Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) mendorong sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) petani untuk mendukung keberterimaan sawit di pasar dalam dan luar negeri.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP Normansyah Hidayat Syahruddin mengatakan BPDP berperan strategis dalam memastikan pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan, meningkatkan daya saing global dan memenuhi regulasi nasional berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026.

BPDP, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Rabu mendapatkan mandat dalam pembiayaan sertifikasi melalui Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang mencakup pendataan STD-B, pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan, pelatihan ICS, Pendampingan, sertifikasi dan/atau penilikan.

“Permentan 33 Tahun 2025 menegaskan bahwa pekebun dapat mengajukan pembiayaan Sertifikasi ISPO melalui Kelembagaan Pekebun," katanya.

Pekebun yang berhasil mendapatkan sertifikat melalui pendanaan BPDP, lanjut dia, akan mendapatkan prioritas dalam akses program lainnya, seperti PSR.

Normansyah menyatakan BPDP telah membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun yang memiliki empat tugas utama yakni, melakukan koordinasi dan akselerasi pelaksanaan sertifikasi ISPO pekebun.

Kemudian, menyusun langkah-langkah teknis percepatan penyaluran Dana SPPKS untuk sertifikasi ISPO pekebun, serta memetakan kebutuhan dukungan regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan lintas instansi untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Selain itu, lanjut dia dalam Workshop "Percepatan Sertifikasi ISPO Bagi Pekebun Kelapa Sawit Rakyat Melalui Penguatan Kelembagaan Petani", mengusulkan rekomendasi kebijakan operasional untuk mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 di sektor hulu, khususnya untuk sertifikasi ISPO pekebun.

Sementara itu Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Iim Mucharam menyebutkan kontribusi sawit sangat penting bagi perekonomian Indonesia dan penyeimbang devisa negara.

Di satu sisi, kelapa sawit ini mendapatkan imej positif dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, tambahnya, namun, isu negatif tetap menjadi tantangan bagi kelapa sawit sebagai produk yang berkelanjutan dan dibutuhkan oleh dunia.

Karena itulah, tambahnya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16/2025 mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang memperluas kewajiban lingkup sertifikasi ISPO di bidang usaha hulu perkebunan, industri hilir, dan usaha bioenergi).

"Melalui ISPO ini pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola industri sawit sekaligus meningkatkan daya saing dan kepercayaan pasar global terhadap produk sawit Indonesia. ISPO bukan hanya strategi peningkatan produktivitas, tetapi kunci utama bagi penerimaan pasar global terhadap produk sawit,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini, penerapan ISPO menunjukkan tren yang positif dengan lebih dari 7,5 juta hektar lahan yang sudah tersertifikasi.

Ketua Umum GPPI Delima Hasri Azahari menyatakan percepatan sertifikasi ISPO menjadi bagian penting dari penyelesaian rantai pasok sawit berkelanjutan.

“Masih rendahnya capaian sertifikasi ISPO petani membutuhkan strategi percepatan dan kolaborasi semua pihak," ujarnya.

Selain tuntutan sertifikasi RSPO dan ISPO, tambahnya kini pasar global meminta sertifikasi regeneratif agriculture.

Melalui sertifikat ini limbah dari hasil produk pertanian diminta untuk diolah dan diimplementasikan kembali untuk meningkatkan produktivitas dari sawit.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Green Power Group Tbk. (LABA) memperluas bisnisnya di sektor manufaktur komponen dengan menggandeng perusahaan asal China, Suzhou Xuran Plastic Co. Ltd., untuk mendirikan entitas baru bernama PT Green Power Precision Indonesia (GPPI).

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), GPPI didirikan pada 28 Mei 2025 dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM melalui keputusan No. AHU-0046976.AH.01.01.Tahun 2025. Entitas baru ini berkedudukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan akan bergerak di bidang industri, perdagangan, dan jasa.

Adapun struktur kepemilikan GPPI terdiri atas PT Green Power Group Tbk sebesar 51% dan Suzhou Xuran Plastic Co. Ltd sebesar 49%. Kolaborasi ini menandai langkah strategis LABA untuk memperkuat rantai pasok global, khususnya dalam produksi komponen pendukung battery pack yang menjadi fokus utama pengembangan bisnis perseroan.

Suzhou Xuran Plastic merupakan perusahaan produsen mold profesional asal Kota Weitang, Suzhou, Provinsi Jiangsu, China. Berdiri sejak 2012, perusahaan tersebut berpengalaman lebih dari sepuluh tahun di industri cetakan injeksi untuk produk plastik, logam, dan karet. Perusahaan ini mengintegrasikan riset dan pengembangan (R&D), desain, serta manufaktur dalam satu sistem terpadu.

Direktur Utama PT Green Power Group Tbk, An Shaohong, menjelaskan bahwa pendirian GPPI merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi perseroan di sektor industri penunjang kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi.

“Kerja sama strategis ini merupakan bagian dari perluasan rantai pasok global untuk memproduksi komponen pendukung battery pack,” ujar An Shaohong dalam keterangannya, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, pendirian anak usaha baru ini diharapkan dapat mendukung ekspansi jangka panjang grup LABA di Indonesia, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar manufaktur energi baru dan terbarukan.

“pendirian anak perusahaan baru dari Perseroan, diharapkan dapat menunjang perluasan dan ekspansi Grup Perseroan.,” tambahnya.

Perseroan menegaskan bahwa pendirian GPPI bukan merupakan transaksi material maupun afiliasi, sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 dan POJK No.42/POJK.04/2020. LABA memastikan aksi korporasi ini tidak berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hukum, atau kelangsungan usaha perseroan.

LABA Ekspansi Bisnis Baterai Drone

Sebelumnya, LABA telah mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama strategis dengan produsen sistem drone industri asal Jakarta, FLY.INC (FLY). Mulai 2026, bisnis baterai drone diproyeksikan menjadi sumber pendapatan baru yang stabil bagi LABA.

An Shaohong, Direktur Utama LABA, menyampaikan perseroan dan FLY akan menjalin kolaborasi mendalam dalam pengembangan dan produksi massal modul baterai PACK khusus untuk drone. Hal ini menandai langkah besar LABA dalam memasuki sektor energi untuk peralatan pintar low altitude.

“Sebagai salah satu produsen sistem drone industri terkemuka di Indonesia, FLY telah memasarkan produknya secara luas untuk berbagai kebutuhan seperti pertanian, pemetaan, pemadam kebakaran, dan inspeksi jalur industri,” paparnya dalam keterangan resmi, Jumat (31/10/2025).

Sementara itu, LABA memiliki pengalaman dan keahlian mendalam dalam teknologi baterai daya dan integrasi sistem Battery-PACK. Produk hasil kolaborasi ini dirancang untuk mencapai standar tinggi dalam aspek kepadatan energi, bobot ringan, efisiensi pengisian dan pengosongan daya, ketahanan suhu ekstrem, serta stabilitas dan keamanan.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.