Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri terus berlangsung sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah guna menjaga harga, memperkuat cadangan, serta ketahanan pangan nasional.

“Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen.

Mengenai hal tersebut, Rizal menegaskan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Rizal menyampaikan pihaknya berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

Ia menyebutkan hingga 29 Juni 2026 realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri yang dilakukan BUMN pangan tersebut telah mencapai 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81 persen dari target 4 juta ton sepanjang tahun.

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi perusahaan dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Bulog memahami adanya berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai dinamika pasokan gabah. Namun demikian, penugasan penyerapan gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen utama pangan nasional.

“Kami menghormati setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, Bulog memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat pemerintah," ucap Rizal.

"Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan,” tambahnya.

Bulog menegaskan keberadaannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perberasan nasional.

"Selama ini Bulog juga menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah dalam pengadaan beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah," kata dia.

Ke depan, tambah Rizal, Bulog akan terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa sektor keuangan, perdagangan besar, dan manufaktur menjadi tiga sektor yang paling banyak merekrut peserta Program Magang Nasional (MagangHub) 2025.

Secara rinci, sektor keuangan mencatat jumlah penyerapan peserta magang sebanyak 2.559 orang, diikuti perdagangan besar (wholesale trade) sebanyak 1.759 orang, serta sektor manufaktur sebanyak 1.501 orang.

“Ini menunjukkan demand yang ada saat ini dan menggambarkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan yang paling tinggi dalam merekrut peserta magang,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Capaian tersebut merupakan hasil evaluasi sementara Program Magang Nasional 2025, dengan survei yang dilakukan terhadap total 65.245 peserta magang dan 7.217 perusahaan penyelenggara pada batch 1 dan 2.

Dari hasil survei, terdapat gambaran mengenai penawaran pekerjaan oleh perusahaan tempat peserta magang setelah program berakhir. Sebanyak 30 persen peserta menyatakan ditawari pekerjaan, terdiri dari 17,11 persen yang menerima tawaran dan 12,58 persen yang menolak karena telah diterima di tempat lain.

Sementara itu, 33,05 persen peserta menyebut belum ditawari namun terdapat indikasi penawaran dan 37,26 persen menyatakan tidak ditawari hingga program magang selesai.

Secara umum, hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan peserta magang tercatat cukup tinggi, dengan 84 persen menyatakan puas dan sangat puas, sekitar 15 persen cukup puas, dan hanya 0,71 persen yang tidak puas.

Selain itu, sebanyak 67 persen peserta menyatakan program ini membantu kondisi ekonomi mereka dan/atau keluarga, ditambah 30,45 persen yang menyebut cukup membantu, sementara 2,42 persen menilai tidak berdampak signifikan.

Sementara dari perspektif perusahaan dan mentor, 84 persen menyatakan puas dan sangat puas terhadap kontribusi peserta magang, 15,42 persen cukup puas, dan 0,45 persen tidak puas.

Sebanyak 66 persen mentor juga menilai peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama masa magang.

Sebagai informasi, Program Magang Nasional 2025 diikuti oleh 102,6 ribu peserta dari total 370,5 ribu pendaftar, dengan 8.048 perusahaan/instansi di seluruh Indonesia sebagai tempat magang.

Program ini berlangsung selama enam bulan dalam tiga batch, yakni batch pertama pada Oktober 2025–April 2026, batch kedua pada November 2025–Mei 2026, dan batch ketiga pada Desember 2025–Juni 2026.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor dari perusahaan, serta sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Selanjutnya, pemerintah resmi membuka Program Magang Nasional angkatan kedua 2026 dengan rincian jadwal pelaksanaannya akan diumumkan segera dan ditargetkan dapat mulai berjalan pada Juli mendatang.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah menggandeng pelaku usaha hotel, restoran dan kafe (horeka) serta anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menyerap komoditas pangan untuk menjaga harga tetap stabil di tengah kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengirimkan surat kepada pelaku usaha horeka dan ritel modern untuk menyerap produk telur dan daging ayam dalam negeri.

"Kami sudah menyampaikan surat ke horeka untuk menyerap telur, ayam, kemudian juga ke Aprindo, ke ritel," kata Budi di Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan, peningkatan penyerapan oleh sektor horeka dan ritel modern diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga di tingkat peternak sekaligus memperkuat rantai distribusi pangan nasional.

Menurutnya, para produsen membutuhkan sektor horeka dan juga ritel modern untuk menyerap produksi para peternak.

"Karena memang kita itu butuh pasar dan butuh channel distribusinya, butuh tempat untuk jualan. Kalau di restoran, misalnya menunya mungkin ditambah telurnya atau ayamnya," jelas Budi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus ekonomi semester II 2026 yang mencakup sektor fiskal, pangan, dan transportasi. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga inflasi dan mendorong konsumsi masyarakat.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program promosi belanja. Salah satunya adalah program BINA (Belanja di Indonesia Aja) Back to School yang berlangsung pada Juni-Juli 2026 dengan melibatkan sekitar 414 pusat perbelanjaan dan sekitar 80 ribu gerai ritel modern anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang ditargetkan menghasilkan transaksi hingga Rp30 triliun.

Selain itu, terdapat penyelenggaraan Jakarta Great Sale dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta juga ditargetkan mencatat transaksi hingga Rp16 triliun.

Menurut Budi, langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perputaran ekonomi nasional agar tetap kuat meski menghadapi tantangan global dan potensi tekanan akibat kenaikan harga energi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program Makan Bergizi Gratis

Padang, Sumatera Barat (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sepakat mengoptimalkan penyerapan hasil peternak unggas guna menjaga stabilitas harga, memperkuat kesejahteraan peternak, serta memastikan pasokan pangan hewani tetap terjaga secara nasional.

"Pemerintah memastikan optimalisasi penyerapan produk peternak unggas untuk menunjang Program MBG (Makan Bergizi Gratis)," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Menurut dia, langkah itu sebagai upaya kontrol fluktuasi harga pangan pokok, yang merupakan bantalan keekonomian harga produsen pangan dalam negeri.

Amran menegaskan penurunan harga di tingkat peternak unggas tidak dapat dibiarkan karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha peternakan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan harga komoditas peternakan di tingkat produsen tetap berada pada level yang sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP) sehingga peternak memperoleh kepastian usaha.

Amran mengatakan harga telur dan ayam hidup di tingkat peternak mengalami penurunan signifikan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan harga telur sempat berada pada kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram.

Untuk membantu menjaga harga, dia mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna meningkatkan penyerapan telur dan daging ayam melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk mendorong frekuensi konsumsi menjadi lebih tinggi sebagai instrumen stabilisasi pasar.

"Kami sudah koordinasi. MBG agar konsumsi telur dan ayamnya dinaikkan dari satu kali per minggu, kalau bisa tiga kali per minggu," ucap Amran.

Bapanas mencatat pergerakan harga ayam broiler tingkat peternakan mulai bergerak positif. Rata-rata harga secara nasional per 15 Juni tercatat telah berada di Rp22.107 per kilogram (kg).

Level harga tersebut mulai naik 0,56 persen dibandingkan harga sehari sebelumnya di Rp21.984 per kg. Sementara dibandingkan seminggu sebelumnya juga sudah naik tipis 0,02 persen.

Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan memiliki rata-rata harga ayam broiler tingkat peternak paling rendah dengan harga Rp18.438 per kg. Sementara provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Riau dengan harga Rp27.000 per kg atau telah melampaui HAP tingkat peternak yang ditetapkan di Rp25.000 per kg.

Selanjutnya mengenai pergerakan harga telur ayam ras tingkat peternak secara nasional, per 15 Juni telah berada di Rp24.019 per kg.

Provinsi Sumsel kembali tercatat dengan rata-rata harga paling rendah di Rp22.000 per kg. Untuk provinsi dengan rata-rata harga paling tinggi ada di Sulawesi Utara dengan Rp28.000 per kg yang telah melebihi HAP tingkat peternak di Rp26.500 per kg.

Selain memperluas akses penyerapan produk ternak unggas di hilir, pemerintah juga membantu peternak unggas dalam negeri agar biaya produksi dapat semakin efisien. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan telah dijalankan sejak 9 Mei 2026.

Untuk pelaksanaan Program SPHP jagung pakan, Bapanas telah menyiapkan anggaran sebesar Rp678 miliar di tahun ini. Total alokasi penyaluran sebanyak 242 ribu ton dan dapat berlangsung hingga akhir 2026.

Sebanyak lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi menjadi target sasaran SPHP jagung pakan tahun ini.

Dalam catatan Bapanas, realisasi salur SPHP jagung pakan yang telah dijalankan Perum Bulog sampai 15 Juni mencapai 42,4 ribu ton atau sekitar 19,9 persen dari target sementara 213,2 ribu ton.

Masih ada sisa pagu 28,8 ribu ton lagi yang masih sedang diproses bersama Kementerian Pertanian untuk memperoleh tambahan peternak penerima manfaat.

Adapun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga minggu kedua Juni 2026, jumlah daerah dengan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) telur ayam ras dan daging ayam ras di tingkat konsumen semakin banyak. Penurunan IPH Telur ayam ras ada di 198 kabupaten/kota dan daging ayam ras di 182 kabupaten/kota.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Donny Purnomo Januardhi Effyandono mengatakan, hingga bulan Mei 2026 serapan anggaran BSN mencapai Rp80 miliar atau 47,31 persen dari pagu Rp169 miliar setelah diblokir.

"Sampai dengan bulan Mei 2026 serapan anggarannya adalah 47,31 persen dari pagu setelah diblokir," kata Donny di Jakarta, Senin, saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR-RI.

Menurut dia, pagu anggaran BSN pada 2026 sebesar Rp186 miliar lebih dan setelah dilakukan blokir menjadi Rp169 miliar. Anggaran tersebut telah digunakan untuk berbagai kegiatan di BSN.

Donny mengatakan bahwa di antara program yang telah dijalankan hingga Mei 2026 yaitu penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 46 SNI dari target 300 SNI.

Selain itu, kata Donny, BSN juga telah mengkaji ulang sebanyak 89 SNI dari target 320 SNI, begitu juga dengan penyusunan tujuh kajian standar standar 2027 untuk mendukung hilirisasi, ketahanan energi, swasembada pangan, energi hijau dan energi biru.

"Sampai dengan akhir Mei 2026 terdapat 9.940 SNI aktif dari berbagai bidang," ujarnya.

Denny menambahkan bahwa BSN juga sudah memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui program Bina UMK untuk mengikuti sertifikasi SNI.

Ia menjelaskan bahwa data terakhir menunjukkan, pelaku UMKM yang telah tersertifikasi SNI mencapai 1.080.812 pelaku dari jumlah total mencapai 64 juta.

"Kami juga telah memberikan fasilitasi ekspor untuk 6 produk UMK binaan hingga akhir Mei," katanya.

Pada rapat dengar pendapat tersebut, sejumlah Anggota DPR RI meminta kepada BSN untuk memperhatikan sertifikasi kepada pelaku UMKM.

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo meminta kepada BSN untuk menjaga produk UMKM, agar dapat diterima di pasaran.

Ia mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang harus berurusan dengan penegak hukum serta tidak mendapatkan sertifikasi, seperti penemuan benih padi di Aceh, pembuatan tv bekas dan lainnya.

"BSN ini gerbang penjaga. Untuk itu kami minta BSN turun memperhatikan pelaku UMKM," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyerahkan 23 unit truk dan 25 unit kendaraan bak terbuka atau pikap guna mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

"Dukungan armada tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat distribusi hasil produksi masyarakat, menjaga stabilitas harga komoditas pertanian, serta mendorong kemandirian ekonomi desa," kata Bupati Jember Muhammad Fawait saat acara penyerahan kendaraan angkutan itu di halaman Kantor Pemkab Jember, Senin.

Pada acara bertema "Bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Membangun Ekonomi Desa yang Kuat, Mandiri, dan Sejahtera" itu, Bupati berharap Koperasi Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi desa dan instrumen pemerataan pembangunan.

Penyerahan armada dilakukan bersama Forkopimda, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta pemerintah desa sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan dan memperluas pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

"Koperasi memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat melalui penguatan ekonomi berbasis desa," tuturnya.

Ia mengatakan filosofi koperasi adalah pemerataan ekonomi, pemberdayaan ekonomi mikro, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. "Karena itu, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan," katanya.

Menurut Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, koperasi itu tidak dibentuk untuk bersaing dengan pelaku usaha swasta maupun toko kelontong milik masyarakat. Sebaliknya, koperasi hadir untuk mengisi ruang-ruang ekonomi yang belum terlayani secara optimal sekaligus memperkuat rantai distribusi komoditas desa.

"Sebagai langkah penguatan, Pemkab Jember akan mendorong berperan dalam menjaga stabilitas harga gabah melalui kerja sama dengan Bulog.

Melalui skema tersebut, koperasi diharapkan dapat membantu penyerapan hasil panen petani sehingga harga gabah tetap sesuai ketentuan pemerintah dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani.

Selain itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Produk pertanian dan komoditas unggulan desa akan diserap melalui koperasi untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan penyerapan gabah petani secara nasional telah menembus tiga juta ton setara beras dari target empat juta ton sepanjang 2026.

"Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3.008.626 kg setara beras atau 3,01 juta ton, sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah," kata Rizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan capaian itu menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, Bulog mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

"Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri," ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi hingga seluruh insan Bulog yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

"Ini menunjukkan negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ucap Rizal.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan keberhasilan serapan itu juga berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui lima juta ton, sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Bulog optimistis target pengadaan empat juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun.

Dengan masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis, perusahaan BUMN pangan itu akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi yang semakin kuat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Rizal menambahkan capaian itu sekaligus menjadi bukti nyata Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan global, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

"Kami akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai tiga juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

jadi kalau dari total 4 juta ton (target penyerapan di tahun 2026), kami sudah sampai 74 persen, hampir 75 persen

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan penyerapan gabah petani secara nasional saat ini telah mendekati 3 juta ton setara beras dari target 4 juta ton sepanjang tahun 2026.

Ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan realisasi penyerapan gabah tersebut telah mencapai 74 persen atau sekitar 2,96 juta ton dari target yang ditetapkan pemerintah untuk memperkuat cadangan beras nasional.

"Kalau serapan gabah, alhamdulillah ini sudah sampai 74 persen. Nah, jadi kalau dari total 4 juta ton (target penyerapan di tahun 2026), kami sudah sampai 74 persen, hampir 75 persen. Berarti kan sudah hampir 3 juta ton realisasinya," kata Rizal.

Rizal menyampaikan penyerapan gabah itu didukung kerja sama seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Rizal menegaskan pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu di setiap gudang Bulog.

Selain itu, dalam upaya mencapai target, Bulog juga menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Menurutnya pula, peran petani juga dinilai sangat besar karena mampu menghasilkan gabah, padi, dan beras berkualitas baik sehingga Bulog dapat menyerap hasil panen secara maksimal di seluruh wilayah Indonesia dengan harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

"Nah ini semua juga support dari seluruh stakeholder dan peran dari para petani yang luar biasa menghasilkan gabah maupun padi serta beras yang cukup baik sehingga Bulog mampu menyerap semaksimal mungkin di daerah," ucap Rizal.

Bulog berkomitmen untuk terus memperkuat penyerapan gabah dan beras petani guna menjaga stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini telah mencapai 5,3 juga ton, sekaligus mendukung stabilitas pangan nasional di tengah tantangan global dan dinamika perubahan iklim.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti meminta kondisi pasar kerja nasional dilihat secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi juga penyerapan tenaga kerja baru.

“Kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK. Karena pasar kerja itu terdiri dari orang yang bekerja dan orang yang menganggur, orang yang di-PHK dan orang yang terserap,” kata Amalia di Jakarta, Selasa.

BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang per Februari 2026.

Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja tercatat sebanyak 147,67 juta orang atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 145,77 juta orang.

Amalia menjelaskan tambahan angkatan kerja baru berasal dari lulusan sekolah menengah hingga perguruan tinggi yang mulai masuk ke pasar tenaga kerja.

“Jumlah yang terserap di dalam lapangan pekerjaan dan bekerja adalah 1,9 juta orang,” ujarnya.

Sementara itu, jumlah pengangguran terbuka turun dari 7,28 juta orang menjadi 7,24 juta orang atau berkurang sekitar 34.700 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Amalia, kondisi tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja masih mampu menyerap tambahan angkatan kerja di tengah tantangan ekonomi global dan perlambatan ekonomi dunia.

“Jadi yang ingin saya titip pesan adalah bahwa kalau melihat pasar kerja jangan dilihat hanya data PHK,” ujar Amalia.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa masih terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan selama satu tahun terakhir, termasuk akibat PHK di sejumlah sektor usaha.

BPS mencatat sekitar 196 ribu orang mengalami PHK selama satu tahun terakhir.

Namun, dari jumlah tersebut, sekitar 113 ribu orang telah mendapatkan pekerjaan kembali, sedangkan sekitar 14 ribu orang memilih keluar dari angkatan kerja karena melanjutkan pendidikan atau alasan keluarga.

“Karena sekali lagi ada yang terserap kerja, ada yang menganggur, ada yang keluar karena dia (dikenai) PHK, tetapi ada juga yang terserap kembali,” ungkap dia.

Selain itu, BPS juga mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,68 persen pada Februari 2026 dibandingkan 4,76 persen pada Februari 2025.

Data BPS sebelumnya juga menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, dan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun.

Sementara dari sisi lapangan usaha, sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, perdagangan 6,26 persen, industri pengolahan 5,04 persen, serta pertanian 4,97 persen pada Triwulan I-2026 yang turut mendukung penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi.

Amalia menilai dinamika pasar kerja perlu dilihat secara menyeluruh agar kondisi ketenagakerjaan tidak dipersepsikan hanya dari angka PHK semata.

Menurut dia, data ketenagakerjaan menjadi bagian penting untuk membaca kondisi ekonomi domestik dan efektivitas penyerapan tenaga kerja nasional.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga terus memperluas program penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sepanjang 2026. Salah satunya melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional yang menargetkan lebih dari 70 ribu peserta secara nasional pada tahun ini.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja melalui skema yang terhubung dengan kebutuhan industri.

Selain pelatihan vokasi, pemerintah juga tengah menjalankan program padat karya, tenaga kerja mandiri, serta penguatan perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjaga daya tahan pasar kerja di tengah dinamika ekonomi global.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan hingga pertengahan awal Mei 2026, penyerapan gabah petani di dalam negeri telah mencapai 2,4 juta ton setara beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP).

Rizal mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari target nasional sebesar 4 juta ton setara beras pada 2026 sebagaimana penugasan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan dalam negeri.

"Dan sampai tanggal 6 Mei ini (2026), kami sudah mencapai lebih dari 2,4 juta ton (penyerapan gabah setara beras). Jadi hampir mencapai sekitar 60 persen dari total target 4 juta ton," kata Rizal di Jakarta, Rabu.

Dia menekankan itu saat berbincang bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam peninjauan langsung kondisi riil stok cadangan beras pemerintah yang dikelola di Gudang Bulog Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rizal menyampaikan keberhasilan tersebut didukung sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementerian Pertanian, serta aparat TNI/Polri yang terlibat langsung dalam mengawal penyerapan di lapangan.

Bulog juga menerapkan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan standar kualitas tertentu, yakni hanya hasil panen yang telah mencapai usia optimal untuk menjaga mutu produk yang dihasilkan.

Pendekatan itu memastikan beras yang diserap memiliki tingkat kematangan yang baik sehingga menghasilkan kualitas lebih tinggi saat diproses dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam upaya mencapai target, Bulog menerapkan strategi pentahelix dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi dan media sebagai bagian dari pengawasan serta transparansi kinerja.

Selain itu, mahasiswa juga didorong berperan aktif sebagai pengawas independen melalui kegiatan edukatif dan kunjungan lapangan guna memahami langsung sistem logistik pangan nasional.

Bulog saat ini mengelola jaringan gudang yang tersebar luas di seluruh Indonesia untuk menyimpan cadangan beras pemerintah sebagai bagian dari sistem distribusi dan stabilisasi pangan.

Ia menyebutkan total gudang yang dimiliki mencapai 1.555 unit dengan kapasitas penyimpanan sekitar 3,7 juta ton, sehingga sebagian kebutuhan tambahan dipenuhi melalui penyewaan gudang eksternal.

Untuk mengakomodasi peningkatan stok, Bulog menyewa fasilitas tambahan dengan kapasitas mendekati 2 juta ton guna memastikan seluruh hasil serapan gabah petani dapat diserap dengan baik.

Pemerintah juga memberikan dukungan pembangunan 100 gudang baru pada 2026 yang diprioritaskan di wilayah terdepan seperti Nias, Natuna, dan Morotai untuk memperkuat distribusi logistik nasional.

Langkah itu sekaligus ditujukan untuk menjangkau daerah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan memadai sehingga distribusi cadangan beras dapat lebih merata dan efisien.

Secara keseluruhan, tambah Rizal, stok beras nasional yang dikelola BUMN pangan tersebut saat ini telah mencapai sekitar 5,23 juta ton dan dinilai cukup untuk menjaga ketahanan pangan hingga tahun mendatang.

Bulog menegaskan seluruh beras yang disimpan merupakan milik pemerintah sebagai cadangan pangan nasional yang terdiri dari beras premium dan medium untuk kebutuhan stabilisasi harga serta bantuan masyarakat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN IV PalmCo membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026