juga dari tumbuhnya industri lokal, bertambahnya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta berkembangnya kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Prof Sjarief Widjaja menilai keberhasilan industrialisasi kawasan transmigrasi sangat ditentukan oleh kepastian pasar.

"Yang paling penting adalah offtaker. Produk masyarakat harus sejak awal dihubungkan dengan pasar sehingga industrialisasi benar-benar menghasilkan nilai tambah dan kesejahteraan," kata Sjarief.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof Tommy Perdana mengatakan Tim Ekspedisi Patriot perlu berperan sebagai konsolidator yang menghubungkan sistem produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar.

Menurut dia, industrialisasi kawasan hanya dapat berjalan apabila rantai pasok dibangun secara utuh, mulai dari penguatan petani, pengolahan hasil, pembiayaan, hingga akses ke pasar modern dan ekspor.

"Patriot perlu menjadi konsolidator yang memahami sistem produksi sekaligus sistem pasar sehingga masyarakat mampu bertransformasi dari pola produksi tradisional menuju pertanian dan agroindustri yang berorientasi pasar," ujar Tommy.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal ekspor sebanyak 11,6 ton tuna beku tujuan Thailand sebagai upaya memastikan komoditas perikanan asal Maluku memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan kelancaran ekspor sehingga produk perikanan Maluku memiliki daya saing di pasar internasional.

"Setiap komoditas yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan negara tujuan. Kami berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha agar komoditas asal Maluku mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Jayawi Ambon Internasional dengan mengirimkan sebanyak 11.625 kilogram frozen tuna loin ke Thailand yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp1,08 miliar.

Pelepasan ekspor dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Jais Ahmad Ely yang mengapresiasi keberhasilan pelaku usaha menembus pasar Thailand melalui produk perikanan olahan bernilai tambah.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan.

"Ekspor perdana ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional. Kami berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu menembus pasar global," ujar Jais.

Willy menambahkan, BKHIT Maluku akan terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan karantina terhadap komoditas ekspor guna mendukung peningkatan volume perdagangan luar negeri dari Maluku.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pemeriksaan kesehatan komoditas, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan teknis negara tujuan telah dipenuhi sehingga proses ekspor dapat berjalan lancar.

BKHIT Maluku berharap keberhasilan ekspor tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan asal Maluku ke berbagai negara tujuan sekaligus memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu sentra produksi dan ekspor hasil perikanan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Nilai ini mengakhiri catatan surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.

BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.

Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih mencetak surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dolar AS. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dolar AS.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," jelas Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

memang sekarang ini pasar semua komoditas itu ketat sekali dan detail sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki di internal kita, organisasi kita perbaiki

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa perlu perbaikan tata kelola ekspor sarang burung walet agar produk dari Indonesia dapat terserap maksimal.

"Bagaimana agar ekspor sarang walet ini terutama yang premium dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara-negara tujuan," kata Karding di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihaknya menggelar audensi dengan asosiasi dan forum sarang burung walet meminta masukan terkait masalah yang dihadapi mereka dalam menjalankan usahanya.

Ia mengatakan bahwa dari hasil pertemuan tersebut pihaknya mendapat sejumlah masukan, di antaranya terkait sejumlah perusahaan ekspor sarang burung walet yang terkena suspend.

Karding mengatakan bahwa 19 perusahaan yang terkena suspend tersebut disebabkan karena produk sarang burung walet mereka mengandung aluminium.

"Karena memang sekarang ini pasar semua komoditas itu ketat sekali dan detail sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki di internal kita, organisasi kita perbaiki," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung Indonesia (PPSBI) Boedi Mranata mengatakan bahwa dari 50 perusahaan pengekspor sarang burung walet 19 di antaranya terkena suspend oleh negara tujuan terutama China.

Ia menuturkan bahwa untuk ekspor sarang burung walet ke China per tahun mencapai 400-500 ton dan itu terpenuhi oleh perusahaan yang tidak terkena suspend.

"Banyak perusahaan kita yang disuspend dan ini isu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Karena pemerintah China hingga saat ini tidak mau membuka," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD1,61 miliar pada bulan Mei 2026. Rapor ini membalikkan posisi bulan April 2026 yang kala itu masih mampu mengamankan surplus tipis senilai USD89,1 juta.

Kondisi ini sekaligus menjadi defisit neraca dagang perdana setelah sukses membukukan surplus berturut-turut selama 72 bulan terakhir. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono menjelaskan, bahwa biang keladi amblesnya neraca perdagangan pada Mei 2026 ini utamanya dipicu oleh melebarnya jarak kesenjangan pada sektor migas nasional yang terlampau dalam.

"Defisit neraca perdagangan terutama disebabkan oleh komoditas migas yang mencatat defisit sebesar USD3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan hasil minyak dan minyak mentah," ungkap Ateng dalam konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Neraca Dagang RI Defisit USD1,61 Miliar, Pertama Kali sejak 2020



Berbanding terbalik dengan kondisi sektor energi, neraca perdagangan nonmigas Indonesia sebenarnya masih memperlihatkan performa tangguh dengan mengantongi surplus sebesar USD2,15 miliar. Pasokan keuntungan ini utamanya ditopang oleh kinerja ekspor komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan maupun nabati, serta produk besi dan baja.

Namun, tingginya lonjakan aktivitas impor migas yang tidak sebanding dengan perolehan devisa ekspor menjadi faktor penentu ambruknya neraca bulanan. BPS mencatat bahwa meskipun sektor nonmigas masih produktif menghasilkan surplus, akumulasi nilainya belum cukup perkasa untuk menutup lubang defisit sektor migas yang telanjur menyentuh angka USD3,76 miliar.

Dari lini pengapalan produk, nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 hanya meraup angka USD23,20 miliar, atau menyusut sebesar 5,73% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year). Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya pengiriman komoditas nonmigas sebesar 4,50% menjadi USD22,45 miliar.

Pada saat yang sama, ekspor sektor migas terpuruk lebih dalam dengan jatuh sebesar 31,76% secara tahunan ke level USD760 juta. Sebaliknya, kondisi berkebalikan terjadi pada lini belanja luar negeri. Gap Dagang Puluhan Miliar Dolar dengan AS-China di Balik Pembentukan BUMN Khusus Ekspor DSI

BPS mencatat nilai impor Indonesia melonjak drastis hingga menyentuh angka USD24,82 miliar pada Mei 2026, mencerminkan kenaikan agresif sebesar 22,16% dibandingkan performa bulan Mei 2025.

Akselerasi impor ini didorong oleh pertumbuhan sektor nonmigas yang merangkak naik 14,89% secara tahunan menjadi USD20,30 miliar. Sementara itu posisi impor migas nasional mencatatkan lonjakan paling ekstrem dengan meroket sebesar 70,78% hingga menembus angka USD4,51 miliar.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar USD1,61 miliar pada Mei 2026. Capaian tersebut menjadi defisit pertama setelah Indonesia membukukan surplus neraca perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak 2020.

"Defisit neraca perdagangan terutama disebabkan oleh komoditas migas yang mencatat defisit sebesar USD3,76 miliar. Defisit tersebut berasal dari perdagangan hasil minyak dan minyak mentah," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

BPS mencatat posisi neraca perdagangan pada Mei 2026 berbalik dibandingkan April 2026 yang masih mencatat surplus tipis sebesar USD89,1 juta. Menurut Ateng, pelebaran defisit sektor minyak dan gas menjadi faktor utama yang menekan kinerja perdagangan Indonesia.

Di tengah defisit sektor migas, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar USD2,15 miliar. Surplus tersebut ditopang ekspor komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan maupun nabati, serta produk besi dan baja.

Namun demikian, surplus nonmigas belum mampu menutup defisit migas yang mencapai USD3,76 miliar. Lonjakan impor migas yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor menjadi penyebab utama defisit neraca perdagangan secara keseluruhan.

BPS mencatat nilai ekspor Indonesia pada Mei 2026 sebesar USD23,20 miliar atau turun 5,73% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya ekspor nonmigas sebesar 4,50% menjadi USD22,45 miliar serta ekspor migas yang turun lebih dalam sebesar 31,76% menjadi USD760 juta.

Di sisi lain, nilai impor Indonesia pada Mei 2026 mencapai USD24,82 miliar atau meningkat 22,16% secara tahunan. Kenaikan impor didorong pertumbuhan impor nonmigas sebesar 14,89% menjadi USD20,30 miliar.

Sementara itu, impor migas mencatat kenaikan paling tinggi dengan lonjakan sebesar 70,78% menjadi USD4,51 miliar. BPS menilai peningkatan impor migas yang tidak sebanding dengan kinerja ekspor menjadi faktor dominan yang menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit pada Mei 2026.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut kenaikan harga referensi (HR) biji kakao periode Juli 2026 dipengaruhi gangguan pasokan akibat cuaca buruk dan penurunan produksi dari negara-negara produsen.

HR biji kakao ditetapkan sebesar 3.969,56 dolar AS per MT, naik 137,39 dolar AS atau 3,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga kenaikan tersebut mendorong harga patokan ekspor (HPE) biji kakao menjadi 3.646 dolar AS per MT, meningkat 134 dolar AS atau 3,83 persen.

"Peningkatan HR dan HPE biji kakao dipengaruhi berlanjutnya gangguan pasokan akibat cuaca buruk dan penurunan produksi di negara-negara produsen utama kakao di Afrika Barat," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Penetapan bea keluar (BK) biji kakao periode Juli 2026 mengacu pada Kolom Angka 4 Lampiran Huruf cek font size B PMK Nomor 38 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 68 Tahun 2025, yaitu sebesar 7,5 persen.

Adapun pungutan ekspor (PE) biji kakao juga sebesar 7,5 persen sesuai Lampiran Huruf C cek font size PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Untuk komoditas kehutanan, HPE produk kulit pada Juli 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, HPE getah pinus naik menjadi 1.002 dolar AS per MT, atau meningkat 22 dolar AS atau 2,24 persen dibandingkan Juni 2026.

Pada kelompok produk kayu, HPE mengalami kenaikan pada beberapa komoditas, antara lain veneer dari hutan alam serta produk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis sortimen lainnya, yaitu eboni, serta hutan tanaman jenis pinus, gmelina, dan sengon.

Sebaliknya, HPE mengalami penurunan pada veneer dari hutan tanaman, wooden sheet for packing box, wood in chips or particle, serta produk kayu olahan dengan luas penampang 1.000-4.000 mm² dari jenis meranti, rimba campuran, jati, dan hutan tanaman jenis akasia, karet, balsa, serta eucalyptus.

Adapun HPE chipwood, wood in chips or particle, kayu olahan dari jenis merbau, hutan tanaman jenis sungkai, serta kayu olahan khusus jenis merbau dengan luas penampang 4.000-10.000 mm² tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya.

Ketentuan mengenai HR CPO, HR dan HPE biji kakao, HPE getah pinus, HPE produk kayu, serta HPE produk kulit tercantum dalam Kepmendag 1502 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut melemahnya permintaan global menyebabkan turunnya harga referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada Juli 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Tommy Andana mengatakan HR CPO untuk penetapan bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE) periode Juli 2026 sebesar 1.000,90 dolar AS per metrik ton (MT), turun 28,61 dolar AS atau 2,78 persen dibandingkan HR CPO periode Juni 2026 sebesar 1.029,51 dolar AS per MT.

"Penurunan HR CPO dipengaruhi melemahnya permintaan global, terutama dari India sebagai salah satu negara importir utama, serta penurunan harga minyak mentah dunia yang turut menekan harga minyak nabati di pasar internasional," ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Tommy menyebut penurunan HR CPO mencerminkan perkembangan harga di pasar global yang menjadi acuan penetapan BK dan PE.

Penetapan BK CPO periode Juli 2026 merujuk pada Kolom Angka 8 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 38 Tahun 2024 jo PMK Nomor 68 Tahun 2025 sebesar 148 dolar AS per MT.

Adapun tarif layanan BLU BPDP atau PE CPO ditetapkan sebesar 12,5 persen dari HR CPO, atau setara 125,11 dolar AS per MT, merujuk pada Lampiran Huruf A PMK Nomor 69 Tahun 2025 jo PMK Nomor 9 Tahun 2026.

Penetapan HR CPO didasarkan pada rata-rata harga periode 20 Mei-19 Juni 2026 yang bersumber dari Bursa CPO Indonesia sebesar 890,84 dolar AS per MT, Bursa CPO Malaysia sebesar 1.110,97 dolar AS per MT, dan harga CPO Rotterdam sebesar 1.468,28 dolar AS per MT.

Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 35 Tahun 2025, apabila selisih rata-rata harga dari tiga sumber melebihi 40 dolar AS,penetapan HR menggunakan dua sumber harga yang menjadi median dan yang terdekat dengan median.

Berdasarkan ketentuan tersebut, HR CPO Juli 2026 dihitung menggunakan harga Bursa CPO Malaysia dan Bursa CPO Indonesia sehingga ditetapkan sebesar 1.000,90 dolar AS per MT.

Di sisi lain, produk minyak goreng berupa refined, bleached, and deodorized (RBD) palm olein dalam kemasan bermerek dengan berat bersih paling banyak 25 kilogram dikenakan BK sebesar 33 dolar AS per MT.

Daftar merek yang dikenakan tarif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1503 Tahun 2026 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto Kurang Dari dan atau Sama Dengan 25 Kg.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Ambon (ANTARA) - Langit di atas Teluk Ambon masih diselimuti gelap ketika La Hamid perlahan mendorong perahu kayunya meninggalkan bibir pantai. Sebuah lampu kecil di buritan menjadi satu-satunya penerang yang menemaninya membelah laut yang tenang.

Gulungan tali, jaring, dan kotak penyimpanan ikan telah tersusun rapi di dalam perahu, menjadi penanda dimulainya rutinitas yang telah dijalani nelayan berusia 48 tahun itu selama puluhan tahun.

Bagi La Hamid, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah. Laut adalah ruang kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap dini hari ia berlayar dengan harapan yang selalu sama: cuaca bersahabat, ikan melimpah, dan hasil tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Namun, La Hamid mungkin tak pernah membayangkan bahwa sebagian ikan yang ia tangkap akan menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra.

Dari Teluk Ambon, hasil tangkapannya diproses di unit pengolahan, diperiksa mutunya, memperoleh sertifikat kesehatan, lalu dikemas dalam kontainer berpendingin sebelum diberangkatkan menuju Jepang, China, Amerika Serikat, Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Perjalanan panjang itu menjadikan hasil tangkapan nelayan tradisional Maluku sebagai bagian dari rantai perdagangan global.

Di balik setiap kontainer yang meninggalkan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tersimpan kerja keras banyak tangan, mulai dari nelayan yang melaut sejak dini hari, pelaku usaha yang mengolah hasil tangkapan, pemerintah yang membina, hingga petugas karantina yang memastikan setiap produk perikanan Maluku memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diakui dunia.

Peluang pasar global

Sebagai provinsi kepulauan yang sekitar 92 persen wilayahnya berupa lautan, Maluku menjadikan laut bukan hanya bentang alam, melainkan juga sumber kehidupan.

Bagi nelayan kecil seperti La Hamid, hamparan laut adalah ruang mencari nafkah sekaligus tempat menggantungkan harapan. Kekayaan sumber daya perikanan berkualitas tinggi menjadi modal utama yang dipertaruhkan setiap kali mereka berlayar.

Tuna sirip kuning, cakalang, tongkol, hingga berbagai jenis ikan pelagis menjadi komoditas unggulan yang selama ini menopang perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir. Komoditas-komoditas tersebut juga menjadi tulang punggung ekspor Maluku ke pasar internasional.

Potensi itu kini mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat nilai ekspor daerah sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 16,54 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 37,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 12,07 juta dolar AS.

Menurut BPS Maluku, peningkatan tersebut sepenuhnya ditopang oleh ekspor komoditas nonmigas, terutama ikan dan udang.

Selama periode itu, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Maluku dengan nilai mencapai 15,33 juta dolar AS atau sekitar 92,69 persen dari total ekspor daerah. Sementara itu, sebagian lainnya dikirim ke Hong Kong melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Tual.

Dominasi sektor perikanan menegaskan bahwa laut masih menjadi penggerak utama perekonomian Maluku. Namun, melimpahnya sumber daya laut saja tidak otomatis membuka akses ke pasar global. Agar dapat bersaing di tingkat internasional, setiap produk perikanan harus mampu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan karantina yang semakin ketat dari negara tujuan ekspor.

Mutu menjadi paspor ekspor

Angka ekspor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku sedikit banyaknya terkalkulasi dari hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir, termasuk La Hamid dan rekan-rekannya.

Namun, sebelum tiba di meja makan konsumen di berbagai negara, ikan-ikan tersebut harus melalui perjalanan yang tak kalah panjang dibanding pelayaran para nelayan saat melaut.

Setiap hasil tangkapan harus melewati serangkaian tahapan yang ketat, mulai dari penanganan di unit pengolahan, penerapan standar keamanan pangan, pemeriksaan kesehatan ikan, hingga penerbitan berbagai sertifikat yang menjadi syarat wajib untuk memasuki pasar ekspor.

Di sinilah peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ambon menjadi sangat penting. Lembaga ini memastikan setiap produk perikanan yang meninggalkan Maluku telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.

Upaya tersebut diperkuat melalui Tim Percepatan Ekspor Maluku yang melibatkan Badan Mutu KKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bea Cukai Ambon, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, berbagai kendala ekspor diselesaikan secara terpadu sehingga proses pengiriman produk perikanan menjadi lebih efektif.

Sinergi tersebut membuahkan hasil. Pada awal 2026, tim berhasil mendorong ekspor 18 ton tuna beku dan ikan julung-julung beku ke Jepang dengan nilai mencapai 76.346,58 dolar AS atau sekitar Rp1,28 miliar.

Sekretaris Tim Percepatan Ekspor Maluku, Zainab Usemahu, mengatakan tren ekspor perikanan Maluku sejak 2025 hingga awal 2026 terus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas instansi mampu mempercepat peningkatan daya saing produk perikanan daerah di pasar internasional.

Pendampingan yang dilakukan Badan Mutu KKP pun tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Layanan tersebut mencakup inspeksi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), pendampingan melalui aplikasi SIAP MUTU, hingga penerbitan Health Certificate sebagai jaminan bahwa produk perikanan telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Menjaga kepercayaan pasar

Menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan menghasilkan ikan berkualitas. Kepercayaan pembeli juga harus dijaga melalui sistem pengawasan yang memastikan setiap produk aman dikonsumsi dan memenuhi standar negara tujuan. Peran tersebut dijalankan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.

Kepala BKHIT Maluku, Willy Indra Yunan, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan surveilan terhadap penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di berbagai instalasi karantina ikan.

Pengawasan dilakukan terhadap produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna melalui pemeriksaan fasilitas, sistem manajemen mutu, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penerapan standar operasional perusahaan.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," kata Willy.

Menurutnya, penerapan CKIB tidak hanya bertujuan mencegah penyebaran penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas yang menentukan tingkat kepercayaan pembeli di pasar global.

Upaya menjaga mutu dan keamanan tersebut membuahkan hasil. Sepanjang 2025, nilai ekspor perikanan Maluku mencapai 54,30 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44,79 juta dolar AS.

Di antara berbagai komoditas yang diperdagangkan, tuna menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Produk seperti Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan berbagai olahan tuna lainnya menempati posisi kedua sebagai komoditas ekspor perikanan terbesar setelah udang vaname.

Kini, produk-produk perikanan asal Maluku telah menembus berbagai pasar dunia, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, hingga sejumlah negara lainnya.

Di balik keberhasilan itu, terdapat rantai pengawasan yang bekerja tanpa henti untuk menjaga satu hal yang paling berharga dalam perdagangan internasional: kepercayaan.

Pintu kerja sama berbagai sektor

Meningkatnya kinerja ekspor perikanan tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang semakin luas dengan berbagai negara. Salah satunya datang dari Jepang, yang melihat Maluku sebagai mitra potensial dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Konsulat Jenderal Jepang. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, dengan sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap peluang investasi dan kerja sama yang terjalin mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama nelayan kecil seperti La Hamid yang menjadi ujung tombak sektor perikanan daerah.

Di sisi lain, Konsul Jenderal Jepang, Takonai, menilai Maluku memiliki potensi besar, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Potensi tersebut, menurutnya, dapat dikembangkan melalui kerja sama yang mencakup alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan standar mutu produk ekspor agar semakin kompetitif di pasar global.

Bagi Maluku, kerja sama semacam ini bukan sekadar membuka akses pasar baru. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat daya saing sektor perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga hasil laut yang ditangkap nelayan lokal tidak hanya bernilai lebih tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan pasar internasional dalam jangka panjang.

Perjalanan ikan dari nelayan Maluku

Menjelang sore, La Hamid kembali menambatkan perahu kayunya di dermaga kecil di Teluk Ambon. Sepintas, rutinitas itu tampak sama seperti yang dijalani ribuan nelayan lain di Maluku. Ia menurunkan hasil tangkapan, menjual sebagian kepada pengepul, lalu bersiap menyambut dini hari berikutnya untuk kembali melaut.

Namun, perjalanan ikan yang ditangkapnya tidak berakhir di dermaga.

Dari tangan para nelayan, ikan-ikan itu melanjutkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Hasil tangkapan dibawa ke ruang pendingin dan unit pengolahan, menjalani pengujian mutu di laboratorium, melewati pemeriksaan karantina, memperoleh berbagai sertifikat, lalu diberangkatkan melalui pelabuhan ekspor hingga akhirnya tersaji di meja makan konsumen di berbagai belahan dunia.

Rangkaian perjalanan itu memperlihatkan bahwa laut Maluku bukan sekadar sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Laut juga menjadi jembatan yang menghubungkan kerja keras para nelayan dengan rantai perdagangan global, tempat kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan menjadi mata uang yang sama berharganya dengan hasil tangkapan itu sendiri.

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Setiap kali sebuah kontainer meninggalkan Pelabuhan Ambon menuju negeri yang jauh, yang ikut berlayar bukan hanya ikan-ikan terbaik dari laut Maluku, melainkan juga harapan, ketekunan, dan kerja keras nelayan seperti La Hamid, sosok-sosok yang setiap dini hari kembali mengarungi laut dengan keyakinan bahwa ombak selalu membawa peluang bagi masa depan yang lebih baik.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo di Jayapura, Senin, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan pelestarian sagu yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

"Untuk itu kami akan mendorong adanya regulasi untuk melindungi dusun sagu di Kampung Skouw dan juga Kampung Yoka," katanya.

Menurut Rollo, pihaknya memberikan apresiasi kepada Polresta Jayapura Kota yang telah mengangkat kembali nilai strategis sagu sebagai identitas dan sumber kehidupan masyarakat Papua melalui eksplore sagu di Kampung Skouw Yambe, Distrik Muara Tami.

"Dari dulu hingga sekarang masyarakat Skouw hidup dari kelapa, pinang, dan sagu sehingga melalui kegiatan seperti ini, kita diingatkan kembali bahwa seluruh bagian dari pohon sagu memiliki manfaat besar bagi kehidupan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan kegiatan eksplore dusun sagu merupakan bagian dari inovasi sosial berbasis kearifan lokal yang diinisiasi yang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan generasi muda.

"Dengan demikian kami harapkan melalui kegiatan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem sagu sebagai penopang ketahanan pangan, pelestarian budaya, serta penggerak kemandirian ekonomi masyarakat Papua," katanya lagi.

Kapolresta Jayapura Kombes Pol Frederickus Maclarimboen mengatakan eksplore sagu merupakan bentuk kepedulian agar masyarakat tidak melupakan sagu sebagai warisan budaya dan sumber kehidupan masyarakat Papua.

"Kami berharap kegiatan seperti ini dapat mendorong perhatian berbagai pihak untuk terus menjaga keberlangsungan hutan sagu dan meningkatkan nilai ekonominya," katanya.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memulai layanan ekspor secara langsung melalui Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah, sebagai langkah strategis memangkas biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan memperkuat daya saing produk daerah di pasar global.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Terminal Kijing, Senin, mengatakan ekspor perdana yang ditandai dengan pelepasan peti kemas itu menjadi momentum sekaligus tonggak baru pengembangan sektor logistik dan perdagangan internasional Kalimantan Barat.

Nilai ekspor perdana melalui Terminal Kijing mencapai 1,206 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp21,49 miliar, dan melibatkan sejumlah perusahaan dengan berbagai komoditas unggulan di provinsi tersebut.

PT Indonesia Chemical Alumina mengekspor 150 kontainer berisi alumina ke Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Sedangkan PT Borneo Alumina Indonesia mengirimkan 12 kontainer alumina hydroxide dan PT Unicoc Industries Indonesia mengekspor dua kontainer desiccated coconut ke Pasir Gudang, Malaysia.

Untuk PT Ferrindo mengekspor 10 kontainer kelapa bulat menuju Yangpu, China.

Untuk mendukung distribusi internasional, ia mengatakan Terminal Kijing menerapkan dua skema pelayaran, yakni direct call menuju Pasir Gudang, Malaysia. Serta transshipment melalui Pasir Gudang sebelum diteruskan ke Yangpu, China, dan sejumlah negara tujuan lainnya di kawasan Asia.

Ria Norsan menambahkan keberhasilan ekspor perdana melalui Terminal Kijing melengkapi penguatan konektivitas internasional Kalimantan Barat setelah sebelumnya di hari yang sama diresmikan penerbangan langsung Scoot rute Singapura-Pontianak-Singapura.

Menurut dia, kombinasi konektivitas laut dan udara tersebut akan membuka akses yang lebih luas bagi komoditas unggulan Kalimantan Barat, seperti CPO beserta turunannya, karet, kelapa, kakao, hasil perikanan, produk kehutanan, alumina, hingga produk UMKM untuk menembus pasar global.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Bea Cukai, Karantina, Imigrasi, operator pelayaran, hingga pelaku usaha untuk terus memperkuat sinergi agar Terminal Kijing berkembang menjadi hub logistik internasional yang efisien, aman, dan berdaya saing.

Serta mampu memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai gerbang perdagangan internasional di wilayah barat Indonesia, ujar dia.

Ria Norsan mengatakan selama ini sebagian besar komoditas ekspor Kalimantan Barat masih harus dikirim melalui pelabuhan di luar provinsi sehingga menyebabkan biaya logistik lebih tinggi dan waktu pengiriman menjadi lebih lama.

"Dengan beroperasinya Terminal Kijing sebagai pintu ekspor langsung, rantai logistik menjadi lebih singkat, biaya distribusi lebih efisien, dan daya saing produk daerah semakin meningkat," katanya.

Menurut dia, operasional Terminal Kijing akan memberikan dampak berganda terhadap perekonomian daerah, mulai dari meningkatnya investasi, bertambahnya lapangan kerja, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

"Terminal Kijing harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Ketika biaya logistik semakin rendah, investasi akan tumbuh, lapangan kerja bertambah, dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Chief Executive Officer PT Pulau Laut Line Welter Ong mengatakan perusahaan pelayarannya memilih membuka layanan di Terminal Kijing karena pelabuhan tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani kapal berukuran besar untuk pelayaran internasional.

"Terminal Kijing dibangun untuk kapal yang lebih besar dan pelayaran internasional. Kami fokus pada kargo internasional dan layanan feeder," katanya.

Ia mengaku optimistis kehadiran layanan tersebut akan menarik lebih banyak perusahaan pelayaran internasional untuk beroperasi di Kalimantan Barat sehingga memperkuat posisi Terminal Kijing sebagai pusat logistik baru di kawasan barat Indonesia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko PT PAL Indonesia Briljan Gazalba menyatakan proyek kapal Landing Dock Philippines #1 mampu memacu industri lokal naik kelas karena melibatkan lebih dari 100 mitra lokal dari berbagai sektor industri.

"Ketika PT PAL mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, maka kepercayaan tersebut harus diterjemahkan menjadi kesempatan bagi industri pendukung nasional untuk tumbuh bersama," katanya di Surabaya, Senin.

Kapal Landing Dock (LD) Philippines #1 sepanjang 124 meter yang dijadwalkan diluncurkan pada akhir Juni 2026 merupakan unit pertama dari kontrak pengadaan dua unit kapal Landing Dock generasi lanjutan untuk Angkatan Laut Filipina yang diproduksi di galangan PT PAL Indonesia, Surabaya.

Bagi PT PAL Indonesia, keberhasilan memperoleh kontrak baru bukan sekadar pencapaian korporasi melainkan peluang untuk menciptakan pertumbuhan bersama bagi seluruh ekosistem industri nasional.

PT PAL tidak hanya fokus pada rantai pasok domestik, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas dan standardisasi komponen agar para mitra lokal mampu menembus pasar global.

Melalui keterlibatan aktif industri pendukung dalam berbagai proyek strategis, perusahaan memastikan manfaat ekonomi dapat tersebar lebih luas dan dirasakan oleh banyak pelaku usaha dalam negeri.

Langkah ini merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menciptakan rantai nilai nasional yang kuat sekaligus meningkatkan kemampuan industri pendukung agar mampu memenuhi standar kualitas yang semakin tinggi.

PT PAL meyakini penguatan industri nasional tidak dapat dilakukan secara individual sehingga diperlukan sinergi berkelanjutan antara perusahaan utama dan industri pendukung agar tercipta kemampuan nasional yang semakin mandiri, kompetitif, dan berdaya saing global.

"Semakin banyak industri berkualitas yang terlibat, semakin kuat pula fondasi industri maritim dan pertahanan Indonesia di masa depan," ujar Briljan.

Melalui pola kemitraan yang berkelanjutan, PT PAL turut mendorong peningkatan kualitas, efisiensi, serta kemampuan teknis para pelaku industri pendukung.

Dampaknya tidak hanya terlihat pada peningkatan kapasitas produksi tetapi juga pada terciptanya lapangan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja nasional, dan meningkatnya tingkat kandungan dalam negeri.

Bagi PT PAL, keberlanjutan ekosistem ini adalah kunci karena dengan meningkatnya kepercayaan pasar global maka perusahaan berkomitmen untuk terus menjadikan proyek-proyek strategis sebagai jembatan bagi industri lokal agar naik kelas dan mampu berbicara banyak di pasar internasional.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026