REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan program insentif untuk motor listrik diberlakukan tahun ini. Insentif tersebut rencananya dikucurkan secara bertahap. Pada tahap awal, program ditargetkan mencakup sekitar 6 juta unit sepeda motor.

“Saya mengusulkan, kita kasih (insentif) yang baru dulu. Yang pertama itu 6 juta penjualan motor kan, tapi enggak semua sekaligus. Kita lihat bertahap. Tapi, yang baru akan kita coba buat programnya,” ujar Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya menjelaskan program tersebut masih dalam tahap kajian dan akan dibahas lebih lanjut bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Kajian awal mengarah pada pemberian subsidi sekitar Rp5 juta per unit. Namun, besaran tersebut masih berpotensi berubah seiring proses finalisasi kebijakan.

“Sudah dibicarakan. Nanti berapa jumlah motor yang disubsidi masih dipertimbangkan, dan kita ingin tunjukkan seperti apa. Tapi, yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko (Perekonomian), dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu,” kata dia.

Purbaya mengatakan insentif tersebut disiapkan sebagai bagian dari rencana pemerintah mengganti seluruh sepeda motor konvensional di Indonesia dengan motor listrik.

Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengonversi secara bertahap sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik dalam tiga hingga empat tahun ke depan.

Program yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto itu bertujuan mempercepat transisi energi bersih sekaligus menekan beban subsidi BBM.

JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra yang ditujukan kepada 35.046.783 keluarga penerima manfaat . Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi penyaluran telah mencapai 75% dan ditargetkan selesai pada Desember 2025.

Airlangga juga menjelaskan bahwa penyaluran bantuan akan diselesaikan secara merata di seluruh wilayah. "Ini untuk 35 juta, dan sudah direalisasikan 75 persen, akan diselesaikan sampai bulan Desember, seluruh Indonesia. Semua rata," ujar Menko Airlangga di Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (4/12/2025).

BLT Kesra Cair Rp900 Ribu, Penerima Manfaat: Lumayan Buat Dapur

Ia menambahkan bahwa penyaluran di berbagai daerah berjalan seirama, termasuk seluruh provinsi di Sumatera yang sedang dilanda bencana. "Sudah diberikan," tegasnya.

Sedianya BLT Kesra merupakan bagian dari paket ekonomi yang diumumkan pemerintah bersama Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi. Program yang berlangsung pada periode Oktober hingga Desember 2025 ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat , memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Penerima BLT Kesra di Batam Naik 3 Kali Lipat, Penyaluran Terus Berlanjut



Penyaluran BLT Kesra dilakukan melalui dua mekanisme. Untuk 18,3 juta keluarga, bantuan disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Sementara 17,2 juta keluarga lainnya menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa hasil analisis mengindikasikan adanya kebocoran subsidi kepada kelompok masyarakat mampu. Hal ini menjadi sorotan ketika Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan berbagai BUMN energi/transportasi tengah menyusun ulang strategi penyaluran subsidi nasional.

Redesain strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan subsidi, yang total pagunya mencapai Rp498,8 triliun pada 2025, betul-betul tepat sasaran. Antisipasi Libur Nataru, Kuota LPG Subsidi Ditambah 350.000 Ton

“Kita simpulkan sih tadi dalam dua tahun ke depan kita akan redesign strategi subsidi sehingga betul-betul tepat sasaran. Dan yang kaya sekali mungkin desil 8, 9, 10 subsidi akan dikurangin secara signifikan, kalau perlu uangnya kita balikin ke yang desil 1, 2, 3, 4 yang lebih miskin gitu,” ujar Purbaya usai rapat, Kamis (4/12/2025).

Adapun pembahasan tersebut merupakan agenda utama dalam Rapat Kerja tertutup dengan Komisi XI DPR hari ini. Rapat tersebut juga dihadiri oleh CEO BPI Danantara Rosan P. Roeslani bersama jajaran direksi BUMN energi seperti PT PLN, Pertamina, KAI, dan MIND ID.

Purbaya menjelaskan, bahwa tantangan terbesar saat ini adalah meningkatkan efisiensi penyaluran subsidi karena masih ada kendala desain yang membuat masyarakat relatif kaya, atau bahkan orang super kaya tetap menikmati subsidi energi dan kompensasi.

“Tadi dalam membahas tentang peningkatan efisiensi penyaluran subsidi, utamanya itu. Jadi kita analisa dan lihat-lihat ternyata ada beberapa kendala dalam hal penyaluran subsidi, dari sisi desainnya juga ada,” tambah Purbaya.

Redesain ini melibatkan BUMN-BUMN strategis di bawah Danantara karena penyaluran subsidi energi dan kompensasi energi (seperti BBM dan listrik) diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut. Siap-siap! Penyaluran Subsidi BBM, Listrik, hingga Bansos Bakal Pakai Face Recognition



Rapat kerja Komisi XI DPR yang membahas subsidi dan kompensasi APBN 2025 tersebut diputuskan tertutup dari media. Purbaya hadir didampingi Dirjen Anggaran Luky Alfirman dan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio N. Kacaribu. Sementara Rosan hadir bersama petinggi BUMN, termasuk Dirut PLN Darmawan Prasodjo dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

Sebelumnya pada pertengahan November 2025, Kemenkeu telah merevisi skema pembayaran kompensasi energi kepada PT PLN dan PT Pertamina melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73 Tahun 2025.

Dalam PMK baru ini, pembayaran kompensasi dilakukan secara bulanan, di mana 70% dari total tagihan kompensasi akan dibayarkan di awal, sementara sisanya 30% akan dilunasi pada bulan ke delapan. Kebijakan tersebut menjadi latar belakang penting dalam pengelolaan kompensasi energi tahunan yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp498,8 triliun.

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik

DI TENGAH perdebatan tentang efisiensi fiskal daerah, subsidi transportasi umum kerap disalahpahami sebagai beban anggaran. Padahal, secara ekonomi-politik, subsidi publik semacam itu bukanlah “kerugian”, melainkan investasi sosial yang berdaya gandeng tinggi (multiplier effect) terhadap perekonomian kota.

Data World Bank (2021) menunjukkan bahwa setiap satu rupiah subsidi angkutan umum di Jakarta berpotensi menghasilkan tiga hingga empat rupiah manfaat ekonomi tidak langsung. mulai dari penurunan kemacetan dan polusi, penghematan biaya kesehatan, hingga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, subsidi bukanlah pengeluaran, melainkan pengembalian sosial jangka panjang yang memperkuat daya saing kota.

Masalah sebenarnya bukan pada subsidi itu sendiri, melainkan pada struktur keuangan operator transportasi publik yang terlalu bergantung pada dua sumber utama: pendapatan tiket yang hanya menyumbang sekitar 20–25 persen dan subsidi dari APBD yang menutup 75–80 persen kebutuhan operasional.

Ketergantungan yang tinggi pada fiskal daerah ini mempersempit ruang inovasi bisnis, terutama bagi PT TransJakarta sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan DKI. Padahal, di balik sistem koridor yang luas dan jutaan pengguna hariannya, terdapat potensi ekonomi non-tarif yang belum tergarap secara sistematis.

Potensi non-farebox revenue(pendapatan di luar tiket) sesungguhnya sangat besar. Skema seperti iklan digital di bus dan halte, naming rights pada koridor utama, pengelolaan ruang ritel kecil bagi UMKM, penyewaan ruang untuk co-working pod, penjualan data mobilitas anonim, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di atas atau di sekitar halte, semuanya bisa menjadi sumber pemasukan baru. Dengan manajemen yang tepat, potensi ini dapat menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun.

Sayangnya, posisi TransJakarta sebagai BUMD dengan status pelayanan publik (PSN) menjadikannya terkunci dalam sistem birokratis. Setiap aset dianggap milik publik yang tak dapat dikomersialkan, setiap kontrak harus melalui tender LKPP yang panjang, dan tidak ada payung hukum eksplisit yang mengatur monetisasi aset transportasi.

Keterbatasan itu kontras dengan model pengelolaan PT MRT Jakarta, yang telah lebih dulu diberikan ruang bisnis lebih luas. MRT Jakarta kini menyewakan ruang ritel di stasiun, mengelola iklan digital terintegrasi, dan mengembangkan kawasan TOD di Lebak Bulus serta Bundaran HI.

Hasilnya, rasio pendapatan tiket terhadap biaya operasional (farebox ratio) MRT telah mencapai sekitar 40%. Hampir dua kali lipat TransJakarta, dengan subsidi per penumpang yang jauh lebih rendah. Artinya, ketika lembaga transportasi publik diberi keleluasaan berbisnis dengan prinsip tata kelola korporat yang sehat, kinerja finansialnya meningkat tanpa mengorbankan fungsi sosialnya.

Untuk mengatasi ketimpangan struktural itu, Pemprov DKI perlu melakukan reformasi kelembagaan melalui revisi Perda tentang BUMD transportasi. Kewenangan baru harus memungkinkan PT TransJakarta mengelola aset komersial secara profesional, membentuk anak usaha khusus di bidang asset management, dan membuka kemitraan strategis dengan sektor swasta melalui skema public-private partnership (PPP) seperti Build-Lease-Transfer atau Availability Payment.

Model ini bukan hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga mengurangi ketergantungan terhadap subsidi fiskal secara bertahap. Namun, setiap pendapatan non-tarif tetap harus dialokasikan 100% untuk peningkatan layanan publik, bukan menjadi sumber dividen jangka pendek. Transparansi laporan keuangan triwulanan dan audit independen oleh BPKP serta KAP harus menjadi syarat mutlak agar akuntabilitas terjaga.

Langkah berikutnya adalah membentuk unit khusus bernama TransJakarta Commercial Authority (TJCA) di bawah struktur korporasi PT TransJakarta. Unit ini akan menjadi mesin penghasil pendapatan non-tarif dengan fokus pada monetisasi aset, pengembangan TOD, pengelolaan iklan digital, serta kolaborasi dengan korporasi dan komunitas.

Target realistisnya: kontribusi pendapatan non-farebox minimal 30% dalam lima tahun, dengan sasaran jangka menengah mencapai lebih dari Rp1 triliun per tahun. Dengan begitu, ruang fiskal APBD dapat dialihkan untuk ekspansi rute, elektrifikasi armada, dan subsidi bagi kelompok rentan, bukan untuk menutup defisit operasional semata.

Transformasi ini bukan sekadar soal efisiensi keuangan, melainkan juga perubahan paradigma. Subsidi transportasi publik tidak boleh lagi dilihat sebagai “lubang hitam” pengeluaran daerah, tetapi sebagai katalis pembangunan berkelanjutan yang menumbuhkan nilai ekonomi dari aset yang sudah dimiliki.

Jika halte dapat menjadi simpul ekonomi mikro, jika data mobilitas dapat dijual secara etis untuk perencanaan kota, dan jika kawasan TOD dapat dikelola dengan transparansi, maka TransJakarta bukan hanya operator angkutan, tetapi juga entitas pembangunan perkotaan yang produktif.

Kebijakan publik yang visioner seharusnya tidak berfokus pada menaikkan tarif sebagai solusi instan, melainkan pada menaikkan kapasitas institusi untuk menghasilkan nilai tambah. Pemprov DKI perlu menghitung bukan hanya berapa besar subsidi yang dikeluarkan, tetapi juga berapa besar nilai yang bisa dihasilkan dari setiap halte, koridor, dan kilometer jaringan bus yang telah dibangun.

Di titik inilah, keadilan fiskal bertemu dengan efisiensi ekonomi: ketika subsidi bukan lagi simbol beban, tetapi bukti bahwa kebijakan publik dapat menjadi investasi produktif bagi kota dan warganya.

JAKARTA - Program Antrian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Pasar Jaya 2025 sudah dibuka oleh pemerintah provinsi. Berikut cara mendaftar antrean secara online, maupun langsung atau on the spot (OTS).

Manfaat yang didapatkan KJP Plus antara lain bisa mendapatkan sembako bersubsidi melalui cara yang lebih cepat, mudah, serta tertib dengan sistem antrean online. Selain itu tidak perlu datang langsung dan mengantre panjang di lokasi penyaluran.

KJP merupakan program bantuan pendidikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk siswa yang berusia 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu. Saat ini program tersebut telah berkembang menjadi KJP Plus dengan manfaat yang lebih luas, seperti akses bahan pangan bersubsidi.

Sementara itu didesain agar memudahkan distribusi sembako bersubsidi kepada penerima manfaat di Jakarta, Perumda Pasar Jaya mengeluarkan sistem antrean digital yakni Antrian KJP Pasar Jaya .

Program ini menyasar pemegang KJP Plus dan kelompok rentan lainnya. Di antaranya adalah lansia, penyandang disabilitas, pekerja berpenghasilan rendah, hingga penerima bantuan sosial lainnya.

Cara Daftar Antrean KJP Oktober 2025 lewat Online

Penerima manfaat KJP Plus bisa melakukan pendaftaran secara online dan memperoleh tiket antrean yang berupa barcode lewat Antrian KJP Pasar Jaya. Kemudian barcode tersebut yang akan digunakan sebagai tanda bukti sah untuk mengambil sembako di lokasi dan waktu yang telah ditentukan.

Pendaftaran online Antrian KJP Pasar Jaya dibuka setiap hari mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Sedangkan untuk pengambilan sembako dapat dilakukan sehari setelah pendaftaran, yaitu mulai pukul 08.00-17.00 WIB.

Sementara pendaftaran secara on the spot (OTS) dapat dilakukan di lokasi tertentu mulai pukul 14.00-17.00 WIB. Akan tetapi, untuk pendaftaran secara OTS memiliki kuota yang terbatas.

Cara untuk melakukan pendaftaran antrian OTS sebagai berikut:

Scan QR code melalui linkhttps://ots.pasarjaya.co.id/

Lalu lakukan registrasi data diri dengan mengisi form sesuai instruksi yang diberikan

Setelah proses verifikasi dan registrasi data selesai, cetak/download/screenshot tiket antrean sebagai syarat wajib untuk mengambil barang

Sedangkan cara untuk antrean online, yaitu:

Buka laman resmi pada link https://www.pasarjaya.co.id/antrian

Lalu masukan beberapa data yang dibutuhkan, seperti nomor KTP, nomor KK, dan nomor kartu ATM

Gagal Mendaftar Antrian KJP?

Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh penerima manfaat agar tidak gagal saat Antrian KJP Pasar Jaya. Di antaranya yakni mendaftar di luar jam operasional dan kuota harian telah terpenuhi.

Penyebab lainnya terdapat kesalahan saat melakukan pengisian data, seperti NIK, nomor KJP dan lainnya. Di samping itu, juga bisa disebabkan oleh adanya gangguan pada server atau teknis.

1. Mendaftar di Luar Jam Operasional

Sistem antrean KJP memiliki jam operasional, sehingga apbila mendaftar di luar jam tersebut, maka sistem akan otomatis menolak

2. Kuota Harian Penuh

Kuota harian antrean dapat terpenuhi dalam waktu singkat karena banyaknya peminat. Sehingga apabila terlambat daftar, maka kuota telah habis

3. Kesalahan Input Data

Apabila terdapat kesalahan saat menginput NIK, nomor KJP, tanggal lahir, atau data lainnya maka sistem akan menolak pendaftaran

4. Adanya Gangguan Teknis

Banyaknya orang yang mengakses sistem secara bersamaan dapat membuat website mengalami gangguan

5. Data KJP Tidak Valid atau Nonaktif

Sistem secara otomatis akan menolak pendaftaran apabila data KJP tidak aktif atau data identitas yang tidak sesuai.