Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) membidik marketing sales sebesar Rp9,5 triliun pada 2026, atau relatif sama dengan realisasi tahun sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Ciputra Development Aditya Ciputra Sastrawinata mengatakan target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi pasar properti yang masih menghadapi tantangan di sejumlah wilayah.

"Target di 2026 ditetapkan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian karena melihat masih lesunya permintaan properti di beberapa wilayah akibat faktor penurunan daya beli. Namun, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di bisnis properti, kami yakin mampu memenuhi target tersebut," ujarnya dalam Public Expose, Jumat (26/6/2026).

Aditya mengatakan Ciputra akan mengandalkan pengembangan produk residensial baru serta diversifikasi geografis untuk mencapai target tersebut. Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diharapkan dapat menjadi katalis yang mendorong permintaan hunian.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, CTRA telah meluncurkan dua proyek residensial baru sepanjang tahun ini, yakni Citra Homes Halim di Jakarta dan Citra Bukit Golf Sentul di Bogor.

Pada kuartal I/2026, perseroan juga memperkenalkan klaster Cedarwood@Forestine di CitraGarden City Jakarta serta Hortis Phase 2 di CitraGarden Serpong.

Memasuki semester II/2026, CTRA berencana meluncurkan sejumlah proyek baru, antara lain Klaster Lacewood Phase 1@The Forestine dan Solea Terrace di CitraGarden City Jakarta, serta Apartemen Kataluna di CitraLand City CPI Makassar.

Aditya menegaskan perseroan akan terus menghadirkan produk-produk inovatif dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan sebagai fondasi pengembangan bisnis jangka panjang.

Sementara itu, sepanjang 2025 CTRA membukukan marketing sales sebesar Rp9,5 triliun, turun 14% dibandingkan realisasi 2024 yang mencapai Rp11 triliun. Meski demikian, kinerja keuangan perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan positif.

Direktur Utama CTRA Candra Ciputra mengatakan pendapatan perseroan sepanjang 2025 naik 13% menjadi Rp12,7 triliun dari Rp11,2 triliun pada tahun sebelumnya. Laba bersih juga meningkat 25% menjadi Rp2,7 triliun dibandingkan Rp2,1 triliun pada 2024.

Sejalan dengan kinerja tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp667 miliar atau Rp36 per saham. Nilai tersebut setara dengan 25,1% dari laba bersih tahun buku 2025.

Untuk menopang pertumbuhan jangka panjang, sepanjang 2025 perseroan juga meluncurkan lebih dari 12 klaster baru yang tersebar di berbagai proyek unggulan, antara lain CitraGarden Bintaro, CitraLand Surabaya, CitraGarden City Jakarta, CitraLand Gama City Medan, CitraGarden Serpong, Citra City Sentul, CitraLand The GreenLake Surabaya, hingga CitraLand Celebes Makassar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) memproyeksikan adanya perlambatan penjualan seiring dengan keputusan Bank Indonesia mengerek suku bunga acuan (BI Rate) ke level 5,75% pada Juni 2026.

Direktur MTLA, Olivia Surodjo menjelaskan bahwa kondisi perlambatan itu terjadi seiring dengan mayoritas pembelian unit MTLA masih didominasi oleh Kredit Pembelian Rumah (KPR).

“Mayoritas konsumen MTLA masih didominasi oleh KPR, hingga April 2026 pembelian menggunakan KPR lebih dari 80% sisanya pembayaran tunai, maupun cicilan bertahap,” kata Olivia kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Kendati demikian, Olivia menekankan penjualan unit pada semester II tetap memiliki peluang besar, khususnya bagi pasar rumah pertama (firts home buyer). Hal itu didukung oleh insentif bebas pajak (PPN DTP) yang masih digulirkan pemerintah.

Selain itu, kenaikan suku bunga KPR juga diproyeksi masih akan terjadi pada tiga hingga 6 bulan mendatang. Dengan demikian, penjualan dipastikan masih dalam level stabil.

“MTLA melihat prospek sektor properti semester II masih ada peluang untuk first home buyer didukung insentif PPNDTP. Walaupun kami melihat ada sedikit perlambatan tetapi kami berharap tidak terlalu signifikan dampaknya ke penjualan,” imbuhnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 Juni 2026.

Keputusan itu disampaikan langsung oleh Gubernur BI Perry Warjiyo saat mengumumkan Hasil RDG pada hari ini, Kamis (18/6/2026).

"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, bank sentral juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility sebesar 25 basis poin menjadi masing-masing 4,75% dan 6,5%.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan serangkaian insentif transportasi untuk periode libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru) senilai Rp1,45 triliun guna menjaga konsumsi domestik dan aktivitas pariwisata.

Program tersebut mencakup diskon tarif kereta api dan kapal laut, pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada layanan feri, serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, kebijakan insentif transportasi akan lebih efektif apabila difokuskan untuk memperluas akses masyarakat menuju destinasi wisata domestik yang selama ini relatif mahal dijangkau.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan insentif tambahan bagi perjalanan menuju daerah wisata kepulauan dan kawasan Indonesia timur yang selama ini menghadapi persoalan tingginya biaya transportasi.

"Terutama yang ke daerah timur. Masa, lebih murah ke Korea daripada ke Jayapura?" ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (21/6/2026).

Djoko menilai pemerintah dapat mempertimbangkan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) secara penuh pada perjalanan menuju destinasi tertentu agar masyarakat memiliki peluang lebih besar menikmati berbagai tujuan wisata dalam negeri.

"Mereka juga diberi peluang yang sama. Ya sudah, PPN dihilangkan saja biar masyarakat dapat menikmati Indonesia," ujarnya.

Selain sektor penerbangan, Djoko menilai pemerintah perlu mulai memberikan insentif kepada operator angkutan darat yang memenuhi standar keselamatan dan pelayanan. Menurutnya, selama ini insentif transportasi lebih banyak dinikmati moda tertentu, sementara angkutan darat belum memperoleh dukungan yang memadai.

Dia mengatakan insentif dapat diberikan kepada perusahaan bus yang menjalankan operasional sesuai regulasi Kementerian Perhubungan dan mampu menyediakan layanan yang aman serta nyaman bagi penumpang.

"Kita kan enggak ada insentif buat angkutan darat. Beri insentif ke perusahaan-perusahaan yang berkualitas," katanya.

Djoko menjelaskan perusahaan yang layak menerima insentif adalah operator yang memenuhi seluruh ketentuan keselamatan dan standar pelayanan yang telah ditetapkan regulator.

Menurutnya, kebijakan tersebut sekaligus dapat mendorong peremajaan armada bus wisata dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi darat yang lebih aman.

Dia menambahkan moda bus memiliki potensi besar untuk mendukung mobilitas masyarakat karena mampu melayani perjalanan antarkota antarprovinsi hingga lintas pulau tanpa harus berganti moda transportasi.

"Sementara itu yang paling banyak diuntungkan kereta. Kalau ada bus, mungkin juga banyak yang mau pakai bus. Bus bisa AKAP ke Sumatra, Bali tanpa harus ganti moda seperti naik kereta," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari mengatakan pemerintah menyiapkan paket stimulus transportasi pada semester II/2026 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah dan Nataru.

Pemerintah mengalokasikan Rp190,5 miliar untuk subsidi tarif transportasi darat dan laut selama libur sekolah serta Rp472,7 miliar untuk insentif PPN DTP tiket pesawat domestik. Menjelang Nataru, pemerintah kembali menyiapkan stimulus transportasi nonudara senilai Rp61,4 miliar dan insentif PPN DTP tiket pesawat sebesar Rp722 miliar.

Pemerintah berharap peningkatan mobilitas masyarakat dapat mendorong sektor transportasi, pariwisata, ritel, hingga UMKM sepanjang semester II/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk program stimulus ekonomi pada semester II/2026. Program itu mencakup insentif transportasi hingga program magang dan vokasi nasional.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, total dana yang dialokasikan untuk diskon tiket transportasi kereta api, laut, dan penyeberangan mencapai Rp351,9 miliar.

“Diskon transportasi untuk periode liburan sekolah Rp190,5 miliar dan periode Nataru Rp161,4 miliar, jadi total Rp351,9 miliar,” ungkap Haryo kepada Bisnis, dikutip pada Kamis (28/5/2026).

Sementara, insentif diskon transportasi udara melalui skema PPN ditanggung pemerintah (DTP) sebesar Rp1.194,7 miliar. Perinciannya, diskon untuk periode liburan sekolah sebesar Rp472,7 miliar dan periode Nataru sebesar Rp722 miliar, sehingga total insentif yang digelontorkan mencapai Rp1.194,7 miliar.

Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp4,14 triliun untuk program magang nasional dan Rp1,87 triliun untuk program vokasi nasional. Haryo mengungkapkan, langkah ini ditempuh guna mendukung pemberdayaan tenaga kerja serta menekan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lebih lanjut, Haryo menuturkan, pemerintah menggelontorkan stimulus tersebut untuk memanfaatkan momentum liburan sekolah dan periode Nataru, sekaligus menyelesaikan janji Presiden Prabowo Subianto terkait insentif Pajak Final Royalty bagi penulis.

Pemerintah mengharapkan, pemberian diskon transportasi dapat meningkatkan mobilitas masyarakat selama periode musiman sehingga berdampak pada kenaikan konsumsi.

Sementara itu, lanjut dia, program magang dan vokasi diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka menengah (SDM).

Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi. Kebijakan tersebut rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya hingga libur Natal dan Tahun Baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberian insentif pembelian kendaraan listrik yang sebelumnya direncanakan pada Juni 2026.

Sebelumnya, insentif berupa subsidi pembelian motor listrik dan PPN DTP untuk mobil listrik ini rencananya digulirkan sebelum kuartal III/2026, agar bisa berdampak ke pertumbuhan ekonomi kuartal II/2026.

"Insentif EV [electric vehicle] masih ditunda," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai rapat koordinasi pemberian stimulus semester II/2026 di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Menurut Purbaya, pemberian insentif pembelian mobil dan sepeda motor listrik ini masih akan ditunda. Estimasinya sampai Juli atau kuartal III/2026.

"[Ditunda] satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih ditunggu," jelasnya.

Adapun pemerintah telah menyiapkan berbagai stimulus ekonomi yang rencananya mulai digulirkan sebagian pada kuartal II/2026 dan untuk semester II/2026, tepatnya sampai libur Natal dan Tahun Baru.

Usai rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan beberapa stimulus meliputi insentif pajak tiket penerbangan hingga program magang.

Pertama, pemerintah berencana memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final royalti penulis sebesar 1,5%.

"Ini merupakan janji kampanye Bapak Presiden, maka ini akan segera dilaksanakan," paparnya.

Syarat untuk menerima isentif fiskal itu adalah penulis buku dengan International Standar Book Number (ISBN) yang jelas.

Kedua, diskon tiket transportasi kereta api, laut dan penyeberangan. Pemerintah juga berencana menyalurkan diskon tiket angkutan udara atau pesawat baik untuk periode libur sekolah sekitar Juni-Juli 2026, serta Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp190,5 miliar untuk diskon tiket transportasi pada masa liburan sekolah, sedangkan Rp161,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.

Prakiraannya, diskon tiket transportasi ini ditujukan kepada penerima manfaat sebanyak 3,07 juta orang untuk libur sekolah, dan 2,87 juta orang pada libur akhir tahun nanti.

"Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30%," jelasnya.

Ketiga, masih terkait dengan transportasi, pemerintah akan menggulirkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat kelas ekonomi.

Anggaran yang disiapkan untuk periode libur sekolah adalah Rp472,7 miliar, dengan target penerima 2,3 juta penumpang.

"Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan Rp722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang," tutur Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Keempat, pemerintah juga akan kembali menggelar program magang nasional gelombang (batch) 4 untuk periode Juli dengan kuota 150.000 peserta. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

Kelima, program vokasi nasional ditargetkan untuk 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja yang mengalami PHK dengan anggaran Rp2,12 triliun.

Airlangga menyebut stimulus ini diharapkan bisa mulai bergulir pada kuartal II/2026, dan sebagian juga untuk mulai awal kuartal III/2026 dan kuartal IV/2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti mulai membidik momentum pemulihan pada 2026 di tengah tekanan pasar yang masih membayangi. Sejumlah pengembang memilih memasang target marketing sales secara konservatif, sembari menunggu perbaikan kondisi makroekonomi dan daya beli masyarakat.

Sejak awal tahun, sektor properti masih menghadapi tantangan, mulai dari suku bunga tinggi, pelemahan rupiah, hingga ketidakpastian geopolitik global. Kondisi ini mendorong pelaku industri untuk lebih berhati-hati dalam menyusun strategi bisnis.

Sejumlah pengembang besar menetapkan target yang relatif serupa dengan tahun sebelumnya. PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) menargetkan Rp10 triliun, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) sebesar Rp9,5 triliun, serta PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) Rp4,3 triliun. Sementara itu, emiten properti lainnya umumnya membidik marketing sales di kisaran Rp1,5 triliun hingga Rp2 triliun.

Kehati-hatian ini tidak lepas dari capaian 2025 yang belum merata. Hanya beberapa emiten seperti BSDE dan PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) yang berhasil melampaui target, masing-masing dengan realisasi Rp10,04 triliun dan Rp5,52 triliun. Adapun CTRA dan PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) masih mencatatkan realisasi di bawah target, masing-masing sekitar 95% dan 83%.

Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan kondisi pasar saat ini masih berada dalam fase pelemahan, sehingga mempengaruhi permintaan properti.

“Tahun ini belum terlihat tanda-tanda membaik karena sentimen pasar yang kurang baik,” kata Harun, Senin (20/4/2026).

Sejauh ini pada kuartal I/2026, CTRA mencatat marketing sales sebesar Rp2,4 triliun atau setara 26% dari target tahun ini. Penjualan didominasi segmen rumah dan kavling dengan kontribusi 88%, diikuti ruko 10%, apartemen 2%, dan perkantoran 0,03%. Sebanyak 54% penjualan berasal dari produk yang memenuhi syarat insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).

Senada, Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma alias Aguan menyebutkan bahwa penetapan target tahun ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global. Perseroan tetap mengandalkan segmen residensial sebagai motor utama penjualan, ditopang pengembangan kawasan PIK2.

Di tengah tantangan tersebut, PANI tetap optimistis terhadap prospek jangka panjang, didukung cadangan lahan yang luas serta penguatan infrastruktur kawasan.

Pendekatan serupa juga ditempuh BSDE. Direktur BSDE Hermawan Wijaya menegaskan perseroan memilih memasang target yang terukur untuk menjaga kredibilitas kinerja.

"Target 2026 senilai Rp10 triliun sama dengan tahun 2025. Kami tidak mau yang terlalu bombastis karena tidak ingin merevisi target," kata Hermawan.

Target tersebut, tambah Hermawan ditopang sektor residensial sebesar Rp5 triliun, segmen komersial Rp3,5 triliun, serta penjualan joint venture land lot sekitar Rp1,5 triliun.

Perbaikan Setelah Kinerja 2025

Sementara itu, PT Alam Sutera Realty Tbk. (ASRI) dan PT Metropolitan Land Tbk. (MTLA) juga membidik pemulihan kinerja pada 2026 dengan target marketing sales masing-masing Rp2,8 triliun dan Rp2 triliun.

Direktur Corporate Finance ASRI Edward Tanuwijaya mengatakan target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan ketidakpastian global.

“Dengan mempertimbangkan ketidakpastian kondisi geopolitik saat ini yang dapat memengaruhi permintaan properti di dalam negeri, kami menetapkan target pertumbuhan marketing sales pada 2026 secara konservatif, yaitu sebesar Rp2,8 triliun,” ujar Edward, dikutip Senin (20/4/2026.

Target tersebut relatif lebih optimistis dibandingkan capaian 2025, ketika pendapatan ASRI turun 14,5% secara tahunan menjadi Rp2,9 triliun. Penurunan dipengaruhi oleh waktu serah terima proyek serta pengakuan pendapatan.

Di sisi lain, MTLA mencatat realisasi marketing sales sebesar Rp400 miliar atau 20% dari target tahun ini. Direktur MTLA Olivia Surodjo menyebut capaian tersebut mencerminkan tantangan yang masih membayangi sektor properti.

Menanti Katalis Pemulihan

Sejumlah analis menilai target yang dipasang emiten properti masih tergolong realistis, meskipun prospek sektor belum sepenuhnya pulih.

Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan pencapaian target sangat bergantung pada optimalisasi insentif PPN DTP serta fokus pada segmen hunian tapak kelas menengah.

“Target marketing sales relatif realistis, terutama jika didukung oleh insentif pemerintah dan strategi yang tepat di segmen pasar yang masih kuat,” kata Wafi.

Namun demikian, Wafi menilai sektor properti masih menunggu momentum penurunan suku bunga untuk mendorong permintaan secara signifikan.

Senada, Head of Online Trading BCA Sekuritas Achmad Yaki mengatakan emiten saat ini lebih fokus menjaga stabilitas kinerja dibandingkan mengejar pertumbuhan agresif.

“Emiten saat ini lebih fokus menjaga performa agar tetap stabil, meski pertumbuhan cenderung moderat,” jelas Achmad.

Ke depan, prospek sektor properti dinilai masih memiliki peluang, terutama didorong oleh kebijakan pemerintah seperti perpanjangan insentif PPN DTP, program pembangunan 3 juta rumah, serta potensi pelonggaran suku bunga.

Namun, tantangan tetap membayangi, mulai dari suku bunga tinggi dalam jangka panjang, pelemahan rupiah, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.

Dalam kondisi tersebut, analis menyarankan investor untuk menerapkan strategi selektif, sembari menunggu katalis utama yang dapat mendorong pemulihan sektor properti secara lebih solid.

“Pasar masih menunggu katalis utama, terutama dari arah suku bunga. Sampai saat itu terjadi, pendekatan selektif menjadi kunci,” pungkasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah analis menilai target marketing sales emiten properti pada tahun ini masih tergolong realistis dengan prospek sektor tersebut belum sepenuhnya pulih di tengah tekanan suku bunga tinggi dan daya beli yang lemah.

Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan pencapaian target prapenjualan properti sangat bergantung pada optimalisasi insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) serta fokus pada segmen hunian tapak kelas menengah dengan harga di bawah Rp2 miliar, yang dinilai memiliki permintaan paling resilien.

“Target marketing sales relatif realistis, terutama jika didukung oleh insentif pemerintah dan strategi yang tepat di segmen pasar yang masih kuat,” ujar Wafi, Senin (20/4/2026).

Namun demikian, Wafi menilai prospek positif sektor properti saat ini masih tertahan dan cenderung menunggu momentum penurunan suku bunga. Dalam kondisi ini, investor disarankan untuk mencermati emiten dengan kekuatan township serta diversifikasi geografis yang solid.

Beberapa saham yang direkomendasikan antara lain CTRA dengan target harga Rp1.400 yang ditopang diversifikasi proyek nasional dan dominasi di segmen hunian tapak. Kemudian BSDE dengan rekomendasi beli dan target Rp1.200, didukung penjualan solid di BSD City serta cadangan lahan yang besar. Sementara itu, SMRA juga direkomendasikan beli dengan target Rp650, seiring optimalisasi pendapatan berulang dari pusat perbelanjaan terintegrasi.

Dari sisi lain, analis Head of Online Trading BCA Sekuritas Achmad Yaki menilai sejumlah emiten cenderung memasang target yang konservatif guna menjaga stabilitas kinerja dan ekspektasi investor. Ia mencontohkan BSDE yang menargetkan marketing sales sekitar Rp10 triliun, relatif sejalan dengan pencapaian tahun lalu. Sementara PANI membidik sekitar Rp4,3 triliun.

“Emiten saat ini lebih fokus menjaga performa agar tetap stabil, meski pertumbuhan cenderung moderat,” jelasnya.

Menurutnya, prospek sektor properti masih memiliki peluang positif, terutama didorong oleh kebijakan pemerintah seperti perpanjangan insentif PPN DTP, program pembangunan 3 juta rumah, serta potensi penurunan suku bunga ke depan.

Meski demikian, tantangan masih membayangi, mulai dari suku bunga yang bertahan tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau higher for longer, pelemahan rupiah yang meningkatkan biaya material konstruksi, hingga daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.

Dengan kondisi tersebut, Yaki menilai prospek sektor properti dalam jangka pendek masih cenderung wait and see. Namun, investor dapat mulai mencermati peluang dengan strategi selective buy on weakness, khususnya pada saham-saham tertentu seperti PANI.

“Pasar masih menunggu katalis utama, terutama dari arah suku bunga. Sampai saat itu terjadi, pendekatan selektif menjadi kunci,” pungkasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Sumitomo Forestry Indonesia bersama PT Graha Perdana Indah (GPI) memperkuat ekspansi properti di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Perusahaan juga mengincar segmen pasar yang sesuai dengan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Director Sumitomo Forestry Indonesia Toyosada Shima menyampaikan sepanjang 2025, Cluster Morizono di kawasan Gardens at Candi Sawangan terjual habis dalam beberapa bulan. Saat ini, proses serah terima unit kepada konsumen mulai dilakukan secara bertahap.

“Tren ini sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap hunian di Sawangan yang menawarkan lingkungan asri serta akses yang semakin terhubung dengan berbagai infrastruktur utama,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Merespons tingginya minat pasar, GPI bersama Sumitomo Forestry Indonesia menyiapkan tambahan 80 unit rumah pada 2026. Unit tersebut terdiri dari tipe 6, 7, dan 8.

Shima mengatakan, unit baru tersebut ditargetkan siap huni pada tahun ini, sekaligus memberikan peluang bagi konsumen untuk memanfaatkan insentif PPN DTP.

Berdasarkan Pasal 4 PMK-90/2025, syarat yang harus dipenuhi agar konsumen mendapat insentif PPN DTP, yaitu harga jual maksimal Rp5 miliar dan rumah dalam kondisi siap huni.

Hunian ini dirancang oleh arsitek Jepang Takahiro Fuwa dan dibangun dengan pengawasan tim Sumitomo Forestry Jepang. Dari sisi konstruksi, proyek ini mengacu pada standar Jepang dan internasional, termasuk ASCE.

Selain itu, proyek ini telah mengantongi sertifikat EDGE Advanced, serta dilengkapi panel surya dan sistem smart home untuk mendukung efisiensi energi.

Cluster Morizono merupakan bagian dari township Gardens at Candi Sawangan seluas 250 hektare yang telah dihuni lebih dari 1.700 kepala keluarga.

Kawasan Sawangan dinilai memiliki prospek cerah seiring aksesibilitas yang semakin baik melalui Tol JORR 2 dan Tol Depok–Antasari. Pengembangan fasilitas komersial juga turut mendorong daya tarik kawasan sebagai hunian sekaligus pusat aktivitas ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas laba emiten Grup Sinar Mas terkoreksi sepanjang 2025 akibat suku bunga tinggi dan normalisasi harga komoditas. Analis mengungkap beberapa penyebabnya seperti penyusutan laba sektor properti hingga kelapa sawit.

Berdasarkan Laporan Keuangan akhir Desember 2026, lini bisnis properti Sinar Mas menjadi salah satu yang paling tertekan. PT Duta Pertiwi Tbk. (DUTI) tercatat mengalami koreksi laba bersih paling tajam dengan penurunan hingga 50,45% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp1,29 triliun pada 2025.

Koreksi signifikan juga dialami oleh, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE). Emiten pengelola kawasan BSD City tersebut membukukan laba bersih senilai Rp2,58 triliun pada 2025. Perolehan itu menyusut 40,79% YoY dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang menembus Rp4,35 triliun.

Sementara itu, pengelola kawasan industri Kota Deltamas, PT Puradelta Lestari Tbk. (DMAS), juga tidak luput dari tren penurunan. DMAS melaporkan laba bersih sebesar Rp724,98 miliar sepanjang 2025, atau melorot 39,99% jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2024 yang mencapai Rp1,20 triliun.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta Utama menjelaskan bahwa penurunan kinerja bottom line di sektor properti, seperti yang dialami BSDE, DUTI, dan DMAS dipengaruhi oleh dua faktor utama.

Pertama, tingkat suku bunga yang bertahan di level tinggi sepanjang 2025 telah menahan laju permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kedua, adanya high base effect dari tahun 2024 di mana penjualan properti melonjak eksponensial berkat insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Ketika insentif PPN DTP mengalami normalisasi pada 2025, pertumbuhan penjualan pun ikut menurun," ujar Nafan kepada Bisnis, Selasa (10/3/2026).

Tidak hanya di sektor properti, tekanan kinerja juga membayangi lini bisnis energi dan pertambangan. PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) melaporkan laba bersih senilai US$258,23 juta pada 2025 atau turun 45,50% YoY.

Di tengah tren penurunan mayoritas emiten grup, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) justru tampil sebagai satu-satunya anomali. Laba bersih emiten agribisnis ini melesat 102,23% YoY menjadi Rp2,58 triliun, kontras dengan performa rekan-rekan satu grupnya yang mayoritas melemah.

Padahal, SMAR melaporkan penurunan volume produksi sepanjang tahun buku 2025. Meski demikian, kenaikan harga jual rata-rata berhasil membawa perseroan mencatatkan lonjakan laba bersih sepanjang tahun lalu.

Menurut Nafan, keberhasilan kinerja SMAR sepanjang tahun lalu berkat strategi hilirisasi produk turunan CPO, seperti minyak goreng dan oleokimia, yang permintaannya meningkat di tengah fluktuasi harga bahan baku.

Di sisi lain, memasuki tahun 2026, dia melihat bahwa prospek positif bagi sejumlah emiten grup Sinar Mas. DMAS diprediksi mendapat katalis dari peningkatan permintaan data center, perkembangan Artificial Intelligence (AI), serta kedekatannya dengan ekosistem otomotif dan proyek hilirisasi Danantara.

Sementara itu, SMAR diperkirakan masih akan ditopang oleh peningkatan konsumsi minyak goreng saat momentum Ramadan dan Lebaran, serta transisi program biodiesel dari B40 menuju B50. Adapun penguatan harga minyak dunia akibat tensi geopolitik juga berpotensi meningkatkan permintaan komoditas.

"Untuk BSDE, prospeknya juga cukup baik didukung oleh cadangan lahan (land bank) yang sangat luas, pembangunan jalan tol baru, serta adanya perpanjangan insentif PPN DTP pada 2026," pungkas Nafan.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, DENPASAR – Penerimaan pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Februari 2026 Rp339,15 Miliar atau 8,69% dari target penerimaan Rp3,9 triliun di 2026.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Judiana Manihuruk penerimaan pajak menunjukkan tren yang positif pada mayoritas jenis pajak utama, dengan struktur penerimaan yang masih didominasi pajak berbasis penghasilan dan konsumsi domestik.

Judiana menjelaskan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) terealisasi sebesar Rp232,73 miliar, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp300,79 miliar.

"Penurunan pada pos Pajak Lainnya sebesar Rp194,38 miliar terutama disebabkan pemindahbukuan (PBk) atas deposit pajak ke jenis PPh dan PPnBM, sehingga bersifat administratif dan tidak mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi," jelas Judiana, Jumat (6/3/2026).

PPN Dalam Negeri menjadi penopang utama dengan realisasi Rp296,44 miliar dan tumbuh 273,1%. PPh Pasal 21 dan PPh Final masing-masing tumbuh 121,6% dan 29,4%, mencerminkan stabilitas pembayaran penghasilan tenaga kerja serta kepatuhan pada skema pajak final.

PPh Pasal 25 Badan dan Orang Pribadi juga menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan 11,6% dan 12,3%. Selain itu, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 masing-masing tumbuh 326,1% dan 47,4%, menandakan meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa. Penjualan Benda Meterai tercatat Rp4,2 miliar (1,25%).

Dari sisi sektoral, sektor administrasi pemerintah menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp57,3 miliar (39,5%) dan tumbuh 40,7%. Sektor Perdagangan tumbuh 64,5% dengan realisasi Rp75,1 miliar (22,28%). Sektor Pegawai, Akomodasi dan Makan Minum, serta Industri juga tumbuh masing-masing 61,2%, 63,3%, dan 46,1%. Sementara itu, Sektor Jasa Keuangan mengalami kontraksi -20,7% akibat dinamika pembayaran dan pergeseran basis penerimaan.

Pada aspek kepatuhan, realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Februari 2026 mencapai 81.118 SPT, terdiri dari 79.552 SPT Orang Pribadi dan 1.636 SPT Badan. Angka ini menunjukkan respons pelaporan yang cukup baik menjelang batas waktu 31 Maret 2026 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2026 untuk Wajib Pajak Badan.

Judiana menegaskan pelaporan SPT Tahunan kini sepenuhnya menggunakan sistem Coretax DJP. Wajib Pajak dihimbau memastikan akun aktif serta mengklik tombol “Posting SPT” sebelum pengiriman agar data terkirim dengan benar.

"DJP juga membuka layanan pada akhir pekan untuk mendukung kelancaran pelaporan. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya dan masyarakat dihimbau waspada terhadap penipuan," kata Judiana.

Selain itu, melalui PMK Nomor 4 Tahun 2026, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas tiket pesawat untuk periode pembelian 10 Februari–29 Maret 2026 dan periode penerbangan 14 Maret –29 Maret 2026. Insentif ini diberikan sebelum Ramadan guna mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun telah disiapkan. Jadwal pencairan THR ASN ini disiapkan pada pekan awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pada pemaparan yang disampaikan dalam acara tersebut, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Purbaya mengatakan, belanja senilai Rp809 triliun itu diharapkan bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi ASN maupun TNI-Polri senilai Rp55 triliun telah disiapkan. Jadwal pencairan THR ASN ini disiapkan pada pekan awal Ramadan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran untuk THR ASN. Namun, dia belum memutuskan tanggal berapa THR akan disalurkan.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan udah bisa kami salurkan," terangnya kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pada pemaparan yang disampaikan dalam acara tersebut, Kemenkeu menganggarkan THR ASN dan TNI-Polri senilai total Rp55 triliun. Itu merupakan bagian dari belanja pemerintah yang ditargetkan mencapai Rp809 triliun pada kuartal I/2026.

Selain THR ASN, pemerintah menargetkan penyerapan anggaran untuk percepatan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp62 triliun, rehabilitas dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun.

Paket stimulus itu meliputi insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) tiket pesawat, diskon transportasi, bantuan pangan serta program work from anywhere untuk ASN maupun swasta.

Kemudian, berkolaborasi dengan Danantara, APBN juga akan mendukung pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sampai 30.000 unit Rp90 triliun, serta pembangunan rumah komersil dan BSPS Rp20 triliun.

Purbaya mengatakan, belanja senilai Rp809 triliun itu diharapkan bisa mendorong ekonomi tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6% pada kuartal I/2026.

"Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat tahun 2025 akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Prediksi kami di triwulan pertama, di triwulan pertama ekonomi kita bisa tumbuh antara 5,5% sampai dengan 6%," terangnya.