Bisnis.com, JAKARTA — Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terhadap cuaca selama periode perayaan Idulfitri 2026 atau mudik Lebaran memperlihatkan adanya penurunan intensitas hujan.

Sebagian besar wilayah Indonesia tercatat masih berada dalam masa peralihan musim hujan. Kondisi tersebut berpotensi memicu hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang di sejumlah wilayah, sehingga perlu menjadi perhatian dalam mendukung kelancaran transportasi dan keselamatan masyarakat selama periode Angkutan Lebaran 2026.

“Berdasarkan analisis BMKG, potensi peningkatan intensitas curah hujan utamanya terjadi pada minggu pertama hingga minggu kedua Maret 2026. Selanjutnya intensitas tersebut diperkirakan akan menurun,” kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI pada Rabu (11/3/2026).

Kondisi cuaca pada rentang 1–10 Maret diprakirakan didominasi hujan ringan hingga sedang, dengan peluang hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah seperti Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Kemudian pada periode 11–20 Maret hingga 21–30 Maret, cuaca diperkirakan masih didominasi hujan ringan hingga sedang dengan peluang hujan lebat di wilayah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Pegunungan. Secara umum, selama periode Lebaran kondisi cuaca diprediksi didominasi berawan hingga berpotensi hujan.

Lebih lanjut, pada April 2026 curah hujan diperkirakan masih berada pada kategori menengah hingga tinggi, dengan potensi sangat tinggi terutama di wilayah Papua Tengah. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah dinamika atmosfer, di antaranya aktivitas Monsun Asia yang membawa massa udara basah, fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, serta potensi pertumbuhan bibit siklon tropis di wilayah selatan Indonesia.

Sebagai langkah mitigasi potensi bencana hidrometeorologi, BMKG juga menyiapkan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara situasional dan berbasis kebutuhan untuk menekan intensitas curah hujan di wilayah yang berpotensi terdampak. Upaya ini diarahkan untuk memitigasi potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi yang dapat mengganggu aktivitas transportasi, khususnya penyeberangan.

Di sisi layanan informasi, BMKG terus memperkuat sistem informasi cuaca terintegrasi bagi sektor transportasi darat, laut, dan udara. Platform tersebut antara lain Ina-SIAM untuk sektor penerbangan, InaWIS untuk sektor maritim, serta Digital Weather for Traffic (DWT) yang menyediakan informasi prakiraan cuaca dan peringatan dini berbasis nowcasting di sepanjang jalur transportasi darat.

“Informasi BMKG dapat diakses melalui website, Instagram, YouTube, Facebook, X (Twitter), aplikasi InfoBMKG, SMS Blast, hingga tampilan informasi cuaca luar ruang dan layar Dynamic Message Sign (DMS) di jalan tol,” kata Faisal.

Selain fokus pada jalur transportasi, BMKG juga menyiapkan prakiraan cuaca khusus untuk beberapa destinasi wisata unggulan yang biasanya ramai dikunjungi saat libur Lebaran, seperti Labuan Bajo, Danau Toba, dan kawasan Gunung Bromo.

Jaringan stasiun BMKG di daerah turut disiagakan agar layanan informasi cuaca dapat berlangsung terus-menerus, termasuk dukungan pengoperasian posko pusat dan daerah di pelabuhan utama, bandara, serta rest area jalan tol.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Indonesia pada hari ini, Minggu (22/2/2026). Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrem.

Prakirawan BMKG Medayu Bestari dikutip dari Antara, menyampaikan bahwa potensi hujan lebat hingga sangat lebat perlu diantisipasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Tengah dan Papua Pegunungan," katanya.

Selain itu, BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas sedang hingga hujan disertai petir berpeluang terjadi di Palembang (Sumatra Selatan), Jakarta, Tanjung Selor (Kalimantan Utara), serta Merauke (Papua Selatan).

Sementara itu, hujan lebat diprakirakan mengguyur Nabire (Papua Tengah). Adapun hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di Bengkulu, Serang, Denpasar, dan Mamuju.

Untuk hujan ringan, BMKG memprakirakan kondisi tersebut terjadi di sebagian wilayah Sumatra, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Palangkaraya. Kondisi serupa juga berpeluang terjadi di Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Ternate, Ambon, serta sebagian besar wilayah Papua.

BMKG juga mencatat potensi berawan tebal di Aceh, Medan, Pekanbaru, Manado, Gorontalo, dan Palu. Selain itu, terdapat potensi udara kabur serta asap atau kabut di Banjarmasin dan Samarinda.

Sejalan dengan itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat disertai angin kencang serta kilat atau petir. Masyarakat juga diminta rutin memperbarui informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG, laman resmi BMKG, dan media sosial resmi lembaga tersebut.

BMKG mengingatkan, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi memicu genangan, banjir, dan gangguan aktivitas di sejumlah wilayah. Masyarakat diimbau melakukan langkah antisipasi sejak dini, terutama di daerah rawan bencana hidrometeorologi

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan penyebab harga komoditas cabai rawit meningkat hingga 16,6% pada pekan kedua Februari 2026.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa intensitas hujan yang tinggi di berbagai daerah membuat distribusi cabai rawit menjadi terhambat. Akibatnya, harga cabai rawit di sejumlah daerah disebutnya melampaui Rp80.000 per kilogram.

“Nah, ini hujan yang menyebabkan memang. Bukan tidak ada barang, barang sangat banyak di standing crop-nya, tapi tidak ada yang mulai dipetik,” kata Ketut dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, disiarkan langsung di YouTube Kemendagri, Rabu (18/2/2026).

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapanas dan pemangku kepentingan terkait untuk melakukan langkah pengendalian harga cabai, kendati penurunan harga mulai tampak pada hari ini.

Dia menyebut bahwa Bapanas akan melakukan langkah intervensi dengan mendorong stok cabai di sejumlah daerah sentra produksi menuju pasar-pasar induk, dengan harapan harga penjualan cabai dapat melandai.

Ketut menggambarkan bahwa pihaknya akan mengumpulkan stok cabai di kawasan Jawa Barat seperti Bandung hingga Garut, lantas mendistribusikannya ke Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar Induk Tanah Tinggi.

“Dua ini harus kita dorong dulu, sehingga mereka bisa menurunkan posisi [harga cabai rawit] mungkin Rp10.000, Rp15.000, kecenderungannya itu,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono menyampaikan bahwa harga rata-rata nasional cabai rawit pada pekan kedua bulan ini mencapai Rp67.038 per kilogram, meningkat 16,6% dibandingkan dengan Januari 2026.

“Kalau kita bandingkan dengan HAP [harga acuan penjualan]-nya Rp57.000, maka relatif cukup jauh di atas HAP. Bahkan harga ini cukup tinggi dibandingkan pada posisi Desember,” kata Ateng dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, peningkatan IPH alias indeks perkembangan harga cabai rawit tampak di 210 kabupaten/kota di Tanah Air, melonjak dari 189 kabupaten/kota pada pekan sebelumnya.

BPS juga mencatat harga cabai rawit paling tinggi tercatat di Kabupaten Nduga, yakni mencapai Rp200.000 per kilogram. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp22.500 per kilogram hingga pekan kedua Februari 2026.

Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) berpotensi terjadi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat, disertai angin kencang pada rentang 3-5 Februari 2026.

Kondisi ini bisa memicu beberapa bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.

Beberapa daerah berstatus waspada dengan potensi hujan sedang hingga lebat, antara lain Kabupaten Bulukumba, Bone, Jeneponto, Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sinjai, Tana Toraja, Toraja Utara, Kota Parepare, dan Palopo.

Kemudian beberapa daerah berstatus siaga dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat, antara lain Kabupaten Barru, Gowa, Maros, Pangkep, Takalar, dan Kota Makassar.

Sementara peringatan dini angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian barat dan selatan, serta beberapa kabupaten seperti Sinjai dan Wajo.

"Waspada potensi peningkatan intensitas curah hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," tulis BMKG melalui saluran Whatsapp resminya, Senin (2/2/2026).

Untuk daerah dengan status siaga, banjir berpotensi terjadi dengan dampak sedang, namun dapat meluas di area pemukiman rendah. Jika terjadi, banjir yang diakibatkan hujan sangat lebat bisa mengganggu aktivitas harian serta menimbulkan kerugian ekonomi menengah.

Oleh sebab itu, BKMG mengimbau agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat menyiagakan tim bencana dan logistik dasar, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta warga diharapkan mengamankan dokumen dan barang pentingnya.

Selain banjir, tanah longsor juga bisa menjadi ancaman saat cuaca buruk. Longsor pada daerah berstatus siaga berpotensi menimbulkan kerusakan menengah, menutup akses jalan, merusak beberapa rumah, dan mengganggu aktivitas ekonomi.

Antisipasinya, pemerintah desa bersama BPBD perlu menyiapkan jalur evakuasi alternatif apabila bencana tersebut terjadi. Sosialisasi digencarkan kepada warga yang tinggal di lereng rawan, dan menyiapkan alat berat untuk buka akses jalan jika tertimbun.

"Masyarakat perlu berhati-hati saat melakukan aktivitas di luar ruangan khususnya lapangan terbuka dan area pepohonan tinggi. Bersiaga juga hadapi potensi bencana seperti banjir bandang dan pohon tumbang," tambah BMKG.

Bisnis.com, JAKARTA— Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memprediksi fenomena penguatan angin dari utara akan kembali terjadi pada pertengahan hingga akhir Februari 2026.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Peneliti Bidang Klimatologi dan Perubahan Iklim BRIN Erma Yulihastin mengatakan, meskipun saat ini terjadi reduksi atau penurunan curah hujan, potensi hujan lebat kembali meningkat dalam beberapa pekan ke depan.

“Pada pertengahan hingga akhir Februari, fenomena penguatan angin dari utara kembali terjadi yang dapat meningkatkan hujan kembali untuk wilayah Jabodetabek,” kata Erma saat dihubungiBisnis, Kamis (29/1/2026).

Erma menjelaskan, wilayah Bogor dan Bandung masih akan mengalami curah hujan tinggi hingga April. Dengan kondisi tersebut, lanjut Erma, Bogor dan Bandung memiliki potensi lebih besar terdampak hujan deras yang dapat memicu banjir dan longsor hingga April.

Selain kedua wilayah tersebut, peningkatan curah hujan juga berpeluang terjadi di Kabupaten Agam dan Kota Padang, Sumatera Barat, serta wilayah Tapanuli di Sumatera Utara.

Menurut Erma, kondisi itu dipengaruhi dinamika vortex di Samudra Hindia yang dapat memicu hujan berintensitas tinggi pada periode Maret hingga April. Erma juga memaparkan terdapat dua jenis angin kencang, yakni angin kencang yang tidak disertai hujan dan angin kencang yang disertai hujan.

Dia menjelaskan, angin kencang tanpa hujan umumnya berkaitan dengan fenomena angin darat–laut yang dipicu aktivitas konvektif atau badai di laut. Kondisi tersebut kemudian dapat memengaruhi munculnya angin kencang di daratan, khususnya di wilayah pesisir.

Sementara itu, angin kencang yang disertai hujan biasanya berasal dari awan cumulonimbus atau awan badai.

“Yang akhir-akhir ini terjadi di Jakarta bisa kedua jenis angin kencang tersebut namun jenis pertama lebih sering terjadi,” katanya.

Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya fenomena fase perigee pada 30 Januari 2026 serta bulan purnama pada 2 Februari 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut.

Berdasarkan pantauan datawater leveldan prediksi pasang surut, banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Indonesia, meliputi:

1. Pesisir Sumatera Utara
2. Pesisir Riau
3. Pesisir Kepulauan Riau
4. Pesisir Sumatera Barat
5. Pesisir Jambi
6. Pesisir Banten
7. Pesisir Jakarta
8. Pesisir Jawa Barat
9. Pesisir Jawa Tengah
10. Pesisir Jawa Timur
11. Pesisir Bali
12. Pesisir Nusa Tenggara Barat
13. Pesisir Nusa Tenggara Timur
14. Pesisir Kalimantan Utara
15. Pesisir Kalimantan Timur
16. Pesisir Kalimantan Selatan
17. Pesisir Kalimantan Tengah
18. Pesisir Kalimantan Barat
19. Pesisir Sulawesi Utara
20. Pesisir Maluku
21. Pesisir Maluku Utara
22. Pesisir Papua Selatan

BMKG menyebutkan potensi banjir pesisir tersebut secara umum dapat berdampak pada aktivitas masyarakat di wilayah pesisir, seperti kegiatan bongkar muat di pelabuhan, aktivitas permukiman pesisir, serta usaha tambak garam dan perikanan darat.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat telah melakukan kajian penyebab banjir bandang yang terjadi di daerah itu hingga penutupan tahun 2025 dan hasilnya intensitas hujan yang turun tergolong sangat ekstrem yakni mencapai 1.000 mm selama satu pekan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan berdasarkan penjelasan BMKG bahwa hujan dikategorikan ekstrem jika curah hujan melebihi 150 mm dalam 24 jam, dan apabila hujan turun 1.000 mm dalam 7 hari, dimana rata-rata harian adalah 142 mm/hari, kondisi itu dinilai berada di ambang batas yakni sangat lebat atau 100-150 mm/hari.

“Di Sumbar ini curah hujan 4.000 mm selama satu tahun. Sementara kondisi yang terjadi pada penghujung tahun 2025 itu, seperempat curah hujan atau 1.000 mm turun dalam kurun waktu sepekan saja. Kondisi ini membuat beberapa aliran anak sungai di perbukitan di hulu sungainya itu mengalir deras dan meluap, hingga membuat tanah-tanah yang berada di aliran anak sungai itu tidak mampu menahan derasnya hujan dan mendorong terjadinya tanah longsor,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Dia menyatakan kondisi tersebut semakin diperkuat melihat banyaknya kayu gelondongan hanyut hingga ke muara laut di Padang, dan secara karakteristik kayu itu sebagian besar mempunyai akar, bukan sisa potongan atau telah dibentuk menjadi balok-balok kayu.

Ferdinal menegaskan hal itu membuktikan bahwa banjir bandang yang terjadi itu, tidak sepenuhnya murni akibat pembalakan liar atau aktivitas lainnya, tapi disebabkan tingginya curah hujan yang turun selama sepekan.

Menurutnya meski ada persepsi yang muncul di kalangan publik bahwa tutupan hutan di hulu sungai seperti di Batu Busuk, Padang, tersebut rendah, hal tersebut tidaklah benar. Melihat dari hasil penelitian mahasiswa, tutupan hutan sebelum terjadi banjir bandang mencapai 40%, padahal minimal tutupan itu dikategorikan aman yakni 30%.

“Kondisi tutupan hutan di hulu sungai Batang Kuranji di atas angka minimal bahkan. Begitupun soal sedimentasi di daerah aliran sungai juga rendah,” jelasnya.

Berpedoman kepada kondisi itu, Ferdinal berpendapat solusi supaya tidak terjadi banjir bandang susulan, perlu dibangun sabo dam oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V. Peran sabo dam, akan dapat meminimalisir derasnya aliran air dari hulu, hingga masyarakat berada dekat dari DAS bisa terselamatkan dari ancaman banjir bandang.

“Kami melihat, solusi adalah membangun sabo dam di sejumlah titik DAS Kuranji itu. Karena kalau melakukan penghijauan kembali di hulu sungai itu, bukanlah sebuah upaya yang dapat meminimalisir terjadi banjir bandang. Akan tetapi cara ini bisa saja berhasil, asalkan melakukan penanaman kembali di iringi dengan pembangunan sabo dam,” sebutnya.

Bukan Perhutanan Sosial jadi Penyebab Kerusakan Hutan

Selain itu, Ferdinal juga menanggapi tentang anggapan publik yang menyatakan keberadaan Perhutanan Sosial yang berada dekat dengan daerah aliran sungai, telah membuat kondisi tanah di perbukitan sepanjang DAS tidak bekerja menyerap air secara optimal.

Bantahan ini setelah melihat dari posisi Perhutanan Sosial di DAS Kuranji itu, dimana keberadaan Perhutanan Sosial saat ini berada di ketinggian 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang yakni di hulu sungai mencapai 1.500 mdpl. “Kami bahkan sudah persika kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang ini.

“Besar-besar hujan yang turun, makanya mudah membuat tanah jadi berlubang dan menyebabkan longsoran,”

Bukan wilayah perhutanan sosial, karena perhutanan sosial saat ini 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang dari 1.500 mdpl. Dishut bahkan sudah memeriksa kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang tersebut. Makanya, banjir bandang yang terjadi itu bukan dikarenakan adanya Perhutanan Sosial.

Menurutnya, hadirnya Perhutanan Sosial yang telah mengurangi dampak buruk dari banjir bandang yang telah terjadi tersebut. “Kalau tidak ada Perhutanan Sosial ini, saya perkirakan akan semakin buruk banjir bandang yang terjadi itu, akan lebih parah lagi. Karena, tanpa ada Perhutanan Sosial, aktivitas masyarakat membuka lahan pertanian atau perkebunan akan semakin meluas tanpa memperhitungkan dampak-dampak lainnya,” ucap dia.

Dikatakannya pascabencana yang terjadi, sebagai tindak lanjuti dari anggapan publik yang negatif terhadap kegiatan Perhutanan Sosial yang berada dekat dari DAS Kuranji Padang yakni Perhutanan Sosial Padang Janiah, Puncak Labuang, dan Sikayan Balumuik, tidak ditemukan adanya kawasan longsoran.

“Seharusnya, kalau Perhutanan Sosial itu dianggap telah merusak hutan, titik tanah longsor yang kemudian menutupi aliran sungai itu terjadi di kawasan Perhutanan Sosial yang telah dikelola oleh masyarakat. Kenyataannya, kondisi di lapangan, kawasan di sana baik-baik saja,” tegasnya.

Ferdinal menjelaskan saat ini total luas Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 380 ribu hektare dan 27 hektare diantaranya tengah dilakukan perambahan atau pembersihan semak belukar, karena untuk menanam tanaman buah seperti manggis, durian, atau kopi, semak belukar harus dibersihkan terlebih dahulu, tanpa harus dibakar.

“Kondisi itu bukan penggundulan, karena bukan menembang pohon-pohon yang besar, tapi membersihkan semak belukar saja,” kata dia.

Dia menyatakan jikapun dikemudian hari ditemukan Perhutanan Sosial telah menjalankan pemanfaatan hutan tidak sesuai ketentuan, langkah yang akan dilakukan mulai dari teguran administrasi, hingga pencabutan izin Perhutanan Sosial. Adanya tahapan ini, melihat dari kondisi dampak kerusakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial nya.

“Kami tidak akan membela Perhutanan Sosial yang tidak sesuai ketentuan cara pemanfaatan hutannya, jika salah, kami tertibkan, tidak ada negosiasinya,” ungkap dia.

Ekonomi Petani Hutan Naik Nyaris 100%

Kemudian Ferdinal mengatakan hadirnya Perhutanan Sosial di Sumbar, berdasarkan hasil survei pendapatan petani hutan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2021 lalu pendapatan petani hutan di Sumbar Rp1,7 juta per bulan, kemudian terus naik di tahun berikutnya menjadi Rp2,1 juta per bulannya, hingga di tahun 2025 pendapatan petani hutan mencapai Rp3,1 juta per bulannya.

“Dari tahun ke tahun, pendapatan petani hutan di Sumbar tren naik. Jika dibandingkan tahun 2021 dan 2025, kenaikannya itu nyaris 100%,” sebutnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan konsep hadirnya Perhutanan Sosial yakni memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar hutan, tanpa harus merusak hutan, telah memberikan dampak ekonomi yang sangat baik masyarakat. Adanya tren peningkatan pendapatan petani hutan itu, seiring banyaknya muncul usaha yang dikelolah dari hasil hutan.

Dikatakannya dari wilayah Perhutanan Sosial yang dikelolah itu, pada umumnya aktivitas usaha kebanyak hasil hutan bukan kayu, yakni hanya memanfaatkan buah-buahan, ada juga mengembangkan hutan, menyadap getah pinus, gula aren, asam kandis, hingga madu kelulut.

“Jadi sekitar masyarakat hutan ini banyak melahirkan produk olahan,” ujarnya.

Namun untuk produk olahan yang telah dilahirkan dari memanfaatkan hasil bukan kayu di hutan itu, sejauh ini belum bisa dipasarkan secara luas. Karena memang, ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti sertifikasi halal dan izin edar oleh BPOM. “Terkait hal ini kami akan terus berupaya membantu petani hutan ini,” tegasnya.

Menurutnya bahkan dari Bareskrim telah datang ke Dishut Sumbar mempertanyakan soal kabar bahwa Perhutanan Sosial penyebab terjadi longsoran di hulu, dan dia menegaskan tidak ada hubungannya dengan Perhutanan Sosial. “Tapi kalau bicara soal aktivitas perusahaan, yang ada, yaitu Semen Padang, tapi tidak ada kaitannya dengan banjir bandang di DAS Kuranji, dan perbukitan di Semen Padang itu, baik-baik saja kondisinya,” ucap dia.

Ferdinal bilang Dishut selama ini sudah intens melakukan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga hutan. Karena memang, kalau berhadapan dengan masyarakat yang dikedepankan adalah berdiskusi, sementara kalau ke perusahaan harus menggunakan aturan.

Bisnis.com, PADANG — Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Sumatra Barat melihat banyaknya bangunan dan infrastruktur yang rusak akibat dilanda bencana banjir yang terjadi sejak pekan terakhir di November 2025 lalu perlu menjadi perhatian dan kajian yang serius bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ketua Forum DAS Sumatera Barat Prof. Isril Berd mengatakan bencana alam yang terjadi di Sumatra telah menyebabkan ribuan nyawa meninggal dunia dan sejumlah bangunan dan infrastruktur rusak. Begitupun khusus di Sumbar, persoalan ini jangan dianggap sepele, karena potensi banjir susulan bisa terjadi dalam rentang waktu yang singkat.

Dia menyampaikan dari pengamatan Forum DAS, sejumlah daerah aliran sungai di Sumbar sebagian besar dalam kondisi tidak baik-baik saja. Di Padang misalnya, dibagian hulu DAS terdapat 9 titik yang tidak memiliki tutupan hutan kategori normal, karena sesuai aturan yang ada, tutup hutan di hulu DAS minimal harus sekitar 30%.

“Kalau di 9 titik di hulu DAS Padang itu tutupan hutan tidak mencukupi 30% lagi, kami melihatnya dari pantauan satelit. Hal ini memiliki potensi banjir bandang susulan. Kami berharap pemerintah segera melakukan upaya sedini mungkin mengantisipasi potensi bencana itu,” katanya, Selasa (16/12/2025).

Dia menjelaskan selain kondisi di hulu DAS yang tidak normal, kondisi DAS pasca banjir bandang juga telah menyebabkan pendangkalan. Hal ini lah yang menjadi penyebab salah satu terjadi banjir susulan, seperti yang ada di DAS Lubuk Minturun dan di Batu Busuk Padang.

Pendangkalan sungai, lanjut Isril, membuat daya tampung debit air jadi berkurang, sementara intensitas hujan tinggi terjadi di hulu DAS, dan apabila berlangsung dalam durasi yang lama, sangat rentan terjadi air sungai meluap dan membuat banjir susulan terus terjadi.

“Solusi dalam kondisi ini supaya tidak terjadi banjir susulan, segerakan upaya normalisasi sepanjang daerah aliran sungai itu. Lakukan penggalian agar sungai tidak dangkal, tutupan hutan 30% di hulu DAS jangan diganggu. Penanganan ini perlu segera, jika tidak segera, masyarakat akan dibayang-bayangi ancaman bencana banjir,” tegasnya.

Dalam melakukan upaya normalisasi ini, kata Isril, jangan hanya sekedar seremonial saja. Pemerintah harus berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V selaku pihak yang memiliki wewenang terkait kondisi sungai. Kemudian pengerjaan normalisasi ini harus turun ke sejumlah titik-titik DAS yang terjadi pendangkalan tersebut.

“Pekerjaan ini memang berat, karena melihat dari informasi BMKG, potensi hujan masih ada. Tapi dalam situasi saat ini, pemerintah memang perlu bekerja cepat, sehingga banjir susulan ini terus terjadi kembali, dan masyarakat pun tidak dibayang-bayangi ancaman bencana alam,” ucap dia.

Dikatakannya melihat dari intensitas hujan di Padang ini, tidak bisa disamaratakan dengan kondisi intensitas antara pusat kota dengan kondisi di bagian hulu. Seperti di Indarung, kampus Universitas Andalas di Limau Manis, curah hujan lebih tinggi dibandingkan curah hujan yang terjadi di wilayah perkotaan.

Artinya, pemerintah perlu menghitung juga daya tampung aliran sungai dan drainasenya, karena daerah yang memiliki curah yang tinggi harus lebih besar dayang tampung debit airnya, dan jangan sama kan kondisi aliran sungai dan drainase di seluruh wilayah di Padang.

"Kami dari Forum DAS berharap ada aturan terkait penanganan kondisi DAS ini, salah satunya soal konsep rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang menerapkan mitigasi bencana," sebutnya.

Dia mendorong DPRD bersama pemerintah daerah membahas membuat aturan yang dituangkan di dalam RTRW terkait penerapan mitigasi bencana dalam mendirikan bangunan.

"Belajar dari kondisi bencana alam ini, kami berharap DPRD bersama pemerintah daerah membuat aturan atau terkait RTRW ini," ujarnya.

Diakuinya bahwa memang sejauh ini saya belum membaca secara detail aturan yang ada di RTRW itu, apakah ada atau tidak terkait aturan soal pembangunan yang berdekatan dengan sungai.

"Tapi yang terlihat kini, saya menduga sepertinya tidak ada RTRW soal mitigasi bencana. Kalau pun ada RTRW nya, maka yang dipertanyakan kenapa izin mendirikan bangunan masih di keluarkan pemda? Ilegal atau berizin banguna-bangunan yang ada itu," tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengimbau kepada segenap seluruh operator transportasi, terkhusus PT Kereta Api Indonesia (Persero), untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi cuaca ekstrem, yang diprediksi berlangsung pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Peringatan tersebut disampaikan menyusul prakiraan BMKG, yang mengungkap intensitas hujan dan cuaca ekstrem akan meningkat drastis di sejumlah wilayah Tanah Air. Hal itu menimbulkan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, hingga dapat memicu gangguan aksesibilitas dan sistem transportasi.

Kepala KNKT Soerjanto Tjahjono menyebut, pihaknya pun terlibat dalam rangkaian inspeksi bersama operator transportasi, seperti KAI sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan keselamatan pada periode angkutan Nataru. Ia menyebut beberapa titik rawan telah menjadi perhatian khusus pihaknya, khususnya di daerah rawan bencana.

“Kami dari KNKT ikut di dalam KAIS (Kereta Inspeksi) ini untuk meyakinkan masalah-masalah keselamatan. Tadi juga sudah disampaikan Bapak Dirut ada beberapa titik dan kami melihat sudah ada penanganan-penanganan khusus di daerah-daerah tersebut,” ucap Soerjanto, di Surabaya, Kamis (4/12/2025).

Soerjanto membeberkan, akhir-akhir ini kondisi cuaca di sejumlah wilayah menunjukkan anomali serius. Intensitas hujan yang melebihi ambang batas normal disebutnya sebagai pertanda potensi bencana hidrometeorologi, dan maka dari itu pengawasan harus ditetapkan sebagai prioritas.

“Masalah cuaca yang sekarang ini benar-benar ekstrem. Kalau di Surabaya ini hujan dengan intensitas sekitar 150 sampai 200 mm itu sudah banjir. Nah, kemarin di Sumatera itu intensitasnya sampai 450 mm. Ini baru terjadi saat-saat ini,” bebernya.

Seperti diketahui, PT. KAI telah melakukan pemetaan terhadap wilayah kerjanya yang masuk dalam daftar daerah operasi khusus (Dapsus). Salah satu titik rawan jalur KA tersebut adalah wilayah Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang, yang terdiri atas Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun Cepu, Stasiun Ngrombo, dan Stasiun Ambarawa (stasiun kereta wisata).

Kawasan tersebut termasuk dalam wilayah pemantauan ekstra oleh PT. KAI. Sebab secara topografi dan kondisi tanah, beberapa titik memiliki kerentanan terhadap banjir, longsor, hingga amblesan.

“Kami juga mengingatkan kepada semua teman-teman Kereta Api ini bahwa tempat-tempat rawan, khususnya untuk daerah-daerah yang kemungkinan terjadinya longsor atau banjir karena kemungkinan sesuai dengan pesan dari BMKG bahwa cuacanya ekstrem benar-benar ekstrem terutama curah hujannya,” pungkas Soerjanto.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan sehingga proses evakuasi dan penanganan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilakukan dengan cepat.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan selama 24 jam sejak 27 November hingga 1 Desember 2025.

"Sebagai bagian dari pemerintah, BMKG turut serta memastikan seluruh unsur bergerak cepat menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem dan berdampak luas di sejumlah wilayah,” kata Faisal dikutip laman resmi BMKG, Senin (1/12/2025).

Faisal mengatakan pihaknya akan rutin memeriksa peralatan, tim, pesawat, dan koordinasi dengan stakeholder terkait agar OMC berjalan optimal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan pelaksanaan OMC mempertimbangkan analisis meteorologi yang berlaku di wilayah tersebut.

“Strategi penyemaian dilakukan dengan mengintervensi awan-awan yang membawa air hujan sebelum masuk ke area terdampak bencana, tepatnya di perairan sebelah Barat dan Utara dari Provinsi Sumatera Utara,” jelas Seto.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, tiga provinsi tersebut berpotensi hujan intensitas sedang dan lebat mulai 30 Desember sampai 2 Desember 2025.

Tim OMC telah melakukan 9 penerbangan sorti dengan menggunakan bahan semai 4.800 kg NaCl dan 2.400 kg CaO. Di Medan, OMC berlangsung di Posko Stasiun Meteorologi (Stamet) Sultan Iskandar Muda Aceh dan Posko Bandara Internasional Minangkabau Sumatra Barat.

Adapun, OMC yang difokuskan melalui Posko Bandara Internasional Minangkabau telah dilakukan penyemaian 5 sorti penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan PK-DPI dan PK-SNK dengan total bahan semai 4.400 kg NaCl.

Sedangkan, OMC di Aceh telah memasuki hari kedua dengan total 4 sorti penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan PK-SNP yang menyemai 2.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kelas I Kalimantan Selatan memproyeksikan curah hujan pada Desember 2025 mencapai 200—400 milimeter di mayoritas wilayah provinsi.

Prediksi ini menandakan periode intensitas hujan menengah hingga tinggi menjelang puncak musim penghujan.

Kepala Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik, menegaskan perlunya kewaspadaan kolektif menghadapi dinamika cuaca akhir tahun.

"Berdasarkan analisis klimatologis, curah hujan pada Desember 2025 di Kalimantan Selatan diprediksi berada pada kisaran 200 hingga 400 milimeter. Sebagian daerah lainnya juga berpotensi menerima hujan dengan intensitas lebih rendah di rentang 150–200 milimeter," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Minggu (30/11/2025).

Merinci sebaran geografis, BMKG mengidentifikasi sejumlah kabupaten dengan potensi hujan relatif lebih rendah, yakni 150—200 milimeter, meliputi beberapa kecamatan di Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut.

Di sisi lain, wilayah dengan potensi curah hujan lebih masif yang berkisar 200—300 milimeter sampai dengan 300—400 milimeter mencakup hampir seluruh kabupaten dan kota di provinsi ini.

Klaus menyebutkan daerah-daerah yang masuk dalam kategori curah hujan tinggi antara lain Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin, serta keseluruhan wilayah administratif Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin.

Meski begitu, BMKG menyatakan bahwa karakteristik hujan Desember mendatang diprediksi berada dalam kategori Normal (85%—115%) di hampir seluruh Kalimantan Selatan.

Artinya, tingkat curah hujan diperkirakan konsisten dengan pola klimatologis rata-rata, tanpa indikasi anomali ekstrem yang mengkhawatirkan.

Klaus menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memperkuat langkah-langkah mitigasi.

"Kami mendorong koordinasi lintas sektor baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk memperkuat mitigasi. Langkah antisipatif dini akan sangat membantu meminimalkan risiko bencana hidrometeorologi di puncak musim hujan," tegasnya.

Dalam rangka menghadapi lonjakan curah hujan, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis.

Pertama, penguatan infrastruktur mitigasi banjir dan antisipasi genangan air, terutama di kawasan padat permukiman yang rentan terendam.
Kedua, pemeriksaan rutin terhadap sistem drainase dan saluran sungai guna memastikan aliran air tidak terhambat oleh sedimentasi atau sampah.

Ketiga, peningkatan kewaspadaan masyarakat yang bermukim di area rawan longsor serta bantaran sungai.

Terakhir, penguatan koordinasi aktif antara pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan relawan kebencanaan untuk membangun jejaring tanggap darurat yang responsif.

Bisnis.com, SURABAYA – Untuk mengantisipasi potensi banjir lahar dingin di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menyusul banyaknya material vulkanik Gunung Semeru, yang erupsi pada Rabu (19/11/2025), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) selama lima hari, terhitung sejak Rabu (26/11/2025).

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, menyatakan bahwa fokus utama OMC di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Lumajang adalah untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah hulu untuk mencegah banjir lahar dingin yang bersifat destruktif.

Selain itu, Seto menjelaskan bahwa pelaksanaan OMC juga ditujukan untuk antisipasi kejadian hujan dengan intensitas lebat hingga ekstrem yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah lainnya, seperti longsor di Provinsi Jawa Timur.

“Objektivitas misi OMC di Provinsi Jawa Timur kali ini lebih difokuskan untuk antisipasi banjir lahar dingin pasca erupsi Gunung Semeru. Setiap hari kami monitor hasil prakiraannya, apabila ada potensi hujan yang tinggi, maka kami upayakan intervensi melalui OMC supaya hujan di hulu tidak terlalu ekstrem. Dengan berkurangnya intensitas hujan, maka potensi banjir lahar dingin dapat direduksi,” ucap Seto dalam keterangan resminya, Jumat (28/11/2025).

Pelaksanaan OMC tersebut didasarkan pada analisis meteorologi yang menunjukkan potensi peningkatan pembentukan awan hujan signifikan di Jawa Timur. Seto menjelaskan, nilai Outgoing Longwave Radiation (OLR) pada periode 30 November hingga 2 Desember 2025 menunjukkan nilai negatif di sebagian wilayah Jawa Timur, yang mengindikasikan peningkatan pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan.

Di sisi lain, BMKG juga mendeteksi adanya aktivasi Gelombang Rossby Equator dan Low Frequency di sebagian besar wilayah Jawa Timur pada periode 25 November sampai 2 Desember 2025.

"Kondisi cuaca ini bertepatan dengan telah masuknya musim hujan di area Jawa Timur, yang meningkatkan risiko bencana susulan mengingat material erupsi vulkanik banyak mengendap di permukaan, khususnya di aliran material erupsi di Kabupaten Lumajang," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo, menjelaskan bahwa pengoperasian OMC yang diberangkatkan dari Lanudal Juanda Sidoarjo telah dilakukan sebanyak empat sorti penerbangan, dengan total empat ton bahan disemai.

Dalam operasi kali ini, pesawat Cessna Caravan akan mengintervensi awan yang berpotensi menjadi hujan lebat sebelum awan tersebut mencapai area target yang ingin diamankan, yakni Kabupaten Lumajang.

“Hal ini tidak lepas dari pertimbangan safety penerbangan agar selain efektif, OMC juga berjalan dengan aman akibat faktor Gunung Semeru yang masih aktif,” tegas Budi.

Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG, Edison Kurniawan menekankan pentingnya sinergitas antara BMKG dan BNPB dalam misi kebencanaan ini.

Selain itu, BMKG juga secara aktif memberikan rekomendasi implementasi OMC kepada BNPB, apabila terdeteksi potensi cuaca pemicu bencana guna memastikan upaya mitigasi dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

“Dalam pelaksanaan OMC di lapangan, personel kami aktif mendampingi BNPB dalam memberikan rekomendasi teknis dan umum terkait pelaksanaan OMC agar objektivitas misi dapat tercapai,” pungkasnya.