Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen untuk memperkuat sinergi peningkatan akses kerja dan perluasan peningkatan keterampilan bagi perempuan dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Sinergi dengan berbagai pihak menjadi bagian penting agar program ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal,” ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Wamenaker juga menekankan pentingnya pelibatan berbagai pihak agar program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas.

Adapun salah satu kemitraan yang baru-baru ini dijalin oleh Kemnaker adalah dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) sebagai upaya memperluas pemberdayaan perempuan melalui penguatan keterampilan dan akses kerja.

Wamenaker Afriansyah mengatakan kemitraan dengan organisasi masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan efektivitas dan jangkauan program pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa penguatan kerja sama dengan Kowani diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjono menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kemnaker diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi perempuan, terutama melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.

Ia menekankan bahwa keterampilan menjadi kunci untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus membuka peluang usaha mandiri.

“Saya ingin kerja sama ini benar-benar menghadirkan solusi nyata bagi perempuan,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Pekerja perempuan di perkebunan teh menghadapi beban ganda. Sebelum subuh mereka mengurus rumah tangga, lalu seharian bekerja memetik teh di lapangan

Bandung (ANTARA) - Kolaborasi multipihak yang diusung oleh CARE Indonesia di perkebunan teh jadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan pekerja perempuan di perkebunan, serta mendongkrak daya saing komoditas itu di pasar global.

Pasalnya, kata Ketua Dewan Teh Indonesia Iriana Ekasari, di Bandung, Senin, industri teh Indonesia kini tidak lagi bisa sekadar mengandalkan adu kualitas rasa di panggung lelang internasional, karena pasar global, mulai menggeser parameter premium mereka pada aspek pemenuhan hak-hak pekerja perempuan dan keberlanjutan lingkungan.

Komoditas legendaris asal Jawa Barat yang sempat merajai pasar Eropa, Mesir, hingga Rusia sejak awal era 1900-an ini, kini didorong untuk mengadopsi narasi baru berbasis pemenuhan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Dunia sudah berubah. Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan remaja menjadi penentu utama konsumen global dalam memilih produk teh saat ini. Hak-hak pekerja tidak lagi dipandang sebagai cost atau biaya operasional oleh perusahaan, melainkan sebagai revenue atau sumber pendapatan baru melalui label produk khusus perempuan," ujar Iriana di sela diskusi publik bertajuk 'Kolaborasi Multipihak dalam rangka mewujudkan perkebunan teh yang Inklusif, produktif, dan berkelanjutan' di Kantor PTPN 1 Regional 2 Bandung.

Menurut Iriana, dengan menyematkan narasi bahwa teh tersebut diproduksi dari hasil kepedulian terhadap pekerja petik perempuan yang selama ini memikul beban ganda (double burden), diyakini harga jual teh di pasar internasional mampu melesat melampaui harga standar lelang.

Kolaborasi multipihak itu sendiri dilaksanakan oleh CARE Indonesia lewat Community Development Forum (CDF) di kawasan perkebunan Desa Banjarsari, Desa Margaluyu, dan Desa Indragiri, di Kabupaten Bandung, berkolaborasi dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 1 Regional 2 dan perusahaan swasta PT Kabepe Chakra.

CEO CARE Indonesia Dr Abdul Wahib Situmorang menjelaskan CDF yang dimulai sejak tahun 2023 ini hadir sebagai ruang bersama yang mempertemukan pekerja, komunitas, manajemen perkebunan, pemerintah desa, hingga kelompok perlindungan masyarakat.

Hingga kini, CDF turut memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak di desa melalui Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SAPPANA), forum dialog, serta jalur pengaduan yang lebih mudah diakses.

Selain itu, penguatan kapasitas masyarakat termasuk kelompok perempuan dijalankan melalui CDF tersebut mulai dari kepemimpinan, komunikasi, kesetaraan gender, pengurangan risiko bencana, hingga pengembangan alternatif mata pencaharian dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Abdul menambahkan perubahan paling penting dari program ini adalah tumbuhnya ruang aman dan kepercayaan diri masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, baik lingkup pekerjaan bagi pekerja pemetik teh dan di lingkungan masyarakat. Keterlibatan perempuan kini mulai aktif berpendapat, memimpin forum, hingga mendorong solusi bagi komunitasnya sendiri.

"Program ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi komunitas, sebanyak 1.812 orang terlibat langsung dalam CDF di tiga wilayah perkebunan yang juga ada di tiga desa. Sebanyak 91,7 persen anggota komunitas merasa memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, perempuan kini memegang 145 posisi dalam struktur CDF, termasuk 34 posisi kepemimpinan," ucapnya.

Abdul turut menjelaskan, CDF yang terbentuk di tiga desa juga mendorong lahirnya berbagai inisiatif komunitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengembangan tiga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Perkebunan Malabar, Perkebunan Pasir Malang dan Perkebunan Nagara Kanaan dengan jenis usaha bervariasi, seperti usaha Warung Teh, penjualan gas elpiji, penjualan pupuk, lemon kering, kopi, jamur, serta pengolahan sayur dan buah.

Pengembangan usaha ini ada karena melihat potensi sumber daya yang ada dan kebutuhan masyarakat setempat. Melalui berbagai usaha yang dikelola, tiga CDF tersebut berhasil mendapatkan omzet sebesar Rp75,6 juta per tahun hingga November 2025.

Abdul menambahkan, CDF ini kini menyentuh 1.000 pekerja perempuan di tiga desa perkebunan yang paling membutuhkan.

"Pekerja perempuan di perkebunan teh menghadapi beban ganda. Sebelum subuh mereka mengurus rumah tangga, lalu seharian bekerja memetik teh di lapangan. Melalui CDF, mereka dilatih kepemimpinan, mitigasi bencana, hingga kesetaraan gender, sehingga kini mereka berani menyuarakan haknya ke manajemen perusahaan," ucap Abdul.

Dampak langsung program ini diakui oleh Kepala Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Agus Margono. Dari total 4.000 warganya, sekitar 60 persen merupakan pekerja perempuan kebun teh.

"Awalnya sulit mengubah pola pikir karena keterbatasan waktu kerja pekerja. Namun kini anggotanya sudah mencapai 80 orang, di mana 70 di antaranya perempuan. Bahkan dari rahim CDF ini lahir SAPPANA di tingkat desa," kata Agus.

Dukungan dan komitmen

Dengan fakta di lapangan bahwa perkebunan teh di Kabupaten Bandung yang tersebar luas seperti di Pangalengan, Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, hingga Kertasari, dengan mayoritas pekerjanya adalah perempuan, dan kini ada pergeseran tren global, perlu ada dukungan kuat agar inisiasi ini berkelanjutan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Bandung Marlan mengungkapkan Pemkab Bandung menyiapkan intervensi modal melalui dana bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan sebagai langkah konkret.

"Tahun ini kami gulirkan Rp20 miliar, dan ditargetkan mencapai Rp100 miliar dalam tiga tahun ke depan. Setiap pekerja atau Kelompok Usaha Bersama (Kube) bisa mengakses pinjaman modal hingga Rp10 juta per orang," kata Marlan.

Tidak hanya modal, Pemkab Bandung melalui Dekranasda juga telah mengunci jalur distribusi hilir dengan jaringan ritel modern seperti Bandung Kunafe untuk memasarkan produk-produk UMKM berbasis komunitas perkebunan ini.

"Tahun lalu kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung menembus 13 juta orang. Ini pasar yang luar biasa. Kita akan intervensi juga perbaikan pemukiman pekerja, rutilahu, hingga sanitasinya agar inline dengan standar global," ucapnya.

Adapun pihak manajemen perkebunan, baik plat merah maupun swasta, mengakui ketergantungan industri ini terhadap tenaga kerja perempuan sangat tinggi, khususnya pada sektor pemetikan yang krusial menjaga kualitas daun teh.

Kepala Bagian SDM dan Sekretariat PTPN 1 Regional 2, Dedi Kusramdani, menyebutkan bahwa sekitar 60 persen pemetik di wilayah kerjanya adalah perempuan.

"Menghargai dan menyentuh aspek kesejahteraan serta keamanan kerja kaum wanita secara otomatis mendongkrak produktivitas dan kualitas petik perusahaan. Kami berharap program ini direplikasi ke wilayah perkebunan lain seperti Subang, Cianjur, dan Bogor," ujar Dedi.

Setali tiga uang, Compliance Manager PT Kabepe Chakra, Muhammad Ridwan, menyatakan dari total 280 pekerja lapangan dan pabrik, sebanyak 40 persen di antaranya merupakan perempuan. Pihaknya berkomitmen memperkuat kelembagaan CDF secara mandiri guna memperluas kepesertaan pekerja lainnya.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

industri sawit terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), termasuk perempuan pekerja

Jakarta (ANTARA) - Industri kelapa sawit memiliki komitmen mewujudkan prinsip kesetaraan bagi perempuan pekerja termasuk dalam hal keadilan akses, kesempatan kerja, serta pemenuhan hak-hak tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumarjono Saragih menyatakan industri sawit terus berupaya untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia (SDM), termasuk perempuan pekerja.

Menurut dia di Jakarta, Kamis, prinsip kesetaraan di industri sawit diwujudkan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek kekhasan perempuan.

"Kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan itu memang harus setara, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kekhasan perempuan dari sisi kecocokan pekerjaan hingga kekuatan fisik perempuan," ujarnya.

Dia menjelaskan perempuan pekerja di industri kelapa sawit umumnya bekerja di bagian perawatan dan administrasi yang relatif memiliki tingkat beban kerja fisik lebih ringan.

Di sektor hulu, perempuan bekerja sebagai pemanen dan pengumpul brondolan, sedangkan di sektor hilir menjadi anggota koperasi atau pengelola lahan plasma.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyebutkan bahwa 86 persen tenaga kerja dalam proses produksi kelapa sawit didominasi oleh perempuan khususnya pada tahapan awal dalam rantai pasok.

Mereka banyak terlibat dalam aktivitas seperti pemupukan, penyiangan gulma, penyemprotan pestisida, hingga pengumpulan hasil panen kelapa sawit.

Terkait aspek perlindungan tenaga kerja, Sumarjono memastikan tidak terdapat perbedaan perlakuan antara pekerja laki-laki dan perempuan, karena perlindungan serta pemenuhan hak merupakan hak dasar setiap pekerja yang harus diberikan secara setara tanpa memandang gender.

"Walaupun perempuan punya kekhasan sendiri karena berkaitan dengan reproduksi seperti cuti hamil dan cuti haid. Akan tetapi, yang sifatnya hak universal, hak tentang jaminan sosial, hak tentang kondisi kerja yang aman, itu sama saja antara laki-laki dan perempuan," ujarnya.

Sumarjono menambahkan industri kelapa sawit menggagas pembentukan komite perempuan di lingkungan kerja sebagai upaya untuk memastikan terwujudnya kesetaraan gender secara optimal.

Keberadaan komite tersebut berperan penting untuk mendeteksi secara dini sekaligus mencegah berbagai risiko yang dapat merugikan, membahayakan, maupun mengurangi pemenuhan hak-hak perempuan pekerja.

"Kalau ada perempuan di direksi, dialah pemimpinnya. Ini adalah wadah atau kelompok yang ada di tempat kerja untuk mewadahi aspirasi, keluhan, pengaduan perempuan pekerja," ujar dia dalam keterangannya.

Terakhir, ia mendorong pemerintah khususnya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk terus mendukung pengarusutamaan gender secara berkelanjutan agar tercipta lingkungan kerja yang mendukung pengembangan potensi penuh dari setiap individu, tanpa ada yang terdiskriminasi.

"Harus ada gerakan terus-menerus karena membangun kesadaran, menjadikan budaya penghormatan dan kesetaraan itu kan proses yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak boleh hanya sekali," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Aturan cuti melahirkan di Indonesia yang dimaksud untuk memberikan perlindungan pemasukan bagi perempuan pekerja, ternyata membawa efek diskriminatif.

Dalam laporan bertajuk Reformasi untuk Indonesia yang Formal dan Makmur, World Bank alias Bank Dunia menyoroti bahwa kebijakan yang mewajibkan pembiayaan penuh cuti melahirkan oleh pihak pemberi kerja justru secara keliru menciptakan insentif yang mendiskriminasi perempuan.

Bank Dunia mencatat, Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak mewajibkan pemberian cuti melahirkan setidaknya selama tiga bulan dengan jaminan upah 100%. Masalahnya, seluruh beban pengupahan ditanggung mutlak oleh perusahaan.

Akinatnya, ketika pemberi kerja diwajibkan untuk tetap membayar upah selama ketidakhadiran yang panjang, merekrut perempuan usia subur dapat menjadi 'sangat mahal'.

"Perusahaan mengantisipasi pengeluaran yang lebih tinggi—baik untuk pembayaran cuti maupun untuk pengganti sementara—dan menjadi enggan merekrut atau mempekerjakan perempuan secara formal, terutama di usaha kecil atau industri dengan margin rendah," jelas laporan yang dipimpin oleh dua ekonom senior Bank Dunia William Seitz dan Wael Mansour itu, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dampak negatif yang tak dimaksudkan ini tercermin jelas pada struktur ketenagakerjaan nasional. Laporan Bank Dunia melaporkan sebanyak 91,4% perempuan yang bekerja di Indonesia justru terlempar ke sektor informal.

Kondisi ini menyebabkan mayoritas pekerja perempuan tersebut pada akhirnya sama sekali tidak memiliki akses terhadap manfaat cuti melahirkan yang sejatinya dijamin oleh undang-undang.

Bank Dunia mencatat, temuan ini juga sejalan dengan riset Setyonaluri dkk. (2023) yang menemukan adanya bukti kuat mengenai praktik rekrutmen yang diskriminatif di Tanah Air, yang secara spesifik didorong oleh upaya perusahaan untuk menghindari beban biaya cuti melahirkan.

Pemerintah Harus Ikut Tanggung Beban

Bank Dunia pun merekomendasikan pemerintah untuk segera merombak arsitektur kebijakan dengan membentuk Dana Jaminan Kehamilan khusus. Dana ini nantinya dibiayai melalui iuran atau kontribusi moderat yang dipikul bersama oleh pihak pemberi kerja dan pekerja.

Dengan skema ini, seluruh pekerja dan pemberi kerja formal akan menyisihkan persentase kecil dari upah mereka. Desain pendanaan kolektif ini secara efektif akan mengurai beban keuangan perusahaan, yang selama ini menjadi alasan utama mereka enggan merekrut pekerja perempuan.

Nantinya, manfaat cuti melahirkan akan dicairkan secara langsung dari dana jaminan sosial tersebut. Dengan demikian, pemberi kerja tidak lagi menanggung beban langsung untuk membayarkan gaji pekerja selama masa cuti melahirannya.

"Banyak negara yang telah mengadopsi program serupa memberikan keringanan kontribusi atau subsidi transisional bagi usaha mikro dan kecil untuk meredam dampak jangka pendek, sambil menunggu manfaat jangka panjangnya terakumulasi—termasuk partisipasi angkatan kerja perempuan yang lebih stabil dan penurunan tingkat perputaran tenaga kerja," jelas laporan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

"Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja," ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk "Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak".

Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

"Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata," katanya.

Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

"Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak," katanya.

Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

"Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit," katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Pekerja perempuan di sektor industri Indonesia masih menghadapi ketimpangan upah dan keterbatasan perlindungan sosial, meski menempati posisi pekerjaan utama. Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti bahwa pekerja perempuan sering menerima upah lebih rendah dibandingkan rekan laki-laki, sementara hak atas jaminan sosial, cuti maternitas, dan perlindungan kesehatan tidak sepenuhnya terpenuhi.

“Perempuan tetap menjadi aktor utama di industri ini, namun proses rekrutmen dan asesmen yang dilakukan HRD sering berbeda, sehingga kesejahteraan yang diterima tidak sebanding,” ujar Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar dalam diseminasi riset CELIOS “Upah Rendah dan Harapan Tinggi: Potret Kehidupan Pekerja Industri di Indonesia” di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Ia menambahkan, pekerja perempuan juga lebih rentan terhadap praktik kecurian upah (wage theft), termasuk ketidakpastian pembayaran saat cuti nasional atau pembayaran lembur yang tidak sesuai ketentuan.

Untuk diketahui, kecurian upah adalah praktik pengusaha yang tidak membayarkan upah penuh kepada pekerjanya, seperti membayar di bawah upah minimum, tidak membayar lembur, atau memotong upah secara ilegal

Data CELIOS menunjukkan persentase pekerja yang tidak menerima upah sesuai ketentuan nasional meningkat, terutama bagi pekerja kontrak. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kepesertaan BPJS dan fasilitas kesehatan yang disediakan perusahaan.

“Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pelanggaran upah dan jaminan sosial lebih rendah, namun kini tren pelanggaran meningkat, terutama di sektor perempuan,” jelas Media.

Selain itu, studi ini mengidentifikasi risiko yang lebih tinggi bagi pekerja perempuan terkait pelanggaran hak maternitas dan kasus diskriminasi berbasis gender. Meskipun jumlah kasus pelecehan seksual yang tercatat relatif kecil, faktor sensitifitas membuat angka ini kemungkinan jauh lebih tinggi.

Media menekankan pentingnya intervensi dari pemerintah, asosiasi industri, dan serikat pekerja untuk memperkuat perlindungan dan kesetaraan gender di sektor industri. Langkah yang disarankan meliputi penguatan regulasi ketenagakerjaan, transparansi pengupahan, dan penegakan hak pekerja perempuan sesuai standar internasional.

“Jika hak pekerja perempuan ditegakkan dan upah disesuaikan dengan beban kerja, produktivitas industri meningkat, motivasi pekerja terjaga, dan ekonomi sektor industri pun lebih stabil,” pungkas Media.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan selama Agustus 2024–Agustus 2025. Di tengah tren tersebut, angkatan pekerja perempuan naik.

Untuk diketahui, TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Adapun, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

BPS mencatat, TPAK pada Agustus 2025 hanya mencapai 70,59%, angkanya turun 0,04% poin dibanding Agustus 2024 yang saat itu berada di angka 70,63%. Bahkan, TPAK pada Agustus 2025 juga turun dibandingkan dengan Februari 2025 yang mencapai 70,60%.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengatakan partisipasi angkatan kerja dari laki-laki mendominasi pada Agustus 2025.

Kendati demikian, Edy menyampaikan selama setahun terakhir, TPAK laki-laki menurun sedangkan perempuan meningkat.

TPAK laki-laki mencapai 84,40%, sementara TPAK perempuan mencapai 56,63%.

“Meskipun begitu, TPAK laki-laki menurun, sementara TPAK perempuan meningkat jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024,” kata Edy dalam Rilis BPS, Rabu (5/11/2025).

Jika dibandingkan Agustus 2024, BPS mengungkap bahwa TPAK laki–laki turun 0,26% poin, sedangkan pada perempuan naik 0,21% poin.

Secara keseluruhan, ada 218,17 juta penduduk usia kerja pada Agustus 2025. Angka tersebut bertambah 2,80 juta jika dibandingkan kondisi Agustus tahun lalu. Namun, tidak semua terserap di pasar kerja.

Jika diperinci, bukan angkatan kerja (BAK) tercatat mencapai 64,17 juta orang atau naik 0,91 juta orang dan angkatan kerja (AK) sebanyak 154,00 juta orang atau naik 1,89 juta orang.

Kemudian, penduduk yang bekerja mencapai 146,54 juta orang atau naik 1,90 juta orang, sedangkan penduduk yang menganggur sebanyak 7,46 juta orang atau turun 4.000 orang pada Agustus 2025.

Adapun, penduduk yang bekerja tersebut terdiri dari pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan setengah pengangguran.

Pertama, pekerja penuh tercatat sebanyak 98,65 juta orang. Angka tersebut bertambah 0,20 juta orang dari Agustus 2024. Asal tahu saja, kategori pekerja penuh adalah para pekerja dengan jam kerja maksimal 35 jam seminggu.

Kedua, pekerja paruh waktu atau mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu tapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain. Angkanya mencapai 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang.

Ketiga, setengah pengangguran. Diketahui, setengah pengangguran adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan. Pada kategori ini, sebanyak 11,60 juta orang setengah menganggur atau bertambah 0,04 juta orang pada Agustus 2025.