Jakarta: Rencana pemerintah memberikan insentif untuk pembelian sepeda motor listrik belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Program yang sebelumnya diproyeksikan mulai berjalan pada Juni 2026 kini ditunda setidaknya selama satu bulan ke depan karena skema pelaksanaannya masih dalam tahap pembahasan.

Meski demikian, langkah ini tidak berarti pemerintah mengurangi komitmennya terhadap pengembangan kendaraan listrik.

Justru sebaliknya, pemerintah ingin memastikan mekanisme insentif berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Insentif motor listrik masih dikaji

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga dilansir Antara, Selasa, 23 Juni 2026.

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Ia juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan penundaan dilakukan karena pemerintah masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut secara matang sebelum resmi diluncurkan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini. Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp 5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Purbaya juga menilai insentif kendaraan listrik diperlukan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan. Program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

IDXChannel - Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mengalami kemunduran jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada Agustus 2026.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ujar Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan, mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," kata Airlangga.

Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik, yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil.

Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan, soal insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu, jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin Rp5 juta per motor atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekonomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya, beberapa waktu lalu.

Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96 persen menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7 persen.

Penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20 persen.

(Dhera Arizona)

Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menunda implementasi penyaluran insentif untuk pembelian sepeda motor listrik selama satu bulan ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penundaan dilakukan karena skema insentif masih dalam tahap kajian.

“Insentif sepeda motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan,” kata Airlangga di Jakarta, Senin.

Program bantuan fiskal tersebut sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Juni 2026. Namun, Airlangga menjelaskan alasan penundaan karena pemerintah saat ini masih perlu membahas mekanisme pelaksanaan program tersebut dengan matang sebelum resmi diluncurkan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mandiri Utama Finance (MUF) menilai adopsi sepeda motor listrik di sektor logistik dan transportasi berbasis aplikasi masih menghadapi berbagai tantangan meski pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif. Perusahaan pembiayaan itu mendorong kolaborasi regulator, industri pembiayaan, produsen kendaraan, dan platform digital untuk mempercepat transisi kendaraan roda dua listrik.

Plt. Direktur Utama PT Mandiri Utama Finance Dapot Parasian Sukoco Sinaga mengatakan permintaan pembiayaan sepeda motor listrik hingga kini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk setelah terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang layanan pos komersial yang mendorong penerapan logistik hijau nasional.

“Kalau ditanya apakah sudah ada kenaikan dari sisi demand, menurut kami di bisnis pembiayaan tidak signifikan. Ini masih menjadi PR besar bagi kami karena sebenarnya roda dua merupakan bisnis yang sangat menarik,” ujar Dapot dalam diskusi BIG Strategic Forum 2026 di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Menurut Dapot, kondisi tersebut sejalan dengan hasil studi implementasi logistik hijau yang menunjukkan bahwa kendaraan listrik memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Namun, tingginya biaya akuisisi awal masih menjadi hambatan utama bagi pengemudi maupun kurir untuk beralih ke kendaraan listrik.

Studi tersebut mencatat total cost of ownership (TCO) sepeda motor listrik sekitar 27% lebih rendah dibandingkan sepeda motor berbahan bakar bensin. Meski demikian, penghematan biaya operasional dinilai belum cukup untuk mengompensasi harga pembelian kendaraan listrik yang lebih tinggi.

Berdasarkan kajian tersebut, dibutuhkan insentif yang mampu menutup kesenjangan pembiayaan antara Rp15 juta hingga Rp23 juta agar transisi kendaraan listrik menjadi lebih menarik bagi pengemudi dan kurir. Selain subsidi harga, dukungan pembiayaan juga menjadi salah satu insentif yang paling diharapkan oleh pelaku di lapangan.

Dapot menilai tantangan utama saat ini bukan hanya persoalan harga kendaraan, tetapi juga manfaat ekonomi yang belum dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Menurut dia, insentif bagi sepeda motor listrik masih kalah menarik dibandingkan insentif yang diterima pengguna mobil listrik, seperti kemudahan akses di kawasan ganjil-genap dan tarif pajak yang lebih rendah.

“Insentif-insentifnya harus lebih mendarat lagi, lebih melihat bagaimana orang melihat motor EV itu lebih favorable daripada motor ICE,” katanya.

MUF memandang sektor logistik sebagai pintu masuk paling realistis untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik nasional. Hal itu sejalan dengan hasil penelitian yang menempatkan layanan pengiriman instan (on-demand) dan perusahaan logistik pihak ketiga (3PL) sebagai segmen yang paling siap untuk dielektrifikasi karena sebagian besar armadanya menggunakan sepeda motor.

Untuk mendukung upaya tersebut, MUF berencana berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan pelaku industri kendaraan listrik guna mencari model pembiayaan yang dapat mempercepat konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik.

Menurut Dapot, pendekatan berbasis ekosistem akan lebih efektif dibandingkan menyasar konsumen ritel secara individual. Platform ride-hailing seperti Grab dan Gojek dinilai dapat menjadi sasaran utama program transisi kendaraan listrik karena memiliki jutaan mitra pengemudi.

“Daripada bicara retail, mungkin lebih baik masuk ke penyedia jasa itu yang sekali buku bisa 10.000 motor, 15.000 motor, atau 20.000 motor,” ujarnya.

Selain platform digital, MUF juga melihat peluang elektrifikasi kendaraan operasional di lingkungan badan usaha milik negara, termasuk kendaraan roda dua yang digunakan petugas pencatat meter listrik dan kendaraan operasional di kawasan perkebunan milik negara.

Dapot menilai langkah tersebut dapat menjadi katalis awal percepatan implementasi logistik hijau yang didorong pemerintah melalui Permen Komdigi Nomor 8 Tahun 2025. Regulasi tersebut menempatkan penggunaan moda transportasi rendah karbon sebagai salah satu pilar pengembangan logistik hijau nasional.

Dalam jangka panjang, menurut dia, pengembangan kendaraan listrik juga sejalan dengan agenda transformasi digital pemerintah yang menempatkan ekonomi digital dan inovasi berkelanjutan sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing nasional.

“Dengan skema pembiayaan yang tepat, kita bukan hanya mengurangi emisi, tetapi juga bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat,” kata Dapot.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif untuk motor listrik diberlakukan tahun ini. Insentif tersebut rencananya dikucurkan secara bertahap. Pada tahap awal, program ditargetkan mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor.

“Saya mengusulkan, kita kasih (insentif) yang baru dulu. Yang pertama itu 6 juta penjualan motor kan, tapi enggak semua sekaligus. Kita lihat bertahap. Tapi, yang baru akan kita coba buat programnya,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menjelaskan program tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kajian awal mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit. Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan.

“Sudah dibicarakan. Nanti berapa jumlah motor yang disubsidi masih dipertimbangkan, dan kita ingin tunjukkan seperti apa. Tapi, yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko (Perekonomian), dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu,” kata dia.

Purbaya mengatakan insentif tersebut disiapkan sebagai bagian dari rencana pemerintah mengganti seluruh sepeda motor konvensional di Indonesia dengan motor listrik.

Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengonversi secara bertahap sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Program yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan mempercepat transisi energi bersih sekaligus menekan beban subsidi BBM.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan insentif baru untuk pembelian sepeda motor listrik alias electric vehicle (EV).

Purbaya mengungkapkan bahwa rencana insentif baru tersebut akan segera dimatangkan melalui pembahasan lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

"Saya masih akan bicarakan dengan Menteri Perindustrian [Agus Gumiwang Kartasasmita]. Kita akan bicarakan, tapi kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru," ungkap Purbaya kepada wartawan, dikutip Minggu (12/4/2026).

Meski demikian, bendahara negara belum merinci lebih lanjut mengenai skema insentif maupun besaran bantuan yang akan diberikan. Dia hanya menekankan bahwa rumusan insentif ini merupakan kebijakan baru dan terpisah dari program bantuan pembelian motor listrik yang pernah berjalan sebelumnya.

Adapun, sinyal insentif untuk kendaraan listrik tersebut muncul sejalan dengan pertemuan antara Purbaya dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026).

Purbaya memaparkan bahwa selain menerima undangan pameran otomotif, pertemuannya dengan para pelaku industri otomotif tersebut juga mulai menjajaki potensi kebutuhan insentif tambahan bagi kendaraan listrik.

"Gaikindo mengundang mau pameran mobil, tapi juga diskusi untuk misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain. Ini diskusinya belum selesai, nanti masih akan saya ketemu lagi dengan mereka," jelas Purbaya.

Adapun, berdasarkan keterangan dalam akun Instagram resmi Purbaya (@menkeuri), pertemuan dengan Gaikindo secara komprehensif membahas kondisi pasar otomotif domestik, perkembangan kendaraan listrik dan hybrid, serta dukungan riil yang dapat diberikan pemerintah untuk mendongkrak daya saing industri.

Kinerja pasar otomotif domestik saat ini disebut menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan laporan Gaikindo kepada Kemenkeu, penjualan mobil sepanjang kuartal I/2026 (Januari–Maret) berhasil mencatatkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, sejalan dengan tren penjualan kendaraan listrik yang diklaim tumbuh signifikan.

Saya masih akan bicarakan dengan Menteri Perindustrian, kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kajian mengenai insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dalam tahap pembahasan dengan otoritas dan pelaku industri terkait.

Untuk mobil listrik, misalnya, Purbaya menyebut telah berdiskusi dengan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

“Gaikindo mengundang mau pameran mobil, tapi juga diskusi misalnya kalau perlu insentif, insentif seperti apa untuk mobil listrik dan lain-lain,” kata Purbaya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Menurut Purbaya, pembahasan bersama Gaikindo tersebut belum rampung dan masih akan berlanjut pada pertemuan berikutnya.

Sementara terkait motor listrik, Menkeu menyatakan tengah berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Insentif tersebut nantinya diarahkan kepada motor listrik generasi terbaru.

“Saya masih akan bicarakan dengan Menteri Perindustrian, kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru,” tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menperin menyampaikan terkait insentif motor listrik, saat ini pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, serta menekankan besaran insentif masih dalam pembahasan.

"Masih dibicarakan," kata Menperin ditemui di Jakarta, Kamis (9/4).

Dia menyebut pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik, khususnya sepeda motor.

Sementara itu, produksi motor berbasis konvensional tidak akan dihentikan, melainkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor, terutama ke kawasan nontradisional.

Ia menyampaikan pula bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan seluruh kendaraan ke depan akan berbasis listrik, seiring semakin pentingnya upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

“Ya, karena memang sekarang semakin kelihatan kepentingannya untuk itu, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil. Jadi memang tidak ada pilihan lain bahwa kita harus convert ke listrik,” katanya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang masih membahas insentif motor listrik untuk tahun ini dengan Kementerian Keuangan. Diharapkan pembahasan bisa segara diselesaikan dan implementasikan.

Menurut Agus, koordinasi terus dilakukan karena memang pemerintah mendorong peningkatan konsumsi motor listrik di dalam negeri.

"Kita sedang berbicara dengan Kementerian Keuangan khususnya untuk insentif motor listrik," kata Agus ditemui dalam peluncuran buku Ginandjar Kartasasmita di Jakarta, Kamis (9/4).

Agus menekankan ini juga bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. Kebijakan ini untuk mengurangi ketergantungan dari energi fosil.

"Pesan dari Bapak Presiden sangat jelas bahwa semua kendaraan itu ke depan berbasis listrik. Ya, karena memang sekarang semakin kelihatan kepentingannya untuk itu, untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap bahan bakar fosil," katanya.

Terkait dengan besaran anggaran, Agus mengatakan masih dalam pembahasan juga. Namun, tidak menutup kemungkinan besarannya sama dengan tahun lalu.

[Gambas:Youtube]

"Masih dibicarakan, nanti ya," imbuhnya.

Insentif motor listrik terakhir diberikan pada 2024, besarannya Rp7 juta per unit dengan kuota 50 ribu kendaraan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023.

Namun, setelah kebijakan berakhir pada Desember 2024, belum lagi dilanjutkan. Diharapkan pada 2026 ini, kebijakan bisa berlanjut sejalan dengan arahan presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) mengatakan minat masyarakat terhadap pembiayaan electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik, terutama mobil listrik terus tumbuh.

Direktur Penjualan, Pelayanan & Distribusi Adira Finance Niko Kurniawan menyebutkan bahwa pembiayaan mobil listrik ini didominasi oleh merek-merek yang berasal dari China.

"Kebanyakan memang kalau dihitung-hitung banyak dari sana (China)," kata dia kepada awak media, Kamis (12/2/2026).

Niko bilang, faktor harga juga jadi penentu tingginya minat terhadap mobil listrik.

Saat ini, harga mobil listrik jauh lebih murah dari beberapa tahun lalu dengan fitur yang futuristik.

"Udah kaya masuk gudang beras, fiturnya banyak, charging-nya cepat, terus SPKLU juga lumayan banyak," ucap dia.

Ia menambahkan, mobil listrik sendiri masih mendominasi portofolio bisnis kendaraan listrik di Adira Finance. "Jauh lebih besar mobil," imbuh dia.

Sebaliknya, kontribusi motor listrik di Adira Finance disebut belum mencapai 5 persen dari portofolio bisnis kendaraan listrik.

Hal ini juga dipengaruhi oleh besaran pembiayaan atau ticket size motor yang lebih kecil dibandingkan dengan mobil.

"Motor itu tidak sampai 5 persen, karena market-nya juga kecil," jelas Niko.

Sedikit catatan, Adira Finance membukukan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) sebesar Rp 750 miliar pada 2025.

Mayoritas pembiayaan kendaraan listrik perusahaan disumbang dari segmen mobil listrik.

Penghentian insentif motor listrik

Sementara itu, Niko mengungkapkan, terdapat potensi berkurangnya minat masyarakat terhadap motor listrik dengan adanya penghentian insentif kendaraan motor listrik.

"Kalau di motor listrik itu nilainya cukup besar dibandingkan dengan porsi harga sepeda motornya. Kalau di mobil itu sekitar 10 persen, sementara di motor listrik bisa 30 persen sampai 40 persen dari harga motor listrik. Jadi cukup berpengaruh,” ucap dia.

Ia bilang, penghentian insentif ini berpotensi menahan pembiayaan kendaraan motor listrik.

“Ya kembali lagi tergantung pada pemerintah. Kami mencoba membantu, tapi kondisi ini berpotensi menahan pembiayaan kendaraan motor listrik,” tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinyatakan tidak akan menyiapkan insentif untuk sektor otomotif pada 2026, meskipun Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih mengkaji sejumlah opsi kebijakan. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela Kompas100 CEO Forum 2025 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Airlangga menilai industri otomotif nasional sudah cukup kuat sehingga tidak lagi memerlukan dukungan fiskal tambahan tahun depan. Ia menyebut performa penjualan kendaraan yang tampak pada pameran otomotif tahun ini menjadi salah satu indikator ketahanan sektor tersebut.

“Insentif tahun depan tidak ada. Karena industrinya sudah cukup kuat. Apalagi sudah pameran di sini, kuat banget,” ujar Airlangga.

Ia menegaskan, rencana insentif yang belakangan dibahas Kemenperin belum menjadi keputusan pemerintah. Menurutnya, pemerintah masih akan mengevaluasi perkembangan industri hingga hasil pameran otomotif akhir tahun sebelum mengambil sikap final.

“Masih dikaji, tapi belum diputuskan,” kata dia.

Di sisi lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai insentif tetap dibutuhkan mengingat sektor otomotif memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

“Menurut saya, insentif otomotif itu sebuah keharusan karena sektor ini terlalu penting,” ujarnya di lokasi yang sama.

Agus menyatakan pemerintah perlu menyiapkan dukungan fiskal bagi industri otomotif pada 2026 untuk menjaga daya saing dan kesinambungan industri. Namun, ia belum merinci bentuk insentif yang sedang disusun Kemenperin.

“Bentuknya sedang kami susun,” kata Agus.

Perbedaan pandangan antara Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian ini muncul di tengah tekanan industri otomotif menghadapi transisi menuju kendaraan rendah emisi serta upaya menjaga permintaan pasar domestik. Kepastian kebijakan insentif 2026 dinilai akan berpengaruh terhadap harga kendaraan, volume produksi pabrikan, dan keberlanjutan investasi di sektor tersebut.