Bisnis.com, JAKARTA — Maskapai penerbangan di kawasan Asia mulai menaikkan harga tiket dan menyiapkan berbagai langkah darurat di tengah lonjakan harga minyak yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/3/2026), Kenaikan harga energi tersebut dikhawatirkan memicu guncangan pasar minyak terbesar sejak dekade 1970-an dan berdampak langsung terhadap biaya operasional industri penerbangan, terutama harga bahan bakar avtur.

Sejumlah maskapai di India dilaporkan telah menaikkan harga tiket penerbangan jarak jauh hingga sekitar 15%. Mereka juga mempertimbangkan kenaikan tarif lanjutan apabila harga bahan bakar terus meningkat.

Di Vietnam, media pemerintah memperingatkan bahwa tarif tiket pesawat berpotensi melonjak hingga 70% karena tingginya ketergantungan negara tersebut terhadap impor bahan bakar jet.

Sementara itu, Hong Kong Airlines mengumumkan kenaikan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) yang mulai berlaku pada 12 Maret. Maskapai tersebut menaikkan biaya tambahan sebesar HK$5 untuk rute penerbangan ke China daratan serta HK$150 untuk penerbangan jarak jauh, termasuk ke Amerika Utara.

Maskapai-maskapai Asia dinilai lebih rentan terhadap lonjakan harga minyak dibandingkan maskapai di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan banyak operator di kawasan tersebut belum memiliki strategi lindung nilai (hedging) bahan bakar yang kuat.

Kondisi tersebut mendorong sejumlah maskapai berbiaya rendah di Asia Tenggara mulai menyiapkan skenario darurat, termasuk kemungkinan menghentikan sementara operasional sejumlah pesawat apabila harga bahan bakar jet menjadi terlalu mahal atau pasokannya terganggu.

Adapun, harga minyak dunia sempat melonjak mendekati US$120 per barel pada awal pekan ini, sebelum kembali melandai usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan konflik diperkirakan segera berakhir.

Trump juga menyampaikan rencana untuk mencabut sanksi terkait minyak serta menugaskan Angkatan Laut AS mengawal kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menangani sekitar seperlima arus minyak mentah global.

Analis pasar minyak Sparta Commodities SA, June Goh, mengatakan lonjakan harga bahan bakar jet membuat maskapai yang menjual tiket lebih awal dengan harga lama menjadi semakin tertekan.

“Maskapai di Asia yang memiliki program lindung nilai lemah sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan bakar saat ini,” ujarnya.

Tekanan biaya tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi maskapai berbiaya rendah dengan margin keuntungan tipis. Beberapa maskapai bahkan berisiko bangkrut apabila kondisi harga energi tinggi berlangsung lebih dari tiga bulan.

Analis Deutsche Bank, Michael Linenberg, menilai konflik berkepanjangan dapat memaksa maskapai global menghentikan operasional ribuan pesawat, terutama bagi operator yang kondisi keuangannya paling lemah.

Di sisi lain, maskapai Air New Zealand telah menangguhkan proyeksi kinerja keuangannya setelah harga bahan bakar jet berfluktuasi tajam dalam beberapa pekan terakhir.

Maskapai tersebut menyatakan krisis energi diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pada paruh kedua tahun fiskal 2026 hingga kondisi pasar bahan bakar dan operasional kembali stabil.

Gangguan terhadap industri penerbangan ini mencerminkan meluasnya dampak konflik Timur Tengah terhadap sektor transportasi global. Aktivitas penerbangan di kawasan tersebut sebelumnya juga telah terganggu, dengan sejumlah maskapai dan bandara utama di Timur Tengah menghentikan atau membatasi operasionalnya.

Meski demikian, sebagian pelaku industri masih berharap konflik tersebut tidak berlangsung lama.

CEO Air Lease Corp., John Plueger, menilai situasi saat ini kemungkinan bersifat sementara.

“Dunia tidak berhenti. Mungkin hanya tertahan untuk sementara waktu,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Lufthansa Carsten Spohr menyebut maskapai yang memiliki strategi lindung nilai bahan bakar berpotensi memperoleh keuntungan relatif ketika maskapai lain terpaksa menaikkan harga tiket.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan tahap lanjutan dari program biodiesel 40% atau B40. Ini adalah bagian dari upaya mendorong rencana hilirisasi produk kelapa sawit.

Melansir keterangan resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan untuk program B40 selanjutnya, pemerintah berencana membuat Bahan Bakar Penerbangan Berkelanjutan (Sustainable Aviation Fuel/SAF) berbasis kelapa sawit.

"Salah satu contoh yang baik adalah kerja sama antara PT Pindad dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dalam Pengembangan Fasilitas Produksi Industri Pertahanan. Inisiatif ini akan memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk material berbasis minyak sawit," ujar Airlangga dalam keterangan resmi dikutip, Kamis (13/11/2025).

Airlangga menjelaskan kontribusi besar minyak sawit terhadap surplusnya nilai neraca perdagangan Indonesia sebesar US$4,34 miliar pada September 2025. Dari Januari hingga September 2025, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 28,66 juta ton, meningkat 11,26% dibandingkan tahun lalu.

Harga rata-rata minyak sawit mentah dan tandan buah segar juga tetap di atas Rp3 ribu per kilogram sehingga berdampak positif bagi produsen dan jutaan petani kecil.

"Minyak sawit akan terus memainkan peran kunci sebagai sumber pendapatan, energi, inovasi, dan kekuatan nasional. Kita tidak boleh berhenti pada ekspor bahan mentah. Melalui strategi hilirisasi, kita ingin meningkatkan nilai tambah, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan memperkuat industri kita," ujar Airlangga.

Dalam rangka hilirisasi produk sawit, Indonesia memang tengah gencar mengubah minyak sawit menjadi energi bersih yakni melalui program mandatori biodiesel yang saat ini merupakan salah satu yang terbesar di dunia.

Pada 2024, Indonesia telah menerapkan Program B40 yang telah berhasil mengurangi impor bahan bakar fosil lebih dari 15,6 juta kiloliter dan mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 41,46 juta ton setara CO₂.

Untuk memastikan daya saing dan keberlanjutan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 untuk memperkuat sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) yang memastikan produk minyak sawit Indonesia sudah sesuai standar lingkungan dan global.

"Kami juga sedang mempersiapkan Sistem Informasi ISPO, yang menghubungkan data perkebunan, sertifikasi, dan perdagangan. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dan memungkinkan pelacakan produk secara real-time," ujarnya Airlangga.