Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan perkembangan penanganan pascabencana alam hidrometerologi di Sumatra-Aceh. Dia menyebut total korban meninggal menjadi 1.205 orang.

Pernyataan itu dia sampaikan saat rapat evaluasi pescabencana di Sumatra bersama DPR, Rabu (18/2/2026). Selain itu, jumlah pengungsi mengalami penurunan.

"Yang meninggal dunia 1.205 orang, dan yang hilang 139 orang, dan pengungsi juga 2 juta lebih, sekarang lebih kurang 12.164 di tenda," katanya.

Dia menyampaikan bahwa di Sumatra Barat sudah tidak ada pengungsi dari sebelumnya 16.164 orang mengungsi di tenda-tenda. Sebab, masyarakat setempat telah pindah ke hunian sementara atau Huntara. Sedangkan masyarakat yang rumahnya hilang atau rusak berat telah mendapatkan dana hunian tunggu

"Di Sumatra Barat kami sudah melakukan pengecekan di 16 kabupaten kota yang terdampak tidak terdapat pengungsi di tenda," jelasnya

Mendagri menyampaikan korban meninggal sebanyak 267 orang, hilang 70 orang di Sumatra Barat. Pemerintah juga mulai merehabilitasi kerusakan fasilitas pendidikan hingga kesehatan.

Lalu, untuk Sumatra Utara dari 33 kabupaten kota yang ada, 18 terdampak, kecamatan 163 dan desa 897 juga ada rumah yang rusak ringan, berat, hingga hilang. Begitu pun kerusakan infrastruktur fasilitas umum seperti jalan, fasilitas kesehatan, sampai pendidikan.

Dia menuturkan jumlah pengungsi di Sumatra Utara dari sekitar 53 ribu menjadi 850 orang, khususnya di Tapanuli Tengah.

Selanjutnya, Mendagri mengatakan di Aceh 562 orang meninggal dunia, hilang 29 orang, dan pengungsi 1,4 juta sekarang 12.144 orang yang ada di tenda.

"Kerusakan rumah 258 ribu dibagi berdasarkan klasifikasi (kerusakan) rumah ringan, sedang, dan berat. Dari 23 kabupaten/kota, 18 kabupaten/kota terdampak, kecamatan 2013, desa atau kampung 3.046, jelasnya.

Dia menyampaikan bahwa pola bencana hampir sama, di mana daerah dataran tinggi umumnya mengalami longsor karena hujan yang lebat sehingga mengakibatkan jalan terputus dan rusak. Alhasil, kota-kota terisolir dan bantuan logistik sulit dikirim. Sedangkan dataran rendah karena tersapu banjir bandang.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan akan mengajukan anggaran Rp500 miliar untuk memulihkan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak di Sumatra-Aceh sehingga layanan kesehatan dapat berjalan optimal.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dia menjelaskan banyak fasilitas kesehatan yang rusak akibat bencana hidrometeorologi itu seperti mobil ambulans, MRI, CT Scan, hingga bangunan yang hancur.

"Jadi semua nanti yang akan kita sudah mengajukan anggaran sekitar Rp500 miliar untuk revitalisasi yang akan kita lakukan," katanya kepada jurnalis di Graha BNPB, dikutip Kamis (8/1/2026).

Budi mengatakan telah menerjunkan petugas teknisi untuk mengetahui tingkat kerusakan fasilitas kesehatan. Jika dirasa dapat diperbaiki, maka Kemenkes tidak mengajukan anggaran pembelian alat baru.

Namun jika dirasa alat kesehatan masuk kategori rusak berat, maka pengadaan pembelian alat kesehatan akan dianggarkan.

"Karena sekarang kita udah list kan. Oh ambulans misalnya 204 yang bisa diperbaiki berapa, oh cuma 120. Jadi mesti beli dong sisanya. Nah itu kita masukkan," jelasnya.

Budi menyampaikan telah menggelontorkan lebih dari Rp50 miliar untuk revitalisasi alat kesehatan di tiga provinsi itu.

Anggaran yang diberikan akan terus bertambah seiring berjalannya proses penanganan di provinsi tersebut. Anggaran itu merupakan permintaan Kemenkes yang diajukan ke BNPB untuk nantinya disampaikan ke Kementerian Keuangan.

"Ordenya kira-kira kalau saya lihat itu masih puluhan miliar, yang jelas di atas Rp50 miliar dan bergerak terus," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto meminta maaf karena belum dapat mengunjungi seluruh lokasi terdampak bencana banjir di Sumatra hingga Aceh.

Prabowo memahami bahwa dirinya beberapa kali mengunjungi kegiatan penting di sejumlah wilayah, tetapi tidak menyampingkan wilayah lainnya karena turut mengalami dampak yang besar.

Dia menyebut kerap mendapatkan laporan dari pemerintah daerah maupun jajaran kabinetnya karena tak kunjung mendatangi sejumlah wilayah.

"Saya tahu bahwa saya dapat laporan dari beberapa pihak Mendagri dari gubernur bahwa banyak kabupaten lain bertanya 'ko presiden belum sampai'. Saya minta maaf belum bisa ke semua titik," jelas Prabowo saat kunjungan ke Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2025).

Namun, dirinya sudah berkoordinasi dengan gubernur dan Mendagri agar dapat mengunjungi seluruh wilayah yang terdampak.

"Tetapi saya sudah sampaikan ke gubernur dan Mendagri nanti Insyallah saya coba tetap daerah-daerah yang dampaknya besar akan saya datangin," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pihak yang berjibaku membantu penanganan pascabencana Sumatra-Aceh.

Menurutnya, pejabat negara yang datang ke lokasi bencana berupaya mencarikan solusi dengan menghimpun berbagai masalah dan berkoordinasi bersama pejabat daerah setempat.

"Kita ingin katakanlah [bukan] sekadar untuk melihat, tapi kita datang melihat untuk mengetahui masalah," terangnya.

Dia menyampaikan pejabat pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan kerja nyata kepada masyarakat melalui langkah-langkah strategis.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan dana operasional pendidikan darurat senilai Rp25,9 miliar untuk menunjang pendidikan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

"Dana operasional pendidikan darurat yang sudah kami serahkan seluruhnya ada Rp25.915.000.000 , untuk di Aceh Rp11.295.000.000, di Sumatra Barat Rp8.540.000.000, dan di Sumatra Utara Rp6.080.000.000," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti saat konferensi pers di Graha BNPB, Selasa (30/12/2025).

Selain itu, Abdul menjelaskan telah menyalurkan dukungan psikososial sebesar Rp300 juta untuk Aceh, Rp200 juta untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Secara khusus bagi guru dan tenaga pendidikan yang terdampak telah disalurkan tunjangan dengan total 16.467 guru atau Rp32 miliar. Penyaluran ini juga menyasar guru di Lumajang, Jawa Timur yang terdampak letusan Gunung Semeru.

"Total untuk Aceh grand totalnya adalah Rp15.722.000.000 untuk 7.861 guru. Kemudian di Sumatra Barat Rp5.590.000.000 untuk 2.795 guru, kemudian di Sumatra Utara Rp11.566.000.000 untuk 5783," jelasnya.

Adapun Jawa Timur tersalurkan Rp56 juta bagi 28 guru. Abdul menjelaskan sebagian penyaluran dana ini masih proses karena membutuhkan waktu cukup lama serta nominal besar, di mana transfer selanjutnya diberikan pada bulan Januari dan Februari 2026.

Lebih lanjut, bantuan pendidikan lainnya di wilayah Sumatra-Aceh adalah school kit atau peralatan sekolah dengan total 27 ribu peralatan sekolah.

Dari data yang dipaparkan, total sekolah yang terdampak sebanyak 4.149. Di Aceh sebanyak 2.756, Sumatra Barat 443, dan Sumatra Utara 950.

"Sekolah yang sudah bisa beroperasi untuk di Aceh ada 2.226 atau 81 persen, kemudian di sumbar 380 atau 86 persen, dan di sumut 902 atau 95 persen," terangnya.

Abdul menyebut sejumlah sekolah telah masuk tahap pembersihan. Di Aceh, katanya, sebanyak 516 sekolah, Sumatra Barat 42 sekolah, dan Sumatra Utara 29 sekolah. Menurutnya, pemulihan fasilitas pendidikan masih memerlukan waktu yang cukup lama sesuai tingkat keparahan kerusakan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti telah menyiapkan tiga skenario penerapan kurikulum semester genap 2026 untuk wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

Abdul menjelaskan skenario terbagi menjadi tiga fase yakni tanggap darurat (0-3 bulan), pemulihan dini (3-12 bulan), dan pemulihan lanjutan (1-3 tahun). Fase ini disesuaikan kesiapan di masing-masing daerah. Pasalnya terdapat 4.149 sekolah yang terdampak.

Pertama, untuk tanggap darurat bentuk penerapan kurikulumnya disederhanakan menjadi literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan diri, dukungan psikososial, dan informasi mitigasi bencana.

"Kemudian pengembangan bahan belajar darurat, metode pembelajaran yang adaptif. Kemudian dukungan psikososial terintergrasi dalam pembelajaran," katanya saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (30/12/2025).

Kemudian asesmen akan disesuaikan pada kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid. Fase pemulihan dini, siswa/i diajarkan mata pelajaran mitigasi bencana yang relevans serta program pemulihan pembelajaran.

Pada fase ini, jadwal siswa/i disesuaikan dengan kondisi peserta didik yang masih mengungsi, penerapan pembelajaran hybrid, serta pengelompokan berdasarkan tingkat capaian murid.

Selain itu fase pemulihan dini menerapkan sistem transisi berbasis portofolio, remedial berkelanjutan untuk murid terdampak berat, dan penilaian perkembangan sosial-emosional murid. Kemudian fase pemulihan lanjutan, di mana fasilitas sekolah membutuhkan renovasi hingga satu tahun.

"Mereka belajar integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pembelajaran inklusif berbasis ketahanan, serta sistem monitoring dan evaluasi pendidikan darurat," terangnya.

Adapun dukungan psikososial juga diberlakukan bagi para tenaga pengajar. Di sisi lain, Abdul menuturkan telah menyalurkan bantuan peralatan sekolah sebanyak 15.500. Untuk Sumatra Barat disalurkan 5.000 tools kit, Sumatra Utara sebanyak 6.500, dan Aceh 15.500.

"Kemudian tenda, 78 di Aceh, 22 di Sumbar, dan 47 di Sumut, total 147. Kemudian ruang kelas darurat ada 100 di Aceh, kemudian sumbar ada 30, sumut 30 dan total 160," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai imbauan sejumlah kepala daerah agar perayaan Tahun Baru dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Sumatra dan Aceh.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo usai konferensi pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana di Sumatra Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menanggapi pertanyaan terkait imbauan kepala daerah agar masyarakat tidak merayakan Tahun Baru secara berlebihan, termasuk tidak menyalakan kembang api, Prasetyo menyatakan pemerintah pusat sependapat dengan sikap tersebut.

“Saya kira itu sangat tepat. Sangat tepat karena kita juga harus menunjukkan rasa empati, solidaritas, dan rasa senasib sepenanggungan,” ujar Prasetyo.

Dia menekankan, sebagai satu bangsa, masyarakat Indonesia perlu ikut merasakan duka yang dialami saudara-saudara sebangsa yang tengah terdampak bencana, meskipun momentum tersebut bertepatan dengan pergantian tahun.

“Sebagai satu bangsa kan tentunya ada yang sedang mengalami bencana yang kita juga harus ikut merasakan,” katanya.

Menurut Prasetyo, pandangan yang disampaikan para kepala daerah terkait perayaan Tahun Baru yang sederhana sudah sejalan dengan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Pemerintah berharap masyarakat dapat menyambut Tahun Baru dengan penuh keprihatinan, empati, dan solidaritas, serta tetap menjaga ketertiban dan keamanan di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masih berlangsung.

“Kalau kami berpendapat, apa yang disampaikan oleh kepala-kepala daerah itu sudah benar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons ramainya perbincangan pro dan kontra di media sosial terkait bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menekankan pentingnya semangat gotong royong untuk mempercepat pemulihan pascabencana di wilayah terdampak.

Dia menyebutkan, Komdigi sendiri memprioritaskan pemulihan konektivitas telekomunikasi agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan.

“Jadi fokus kami sama-sama bekerja keras ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau masih ada yang kurang kami mohon maaf. Nah mudah-mudahan ini jaringan telekomunikasi di Sumatera ini bisa segera pulih,” kata Fifi dalam Kegiatan Pengiriman Bantuan 100 Genset, Bantuan Alat Komunikasi, dan Logistik ke Sumatra di Cargo Bandara Halim Perdanakusuma, Senin (22/12/2025).

Komdigi mencatat tingkat pemulihan jaringan telekomunikasi di Sumatra Utara telah mencapai 97%, Sumatra Barat sekitar 99%, sementara Aceh masih berada di kisaran 80%. Fifi menegaskan, upaya pemulihan di Aceh difokuskan pada wilayah yang masih terdampak berat, seperti Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tamiang.

“Fokusnya kami ingin segera memberikan pemulihan telekomunikasi ya agar masyarakat bisa berkomunikasi dengan orang-orang terkasihnya dengan baik dan tenang,” katanya.

Di sisi lain, perbincangan publik di media sosial turut diramaikan oleh aksi penggalangan dana yang dilakukan kreator konten sekaligus CEO Malaka Project, Ferry Irwandi. Melalui platform Kitabisa.com, aksi tersebut berhasil menghimpun donasi hingga Rp10 miliar.

Aksi penggalangan dana tersebut sempat disinggung dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endipat Wijaya, mengkritik narasi yang menyebut pemerintah tidak hadir di wilayah bencana.

“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” katanya.

Isu lain yang turut memicu polemik di media sosial adalah soal perizinan penggalangan dana oleh influencer.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.

“Dipersilakan [donasi], tak perlu izin langsung saja. Tapi nanti kalau sudah selesai nanti bisa urus izinnya belakangan,” kata Gus Ipul.

Dia menekankan aturan perizinan bukan bentuk pembatasan, melainkan mekanisme pertanggungjawaban agar dana bantuan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Kalau bencana silakan kumpulkan dulu, tapi kalau sudah selesai dilaporkan. Boleh [lakukan donasi dahulu],” katanya.

Gus Ipul juga mengapresiasi solidaritas publik serta memastikan koordinasi antara Kementerian Sosial, BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah terus berjalan untuk mempercepat penanganan darurat, termasuk distribusi logistik dan operasional dapur umum.

Selain itu, beredar pula kabar di media sosial mengenai bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia yang disebut-sebut dikenakan pajak atau bea masuk. Isu tersebut dibantah langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menegaskan bantuan kemanusiaan dari diaspora Indonesia di luar negeri untuk korban bencana di Sumatra tidak dikenakan pajak maupun bea masuk saat masuk ke Indonesia.

Banda Aceh: PT PLN (Persero) berhasil memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang.

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan demi menjaga aktivitas masyarakat dan stabilitas pelayanan publik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM, kami terus mempercepat upaya pemulihan kelistrikan pascabencana Aceh. Alhamdulillah, proses ini dapat berjalan lancar dan sistem kelistrikan Banda Aceh kini telah pulih sepenuhnya,” ujarnya daam keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember 2025.

Darmawan melanjutkan, pascapulihnya kelistrikan Banda Aceh, pihaknya terus meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di wilayah tersebut.

“Saat ini kami terus memonitor suplai listrik kepada masyarakat secara menyeluruh sembari terus memperkuat sistem agar ke depan semakin tangguh dan mampu meminimalisir potensi gangguan,” ucapnya.

Darmawan melanjutkan, selain Banda Aceh, secara bertahap PLN terus memulihkan suplai listrik untuk pelanggan di wilayah lain, termasuk lokasi-lokasi terdampak banjir dan tanah longsor. PLN juga secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan optimal.

“Personel kami terus bekerja untuk mempercepat recovery agar seluruh wilayah di Aceh dapat pulih sepenuhnya. Kami juga bersiaga 24 jam di lapangan untuk merespons cepat setiap potensi gangguan,” tutup Darmawan.

PLN menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak selama proses pemulihan berlangsung. Ke depan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan kelistrikan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat total korban meninggal dunia terkait bencana banjir di Sumatra dan Aceh menjadi 990 jiwa hingga Kamis (11/12/2025).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan jumlah itu bertambah 21 orang dibandingkan dengan hari sebelumnya.

"Jumlah korban yang ditemukan hari ini sebanyak 21 jasad sehingga jumlah total korban meninggal ini dari 969 jiwa per kemarin, 10 Desember menjadi 990 korban jiwa," ujar Abdul dalam konferensi pers daring, dikutip Jumat (12/12/2025).

Dia merincikan, 16 jasad dari 21 korban jiwa itu ditemukan di Aceh Utara; tiga jenazah di Sumatera Utara; dan dua jenazah lagi ditemukan di Sumatra Barat.

Sementara itu, kata Abdul, korban hilang kini telah berkurang 30 orang menjadi 222 dibandingkan hari Rabu (10/12/2025). Korban hilang itu merupakan rekapitulasi dari tiga provinsi terdampak bencana.

"Kemudian, pemutakhiran korban hilang, ini dari 252 daftar nama pada hari kemarin menjadi 222 nama, artinya berkurang 30 nama setelah kita rekapitulasi kembali bersama kabupaten kota," imbuhnya.

Sementara itu, untuk pengungsi bencana juga telah berkurang sebanyak 9.612 jiwa. Artinya, dari sebelumnya pengungsi total ada sebanyak 894.501 jiwa. Kini, total pengungsi mencapai 884.889 jiwa.

"Untuk jumlah pengungsi dari 894.501 jiwa per kemarin, 10 Desember, menjadi 884.889 jiwa, artinya berkurang lebih kurang sebanyak 9.612 jiwa," pungkas Abdul.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan korban jiwa bencana banjir dan longsor di Sumatra-Aceh bertambah. Sementara itu, jumlah korban hilang berkurang.

Melansir gis.bnpb.go.id, data per Selasa (9/12/2025), korban jiwa menjadi 961, korban hilang 293, dan luka-luka sebanyak 5 ribu orang.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan tim gabungan telah menemukan 40 jenazah pada Senin (8/12/2025).

Dia menyebutkan untuk Aceh bertambah 23 dari 366 menjadi 389 jiwa meninggal dunia. Sumatra Utara bertambah 9 korban jiwa sehingga menjadi 338 korban jiwa.

Adapun, Sumatra Barat bertambah 8 jenazah sehingga menjadi 238 jiwa. Namun, dia mengatakan jumlah korban hilang berkurang.

"BNPB mencatat secara total korban [hilang] yang berkurang dari hari kemarin di angka 392 jiwa hari ini [Senin, 8 Desember 2025] yang terdaftar pada Pusdalops BNPB yang merupakan rekapitulasi dari 3 provinsi sebanyak 293 jiwa," katanya dikutip pada Selasa (9/12/2025) dari akun YouTube BNPB.

Dia menegaskan bahwa pihaknya berupaya menekan angka korban hilang dengan mendata sejumlah titik pengungsian yang belum terdaftar.

Menurutnya, terdapat tambahan lokasi pengungsian di Aceh, Aceh Timur, dan Bener Meriah sehingga total pengungsi menjadi 1.057.482 jiwa.

Penyebaran logistik juga telah dilakukan melalui jalur udara, meskipun sempat terhalang beberapa jam karena kondisi yang tidak memungkinkan. Abdul menyampaikan bahwa tim gabungan telah mendistribusikan 20 sorti logistik.

Selain itu, tim juga perlahan mendistribusikan logistik melalui jalur darat di 6 lokasi dengan menggunakan truk yang memiliki tonase lebih besar, di antaranya Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Aceh Timur dan Aceh Utara.

Di Sumbar, katanya, jembatan Sikabau yang menghubungkan ruas Jalan Sikabau dan Lembah Melintang telah dibangun jembatan bailey yang diperkirakan rampung pada 12 Desember 2025.

"Kemudian jembatan bawah Kubang, Kabupaten Solok sepanjang 17 meter saat ini sudah jalan dengan persentase 20%-25% diharapkan pada minggu ini juga bisa segera digunakan oleh masyarakat," katanya.

Selain itu, tim juga membangun jembatan bailey di jembatan Supayang, Kabupaten Solok dan salah satu jembatan di Kabupaten Padang.

25 Desa di Aceh Terendam Banjir

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat mencatat sebanyak 25 desa tersebar pada enam kecamatan kembali terendam banjir dengan ketinggian air berkisar antara 20-50 centimeter.

“Penyebab kembali terjadinya banjir ini akibat tingginya curah hujan sehingga menyebabkan aliran sungai meluap,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat, Teuku Ronal Nehdiansyah dilansir dari Antara.

Sebelumnya pada Rabu (26/11/2025), sejumlah kawasan di daerah ini juga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai di atas satu meter.

Ada pun lokasi yang terendam banjir di Aceh Barat diantaranya Desa Leuhan dan Desa Gampa Kecamatan Johan Pahlawan. Di Kecamatan Woyla Induk banjir juga merendam Desa Aron Tunong, Desa Aron Baroh dan Desa Ie Itam Baroh.

Banjir juga merendam Desa Teupin Baroh dan Desa Peuribu, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat dengan ketinggian air berkisar antara 40 hingga 50 sentimeter.

Banjir setinggi 40 hingga 50 sentimeter juga merendam tujuh desa di Kecamatan Woyla Barat meliputi Desa Napai, Desa Cot Lagan, Desa Leubok Pasi Ara, Desa Lhok Malee, Desa Blang Cot Rubek, Desa Alue Leuhop serta Desa Ulee Pasi Ara.

Di Kecamatan Meureubo banjir merendam tiga desa meliputi Desa Ranto Panyang Timur, Desa Pasi Aceh Tunong serta Desa Pasi Aceh Baroh dengan ketinggian air berkisar 20 hingga 30 sentimeter.

Banjir juga merendam delapan desa di Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat meliputi Desa Alue Tampak, Gampong Masjid, Keudee Aron, Pasi Jambu, Tumpok Ladang, Meunasah Rayeuk, Meunasah Buloh, serta Pasi Teungoh dengan ketinggian air rata-rata mencapai 20 sentimeter.

Teuku Ronal mengatakan hingga saat ini tim dari BPBD Aceh Barat masih terus berupaya melakukan pendataan terhadap dampak yang disebabkan oleh banjir luapan, sekaligus memastikan ada tidaknya warga yang menjadi korban dalam musibah ini.

“Untuk kerugian juga masih dalam pendataan,” kata Teuku Ronal Nehdiansyah.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI,Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan pemerintah seharusnya memberlakukan status bencana nasional, merespons banjir dan longsor di Sumatra Utara, Sumatra, Barat, dan Aceh.

Menurutnya, bencana di tiga provinsi tersebut telah menelan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup parah sehingga penerapan status bencana nasional perlu dilakukan.

"Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (1/12/2025).

Terlebih sejumlah jalur darat lumpuh yang mengakibatkan sulitnya penyaluran logistik ke setiap daerah, serta proses evakuasi yang terkendala infrastruktur yang terputus.

Selain mendesak pemerintah menerapkan status bencana nasional, Dede juga mendorong mitra Komisi II dalam hal ini Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Dede mengimbau agar pemerintah mampu melakukan mitigasi ke depannya, sebab kondisi cuaca yang sulit diprediksi.

"Tetapi tentu mitigasi tetap harus dilaksanakan. Bukan hanya kepada daerah-daerah yang Tapanuli Tengah, Sibolga, dan lain-lain, tapi daerah sekitar," ujarnya.

Apalagi, kata Dede, banyak lahan hutan di Sumatra telah dialih fungsikan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dia menyampaikan tidak menutup kemungkinan hal serupa terjadi di wilayah lainnya.

Data BNPB per Minggu (30/11/2025), total korban jiwa mencapai 442 orang, dan 402 orang masih hilang. Sejumlah infrastruktur belum pulih, begitupun jalan masih lumpuh. Pemberian logistik dilakukan menggunakan jalur udara.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca untuk menurunkan intensitas hujan sehingga proses evakuasi dan penanganan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh dilakukan dengan cepat.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca (OMC) dilakukan selama 24 jam sejak 27 November hingga 1 Desember 2025.

"Sebagai bagian dari pemerintah, BMKG turut serta memastikan seluruh unsur bergerak cepat menjamin keselamatan warga dari bencana yang dipicu oleh fenomena cuaca ekstrem dan berdampak luas di sejumlah wilayah,” kata Faisal dikutip laman resmi BMKG, Senin (1/12/2025).

Faisal mengatakan pihaknya akan rutin memeriksa peralatan, tim, pesawat, dan koordinasi dengan stakeholder terkait agar OMC berjalan optimal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan pelaksanaan OMC mempertimbangkan analisis meteorologi yang berlaku di wilayah tersebut.

“Strategi penyemaian dilakukan dengan mengintervensi awan-awan yang membawa air hujan sebelum masuk ke area terdampak bencana, tepatnya di perairan sebelah Barat dan Utara dari Provinsi Sumatera Utara,” jelas Seto.

Berdasarkan hasil analisis BMKG, tiga provinsi tersebut berpotensi hujan intensitas sedang dan lebat mulai 30 Desember sampai 2 Desember 2025.

Tim OMC telah melakukan 9 penerbangan sorti dengan menggunakan bahan semai 4.800 kg NaCl dan 2.400 kg CaO. Di Medan, OMC berlangsung di Posko Stasiun Meteorologi (Stamet) Sultan Iskandar Muda Aceh dan Posko Bandara Internasional Minangkabau Sumatra Barat.

Adapun, OMC yang difokuskan melalui Posko Bandara Internasional Minangkabau telah dilakukan penyemaian 5 sorti penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan PK-DPI dan PK-SNK dengan total bahan semai 4.400 kg NaCl.

Sedangkan, OMC di Aceh telah memasuki hari kedua dengan total 4 sorti penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan PK-SNP yang menyemai 2.000 kg NaCl dan 2.000 kg CaO.