Bisnis.com, PADANG - Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat telah melakukan kajian penyebab banjir bandang yang terjadi di daerah itu hingga penutupan tahun 2025 dan hasilnya intensitas hujan yang turun tergolong sangat ekstrem yakni mencapai 1.000 mm selama satu pekan.

Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Ferdinal Asmin mengatakan berdasarkan penjelasan BMKG bahwa hujan dikategorikan ekstrem jika curah hujan melebihi 150 mm dalam 24 jam, dan apabila hujan turun 1.000 mm dalam 7 hari, dimana rata-rata harian adalah 142 mm/hari, kondisi itu dinilai berada di ambang batas yakni sangat lebat atau 100-150 mm/hari.

“Di Sumbar ini curah hujan 4.000 mm selama satu tahun. Sementara kondisi yang terjadi pada penghujung tahun 2025 itu, seperempat curah hujan atau 1.000 mm turun dalam kurun waktu sepekan saja. Kondisi ini membuat beberapa aliran anak sungai di perbukitan di hulu sungainya itu mengalir deras dan meluap, hingga membuat tanah-tanah yang berada di aliran anak sungai itu tidak mampu menahan derasnya hujan dan mendorong terjadinya tanah longsor,” katanya, Selasa (27/1/2026).

Dia menyatakan kondisi tersebut semakin diperkuat melihat banyaknya kayu gelondongan hanyut hingga ke muara laut di Padang, dan secara karakteristik kayu itu sebagian besar mempunyai akar, bukan sisa potongan atau telah dibentuk menjadi balok-balok kayu.

Ferdinal menegaskan hal itu membuktikan bahwa banjir bandang yang terjadi itu, tidak sepenuhnya murni akibat pembalakan liar atau aktivitas lainnya, tapi disebabkan tingginya curah hujan yang turun selama sepekan.

Menurutnya meski ada persepsi yang muncul di kalangan publik bahwa tutupan hutan di hulu sungai seperti di Batu Busuk, Padang, tersebut rendah, hal tersebut tidaklah benar. Melihat dari hasil penelitian mahasiswa, tutupan hutan sebelum terjadi banjir bandang mencapai 40%, padahal minimal tutupan itu dikategorikan aman yakni 30%.

“Kondisi tutupan hutan di hulu sungai Batang Kuranji di atas angka minimal bahkan. Begitupun soal sedimentasi di daerah aliran sungai juga rendah,” jelasnya.

Berpedoman kepada kondisi itu, Ferdinal berpendapat solusi supaya tidak terjadi banjir bandang susulan, perlu dibangun sabo dam oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra V. Peran sabo dam, akan dapat meminimalisir derasnya aliran air dari hulu, hingga masyarakat berada dekat dari DAS bisa terselamatkan dari ancaman banjir bandang.

“Kami melihat, solusi adalah membangun sabo dam di sejumlah titik DAS Kuranji itu. Karena kalau melakukan penghijauan kembali di hulu sungai itu, bukanlah sebuah upaya yang dapat meminimalisir terjadi banjir bandang. Akan tetapi cara ini bisa saja berhasil, asalkan melakukan penanaman kembali di iringi dengan pembangunan sabo dam,” sebutnya.

Bukan Perhutanan Sosial jadi Penyebab Kerusakan Hutan

Selain itu, Ferdinal juga menanggapi tentang anggapan publik yang menyatakan keberadaan Perhutanan Sosial yang berada dekat dengan daerah aliran sungai, telah membuat kondisi tanah di perbukitan sepanjang DAS tidak bekerja menyerap air secara optimal.

Bantahan ini setelah melihat dari posisi Perhutanan Sosial di DAS Kuranji itu, dimana keberadaan Perhutanan Sosial saat ini berada di ketinggian 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang yakni di hulu sungai mencapai 1.500 mdpl. “Kami bahkan sudah persika kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang ini.

“Besar-besar hujan yang turun, makanya mudah membuat tanah jadi berlubang dan menyebabkan longsoran,”

Bukan wilayah perhutanan sosial, karena perhutanan sosial saat ini 230 mdpl, sementara sumber banjir bandang dari 1.500 mdpl. Dishut bahkan sudah memeriksa kondisi sebelum dan sesudah terjadi banjir bandang tersebut. Makanya, banjir bandang yang terjadi itu bukan dikarenakan adanya Perhutanan Sosial.

Menurutnya, hadirnya Perhutanan Sosial yang telah mengurangi dampak buruk dari banjir bandang yang telah terjadi tersebut. “Kalau tidak ada Perhutanan Sosial ini, saya perkirakan akan semakin buruk banjir bandang yang terjadi itu, akan lebih parah lagi. Karena, tanpa ada Perhutanan Sosial, aktivitas masyarakat membuka lahan pertanian atau perkebunan akan semakin meluas tanpa memperhitungkan dampak-dampak lainnya,” ucap dia.

Dikatakannya pascabencana yang terjadi, sebagai tindak lanjuti dari anggapan publik yang negatif terhadap kegiatan Perhutanan Sosial yang berada dekat dari DAS Kuranji Padang yakni Perhutanan Sosial Padang Janiah, Puncak Labuang, dan Sikayan Balumuik, tidak ditemukan adanya kawasan longsoran.

“Seharusnya, kalau Perhutanan Sosial itu dianggap telah merusak hutan, titik tanah longsor yang kemudian menutupi aliran sungai itu terjadi di kawasan Perhutanan Sosial yang telah dikelola oleh masyarakat. Kenyataannya, kondisi di lapangan, kawasan di sana baik-baik saja,” tegasnya.

Ferdinal menjelaskan saat ini total luas Perhutanan Sosial di Sumbar mencapai 380 ribu hektare dan 27 hektare diantaranya tengah dilakukan perambahan atau pembersihan semak belukar, karena untuk menanam tanaman buah seperti manggis, durian, atau kopi, semak belukar harus dibersihkan terlebih dahulu, tanpa harus dibakar.

“Kondisi itu bukan penggundulan, karena bukan menembang pohon-pohon yang besar, tapi membersihkan semak belukar saja,” kata dia.

Dia menyatakan jikapun dikemudian hari ditemukan Perhutanan Sosial telah menjalankan pemanfaatan hutan tidak sesuai ketentuan, langkah yang akan dilakukan mulai dari teguran administrasi, hingga pencabutan izin Perhutanan Sosial. Adanya tahapan ini, melihat dari kondisi dampak kerusakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial nya.

“Kami tidak akan membela Perhutanan Sosial yang tidak sesuai ketentuan cara pemanfaatan hutannya, jika salah, kami tertibkan, tidak ada negosiasinya,” ungkap dia.

Ekonomi Petani Hutan Naik Nyaris 100%

Kemudian Ferdinal mengatakan hadirnya Perhutanan Sosial di Sumbar, berdasarkan hasil survei pendapatan petani hutan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2021 lalu pendapatan petani hutan di Sumbar Rp1,7 juta per bulan, kemudian terus naik di tahun berikutnya menjadi Rp2,1 juta per bulannya, hingga di tahun 2025 pendapatan petani hutan mencapai Rp3,1 juta per bulannya.

“Dari tahun ke tahun, pendapatan petani hutan di Sumbar tren naik. Jika dibandingkan tahun 2021 dan 2025, kenaikannya itu nyaris 100%,” sebutnya.

Oleh karena itu, sesuai dengan konsep hadirnya Perhutanan Sosial yakni memberikan akses kelola kepada masyarakat di sekitar hutan, tanpa harus merusak hutan, telah memberikan dampak ekonomi yang sangat baik masyarakat. Adanya tren peningkatan pendapatan petani hutan itu, seiring banyaknya muncul usaha yang dikelolah dari hasil hutan.

Dikatakannya dari wilayah Perhutanan Sosial yang dikelolah itu, pada umumnya aktivitas usaha kebanyak hasil hutan bukan kayu, yakni hanya memanfaatkan buah-buahan, ada juga mengembangkan hutan, menyadap getah pinus, gula aren, asam kandis, hingga madu kelulut.

“Jadi sekitar masyarakat hutan ini banyak melahirkan produk olahan,” ujarnya.

Namun untuk produk olahan yang telah dilahirkan dari memanfaatkan hasil bukan kayu di hutan itu, sejauh ini belum bisa dipasarkan secara luas. Karena memang, ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi, seperti sertifikasi halal dan izin edar oleh BPOM. “Terkait hal ini kami akan terus berupaya membantu petani hutan ini,” tegasnya.

Menurutnya bahkan dari Bareskrim telah datang ke Dishut Sumbar mempertanyakan soal kabar bahwa Perhutanan Sosial penyebab terjadi longsoran di hulu, dan dia menegaskan tidak ada hubungannya dengan Perhutanan Sosial. “Tapi kalau bicara soal aktivitas perusahaan, yang ada, yaitu Semen Padang, tapi tidak ada kaitannya dengan banjir bandang di DAS Kuranji, dan perbukitan di Semen Padang itu, baik-baik saja kondisinya,” ucap dia.

Ferdinal bilang Dishut selama ini sudah intens melakukan edukasi kepada masyarakat terkait menjaga hutan. Karena memang, kalau berhadapan dengan masyarakat yang dikedepankan adalah berdiskusi, sementara kalau ke perusahaan harus menggunakan aturan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian ilmiah Institut Pertanian Bogor (IPB University) menilai aktivitas PT Tri Bahtera Srikandi (PT TBS) tidak menunjukkan bukti kuat sebagai penyebab utama (dominant cause) banjir bandang dan longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Garoga, Sumatera Utara, dalam rangkaian bencana yang juga melanda Aceh dan Sumatera Barat.

Hasil kajian menyimpulkan bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah mulai curah hujan ekstrem, akibat siklon tropis Senyar hingga kemiringan lereng yang curam.

Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Bidang Kehutanan IPB University, Yanto Santoso.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit. Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia.

Menurutnya, penyebab banjir bandang dan longsor di DAS Garoga tidak bisa ditarik secara sederhana dengan menunjuk satu pihak saja.

Berdasarkan analisis spasial, hidrologi, dan geologi yang dikombinasikan dengan hasil verifikasi langsung di lapangan, aktivitas PT TBS tidak memenuhi kriteria sebagai penyebab utama atau dominan terjadinya bencana tersebut.

Artinya, tidak ditemukan bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menyimpulkan kegiatan perusahaan menjadi faktor penentu terjadinya banjir bandang dan longsor.

"Berdasarkan analisis spasial, hidrologi, geologi, serta hasil verifikasi lapangan, kegiatan PT TBS tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab dominan banjir bandang dan longsor di DAS Garoga. Penilaian bencana harus dilakukan secara menyeluruh pada skala DAS, bukan secara parsial pada satu entitas usaha,” ujar Yanto lewat keterangan pers, Sabtu (10/1/2026).

Tim IPB sendiri telah melakukan kajian di lokasi kegiatan PT TBS di Desa Simanosor, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Kajian IPB juga mencatat bahwa sebagian besar lahan PT TBS tidak berada dalam kawasan hutan negara, melainkan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL).

SHUTTERSTOCK/litalalla Ilustrasi kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit.

Bahkan sebelumnya merupakan lahan garapan masyarakat yang ditanami karet, pinang, dan tanaman campuran lainnya.

Yanto mengungkapkan, PT TBS telah memiliki izin usaha perkebunan, izin lokasi, serta persetujuan lingkungan. Sementara HGU masih dalam proses karena belum seluruh lahan dilakukan ganti rugi kepada pemiliknya.

Ia mencatat penting untuk membedakan antara izin usaha dan hak atas tanah.

HGU adalah hak agraria, bukan izin usaha. Dalam sistem hukum perkebunan, legalitas operasional ditentukan oleh perizinan berusaha.

“Ketiadaan HGU pada tahap tertentu tidak serta-merta berarti seluruh kegiatan menjadi ilegal,” paparnya.

Namun demikian, ia menegaskan proses pengurusan HGU tetap harus diselesaikan sesuai ketentuan, dan pengawasan negara tetap diperlukan untuk memastikan kepatuhan hukum.

Seperti diketahui, Satgas PKH memastikan proses penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga turut memicu terjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, akan terus ditegakkan.

Tak hanya sebatas pelanggaran sanksi administratif, Satgas PKH kini sedang membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran pidana dalam musibah tersebut.

Satgas PKH menyatakan PT TBS merupakan salah satu korporasi yang patut diduga sebagai salah satu korporasi penyebab bencana banjir bandang dan longsor di DAS Aek Garoga pada tanggal 25-26 November 2025.

Namun, temuan IPB mengungkap fakta lain, bahwa luasan kebun PT TBS yang benar-benar berada di wilayah DAS Garoga sangat kecil, bahkan diperkirakan kurang dari 0,5 persen dari total luas DAS yang mencapai sekitar 12.767 hektare.

Dari total izin lokasi 2.497 hektare, lahan yang telah dibuka hanya sekitar 282 hektare, dan yang telah ditanami sawit baru 86,5 hektare.

AFP PHOTO / ADEK BERRY Ilustrasi kelapa sawit

“Jika dibandingkan dengan skala DAS, kontribusi luasan tersebut secara hidrologis sangat terbatas. Secara ilmiah, sulit menyimpulkan bahwa luasan sekecil itu menjadi pemicu utama bencana berskala besar,” jelasnya.

Hasil kajian menyimpulkan bencana longsor dan banjir bandang di DAS Garoga lebih dipengaruhi oleh kombinasi faktor alamiah, antara lain curah hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, kondisi geologi berupa batuan induk liat masif yang kedap air, solum tanah yang tipis pada lereng-lereng curam, serta kemiringan lereng yang tinggi.

“Kondisi ini menyebabkan tanah dengan cepat mencapai batas mencair (liquid limit). Pada situasi seperti itu, longsor bisa terjadi baik di lahan terbuka maupun di kawasan berhutan,” kata Idung Risdiyanto, pakar agrometeorologi dari Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University.

Dia menyebut hujan ekstrem akibat siklon tropis Senyar merupakan terbesar selama 40 tahun terakhir di Indonesia.

Apalagi 10 hari sebelumnya terjadi hutan yang berurutan sehingga menyebabkan tanah menjadi jenuh dan sulit menyerap air.

Lebih jauh, pakar ilmu tanah IPB University, Basuki Sumawinata, menjelaskan curah hujan selama kejadian siklon mencapai 400 mm dalam 1-3 hari, jumlah yang jauh melampaui rata-rata bulanan.

“Curah hujan sebulan biasanya 150-200 mm. Ketika 400 mm turun hanya dalam beberapa hari, tanah tidak mungkin mampu meresapkan air, sehingga terjadi aliran permukaan yang massif,” katanya.

Dan hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Ia menambahkan, bobot vegetasi besar di lereng curam justru dapat mempercepat terjadinya longsor ketika lapisan tanah kehilangan kestabilannya.

Menjawab isu kayu gelondongan yang terbawa arus banjir, Basuki mencatat bahwa dua anak sungai yang berhulu di sekitar kebun PT TBS, yakni Aek Nahombar dan Aek Hopong, memiliki dimensi sempit dan berkelok tajam sehingga tidak memungkinkan menghanyutkan kayu-kayu besar.

“Secara morfologi sungai, sangat tidak mungkin log kayu berukuran besar berasal dari areal kebun PT TBS. Indikasi kuat menunjukkan kayu-kayu tersebut berasal dari perambahan dan longsoran di bagian lain DAS Garoga,” lanjutnya.

canva.com Ilustrasi kelapa sawit

Basuki menekankan bencana tersebut memberikan pelajaran penting bagi pengelolaan lingkungan di Indonesia. Salah satunya adalah perlunya pemahaman yang lebih kontekstual tentang fungsi hutan dan vegetasi.

“Konsep bahwa hutan selalu mencegah longsor tidak bisa digeneralisasi. Pada lereng sangat curam dengan tanah dangkal di atas batuan kedap air, vegetasi besar justru dapat menjadi faktor pemberat saat hujan ekstrem,” jelasnya.

Karena itu, ia mendorong agar penanganan dan penetapan tanggung jawab hukum atas bencana alam dilakukan secara ilmiah, proporsional, dan berbasis kajian lintas disiplin, melibatkan aspek hidrologi, geologi, dan klimatologi.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai banjir bandang yang melanda Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, pada Senin kemarin, disebabkan oleh alih fungsi lahan, perubahan tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan.

“Itu ada bukaan lahan,” katanya dikutip Kamis (30/10/2025).

Diketahui, bencana banjir dan longsor tersebut menyebabkan 1.873 warga dari 626 kepala keluarga (KK) terdampak, sebagian di antaranya terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Dedi mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat untuk menelusuri lebih jauh perubahan tata ruang di kawasan tersebut, termasuk peruntukan lahan yang mungkin telah disalahgunakan.

Menurutnya, kerusakan lingkungan menjadi faktor utama penyebab bencana hidrometeorologi yang berulang di wilayah Sukabumi setiap musim hujan.

“Jadi problem Sukabumi itu satu, mau bolak-balik apapun, alamnya akut rusak,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah berulang kali memberikan bantuan dalam penanganan bencana di Sukabumi, termasuk memperbaiki fasilitas umum yang sebenarnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Tapi kan bencananya terus-terusan, sehingga tidak bisa hanya membangun infrastrukturnya saja di hilir. Di atasnya harus diselesaikan. Maka waktu hari jadi Kabupaten Sukabumi saya minta pada bupatinya, tata ruangnya rubah gitu loh,” ucapnya.

Dia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan larangan alih fungsi lahan. Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dapat menegakkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Semua orang harus mentaati, yaitu larangan alih fungsi lahan. Ya mudah-mudahan aja nanti semua orang mentaati, bupatinya juga bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan alam, bukan keinginan gubernur, ya keinginan alam untuk dijaga,” katanya.

Saat disinggung kemungkinan keterlibatan lahan milik PTPN, dalam perubahan tata ruang, Dedi enggan berspekulasi lebih jauh.

“Kan tidak boleh saya menyimpulkan sebelum ada investigasi. Investigatifnya biar teman-teman ITP sama IPB,” pungkasnya.