Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat di tengah publik. Pemerintah pun memberikan penjelasan beragam, mulai dari sisi anggaran hingga urgensi operasional di lapangan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut tidak lagi dianggarkan pada tahun berjalan.
“Tahun lalu itu rupanya. Tahun ini nggak ada. Kita baru tahu belakangan, udah dipotong anggarannya kalau nggak salah, saya harus tanya dirjen anggaran lagi,” ujarnya.
Dia mengaku belum mengetahui secara rinci proses persetujuan awal pengadaan tersebut. Bahkan, ketika mengetahui adanya anggaran itu, pihaknya langsung melakukan penyesuaian.
“Saya enggak tahu, ketika tahu saya potong anggarannya. Yang jelas tahun ini enggak ada lagi. Saya sudah cek lagi barusan” tegasnya.
Menurutnya, pengadaan yang sudah berjalan merupakan bagian dari anggaran sebelumnya yang kemungkinan sudah terlanjur direalisasikan. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan program tersebut pada 2026.
“Iya anggaran tahun lalu, tahun ini nggak ada. Kita pastikan nggak ada tahun lalu. Waktu itu mungkin keburu lewat itu maka kita berhentiin,” tandas Purbaya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut memang masuk dalam perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional program di lapangan.
“Ya motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025, masuk dalam anggaran 2025. Dan realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025,” jelasnya.
Dadan juga menegaskan bahwa harga pembelian unit berada di bawah harga pasar.
“Harga pasaran Rp52 juta, tapi kita beli sekitar Rp42 juta di bawah harga pasaran,” katanya.
Menurutnya, kendaraan tersebut akan digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya untuk menjangkau daerah terpencil yang sulit diakses kendaraan besar.
“Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG terutama untuk di daerah daerah yang sulit. Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ujarnya.
Kendati demikian, ia memastikan tidak akan ada penambahan pengadaan pada tahun berikutnya.
“Untuk sementara kita cukupkan dulu sekian karena ini kan anggaran 2025 ya, 2026 tidak ada perencanaan lagi untuk pembelian,” imbuhnya.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait polemik tersebut, termasuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan anggaran negara.
“Nanti kami cek ya,” katanya singkat.
Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya setiap penganggaran merupakan bagian dari perencanaan dalam APBN, sehingga secara umum pemerintah mengetahui adanya program tersebut.
“Iya kan begini, yang namanya semua penganggaran tentu kan apa namanya semua bagian dari perencanaan ya dalam APBN. Artinya pastilah pemerintah mengetahui hal tersebut,” ujarnya.
Namun, Prasetyo menekankan bahwa pelaksanaan program di lapangan bisa mengalami penyesuaian sesuai kondisi aktual, sehingga diperlukan koordinasi lebih lanjut untuk memastikan detail kebijakan.
“Hanya memang dalam pelaksanaan-pelaksanaannya tentunya kan disesuaikan dengan kondisi-kondisi. Berkenaan dengan masalah hal tersebut nanti izinkan kami untuk berkoordinasi lebih detail lagi,” pungkas Prasetyo.